ruangkota

Category: Uncategorized

  • Mendulang Cuan dari Model Ekonomi Sirkular

    Mendulang Cuan dari Model Ekonomi Sirkular

    7cloud.asia – Sistem ekonomi linier, di mana barang hanya sekali digunakan kemudian secara bertahap mulai ditinggalkan. Ini karena ekonomi linier dinilai tidak berkelanjutan untuk jangka panjang karena menggunakan pendekatan “ambil-pakai-buang”.

    Sebagai gantinya, kini masyarakat dunia mulai beralih ke ekonomi sirkular. Model ekonomi sirkular berupaya memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin.

    Prinsip ekonomi sirkular mencakup pengurangan limbah dan polusi, menjaga produk dan material terpakai selama mungkin, dan meregenerasi sistem alam (Ellen Macarthur Foundation).

    Melalui ekonomi sirkular, kita bisa mencapai lebih banyak uang dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya

    Baca: Cara sederhana mengelola sampah rumah tangga

    Di Indonesia, ekonomi sirkular disebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. 

    Ekonomi Sirkular berada dibawah payung Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang juga merupakan salah satu upaya untuk mencapai ekonomi hijau dengan menekankan kegiatannya pada lima sektor prioritas.

    Tiga dari lima sektor PRK berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, yakni pengelolaan limbah, pembangunan energi berkelanjutan, dan pengembangan industri hijau.

    Implementasi ekonomi sirkular mampu mengurangi timbulan limbah yang dihasilkan, mengutamakan penggunaan energi terbarukan, dan mendukung efisiensi penggunaan sumber daya alam, produk yang dihasilkan, serta proses yang lebih ramah lingkungan.

    Model ekonomi sirkular secara sederhana terwujud lewat daur ulang sampah. Model ekonomi sirkular yang satu ini sering dipandang remeh, namun di tangan orang yang kreatif sampah disulap menjadi berbagai macam bisnis daur ulang sampah yang sangat menjanjikan.

    Baca: Cari lokasi bank sampah lewat aplikasi ini

    Ketersediaan sampah yang melimpah terutama sampah plastik bisa mendatangkan rupiah  dengan cara mengolahnya menjadi bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

    Berikut ini adalah berbagai contoh ekonomi sirkular dari bisnis daur ulang sampah : 

    Cacahan Plastik

    Bisnis cacahan plastik merupakan contoh nyata penerapan ekonomi sirkular. Sampah plastik seperti botol plastik dikumpulkan berdasarkan dengan jenis dan warnanya, kemudian botol tersebut dicuci bersih, dicacah dengan mesin dan dijemur sampai benar-benar kering.

    Barulah nantinya cacahan plastik tersebut dikirim sampai ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia dan China.

    Salah satu pebisnis yang sukses dengan bisnis daur ulang sampahnya adalah Nadhariyat Syafei pria yang berasal dari Kubu Raya Kalimantan Barat. Untuk mendapatkan sampah yang diolah menjadi cacahan pria berusia 26 tahun tersebut mendapatkannya dari pemulung.

    Pemulunglah yang setiap hari menyetorkan plastik hasil memulungnya yang mana untuk setiap sampah dihargai berbeda. Untuk botol plastik dibeli dengan harga Rp 1.000 sampai dengan Rp 2.000 sedangkan barang plastik bekas dibeli dengan harga Rp 3.000 sampai dengan Rp 4.000.

    Ketika sudah diolah menjadi cacahan plastik, harga pun akan melonjak naik bahkan sampai puluhan juta rupiah. 

    Pupuk Kompos

    Model ekonomi sirkular juga diimplementasikan dengan mengolah sampah organik yang  dihasilkan dari sisa sayuran bekas yang busuk atau juga sampah sisa hasil dari rumah tangga menjaid kompos.

    Untuk bisa mendulang rupiah dari sampah organik adalah bisa dengan memanfaatkannya menjadi pupuk kompos yang sangat bermanfaat untuk pertanian yang ada di Indonesia.

    Salah satu pebisnis sukses dengan pupuk komposnya adalah Hasanuddin warga Dusun Teluk Kabba Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Awalnya Hasanussin hanya mengeluarkan modal 3 juta, namun bisnisnya tersebut berhasil meraup untung sampai puluhan juta setiap bulan.

    Laki-laki berusia 40 tahun ini juga sukses memperkerjakan karyawan sebanyak 20 dari warga sekitar sehingga berkatnya lapangan pekerjaan untuk warga menjadi tercipta.

    Awalnya, Hasanuddin berprofesi sebagai petani namun akibat kebakaran lahan dan juga musim kemarau panjang membuat hasil pertanian menurun drastis sehingga tidak ada pemasukan samasekali.

    Berkat kegigihannya kini Hasanuddin bisa mendistribusikan pupuk kompos buatannya di Sangatta dan juga Bontang.

    Sumber: 

    Ekonomi Sirkular

     

  • Plus Minus Penggunaan Biodiesel Berbahan Dasar Sawit

    Plus Minus Penggunaan Biodiesel Berbahan Dasar Sawit

    7cloud.asia – Program biodiesel nasional menjadi salah satu upaya untuk menurunkan emisi karbon di sektor energi, sesuai target Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 91 juta ton CO2 pada tahun 2022.

    Pengunaan biodiesel ber yang salah satunya berbahan sawit ini sejalan dengan Nationally Determined Contribution (NDC), turunan dari ratifikasi Perjanjian Paris.

    Kementerian ESDM pun dengan demikian meyakini bahwa penggunaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku utama biodiesel akan efektif menurunkan emisi. 

    “Untuk saat ini, secara keekonomian dan produktifitas, bahan bakar nabati berbasis sawit adalah yang paling reliable dan rendah emisi,” kata Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Edi Wibowo.

    Grand Strategi Energi Nasional hingga tahun 2040 berupa pemanfaatan biofuel yang ditargetkan sebesar 15,2 Juta kL. Dari jumlah tersebut biodiesel ditargetkan akan mencapai 11.7 juta kL, kata Edi.

    Sebagian besar biodiesel itu berbasis CPO atau minyak sawit mentah. Termasuk pemanfaatan greenfuels (green diesel, green gasoline, bioavtur),

    “Sebagian besar akan berbasis CPO, mengingat potensinya yang sangat besar dan karakteristik bahan bakar nabati yang mirip dengan bahan bakar berbasil fosil,” ujar Edi kepada DW Indonesia.

    Edi tidak menampik bahwa pengembangan biodiesel di Indonesia masih mengalami hambatan dan tantangan. Mulai dari ketergantungan pada pungutan dana ekspor untuk menutup selisih harga indeks pasar (HIP) BBM dengan HIP Biodiesel.

    Rentan peningkatan emisi

    Sementara Research Manager Traction Energy Asia, Fariz Panghegar, mengatakan pemenuhan kebutuhan biodiesel dari CPO malah berpotensi menambah emisi karbon.

    Ini dapat terjadi akibat adanya peluasan pembukaan lahan hutan, baik pada tanah mineral maupun gambut secara ilegal dan dengan teknik yang tidak tepat, seperti membakar lahan.

    Penggunaan pupuk secara berlebihan dan praktik pengolahan limbah cair atau palm oil mill effluent (POME) yang tidak tepat di pabrik kelapa sawit juga berpotensi menambah emisi.

    Menurutnya, jika Indonesia mampu memastikan proses produksi biodiesel dari hulu sampai hilir rendah emisi, tentu B30 akan menjadi program yang sangat efektif untuk menurunkan emisi.

    “Proses produksi rendah emisi yang kami maksud adalah bahan bakunya tidak berasal dari perkebunan yang melakukan deforestasi, dan perkebunan kelapa sawit tidak menggunakan methane capture, serta memastikan rantai pasok yang efisien,” kata Fariz pada DW Indonesia.

    Sawit Kalahkan Minyak Nabati Lainnya

    Peran minyak sawit yang harganya murah dan kapasitas produksinya tinggi, saat ini sulit tergantikan oleh minyak nabati lainnya. Setiap hektar kebun sawit, bisa memproduksi 3,3 ton minyak per tahun. Sementara bunga matahari dan rapa hanya 0,7 ton minyak per ha/tahun. Harga minyak sawit saat ini terus naik, dan menembus rata-rata 1.300 USD/ton.

    Jika dihitung secara konservatif, biodiesel dapat menurunkan emisi sebesar 91 juta ton C02 sesuai rencana Kementerian ESDM. Namun, lanjut Fariz, bila dilihat secara keseluruhan, masih banyak “PR” dari penggunaan biodiesel tersebut.

    “Traction menghitung menggunakan metode analisis daur hidup menemukan bahwa biodiesel yang diproduksi dari lahan gambut emisinya akan lebih besar daripada solar fosil. Apabila emisi solar fosil 3,14 kg CO2eq/liter maka emisi biodiesel bisa sampai 4,60 kg CO2eq/liter. Tentu kita harus memastikan agar tidak ada kebocoran di sektor lahan atau hulunya, maka dari itu kita tidak boleh hanya fokus di hilirnya saja,” paparnya.

    Bila dilihat dari serapan CPO di pasar domestik, adanya peningkatan permintaan biodiesel akan memengaruhi harga CPO. Idealnya, ini dapat memberikan keuntungan bagi petani sawit. Namun tidak serta merta demikian yang terjadi, kata Fariz, karena yang terjadi adalah perpindahan subsidi.

    Edi Wibowo mengatakan pendanaan program B30 tidak menggunakan skema subsidi, melainkan sebagian berasal dari insentif yang didapat dari pungutan ekspor produk sawit dan turunannya. Insentif tersebut diberikan untuk menutupi selisih kurang harga indek pasar (HIP) minyak solar dengan HIP Biodisel. Insentif tidak diberikan jika HIP solar lebih besar HIP biodiesel.

    “Sumber pendanaan biodiesel dapat berasal dari APBN, APBD atau sumber pendapatan sah lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Sampai saat ini, pendanaan untuk program B30 masih berasal dari pungutan ekspor sawit, sampai adanya kebijakan atau aturan baru yang mengatur sumber dana lainnya,” ujar Edi Wibowo.

    Finalisasi implementasi B40

    Ia juga mengatakan bahwa kebijakan wajib 40% biodiesel berbahan sawit (B40) akan berjalan setelah memastikan kualitas mutu B40 tidak berdampak negatif pada mesin kendaraan melalui uji jalan B40. Saat ini, pemerintah masih dalam tahap finalisasi persiapan dan kesepakatan terkait lingkup dan metode uji jalan B40.

    “Termasuk rute road test, spesifikasi bahan bakar uji, dan jenis kendaraan uji. Kepastian ketersediaan B40 melalui ketersediaan bahan baku, unit produksi dan infrastruktur pendukung termasuk insentifnya (jika diperlukan),” katanya.

    Terpisah, Fariz mengatakan pengguliran B40 masih harus dikaji ulang, baik dari sisi teknologi maupun emisi yang ditimbulkan. Semakin tinggi bauran akan menyebabkan semakin tingginya jumlah gas beracun yang dikeluarkan, yakni nitrogen oksida atau NOx, ujar Fariz. 

    “Walaupun CO2nya turun, namun NOx akan ikut meningkat, dampaknya dapat menimbulkan gangguan sistem pernapasan. Jadi rasanya tidak perlu kita fokus pada peningkatan bauran biodiesel, mengingat tren otomotif dunia mulai beralih ke kendaraan listrik,” katanya.

    Selain itu, lanjut Fariz, Indonesia berpotensi mengalami defisit minyak sawit apabila biodiesel terus digenjot tanpa melihat tata kelolanya. “Masih banyak hambatan secara teknologi dan ketersediaan bahan baku,” lanjutnya.

    Potensi alternatif minyak jelantah

    Fariz mengatakan, Indonesia memiliki potensi bahan bakar nabati lain yang lebih ramah emisi. Yakni minyak jelantah atau used cooking oil (UCO). Emisi karbon biodiesel dengan bahan baku minyak jelantah lebih rendah daripada emisi karbon yang dihasilkan dari biodiesel dari sawit.

    Mengutip Royal Academy of Engineering, Fariz mengatakan bahwa UCO meninggalkan jejak karbon 60% hingga 90% lebih rendah daripada bahan bakar berbasis fosil.

    Saat ini kata Fariz, potensi UCO Indonesia kurang lebih 1,2 juta kilo liter dari rumah tangga dan unit usaha mikro. Jumlah tersebut mampu memenuhi 10% kebutuhan bahan baku biodiesel.

    Jika kita bisa mengambil UCO dari hotel, restoran, dan cafe serta industri makanan skala menengah dan besar potensinya akan lebih besar lagi. Hal ini juga akan mengurangi risiko pangan versus energi.

    “Hambatannya adalah saat ini kita hanya mengakui CPO sebagai satu-satunya bahan baku biodiesel. Perlu keputusan politik untuk bisa mendorong UCO menjadi salah satu bahan baku biodiesel,” demikian Fariz.

    Sumber: DW Indonesia

  • Produk Ramah Lingkungan: Mulai Sedotan Reusebale hingga Produk Isi Ulang

    Produk Ramah Lingkungan: Mulai Sedotan Reusebale hingga Produk Isi Ulang

    7cloud.asia – Perubahan iklim membangun kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin di antara kamu yang ingin tahu apa yang bisa dilakukan untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan.

    Aksi nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan memilih alat rumah tangga yang ramah lingkungan.

    Dengan langkah kecil ini kamu bisa terlibat dalam aksi nyata pelestarian lingkungan.

    Saat ini mayoritas alat rumah tangga terbuat dari plastik atau mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan tubuh maupun mengancam kelestarian lingkungan.

    Namun, jangan dulu berkecil hati. Karena saat ini makin banyak produsen yang memproduksi alat rumah tangga yang ramah lingkungan. 
     
    Berikut beberapa produk ramah lingkungan yang bisa kamu gunakan sehari-hari sebagaimana dilansir rupa-rupa.com. 

    1. Sedotan Re-useable

    Meski terlihat sepele, sedotan plastik merupakan salah satu menyumbang limbah plastik terbanyak. Maka dari itu, sejumlah kedai minuman telah meniadakan penggunaan sedotan plastik ini.

    Nah, agar lebih ramah lingkungan, kamu bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari besi, stainless steel, bambu, ataupun silikon.

    Tenang saja, sedotan ini biasanya sudah sepaket dengan wadah penyimpanan dan sikat pembersih khusus agar memudahkanmu dalam merawatnya.

    2. Wadah Tempat Makan

     

    Tempat makan yang terbuat dari plastik, stainless steel, keramik, ataupun kaca akan mengurangi sampah plastik sekali pakai.

    Selain ramah lingkungan, penggunaan produk tempat makan bisa menjaga kualitas makanan yang kita simpan. Hal paling penting adalah pilih kotak makan yang sudah bebas BPA.

    Selain itu, jika kamu suka menyimpan makanan ke dalam lemari pendingin, kamu bisa memilih produk tempat makan dengan tutup silikon agar kedap udara.

    3. Pembalut dari Kain atau Menstrual Cup

    Faktanya, sampah pembalut sekali pakai termasuk ke dalam sampah anorganik yang sulit terurai 100%. Untuk mengurangi sampah ini, kamu bisamenggunakan pembalut yang terbuat dari bahan kain dan menstrual cup.

    Selain ramah lingkungan, pembalut bahan kain biasanya terbebas dari zat kimia, sehingga bisa menjadi solusi bagi wanita yang kulitnya sangat sensitif. Namun, jangan lupa untuk selalu menjaga higienitas produk pembalut, ya.

    4. Tas Belanja Lipat

    Ataru Tas Belanja Lipat – Cokelat

    Penggunaan plastik secara berlebihan memang dapat membahayakan lingkungan, baik  kualitas air maupun kualitas tanah. Pasalnya, sampah plastik ini memiliki kandungan kimia yang sulit untuk terurai dan di daur ulang.

    Oleh sebab itulah hampir semua supermarket dan pasar tradisional meniadakan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan menggantinya dengan kantong belanja kanvas

    Kamu juga bisa membawa produk tas belanja lipat kemanapun kamu pergi. Selain muat lebih banyak, tas ini juga bisa kamu simpan dengan mudahnya ketika sudah tidak digunakan.

    5. Loofah atau Gambas Kering

    Loofah atau spons alami terbuat dari tanaman gambas yang dikeringkan sehingga lebih ramah lingkungan.

    Meskipun memiliki tekstur yang sedikit kasar dibandingkan bahan spons pada umumnya, loofah ini dapat mengangkat sel kulit mati dan membersihkan tubuh dengan lebih maksimal.

    Selain itu, kamu juga bisa menggunakannya sebagai pengganti spons cuci piring untuk membersihkan noda membandel yang menempel.

    6. Pencuci Piring dari Sabut Kelapa

    Salah satu produk ramah lingkungan yang bisa kamu jadikan sebagai pengganti spons cuci piring adalah sabut kelapa. Tenang saja, meskipun terlihat tipis dan sangat ramah lingkungan, produk ini juga memiliki daya bersih yang sama dengan spons biasa.

    Bila produk sabut kelapa sudah rusak, kamu bisa menjadikannya sebagai kompos tanpa perlu khawatir akan mencemari lingkungan.

    Selain itu, jika kamu merasa sabut kelapa sekarang sulit untuk ditemmukan, kamu juga bisa menggunakan spons dari sisal fiber sebagai alternatif.

    7. Tumbler

    Kamu sering takeaway atau membeli minuman kemasan? Untuk mengurangi sampah yang kamu hasilkan, lebih baik kamu mulai membawa botol minummu sendiri kemanapun kamu pergi.

    Selain menghemat biaya,  botol minum ini sudah food safe grade lagi lebih ramah lingkungan. Bahkan, ada juga botol minum dengan material tahan panas, seperti tumbler.

    Jadi, kamu bisa menikmati kopi dan teh hangat lebih lama.

    8. Sabun dan Shampo Bebas Karbon 

    Bila kamu memiliki kulit sensitif, gunakanlah pembersih tubuh ramah lingkungan seperti sabun atau shampo yang bebas karbon. Pasalnya, produk ini tidak mengandung senyawa kimia yang berbahaya.

    Agar lebih hemat biaya sekaligus membuat kamar mandi terlihat lebih estetik, kamu bisa menyiapkan dispenser sabun dan cukup diisi dengan sabun refill. 

    9. Set Alat Makan

    Produk ramah lingkungan berikutnya yang bisa kamu gunakan adalah set alat makan. Alih-alih menggunakan yang sekali pakai, lebih baik kamu membawa set alat makan sendiri dari rumah.

    Selain memiliki bahan yang lebih kokoh, bobotnya juga ringan dan memiliki bentuk yang praktis. Biasanya, set alat makan ini dijual lengkap dengan wadah penyimpanan sehingga  lebih higienis.

    Nah, itu dia berbagai produk ramah lingkungan untuk melengkapi keperluan rumah tanggamu. Kamu bisa mendapatkan produk ramah lingkungan tersebut melalui situs belanja online ruparupa.

  • Indonesia Targetkan Bebas Rabies pada 2030

    Indonesia Targetkan Bebas Rabies pada 2030

    7cloud.asia – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan eliminasi rabies pada manusia akibat gigitan anjing di Indonesia pada 2030.

    Target eliminasi rabies ini akan dicapai antara lain melalui vaksinasi anjing masal secara terus menerus.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, dr. Imran Pambudi dalam konferensi pers yang diikuti secara daring, Jumat (2/6/2023) mengatakan, untuk dapat mengeliminasi rabies pada manusia maka intervensi utamanya adalah memberi vaksinasi kepada anjing.

    “Kalau pembawa rabies masih berkeliaran dan tidak terlindungi oleh vaksin maka dia masih bisa menularkan,” tuturnya.

     
    Baca: Kenali gejala depresi terselubung pada lansia

    Ia mengemukakan terdapat dua strategi pengendalian rabies, yakni strategi umum dan teknis.

     
    Strategi umum, yakni tata laksana kasus gigitan, memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), memberikan dukungan regulasi, dan keterlibatan masyarakat.

    Untuk strategi teknis, yakni vaksinasi pada hewan, surveilans dan analisis epidemiologi, evaluasi diagnostik, respon cepat dan penanganan hewan suspek, pengawasan lalu lintas hewan, dan manajemen populasi anjing.

    Ia menjelaskan gejala rabies pada manusia di tahap awalnya adalah demam, badan lemas dan lesu, tidak nafsu makan, insomnia, sakit kepala hebat, sakit tenggorokan, dan sering ditemukan nyeri.

    Baca: Ini masa kritis gangguan kesehatan mental
     
    Setelah itu terasa kesemutan atau rasa panas di lokasi gigitan, cemas, dan mulai timbul fobia yaitu hidrofobia, aerofobia, dan fotofobia sebelum meninggal dunia.

    Sementara gejala hewan yang terkena rabies, kata dia, dapat dicirikan dengan karakter hewan menjadi ganas dan tidak nurut pada pemiliknya, tidak mampu menelan, lumpuh, mulut terbuka dan air liur keluar secara berlebihan, bersembunyi di tempat gelap dan sejuk.

     
    Selain itu anjing yang terpapar rabies ekornya cenderung dilengkungkan ke bawah perut di antara kedua paha, kejang-kejang, dan diikuti oleh kematian.

    “Pada rabies asimtomatik hewan tidak memperlihatkan gejala sakit namun tiba-tiba mati,” paparnya.

    Baca: Pengaruh lingkungan bagi penyintas asma

     

  • Dominasi Jumlah Pemilih di Pemilu 2024, Pemilih Muda Diajak Gunakan Hak Pilihnya

    Dominasi Jumlah Pemilih di Pemilu 2024, Pemilih Muda Diajak Gunakan Hak Pilihnya

    7cloud.asia – Generasi muda atau pemilih muda akan mendominasi jumlah pemilih pada Pemilu 2024.

    Dari jumlah pemilih sementara di Pemilu 2024 yang mencapai 205 juta orang, sekitar 107 juta di antaranya adalah pemilih muda.

    Ini artinya 53-55 persen dari total jumlah pemilih di Pemilu 2024 merupakan pemilih muda atau mereka yang lahir pada 1981 hingga 2012.

    Untuk itu partisipasi pemilih muda di Pemilu 2024 sangat menentukan sukses tidaknya gelaran lima tahunan ini. 

    Baca: Pro kontra sistem proporsional terbuka di Pemilu 2024

    Anggota KPU Mochammad Afifuddin mengajak para pemilih muda ini untuk aktif menggunakan hak pilihnya. 

    “Pokoknya nanti tanggal 14 Februari itu, hari apa ya biasanya, Hari Kasih Sayang, nah kali ini juga Hari Kasih Suara,” kata  di Gerakan Cerdas Memilih di Auditorium Abdulrachman Saleh, Gedung RRI, Rabu (31/5/2023).

    Acara sosialisasi Pemilu 2024 yang dinisiasi Radio Republik Indonesia (RRI) ini disaksikan secara langsung oleh perwakilan siswa/i dari sejumlah sekolah di Jakarta.

    Baca: Kinerja menteri yang maju sebagai caleg dan capres akan dievaluasi

    Meski di Indonesia memilih merupakan hak dan bukan sebuah kewajiban, namun KPU tetap berkepentingan untuk mendorong masyarakat yang telah mempunyai hak pilih untuk menggunakannya di hari pemungutan suara nanti.

    KPU, menurut Afif, juga berharap pemilih kritis dengan peserta pemilu yang ada, mencermati partai politik maupun calon-calon yang diusung di Pemilu 2024 nanti.

    “Ada 18 partai politik sekarang boleh dilihat-lihat partainya apa saja, yang tertarik ke partai ini itu silakan. Kemudian ada 6 partai lokal di Aceh, nah ini yang menjadi pilihan kita kalau nanti, calonnya siapa dan seterusnya itu bisa dibaca-baca, bisa dicek calon-calon itu,” kata Afif.

    Baca: Polri endus aliran dana dari jaringan narkoba di Pemilu 2024

    Terakhir Afif berpesan agar bersama mewujudkan pemilu yang damai dan menyatukan. Sebagaimana tagline KPU saat ini, pemilu sebagai sarana integrarsi bangsa.

    “Jadi tidak boleh memecah belah, seakan-akan kita mau perang. Ini musyawarah bersama, cara kita memilih wakil rakyat, memilih presiden dengan cara menggunakan hak pilih di TPS,” tutup Afif.

    Sumber: kpu.go.id

  • Jaminan Layanan Kesehatan Seksual bagi Korban Kekerasan Seksual Masih Sangat Kurang

    Jaminan Layanan Kesehatan Seksual bagi Korban Kekerasan Seksual Masih Sangat Kurang

    7cloud.asia – Save All Women and Girls (SAWG) menyerukan agar layanan berkenaan kesehatan seksual dan reproduksi, terutama bagi korban kekerasan seksual dan kelompok rentan dalam RUU Kesehatan diatur dengan standar hak asasi manusia dan prinsip layanan yang komprehensif dan berpusat pada pasien.

    Koalisi yang beranggotakan organisasi dan individu yang fokus pada advokasi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) di Indonesia  menegaskan, akses terhadap layanan KSR yang komprehensif merupakan hak asasi manusia.

    “Ketika akses atas layanan kesehatan seksual yang esensial ini tidak terpenuhi maka seluruh spektrum hak yang dimilikinya akan terdampak,” ujar nanda Dwinta dari Yasasan Kesehatan Perempuan dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (2/6/2023)

    Baca: Pengaruh kondisi lingkungan bagi penderita asma

    Salah satu layanan yang hingga hari ini tidak pernah tersedia adalah pemulihan kesehatan seksual dan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. meski telah diatur dalam berbagai aturan seperti PP 61/2014, Permenkes 3/2016, serta aturan turunan lainnya.

    Nanda menegaskan, adanya peningkatan kasus kekerasan seksual di tiap tahunnya, perlu disikapi dengan penyediaan layanan yang terkoordinasi, dan terintegrasi.

    Sebagian besar korban kekerasan seksual, ujarnya, tidak memiliki akses ke dukungan psikososial, hukum, dan kesehatan yang mereka butuhkan untuk menavigasi kejadian traumatis yang dialami.

    Dalam hal ini, korban berusia anak menghadapi kerentanan yang berlipat disebabkan oleh tidak mumpuninya layanan pemulihan pasca-perkosaan, termasuk ke layanan aborsi yang aman dan legal.

    Baca: Manfaat jalan kaki bagi kesehatan fisik dan mental

    Tak jarang, korban kekerasan seksual yang terpaksa melanjutkan kehamilannya tidak dapat mengakses keseluruhan hak kesehatan seksual reproduksinya.

    Salah satu komponen penting HKSR yang perlu diatur dalam RUU Kesehatan adalah perluasan batasan usia kehamilan untuk akses aborsi bagi korban kekerasan seksual hingga 14 minggu;

    Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Perluasan batasan usia kehamilan ini menjadi penting, karena batasan yang sebelumnya terbatas pada usia 6 minggu terbukti tidak dapat diakses, dan tidak implementatif dalam aplikasinya.

    Ketiadaan akses kepada layanan aborsi, kurangnya informasi, masih kuatnya stigma, kendala kondisi geografis, juga disparitas sumberdaya adalah beragam faktor penyebabnya.

    Baca: Mengapa ganja masih dilarang untuk pengobatan

    Selain itu, RUU Kesehatan harus memberikan kejelasan hukum dan perlindungan yang kuat bagi individu yang menghadapi kedaruratan medis dalam mengakses layanan aborsi aman.

    Konsensus global telah menggarisbawahi bahwa akses terhadap layanan aborsi yang aman sangat penting untuk mencegah komplikasi yang mengancam jiwa perempuan.

    Untuk memastikan perlindungan kesehatan dan hak asasi manusia individu, ketentuan hukum yang jelas dan yang meniadakan interpretasi yang keliru menjadi sangat penting agar layanan bisa sesegera mungkin diakses begitu kehamilan berisiko terdeteksi.

    Perihal bedah plastik rekonstruksi juga perlu dipastikan penyelenggaraannya tidak mendiskriminasi agar dapat dinikmati sepenuhnya. Hal ini penting untuk memastikan setiap orang mendapatkan kemanfaatan dari layanan kesehatan secara utuh tanpa terkecuali.

    Termasuk individu dan kelompok rentan dan tersisihkan karena gender dan atau seksualitasnya.

    Baca: Status pandemi Covid-19 resmi dicabut

    Urgensi yang juga perlu ditangkap oleh RUU Kesehatan adalah perlu adanya upaya perbaikan untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia.

    SAWG mendesak pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan layanan kesehatan primer, termasuk melanjutkan upaya transformasi sistem kesehatan yang sedang dilakukan,

    Pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan sumberdaya kesehatan, utamanya di daerah rural dan terpencil.

    Dalam hal ini, penting untuk mengalokasikan dana yang cukup dalam inisiatif kesehatan masyarakat yang memajukan kesehatan perempuan.

    Anggaran kesehatan  reproduksi dalam cakupan kesehatan masyarakat di dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) saat ini, masih terlampau sedikit dan tidak proporsional dengan skala masalah yang ada.

    “Sehingga harus diperbaiki agar sejalan dengan tujuan Pemerintah Indonesia untuk menekan AKI dan mencapai sasaran SDGs 2030,” tegas Nanda.

    Baca: Banyak lansia tak miliki BPJS Kesehatan

    SAWG juga menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil dalam mendukung upaya pencapaian kesehatan dalam RUU Kesehatan.

    Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat tepat sasaran.

    Partisipasi masyarakat pada upaya pencapaian kesehatan selama ini telah berjalan secara organik, dan diharapkan dapat semakin kuat berkontribusi pada penyediaan layanan kesehatan yang berkelanjutan serta efektif menyasar ke penjuru pelosok Indonesia.

    Koalisi SAWG menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menegaskan pentingnya bahasan RUU Kesehatan dalam upaya memajukan kesehatan dan kesejahteraan perempuan.

    SAWG  mendesak semua pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan publik, untuk tidak mempolitisasi dan terus mengawal proses dan muatan-muatan di dalam RUU Kesehatan.

    “Kita bekerja sama menuju masa depan di mana hak-hak seksual dan reproduksi sepenuhnya diwujudkan, dilindungi, dan dihormati tanpa stigma dan diskriminasi,” pungkas Nanda

  • Negara Akui Suku Punan Batu sebagai Masyarakat Hukum Adat

    Negara Akui Suku Punan Batu sebagai Masyarakat Hukum Adat

     

    7cloud.asia – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat kepada Suku Punan Batu yang bermukim di Gunung Batu Benau di Desa Metun Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

    “Surat Keputusan Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat ini menjadi bagian yang sangat penting,” ujar Bupati Bulungan Syarwani di Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltar), Sabtu (3/6/2023) sebagaimana dikutip Antaranews.com.

    Ia mengingatkan identitas lokal seperti yang dimiliki masyarakat hukum adat Punan Batu  jangan sampai punah meski kemajuan dan peradaban kian berkembang di Bulungan.

    Masyarakat Punan Batu bermukim secara nomaden di kawasan hutan Gunung Batu Benau. Mereka mampu berjalan menjelajahi hutan untuk mencari makan sekitar 4-5 kilometer setiap hari.

    Durasi masyarakat Punan Batu menetap dari satu tempat ke tempat lain selama rentang waktu satu sampai dua pekan.

    Berdasarkan hasil riset Institut Mochtar Riady yang dilakukan mulai tahun 2018, masyarakat Punan Batu memiliki genetik yang berbeda dengan masyarakat lainnya di Pulau Kalimantan. Mereka tercatat sebagai suku pemburu dan peramu terakhir yang masih aktif di Kalimantan.

    “Kami ingin merawat dan menjaga kearifan lokal dari suku-suku asli di Kabupaten Bulungan, sehingga lahirlah Surat Keputusan Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut,” kata Syarwani.

    Masyarakat Suku Punan Batu menggantungkan hidup mereka dari hutan sebagai tempat bernaung, mencari makan, dan melestarikan tradisi. Kini hanya tersisa sekitar 103 individu saja. Mereka hidup pada kawasan hutan yang semakin terhimpit oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit dan ladang.

    Ruang hidup utama mereka saat ini berada di areal konsesi PT Inhutani I Sambarata, PT ITCI Kiani Hutani (IKANI), dan sebagian area penggunaan lain yang sudah ada izin usaha perkebunan PT Dharma Inti Sawit Lestari.

    “Bicara masyarakat hukum adat, tidak hanya bicara tentang hutan, tetapi bicara tentang budaya. Saya berharap Surat Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat ini tidak hanya sekedar menjaga supaya tidak ada perambahan hutan di Bulungan,” kata Syarwani.

    “Keberadaan hutan sangat berdekatan dengan masyarakat adat yang berada di Suku Punan Batu. Budaya mereka harus kita jaga sebagai bagian dari itu (masyarakat hukum adat),” imbuhnya.

    Sejak tahun 2021 Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mulai mendampingi masyarakat Punan Batu. YKAN memfasilitasi masyarakat untuk mendapat pengakuan dan perlindungan sebagai masyarakat hukum adat oleh Pemkab Bulungan.

    YKAN memasukkan usulan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Pemkab Bulungan pada Maret 2022. Dua bulan berselang tepatnya pada 25 Mei 2022, pemerintah setempat melakukan validasi dan verifikasi lapangan, serta menggelar lokakarya dalam rangka uji publik terhadap usulan tersebut.

    Setahun kemudian pada 13 April 2023 pemerintah menandatangani Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap Suku Punan Batu.

    Senior Manajer YKAN Niel Makinudin mengatakan pengakuan Masyarakat Hukum Adat menjadi langkah awal untuk kemudian mendorong pengusulan Hutan Batu Benau sebagai hutan adat.

    “Legalitas Masyarakat Hukum Adat ini menjadi penting karena menyangkut eksistensi dan masa depan mereka,” ujar Niel.

  • Internal PAN Cenderung Dukung Duet Ganjar Pranowo – Erick Thohir

    Internal PAN Cenderung Dukung Duet Ganjar Pranowo – Erick Thohir

    7cloud.asia – Ketua Dewan Pakar DPP PAN Drajad Wibowo mengungkap aspirasi terkuat dari internal PAN adalah mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024.

    “Soal Mas Ganjar Pranowo, di PAN, aspirasi terkuat memang Ganjar-Erick,” kata Drajad, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (2/6/2023)

    Meskipun begitu, menurut dia, PAN tidak terburu-buru mengumumkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mereka usung dalam Pilpres 2024, mengingat peta politik di Indonesia masih sangat dinamis.

    Akan tetapi, Drajad memastikan PAN akan terus mendorong Erick Thohir untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024.

    “Yang jelas, PAN terus mendorong Erick sebagai cawapres,” ujarnya.

    Saat ini, kata dia, PAN memiliki hubungan dekat dengan Erick Thohir. PAN pun menilai Ketua Umum PSSI itu secara elektabilitas dan kapabilitas layak untuk menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

    Berdasarkan hasil survei dari lembaga survei IndoStrategi periode 1—10 Mei 2023, ditemukan bahwa elektabilitas Erick Thohir berada di peringkat teratas dalam bursa cawapres dengan perolehan sebesar 17,4 persen.

    Lalu ketika dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, pasangan tersebut memiliki elektabilitas yang mampu mengalahkan pasangan lain.

     
    Survei IndoStrategi merekam simulasi duet Ganjar Pranowo – Erick Thohir mengungguli pasangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
     
    duet Ganjar Pranowo – Erick Thohir berhasil meraih elektabilitas sebesar 43 persen, sedangkan Prabowo-Khofifah 12,8 persen.

    Survei IndoStrategi tersebut melibatkan 1.230 responden di seluruh Indonesia. Mereka merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas atau yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Data dari survei itu memiliki ambang batas kesalahan sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden/wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

    Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR.

     
    Pasangan Capres/cawapres juga bisa dajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.

     
    Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

     

  • Gerakan Keadilan Iklim: Perlunya Melibatkan Kelompok Rentan dalam Adaptasi Perubahan Iklim

    Gerakan Keadilan Iklim: Perlunya Melibatkan Kelompok Rentan dalam Adaptasi Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono pada Oktober 2022 lalu menyampaikan kuliah umum yang menyoroti perjuangan memasukkan elemen keadilan iklim dalam dokumen-dokumen internasional.

    “Sebuah perjalanan panjang. Gerakan keadilan iklim ditandai beberapa milestone penting,” ujar Tory.

    Pada 1990, sebuah laporan berjudul “Green House Gangsters vs Climate Justice” yang diterbitkan Corps Watch, di San Francisco, menegaskan bahwa dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan minyak terbukti jauh lebih berat menimpa kelompok miskin.

    Laporan ini menandai dimulainya gerakan yang menyoroti perlunya perspektif keadilan dan keberpihakan bagi kelompok rentan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang kemudian dikenal dengan gerakan keadilan iklim.

    Baca: Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia

    Tonggak penting lain, Torry menjelaskan, adalah Durban Group on Climate Justice, yang dibentuk pada 2004. Gelombang gugatan masyarakat Nigeria terhadap perusahaan minyak Shell, pada 2000-2020, juga menjadi milestone yang menguatkan dorongan wacana keadilan iklim.

     “Climate Justice Now!” yang dideklarasikan Civil Society Forum di Denpasar, Bali, di tengah perhelatan COP13 pada tahun 2007, juga menjadi tonggak penting gerakan keadilan iklim. 

    Yang juga tak kalah penting adalah pidato ensiklik, surat kepada umat manusia, Paus Franciscus I bertajuk “Laudato Si – Care for Our Common Home”, pada tahun 2015. 

    Baca: Nasib nelayan tradisonal terombang-ambing dampak perubahan iklim

    Dalam pidato ini, Paus menggarisbawahi problem yang dihadapi umat manusia, yakni polusi, perubahan iklim, kelangkaan air, hilangnya biodiversitas, dan ketimpangan global.

    Laudato Si yang fenomenal ini juga menyoroti betapa penggunaan teknologi, sebagai alat untuk memanipulasi alam, telah memisahkan manusia dari lingkungan dan mengedepankan kepentingan ekonomi.

    Gerakan keadilan iklim, karenanya, adalah adalah kritik atas pembangunan dan sekaligus upaya untuk memperkecil ketimpangan. Sebuah upaya yang tidak mudah dan terus bergerak.

    “Gerakan keadilan iklim, yang sejak empat dekade lalu banyak disuarakan aktivis di berbagai belahan dunia, akhirnya kini masuk dalam dokumen-dokumen resmi IPCC,” kata Torry.

    Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim

    Keadilan iklim tak boleh diabaikan jika dunia ingin sukses menahan laju perubahan iklim.

    Jika ketimpangan bisa dikikis, maka adaptasi dan mitigasi iklim bisa disinergikan. Bila keadilan iklim bisa dijalankan, maka masyarakatnya akan bisa beradaptasi.

    “Sebaliknya, jika adaptasi iklim bisa dilakukan, maka akan menghasilkan masyarakat yang adil,” kata Torry, yang meneliti dokumen IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) Assessment Report 6.

    Baca: Negara miskin paling terdampak perubahan iklim

    IPCC Assessment Report adalah laporan yang diterbitkan Panel Antarpemerintah di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempelajari masalah perubahan iklim dari sisi ilmiah, teknis, dan sosial-ekonomi.

    Laporan itu kini sudah memasuki seri ke 6 yang dirilis pada akhir Februari tahun 2022 lalu.

    Laporan setebal 3.675 halaman ini salah satunya memberikan panduan pentingnya memperluas partisipasi publik dalam menyusun kebijakan iklim, sehingga aksi dan mitigasi iklim dapat berdampak bagi semua.

    Baca: Kelompok disabilitas sering terabaikan dalam adaptasi perubahan iklim

    Torry menjelaskan, keadilan iklim bisa terjadi jika pemerintah membuka partisipasi publik (rekognisi) dari kelompok rentan agar mereka bisa efektif beradaptasi dengan perubahan iklim dan mencegah maladaptasi.

    Partisipasi ini perlu dijamin oleh prosedur hukum untuk memberikan keadilan yang lebih bagi kelompok rentan. Pasalnya selama ini, mereka yang paling terkena dampak dari bencana iklim.

    “Pada prinsipnya yang paling menderita harus menerima manfaat lebih besar daripada manfaat yang diterima orang rata-rata supaya ketimpangan bisa ditangani,” ujarnya.

    Baca: Ancaman perubahan iklim sudah dibicarakan sejak 70 tahun silam

    Dalam kesempatan yang sama Bivitri Susanti, Pendiri dan Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum JENTERA menilai, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, terutama kelompok rentan perlu dibuka dengan luas dan bebas dari tekanan.

    “Perlu perubahan yang transformatif agar suara-suara kelompok rentan benar-benar ditampung dalam kebijakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia beberapa waktu lalu.

     

  • Nasib Nelayan Tradisional Terombang-ambing Dampak Perubahan Iklim

    Nasib Nelayan Tradisional Terombang-ambing Dampak Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Dampak perubahan iklim semakin dirasakan dan dialami sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah ancaman krisis pangan.

    Hal ini karena kelompok penghasil pangan seperti petani, masyarakat adat, dan nelayan jumlahnya terus menyusut, seiring semakin sulitnya kehidupan mereka akibat perubahan iklim.

    Sebagai yang paling terdampak perubahan iklim, suara masyarakat rentan sangat strategis untuk didengar dalam perumusan berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi.

    Tapi malangnya, saat ini, ruang partisipasi publik untuk pembahasan upaya antisipasi perubahan iklim justru kian menyusut. Alhasil, keadilan iklim pun sulit terwujud.

    Baca: Sisi gelap dari transisi ke energi terbarukan

    Dua dari contoh bencana iklim akibat perubahan iklim ini adalah tenggelamnya desa karena banjir, serta makin sulitnya nelayan melaut.

    Menurut Parid Ridwanudin, Manajer Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Eksekutif Nasional WALHI, di Demak, Jawa Tengah, 4 desa sudah tenggelam. Salah satunya Desa Bedono.

    Parid menambahkan, sepanjang 2010-2019, jumlah nelayan makin sedikit karena banyak yang tewas saat melaut.

    Dijelaskannya, dalam kurun 2010-2019 jumlah nelayan berkurang 330 ribu. Pada 2010 jumlahnya ada 2,16 juta nelayan. Namun pada 2019 tinggal 1,83 juta orang. Hal ini tak lepas dari berbagai bencana akibat perubahan iklim

    Baca: Plus minus penggunaan minyak sawit untuk biodiesel

    Parid menjelaskan, nelayan terdampak langsung oleh iklim, sebab mereka melaut berdasar kondisi cuaca.

    Krisis iklim membuat mereka semakin sulit memprediksi cuaca. Akibatnya, waktu melaut pun sangat terbatas. Dalam setahun, mereka hanya melaut selama 180 hari.

    “Pada masa yang akan datang kita akan mengalami krisis pangan laut,” ujar Parid, dalam acara Bedah Dokumen dan Diskusi: “Menguak Elemen Keadilan Iklim dalam Aksi Iklim Global dan Penerapannya di Indonesia”, Oktober tahun lalu di Jakarta.

    Baca: Mendulang cuan dari mengolah sampah

    Parid menilai, jika kondisi ini dibiarkan, lebih dari 12.000 desa pesisir, dan lebih dari 86 pulau kecil terluar (terdepan) di Indonesia akan tenggelam.

    Imbasnya, banyak masyarakat pesisir yang akan menjadi pengungsi karena bencana iklim (climate refugee) yang dipicu oleh perubahan iklim,

    “Lebih jauh, generasi yang hidup pada tahun 2050 akan menghadapi kenaikan air laut dan terancam krisis pangan sebagai dampak perubahan iklim,” kata dia.

    Untuk itu ia menyerukan, agar semua pihak khususnya pemerintah lebih serius dalam melakukan langkah-langkah pencegahan laju perubahan iklim.