ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian: Pentingnya Pengelolaan Kesuburan Lahan Pertanian

    Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian: Pentingnya Pengelolaan Kesuburan Lahan Pertanian

    7cloud.asia – Saat ini Indonesia menghadapi tantangan pertanian yang beragam berupa degradasi dan penurunan kesuburan lahan, sistem garap, sewa/gadai lahan sawah, kelangkaan/keterbatasan lahan subur, variabilitas terbatasnya infrastruktur (irigasi, jalan usahatani,dll), serta konversi dan fragmentasi lahan.

    Perubahan iklim yang terjadi saat ini turut mempengaruhi masa tanam sehingga juga menjadi tantangan untuk sektor pertanian.

    Untuk menghadapi tantangan tersebut tentu harus ada inovasi yang dikembangkan, dan inovasi yang dibutuhkan diantaranya adanya benih bermutu, varietas unggul mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

    Demikian peneliti Ahli Utama Pusat Riset Tanaman Pangan, Antonius Kasno dalam paparannya berjudul “Kondisi Kesuburan dan Pengelolaan Lahan Sawah” dalam webinar TERAS-TP#5 dengan tema “Pengelolaan Kesuburan Tanah Sawah dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam sebagai Biostimulan dan Pembenah Tanah”, pada Juni lalu.

    Dilansir di laman resmi BRIN, Kasno memaparkan bahwa para periset BRIN telah mengembangkan berbagai varietas unggul tersebut.

    BRIN juga mengembangkan pemupukan berimbang yang ramah lingkungan (kenyataannya saat ini petani masih melakukan penggunaan pupuk kimia yang tidak rasional), pengendalian OPT dan penanganan panen dan pasca panen.

    Baca: DPR dorong insentif pupuk organik

    Menurut Kasno saat ini terjadi pelandaian produktivitas lahan pertanian (levelling off). Mulai tahun 1987–2004 serta pada tahun 2012-2023, trend peningkatan produktivitas jauh lebih rendah dari trend jumlah pupuk ditambahkan atau dengan kata lain penggunaan pupuk sudah tidak efisien lagi,

    Rendahnya efisiensi penggunaan pupuk, jumlah pupuk lebih tinggi untuk menghasilkan produk yang sama dan perbaikan tanah dengan bahan organik serta pertimbangan ratio kation tidak dilakukan.

    Selain itu, menurut Kasno, status C-organik lahan sawah pada saat ini adalah C-Organik lahan sawah rendah.

    Bahkan untuk lahan yang kandungan C-organik di bawah 1,5persen saat ini telah mencapai 46persen dari keseluruhan lahan yang ada di Indonesia.

    “Jerami yang merupakan sumber bahan organik yang paling murah dibuang atau dibakar, daya sangga tanah semakin turun, efektivitas pupuk dan efisiensi pemupukan menurun serta terjadinya pelandaian produktivitas (jumlah hasil lebih rendah dari jumlah biaya yang ditambahkan untuk pupuk),”paparnya.

    Pada tahap pengelolaan lahan sawah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemupukan adalah rendahnya kandungan bahan organik, drainase sawah yang jelek, bidang olah tanah yang dangkal, kekeringan dan kebanjiran, pengaruh intrusi air laut, keasaman tanah, hama dan penyakit, waktu pemupukan yang kurang tepat.

    Baca: Sepertiga lahan pertanian di dunia sudah rusak

    Kasno mengatakan bahwa pengelolaan kesuburan lahan dapat dilakukan melalui perbaikan saluran drainase dan irigasi, pompanisasi atau pembuatan sumur pantek untuk pengairan, optimalisasi pengolahan tanah, pengairan terputus serta pemberian bahan pembenah tanah.

    Cara pemupukan juga menjadi bagian dari pengelolaan lahan. Pada lahan kering dilakukan pemupukan dengan menggunakan dolomit dan fosfat alam yang disebar merata dan diaduk dengan tanah serta diberikan dalam tugal atau larikan sejajar barisan tanaman dan ditutup.

    Pada lahan sawah dilakukan dengan cara saluran masuk dan keluar dari petakan ditutup serta kondisi air dalam petakan macak-macak dan untuk pupuk dicampur terlebih dahulu baru disebar secara merata.

    “Pengelolaan kesuburan tanah perlu juga melihat fase-fase kebutuhan hara tanaman padi,” imbuhnya.

    Adapun waktu pemupukan dilakukan dengan memberikan bahan pembaik tanah terlebih dahulu sebelum tanam.

    Kemudian saat tanaman sudah siap menyerap hara, dan saat tanaman membutuhkan (saat umur 7 hari, 21 hari, 35 hari setelah tanam sebelum primordia) dan jangan dilakukan setelah fase generatif.

    Baca: Mengapa pupuk kandang lebih bagus untuk lingkungan

    Terdapat beberapa manfaat dari pengelolaan kesuburan tanah yang optimal, diantaranya dapat meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan tanah dan lestari.

    Pengelolaan kesuburan tanah yang optimal juga menghindarkan pencemaran lingkungan, menurunkan jumlah penggunaan pupuk namun hasil tetap sama serta hasil yang optimum sehingga akan menguntungkan petani.

    Di akhir paparannya Kasno menyimpulkan bahwa pengelolaan kesuburan tanah dimulai dengan mengenal dengan baik lahan yang akan dikelola

    Misalnya melalui metode analisis tanah, faktor pembatas pertumbuhan, kandungan hara, dan jenis tanah.

    Pengelolaan kesuburan tanah, ujar Kasno, dapat dilakukan bersama-sama dengan pengelolaan fisik dan biologi tanah, serta budidaya tanaman yang tepat.

    Juga pengelolaan kesuburan tanah harus didasarkan karakteristik tanah dan kebutuhan tanaman serta target hasil, kombinasi pemupukan anorganik dan organik, waktu dan cara pemupukan yang tepat, serta teknologi pengolahan lahan sesuai kondisi lahan.

    Baca: Perubahan iklim dan dampaknya pada sektor pertanian

    Kasno menegaskan, siklus hara menjadi landasan yang digunakan oleh periset dalam pengelolaan hara yang baik.

    Sebagaimana kita ketahui, ujarnya, tanaman membutuhkan hara yang dapat ditambahkan dari pupuk anorganik, pupuk kandang, sisa tanaman serta air irigasi.

    Hara tersebut kemudian akan diserap oleh tanaman yang kemudian akan menghasilkan bulir padi yang dapat dipanen.

    Setelah masa panen jerami yang dihasilkan dari sisa panen dapat ditimbun di dalam tanah.

    ”Pada tanaman padi dari hasil panen harus dihitung berapa jumlah N, P serta K yang diambil dan jumlah tersebut harus dikembalikan ke dalam tanah agar pengelolaan tanah dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

  • Soal Aksi Iklim, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Masyarakat Paling Berisiko Jangan Lagi Dijadikan Objek

    Soal Aksi Iklim, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Masyarakat Paling Berisiko Jangan Lagi Dijadikan Objek

    7cloud.asia – Koalisi masyarakat sipil mendorong pelibatan masyarakat paling berisiko terkena dampak perubahan iklim dalam proses penyusunan dokumen Second National Determined Contribution (NDC) yang dijadwalkan rampung dalam waktu dekat.

    Dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Kamis (4/7/2024), Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad mengatakan dari pengalaman penyusunan dokumen iklim NDC sebelumnya, masyarakat rentan justru tidak pernah dilibatkan dalam merumuskan kebijakan.

    Padahal seharusnya kelompok inilah yang mendapat manfaat terbesar dalam mitigasi penanganan dampak perubahan iklim.

    Hari ini koalisi masyarakat sipil yang antara lain terdiri dari Yayasan Pikul, Yayasan MADANI Berkelanjutan, Perhimpunan Jiwa Sehat, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Climate Rangers, serta perwakilan nelayan perempuan dari Kabupaten Demak mengadakan pertemuan.

    Dalam pertemuan itu mereka merencanakan untuk membuat dokumen masukan kepada pemerintah untuk mendukung penyusunan NDC kedua yang mempertimbangkan keluhan dan harapan masyarakat akar rumput dan kelompok rentan.

    Baca: Surat terbuka masyarakat sipil untuk KLHK

    Dokumen ini rencananya akan disusun sebagai shadow SNDC dan akan dijadikan masukan kepada pemerintah.

    Nadia mengatakan, jika bicara tentang perubahan iklim, ujarnya, seharusnya penyusunan dokumen iklim (Second NDC) memperhatikan aspek partisipasi, transparansi, keterbukaan informasi dan recognisi.

    “Jadi kami berharap agar kelompok paling berisiko direcognisi dan didengarkan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Yayasan Pikul Torry Kuswardono mengatakan untuk mewujudkan prinsip keadilan iklim maka dalam penyusunan SNDC harus mendengar dan menampung suara masyarakat akar rumput yang tinggal di berbagai lanskap dan merasakan dampak nyata perubahan iklim.

    Masyarakat rentan yang selama ini menjadi objek, kini harus menjadi subjek dalam penyusunan SNDC ini.

    “Ketika kita bicara soal keadilan iklim yang harus diletakkan adalah warga negara dengan berbagai macam kondisi itu sebagai subjek. Artinya dia harus turut serta merancang apa yang menjadi target, apa yang menjadi program,” kata Torry.

    Baca: Rekomendasi masyarakat sipil soal second NDC

    Dia juga mendorong agar dalam SNDC, yang rencananya diserahkan Pemerintah Indonesia menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) ke-29 di Azerbaijan pada November 2024, melakukan pendekatan berbasis landskap dalam penanganan perubahan iklim, mengingat jenisnya yang beragam di Indonesia.

    Dia menegaskan pendekatan sektoral, terbukti tidak efektif untuk menurunkan emisi. Karena, ada wilayah yang dikorbankan untuk mencapai target penurunan emisi di wilayah lain.

    Dalam kesempatan itu Fatum Ade dari Perhimpunan Jiwa Sehat juga menyampaikan pentingnya menyusun dokumen iklim yang mempertimbangkan kaum rentan, termasuk disabilitas baik fisik maupun mental.

    Dia menyoroti salah satunya dalam penanganan bencana yang terjadi akibat dampak perubahan iklim, termasuk hidrometeorologi, yang belum optimal mempertimbangkan kebutuhan disabilitas.

    Pengabaian nelayan tradisional yang merasakan dampak nyata perubahan iklim juga disampaikan dalam forum tersebut, oleh wakil nelayan dari Morodemak, Demak Jawa Tengah.

  • Perubahan Iklim dan Disabilitas: Pemerintah Belum Merecognisi Kebutuhan Disabilitas

    Perubahan Iklim dan Disabilitas: Pemerintah Belum Merecognisi Kebutuhan Disabilitas

    7cloud.asia – Kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terdampak perubahan iklim.

    Fatum Ade dari Perhimpunan Jiwa Sehat mengatakan, perubahan iklim membuat diskriminasi yang dirasakan kelompok disabilitas lewat praktik ableism makin menjadi.

    Karena itu, Ade menekankan, pentingnya melibatkan kelompok disabilitas baik fisik maupun mental dalam menyusun dokumen iklim maupun merumuskan kebijakan iklim.

    Berbicara di sela temu media bertajuk Bersuara untuk Iklim: Mewujudkan Keadilan Iklim untuk Kelompok Terpinggirkan, pada Kamis (4/7/2024) di Jakarta Dede mengatakan, dalam kondisi normal pun kelompok disabilitas telah mengalami berbagai diskriminasi.

    “Dalam akses layanan publik, akses pendidikan dan kesempatan kerja kelompok disabilitas dinomorduakan. Kondisi ini memburuk karena perubahan iklim,” ujarnya.

    Baca Juga: Soal Aksi Iklim, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Masyarakat Paling Berisiko Jangan Lagi Dijadikan Objek

    Ade menambahkan, kelompok disabilitas empat kali lebih rentan merasakan dampak yang diakibatkan perubahan iklim dibanding mereka non disablitas. Namun, dalam banyak kasus kelompok disabilitas justru kurang diperhatikan.

    Ade kemudian memaparkan penanganan bencana yang terjadi akibat dampak perubahan iklim, termasuk bencana hidrometeorologi yang belum optimal mempertimbangkan kebutuhan disabilitas.

    Contohnya, kelompok disabilitas kerap menjadi kelompok yang terakhir kali dievakuasi ketika terjadi bencana, karena alat evakuasi yang tidak memadai, terutama untuk disabilitas fisik.

    “Dari beberapa waktu belakangan ini kami cukup concern karena banyak laporan dari teman-teman kami di daerah terkait mereka menjadi korban, baik rumahnya tenggelam karena naiknya permukaan air,” imbuhnya.

    Baca Juga: KLHK Sedang Menyusun Second Nationally Determined Contribution atau SNDC, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil

    Ia mengatakan, perubahan iklim juga membuat kelompok disabilitas makin kesulitan mengakses kesempatan kerja.

    Ada teman-teman kami, ujarnya, yang kehilangan pekerjaan karena panas semakin tinggi membuat mereka tidak sanggup karena banyak penyandang disabilitas bekerja asongan dan mereka harus berjalan di panas matahari.

    Kemudian karena mereka tidak kuat merasakan suhu yang tinggi dan akhirnya terpaksa menghentikan pekerjaannya.

    “Namun, kondisi seperti ini sering diabaikan atau tidak dilihat negara dalam merumuskan kebijakan,” katanya.

    Baca Juga: Masyarakat Sipil Kirim Surat Terbuka ke KLHK Terkait Penanganan Perubahan Iklim

    Karena itu Ade berharap, dalam menyusun Second National Determined Contribution atau SNDC, pemerintah merecognisi kebutuhan kelompok disabilitas.

    “Nothing about us without us,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan itu, Direktur Yayasan Pikul Torry Kuswardono mengatakan untuk mewujudkan prinsip keadilan iklim maka dalam penyusunan dokumen NDC demi mencapai target iklim Indonesia, maka masyarakat akar rumput yang tinggal di berbagai lanskap dan merasakan dampak nyata perubahan iklim, harus menjadi subjek dalam penyusunannya.

    “Ketika kita bicara soal keadilan iklim yang harus diletakkan adalah warga negara dengan berbagai macam kondisi itu sebagai subjek. Artinya dia harus turut serta merancang apa yang menjadi target, apa yang menjadi program,” kata Torry.

  • Meski Bagus untuk Lingkungan, Masih Ada Masyarakat yang Menolak Proyek Energi Terbarukan (1)

    Meski Bagus untuk Lingkungan, Masih Ada Masyarakat yang Menolak Proyek Energi Terbarukan (1)

    7cloud.asia – Penerimaan masyarakat dalam proyek energi terbarukan adalah hal menantang yang relevan dan semakin banyak dibicarakan.

    Sikap masyarakat soal energi terbarukan bahkan sudah diangkat ke layar lebar, seperti dalam film spanyol, Alcarràs dan As bestas.

    Kebanyakan orang memang sepakat tentang pentingnya energi terbarukan untuk membersihkan perekonomian dan menghadapi ancaman perubahan iklim.

    Namun, barangkali ada orang yang tak menginginkan turbin angin dipasang di halaman mereka, ataupun area lain yang menghalangi pandangan.

    Penolakan sosial proyek-proyek energi terbarukan terjadi di banyak skema. Mulai dari proyek yang diusulkan pengembang, hingga skema alternatif pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas yang sebenarnya menempatkan masyarakat sebagai tokoh protagonis.

    Penolakan yang terjadi dapat berkembang melampaui gerakan Not in my backyard ( NIMBY ) yang bergaung di banyak negara.

    Baca: Risiko ekonomi jika bahan bakar fosil dipertahankan

    Namun, keberadaan NIMBY bukanlah satu-satunya faktor dalam penolakan energi terbarukan, melainkan hanyalah penjelasan sederhana dari persoalan sosial ini.

    Kurangnya penerimaan masyarakat dalam proyek energi terbarukan acap terkait anggapan orang-orang bahwa manfaat dan biaya suatu proyek energi terbarukan tidak terbagi secara merata.

    Energi terbarukan memang perlu terus digenjot untuk mencapai transisi energi. Namun, transisi ini harus berkeadilan, yakni memiliki pembagian manfaat dan biaya penyediaan energi yang sepadan.

    Pengambilan keputusan di seluruh level proyek juga harus lebih representatif dan inklusif atau melibatkan semua kalangan.

    Inilah kenapa, penting bagi proyek infrastruktur energi terbarukan untuk mencapai kesepakatan yang berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

    Kesepakatan tersebut baru bisa terjadi jika ada kesadaran bersama bahwa energi terbarukan tak hanya penting untuk memerangi perubahan iklim, tapi juga mendatangkan berbagai keuntungan bagi masyarakat setempat.

    Baca: Saatnya meninggalkan bahan bakar fosil

    Proyek energi terbarukan yang dikelola dengan baik dapat menyokong pembangunan ekonomi setempat melalui penyerapan barang dan jasa lokal, sewa lahan, dan penciptaan lapangan kerja.

    Semuanya dapat mendukung penciptaan sekaligus keberlangsungan dunia usaha di tingkat lokal.

    Perekonomian yang menggeliat dapat meningkatkan pendapatan daerah—aspek penting untuk memperbaiki pelayanan dan sumber daya otoritas daerah. Aktivasi ekonomi juga berdampak positif bagi demografi di daerah longgar penduduk.

    Pengembang proyek dapat meningkatkan penerimaan sosial dengan kompensasi-kompensasi seperti pengurangan tarif listrik ataupun kompensasi dalam bentuk barang dan jasa bagi suatu komunitas.

    Pengembang juga dapat menyeleraskan pekerjaan dengan proyek lainnya yang sedang berjalan secara paralel, seperti penggunaan lahan bersama untuk mengintegrasikan fasilitas dalam perekonomian lokal (pertanian, peternakan, pengelolaan hutan).

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Spanish. Penulis: Stephanía Mosquera López, peneliti Lab de Energía y Medioambiente – Orkestra, Universidad de Deusto

     

     

  • Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pariwisata Eropa

    Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pariwisata Eropa

    7cloud.asia – Perubahan iklim telah mengakibatkan musim panas di Eropa dirasakan makin membara dan mengintensifkan gelombang panas dan kebakaran hutan beberapa tahun belakangan ini.

     

    Musim panas yang terlalu terik akibat perubahan iklim ini tak hanya berdampak pada keseharian warga, tapi juga pada pariwisata di sejumlah negara Eropa.

    Industri pariwisata dan wisatawan perlu menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang semakin meningkat. Ini menjadi isu yang lebih besar bagi negara-negara di Eropa selatan yang mengandalkan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian mereka.

    Sejumlah wisatawan yang merencanakan liburan ke negara-negara Mediterania yang lebih hangat, mengeluhkan cuaca yang terlalu panas.

    Minat untuk mengunjungi negara-negara Mediterania menurun pada tahun 2023 akibat gelombang panas dan kebakaran hutan yang memecahkan rekor.

    Baca: Sekjen PBB serukan tinggalkan bahan bakar fosil tuk hadang krisis iklim

    Tempat tujuan wisata yang lebih sejuk menjadi semakin populer di Eropa, kata para ahli.

    Panas ekstrem akibat perubahan iklim ini memiliki potensi untuk makin mendorong pergeseran wisatawan ke Eropa utara yang lebih sejuk.

    Pengaruh perubahan iklim terhadap tempat tujuan liburan turis akan memiliki dampak serius bagi beberapa negara yang sangat bergantung pada pendapatan dari wisatawan mereka.

    Di Yunani, sektor pariwisata menyumbang hampir 41 miliar dollar AS atau sekitar 20 persen dari seluruh ekonomi negara, menurut World Travel and Tourism Council.

    Sementara di Italia, peringatan tingkat tiga terkait gelombang panas telah dikeluarkan untuk kota-kota seperti Roma, Perugia, dan Palermo.

    Baca: Krisis iklim dan pemanasan global ancam pariwisata dunia

    Sektor pariwisata menyumbang 10 persen perekonomian seluruh negeri ini. Di mana satu dari delapan pekerjaan di negeri itu terkait dengan industri ini.

    Para wisatawan di Eropa selatan disarankan untuk beradaptasi sebelum melakukan aktivitas fisik yang berat di bawah terik matahari.

    Selain panas ekstrem, perubahan iklim juga mempengaruhi munculnya populasi nyamuk pembawa penyakit ke wilayah-wilayah baru di Eropa, menurut European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

    Penduduk seperti Clark, yang saat ini menginap di Skyros, mengatakan bahwa jumlah nyamuk sangat banyak selama musim panas pada awal Juni.

    Prediksi masa depan pariwisata Eropa di tengah krisis iklim Eduardo Santander, CEO European Travel Commission (ETC), mengatakan kepada CNN Travel, bahwa kekhawatiran wisatawan tentang perubahan iklim cenderung bersifat sementara.

    Baca: Kebakaran lahan tewaskan puluhan warga di Yunani pada tahun lalu

    Namun, ia menambahkan bahwa di masa depan hal ini bisa menyebabkan lebih banyak wisatawan mengunjungi Eropa selatan selama musim semi dan akhir musim gugur daripada selama musim panas yang lebih panas.

    Krisis iklim dan krisis panas yang semakin parah memaksa industri pariwisata di Eropa untuk memikirkan adaptasi iklim yang lebih serius.

    Salah satunya adalah dengan fleksibilitas dalam aturan pemesanan penerbangan dan hotel.

    Selain itu, wisatawan juga diprediksi akan lebih gemar bepergian pada malam hari saat udara sejuk, sehingga wisata malam berpotensi berkembang.

    Sumber:CNNTravel

  • DPR: Politik Anggaran yang Berpihak pada Lingkungan Mendesak Dilakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

    DPR: Politik Anggaran yang Berpihak pada Lingkungan Mendesak Dilakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim


    7cloud.asia – Politik anggaran yang berpihak pada kelestarian lingkungan penting untuk megantisipasi ancaman perubahan iklim.

    Dampak perubahan iklim ini sudah semestinya mendapat perhatian serius karena menyangkut masa depan bagi generasi penerus.

    Hal ini disampaikan Anggota DPR Dyah Roro Esti melalui Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI dalam acara ‘Mendukung Penguatan Pembiayaan Perubahan Iklim, dan Islamic Blended Finance dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau’.

    Dyah menitikberatkan pada peluang yang bisa didapat dengan mendukung ekonomi hijau, salah satunya dalam mengurangi emisi karbon yakni dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

    Dyah menambahkan, kontributor emisi karbon banyak banget. Ada sektor energi, sektor industri, sektor limbah, sektor perhutanan.

    Baca Juga: Perubahan Iklim dan Disabilitas: Pemerintah Belum Merecognisi Kebutuhan Disabilitas

    ”Jadi, banyak sekali peran sebetulnya yang dimiliki oleh lintas stakeholder, lintas kementerian, danjuga DPR untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan turunan atau kebijakan-kebijakan baru yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hijau,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

    Menurutnya, dari ekonomi hijau bisa diciptakan lapangan pekerjaan sekitar 4,4 juta lapangan pekerjaan lintas sektoral.

    Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, diperlukan anggaran yang sangat banyak. Untuk itu, ia menekankan untuk fokus terhadap peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam ekonomi hijau, salah satunya peluang dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.

    “Maka saya tadi menitik beratkan bahwa opportunity-nya itu banyak loh sebetulnya di sektor ini. Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu bisa kurang lebih 4,4 juta lapangan pekerjaan,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Karena itu, ujarnya, perlu aksi yang dilakukan sesegera mungkin dalam upaya mengatasi ancaman dampak perubahan iklim tersebut. Karena konsekuensinya adalah generasi penerus bangsa.

     

    Baca Juga: Soal Aksi Iklim, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Masyarakat Paling Berisiko Jangan Lagi Dijadikan Objek

    Apabila tidak diatasi, di masa depan anak cucu kita tidak mempunyai hak terhadap kehidupan yang selayaknya seperti menikmati air bersih, menghirup udara bersih.

    “Untuk bisa menjadi SDM yang global tentunya, kita butuh lingkungan yang juga bersih, udara yang bersih dan lain sebagainya,” jelasnya

    Untuk itu, dalam mendorong ekonomi hijau ini, Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI berkolaborasi dengan United Nations Development Programme (UNDP) menggelar acara ‘Mendukung Penguatan Pembiayaan Perubahan Iklim, dan Islamic Blended Finance dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau’.

    DPR juga meluncurkan handbook yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam membuat kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau.

    “Kita harus bekerja sama lintas sektor, lintas fraksi, agar dapat menciptakan masa depan yang kita harapkan di Indonesia,” pungkasnya

  • AS Hapus Utang Indonesia hingga 35 Juta Dolar untuk Perbaiki Terumbu Karang

    AS Hapus Utang Indonesia hingga 35 Juta Dolar untuk Perbaiki Terumbu Karang

    7cloud.asia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) setuju untuk menghapuskan utang Indonesia sebesar 35 juta dolar atau lebih dari Rp 600 miliar selama sembilan tahun ke depan.

    Menteri Keuangan AS menyampaikan penghapusan utang itu pada Senin (8/7/2024). Sebagai imbalannya, Indonesia harus memulihkan dan melestarikan terumbu karang.

    Menurut perkiraan para ahli, Indonesia merupakan petak laut dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia yang kini terancam rusak akibat perubahan iklim.

    Terumbu karang berada di bawah ancaman yang meningkat secara global, sebagian besar disebabkan oleh perubahan iklim yang meningkatkan suhu laut.

    Data pada Mei menunjukkan, selama setahun terakhir, hampir dua pertiga terumbu karang telah mengalami stress akibat panas yang cukup buruk untuk memicu “pemutihan”, yang bisa menghancurkannya.

    Baca: Meningkatnya keasaman laut ancam terumbu karang

    Dilansir VOA Indonesia, perjanjian tersebut merupakan pertukaran “utang untuk alam” yang keempat yang dilakukan kedua negara sejak 2009.

    Diperkirakan penghapusan utang ini akan mendanai setidaknya 15 tahun kegiatan konservasi di dua wilayah utama dari apa yang dikenal sebagai “Segitiga Terumbu Karang”.

    Bentang Laut Kepala Burung dan Bentang Laut Banda-Sunda Kecil yang ditargetkan, mencakup luasan ratusan ribu hektar, yang merupakan habitat bagi lebih tiga perempat dari semua spesies terumbu karang.

    Kawasan ini juga menjadi habitat bagi lebih dari 3 ribu jenis ikan, kura-kura, hiu, paus dan lumba-lumba.

    Indonesia memiliki 5,1 juta hektar terumbu karang, yang merupakan 18 persen dari luas terumbu karang dunia, menurut kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Tetapi persoalan pemutihan karang tahun ini, telah menimbulkan dampak yang buruk.

    “Dua wilayah ini merupakan pusat dari keanekaragaman hayati,” kata Alexandre Portnoi, penasihat hukum dari Conservation International yang membantu pencapaian kesepakatan ini.

    Baca: Pemanasan global memicu naiknya permukaan laut

    Indonesia memperoleh keuntungan dari penghapusan utang sebelumnya dengan AS pada 2009, 2011 dan 2014, yang secara kolektif dari waktu ke waktu berjumlah hampir 70 juta dolar.

    Penghapusan utang kali ini merupakan yang pertama, yang berfokus pada terumbu karang, dibanding pada hutan hujan Indonesia yang dilakukan sebelumnya, yang terancam oleh perluasan perkebunan sawit.

    Pelestarian terumbu karang lebih sulit dilakukan dalam skala nasional karena utamanya terancam oleh pemanasan planet akibat emisi gas rumah kaca global sebagai dampak dari pembakaran bahan bakar fosil.

    Kondisi merupakan sesuatu yang tidak dapat ditangani sendirian oleh Indonesia.

    Kesepakatan ini, yang ditandatangani pekan lalu dan diumumkan pada Senin, masih diharapkan akan menciptakan perubahan.

    Baca: Nasib nelayan terombang-ambing perubahan iklim

    Kesepakatan ini akan menghapuskan utang Indonesia sebesar 26 juta dolar, di bawah UU Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang AS.

    Conservation International akan berkontribusi sebesar 3 juta dolar dan 1,5 juta dolar yang lain akan disumbangkan oleh The Nature Conservancy, kelompok lain yang terlibat erat dalam pertukaran utang ini.

    Pemerintah Indonesia akan berkomitmen untuk pemulihan terumbu karang. Sementara LSM lokal akan menggunakan dana konservasi untuk mendukung proyek-proyek yang secara langsung bermanfaat bagi ekosistem terumbu karang,

    LSM juga akan mendampingi pengalihan mata pencaharian berkelanjutan bagi mereka yang bergantung pada terumbu karang.

    “Ini cukup sederhana,” kata Portnoi, dan menjelaskan bahwa utang yang dihapuskan untuk kepentingan alam ini didesain secara khusus untuk “memutus siklus” utang yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.

    Sumber: VOA Indonesia

  • The Earth Prize: Kiprah Anak Muda Berkontribusi Hadang Perubahan Iklim

    The Earth Prize: Kiprah Anak Muda Berkontribusi Hadang Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Jika pertanyaan, apa yang Anda sukai ketika Anda masih remaja? Jawaban umum dari masa lalu dapat mencakup olahraga, musik, seni, video game, atau menonton TV.

    Generasi muda saat ini tidak begitu berbeda, kecuali satu hal – mereka juga memiliki minat tentang kelestarian lingkungan dan memerangi perubahan iklim.

    Dipicu oleh dorongan untuk memastikan masa depan yang aman, generasi muda saat ini memikul beban melestarikan lingkungan global di pundak mereka.

    Menyaksikan lambatnya kemajuan, atau bahkan kegagalan, perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah, menunjukkan adanya kecemasan di kalangan muda terhadap perubahan iklim.

    Sebuah studi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 59 persen remaja dan dewasa muda khawatir atau sangat khawatir terhadap perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan.

    Lebih dari 45 persen anak muda mengatakan perasaan mereka terhadap perubahan iklim berdampak negatif terhadap kehidupan dan fungsi mereka sehari-hari.

    Baca Juga: Pakar Perubahan Iklim Claudia Sheinbaum Terpilih Jadi Presiden Meksiko, Bagaimana Kebijakan Iklimnya?

    Bosan hanya duduk di pinggir lapangan, generasi muda kini mengambil tindakan sendiri. Selama tiga tahun terakhir, lebih dari 10.000 generasi muda dari lebih dari 2.000 sekolah di 154 negara dan wilayah telah mengajukan permohonan untuk menerima The Earth Prize.

    The Earth Prize merupakan penghargaan lingkungan hidup terbesar di dunia kompetisi keberlanjutan untuk generasi muda berusia 13-19 tahun, platform ini menyediakan wadah bagi motivasi generasi muda untuk melakukan aksi iklim.

    Pemenang penghargaan tahun ini telah menemukan solusi seperti teknologi prediksi banjir yang inovatif (FloodGate), solusi tanaman bertenaga plasma yang mengatasi kekeringan (Ceres).

    Juga popok ramah lingkungan yang terbuat dari pisang dan kelapa (CocoMellow), dan jaringan komputer yang mengumpulkan energi dan sumber daya yang berharga (Pebble).

    Dalam wawancara yang dilakukan Earth.Org, empat tim teratas ditanyai bagaimana mereka menghasilkan penemuan mereka dan apa yang mereka harapkan di masa depan.

    Baca Juga: DPR: Politik Anggaran yang Berpihak pada Lingkungan Mendesak Dilakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

    Bagaimana Anda menjelaskan solusi Anda akan perubahan iklim hanya dalam beberapa kalimat?

    FloodGate (Sumedh Kotrannavar):
    Banjir mempengaruhi hampir semua negara di dunia dan ini merupakan masalah yang sangat penting.

    Singkatnya, FloodGate adalah alat komputasi revolusioner yang memprediksi pola banjir dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya organisasi pemerintah, lembaga.

    Individu dapat menggunakan FloodGate untuk tidak hanya memprediksi pola banjir, namun juga melihat kerentanan di wilayah mereka sendiri dan menjadi lebih siap jika terjadi banjir “mereka unggul.”

    Ceres (Beyza Kaya):
    Menurut saya proyek kami bertujuan untuk mengurangi dampak kelangkaan pangan akibat kekeringan di komunitas lokal dan global.

    Dengan menggunakan kekuatan teknologi plasma, kami dapat meningkatkan perkecambahan dan pertumbuhan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan meningkatkan kualitas pangan secara keseluruhan hasil panen.”

    Baca Juga: Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pariwisata Eropa

    CocoMellow (Duc Tran):
    “Kami telah mengerjakan popok ramah lingkungan, menggunakan sabut kelapa dan serat pisang. Kelapa bersifat hipoalergenik dan antibakteri, dan jika menyangkut serat pisang, bahan ini baik untuk kulit bayi.”

    Pebble (Orlando White):
    “Pebble bukanlah aplikasi tradisional untuk The Earth Prize karena ini murni solusi berbasis perangkat lunak… sebuah produk teknologi. Saat Anda memiliki komputer di rumah, Anda hanya menggunakannya pada waktu tertentu dalam sehari.

    Bagaimana Anda memanfaatkan jumlah komputer ini semaksimal mungkin dan mendistribusikan beban kerja?

    Ini semua tentang menghubungkan sebanyak mungkin komputer ke jaringan, menghemat energi (miliaran kWh per tahun), dan menjadikannya ramah lingkungan, karena kami mengurangi emisi karbon dan konsumsi logam langka.”

    Sumber:earth.org

  • Cek Fakta: Benarkah Perubahan Iklim Memicu Masalah Kehamilan?

    Cek Fakta: Benarkah Perubahan Iklim Memicu Masalah Kehamilan?

    7cloud.asia – Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa menurut berbagai penelitian, perubahan iklim dan pemanasan global dapat memicu berbagai masalah selama kehamilan.

    Menurut Hasto, perubahan iklim dapat memengaruhi fisik ibu hamil yang kemudian dapat memicu kelahiran prematur.

    Hasto mencontohkan, banjir dapat menimbulkan stres pada ibu hamil dan memicu terjadinya komplikasi-komplikasi kehamilan.

    “Kemudian juga pengaruh terhadap ‘intrauterine growth retardation’. Jadi BBLR (berat badan lahir rendah) juga meningkat. Adanya banjir juga menimbulkan stres dan ini otomatis juga berpengaruh terhadap komplikasi-komplikasi kehamilan,“ ujarnya di sela peringatan HUT ke-73 Ikatan Bidan Indonesia, Juni 2024..

    Ia juga menyebutkan bahwa preeklampsia (naiknya tekanan darah ibu hamil di atas usia 20 minggu kehamilan) turut meningkat seiring dengan banyaknya pencemaran lingkungan.

    Baca: Politik anggaran untuk atasi perubahan iklim

    ”Jadi ketika ada panas global, kemudian ada hal-hal baru, termasuk stres, maka kemudian permasalahan lama belum teratasi, hati-hati, menurunkan angka kematian ibu menuju 70 per seratus ribu kelahiran hidup menjadi tantangan tersendiri.” ujarnya.

    The Conversation Indonesia bekerja sama dengan Ilham Akhsanu Ridlo, peneliti kesehatan publik dari Universitas Airlangga, untuk memeriksa kebenaran klaim Hasto tersebut.

    Menurut Ilham, pernyataan Hasto ini memang tidak keliru tapi dia memberikan sejumlah catatan.

    Pernyataan Hasto benar bahwa banjir memang mempunyai kontribusi yang dapat menjadi faktor penyebab kondisi intrauterine growth retardation (IUGR) atau kondisi yang menghambat pertumbuhan janin.

    Kondisi banjir karena krisis iklim dapat mengganggu akses ke layanan kesehatan, distribusi pangan dan nutrisi, serta sanitasi lingkungan yang baik. Ini adalah faktor-faktor penting bagi pertumbuhan janin.

    Baca: Dampak perubahan iklim pada sektor pertanian

    Namun, mengaitkan secara langsung gangguan kehamilan dengan perubahan iklim sama saja dengan terlalu menyederhanakan (oversimplifies) beberapa hubungan yang rumit (complex relationship).

    Dampak perubahan iklim, seperti banjir misalnya, tentu saja dapat menyebabkan stres, dan stres ibu selama kehamilan bisa dikaitkan dengan berbagai komplikasi.

    Namun, riset ilmiah tidak menunjukkan bukti spesifik yang menghubungkan stres yang disebabkan oleh banjir dengan komplikasi kehamilan.

    Dalam beberapa penelitian, stres selama kehamilan bisa terkait dengan peningkatan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR), tetapi keterkaitannya ini kompleks dan dipengaruhi juga oleh banyak faktor lainnya.

    Jika menelusuri tentang berbagai komplikasi kehamilan yang terkait dengan IUGR dan BBLR, termasuk peningkatan risiko kematian perinatal (jangka waktu sejak diketahuinya kehamilan sampai dengan 28 hari setelah melahirkan), dan masalah kesehatan jangka panjang, tidak ada informasi ilmiah bahwa komplikasi tersebut terkait dengan banjir.

    Baca: Perubahan iklim percepat penularan DBD

    Kondisi IUGR mempunyai hubungan dengan BBLR. Bayi dengan IUGR sering kali lahir kecil di usia kehamilan yang disebut Small-for-Gestational-Age (SGA), yang biasanya didefinisikan sebagai berat badan di bawah persentil ke-10 untuk usia kehamilan.

    Walaupun penting untuk dicatat bahwa tidak semua bayi BBLR mengalami IUGR, karena BBLR juga dapat disebabkan oleh kelahiran prematur.

    Sehingga, meskipun banjir berpotensi berkontribusi pada kondisi yang dapat memengaruhi kehamilan, pernyataan tersebut terlalu menyederhanakan hubungan kompleks ini.

    Hubungan antara banjir, stres, IUGR, BBLR, dan komplikasi kehamilan lebih kompleks dan membutuhkan bukti yang lebih spesifik untuk mendukung klaim yang dinyatakan.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Peran Penting Pendidikan dalam Perjuangan Melawan Perubahan Iklim

    Peran Penting Pendidikan dalam Perjuangan Melawan Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Perjuangan melawan perubahan iklim bukan hal mudah, dan pendidikan lingkungan hidup diyakini sangat penting untuk memenangkan perjuangan ini.

    Tanpa pendidikan lingkungan hidup, para pemimpin masa depan tidak akan mampu mengatasi tantangan lingkungan hidup yang akan dihadapi dunia.

    Pendidikan lingkungan akan mendukung program pembelajaran dan mendukung generasi muda yang terlibat dalam aktivisme siswa.

    Pendidikan lingkungan dan cara mengatasi perubahan iklim di ruang kelas dapat membawa perubahan nyata dalam upaya melawan perubahan iklim.

    Survei terbaru menunjukkan bahwa masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memandang perubahan iklim sebagai ancaman.

    Dan, saat ini, sebagian besar orang memandang perubahan iklim sebagai ancaman besar terhadap planet kita.

    Baca Juga: The Earth Prize: Kiprah Anak Muda Berkontribusi Hadang Perubahan Iklim

    Namun, mempromosikan pendidikan lingkungan hidup di sekolah bisa jadi rumit. Di beberapa negara, perubahan iklim dipandang sebagai isu “politik” yang bersifat bipartisan dan banyak badan pendidikan yang menentang sepenuhnya pendidikan iklim.

    Lebih banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan generasi muda memiliki akses terhadap pendidikan lingkungan hidup.

    Pendidikan iklim yang baik akan memberikan para pengambil keputusan di masa depan keterampilan yang mereka perlukan untuk mengadvokasi alam, melindungi lingkungan yang rentan, dan memitigasi dampak pemanasan global.

    Pentingnya Pendidikan Lingkungan Hidup
    Pendidikan sering diabaikan dalam upaya melawan perubahan iklim. Meskipun perubahan kebijakan dan komitmen global diperlukan untuk mencegah pemanasan global semakin parah, peningkatan pendidikan adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan kita.

    Pendidikan lingkungan hidup juga dapat membantu meringankan kecemasan terhadap perubahan iklim yang sering didefinisikan sebagai “ketakutan kronis terhadap dampak buruk lingkungan hidup”.

    Kondisi ini mungkin diperburuk oleh kurangnya pemahaman terhadap sumber daya pendidikan yang secara jelas menjelaskan mekanisme di balik pemanasan global untuk melakukan sesuatu terhadap perubahan iklim.

    Baca Juga: Pakar Perubahan Iklim Claudia Sheinbaum Terpilih Jadi Presiden Meksiko, Bagaimana Kebijakan Iklimnya?

    Pendidikan lingkungan dapat membantu para siswa merasa berdaya dan menumbuhkan apresiasi yang lebih besar terhadap sumber daya bumi.

    Pendidikan lingkungan hidup juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah.

    Dan, ini sangat penting karena siswa harus mampu mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan sosial, ekonomi, dan ekologi.

    Upaya dan aktivisme global sering kali sangat bergantung pada pemahaman menyeluruh mengenai isu tersebut dan kemampuan untuk meyakinkan pihak lain bahwa sesuatu harus dilakukan.

    Peningkatan dalam pendidikan publik juga dapat meningkatkan rasa kepedulian dan membantu upaya konservasi. Secara khusus, program pendidikan lingkungan dapat membuat perbedaan nyata bagi para peneliti yang melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan.

    Contohnya adalah program publik baru-baru ini seperti Planet Earth II dan Wild Isles dari BBC berdampak signifikan terhadap para peneliti di Universitas Exeter di Inggris.

    Berkaca pada program publik tersebut, Profesor Callum Roberts menyatakan bahwa “Inggris sekarang harus memberikan perlindungan yang tulus untuk satwa liar,” dan harus fokus pada pembangunan ketahanan terhadap perubahan iklim.

    Sumber: earth.org