Tanggapi Kelangkaan BBM di Sumatera, Komisi XII Minta Pertamina Benahi Distribusi dan Bongkar Penyalahgunaan

Written by

in

 

7cloud.asia – Fenomena kelangkaan BBM (bahan bakar minyak) yang memicu antrean panjang yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera dalam sepekan terakhir mendapat sorotan dari Komisi XII DPR

Kelangkaan BBM memicu antrean kendaraan berjam-jam di berbagai SPBU di Palembang, Sumatra Selatan, dan Medan, Sumatra Utara. Antrean panjang itu bahkan telah memakan korban jiwa.

Seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Polisi menyebut korban diduga meninggal akibat kelelahan.

Antrean BBM ini telah berlangsung setidaknya selama sekitar sebulan dan mulai mengganggu aktivitas transportasi serta distribusi barang.

Di sejumlah titik di Medan, pengemudi ojek dan taksi daring serta sopir angkutan antarkota mengatakan antrean panjang membuat mereka kehilangan penumpang dan pendapatan.

Baca: Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Diminta Transparan

Di Palembang, sopir bus antarkota hingga pedagang pakan ternak mengaku kehilangan waktu kerja dan harus mengeluarkan biaya tambahan akibat sulitnya memperoleh solar.

Meski Pertamina Patra Niaga klaim stok BBM di seluruh depo nasional dalam kondisi aman, DPR menilai persoalan distribusi dan dugaan penyalahgunaan subsidi harus segera dibenahi agar tak membebani masyarakat.

Hal ini diungkap saat rapat dengan BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga serta dihadiri delapan General Manager Marketing Operation Region (MOR), di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/7/2026)

“Kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi, di depo masing-masing. Di seluruh depo yang ada di Indonesia, semuanya mencukupi.” ujar Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya.

Namun, menurut Bambang, ketersediaan stok tersebut bertolak belakang dengan kondisi di lapangan yang memperlihatkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU. DPR kemudian meminta penjelasan mengenai penyebab kondisi tersebut.

Baca: Antrean Pembelian BBM Masih Terjadi di Sejumlah SPBU di Berbagai Daerah di Sumatera Barat

Dari paparan Pertamina, antrean diduga dipicu oleh meningkatnya perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak tertentu untuk dijual kembali kepada sektor industri.

“Kami juga mendapat laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya,” ujar Bambang.

Komisi XII menerima penjelasan dari BPH Migas bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi terus dilakukan.

Bahkan, BPH Migas mengaku telah melakukan sejumlah operasi tangkap tangan bersama aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi.

“Kami meminta kepada Pertamina Patra Niaga agar mereka dalam waktu cepat segera mengoptimalkan operasional mereka di dalam pelayanan kepada masyarakat, menambah jumlah jam operasi SPBU, kemudian juga armada transport dapat ditingkatkan dan ditambah jumlahnya sehingga dapat segera menguraikan antrean-antrean yang ada di SPBU,” jelas Bambang.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *