7cloud.asia – Koalisi masyarakat sipil mendorong pelibatan masyarakat paling berisiko terkena dampak perubahan iklim dalam proses penyusunan dokumen Second National Determined Contribution (NDC) yang dijadwalkan rampung dalam waktu dekat.
Dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Kamis (4/7/2024), Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad mengatakan dari pengalaman penyusunan dokumen iklim NDC sebelumnya, masyarakat rentan justru tidak pernah dilibatkan dalam merumuskan kebijakan.
Padahal seharusnya kelompok inilah yang mendapat manfaat terbesar dalam mitigasi penanganan dampak perubahan iklim.
Hari ini koalisi masyarakat sipil yang antara lain terdiri dari Yayasan Pikul, Yayasan MADANI Berkelanjutan, Perhimpunan Jiwa Sehat, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Climate Rangers, serta perwakilan nelayan perempuan dari Kabupaten Demak mengadakan pertemuan.
Dalam pertemuan itu mereka merencanakan untuk membuat dokumen masukan kepada pemerintah untuk mendukung penyusunan NDC kedua yang mempertimbangkan keluhan dan harapan masyarakat akar rumput dan kelompok rentan.
Baca: Surat terbuka masyarakat sipil untuk KLHK
Dokumen ini rencananya akan disusun sebagai shadow SNDC dan akan dijadikan masukan kepada pemerintah.
Nadia mengatakan, jika bicara tentang perubahan iklim, ujarnya, seharusnya penyusunan dokumen iklim (Second NDC) memperhatikan aspek partisipasi, transparansi, keterbukaan informasi dan recognisi.
“Jadi kami berharap agar kelompok paling berisiko direcognisi dan didengarkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Yayasan Pikul Torry Kuswardono mengatakan untuk mewujudkan prinsip keadilan iklim maka dalam penyusunan SNDC harus mendengar dan menampung suara masyarakat akar rumput yang tinggal di berbagai lanskap dan merasakan dampak nyata perubahan iklim.
Masyarakat rentan yang selama ini menjadi objek, kini harus menjadi subjek dalam penyusunan SNDC ini.
“Ketika kita bicara soal keadilan iklim yang harus diletakkan adalah warga negara dengan berbagai macam kondisi itu sebagai subjek. Artinya dia harus turut serta merancang apa yang menjadi target, apa yang menjadi program,” kata Torry.
Baca: Rekomendasi masyarakat sipil soal second NDC
Dia juga mendorong agar dalam SNDC, yang rencananya diserahkan Pemerintah Indonesia menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) ke-29 di Azerbaijan pada November 2024, melakukan pendekatan berbasis landskap dalam penanganan perubahan iklim, mengingat jenisnya yang beragam di Indonesia.
Dia menegaskan pendekatan sektoral, terbukti tidak efektif untuk menurunkan emisi. Karena, ada wilayah yang dikorbankan untuk mencapai target penurunan emisi di wilayah lain.
Dalam kesempatan itu Fatum Ade dari Perhimpunan Jiwa Sehat juga menyampaikan pentingnya menyusun dokumen iklim yang mempertimbangkan kaum rentan, termasuk disabilitas baik fisik maupun mental.
Dia menyoroti salah satunya dalam penanganan bencana yang terjadi akibat dampak perubahan iklim, termasuk hidrometeorologi, yang belum optimal mempertimbangkan kebutuhan disabilitas.
Pengabaian nelayan tradisional yang merasakan dampak nyata perubahan iklim juga disampaikan dalam forum tersebut, oleh wakil nelayan dari Morodemak, Demak Jawa Tengah.
Leave a Reply