ruangkota

Tag: lingkungan

  • Kritik terhadap Pengelolaan Sampah yang Hanya Menyasar di Hilir

    Kritik terhadap Pengelolaan Sampah yang Hanya Menyasar di Hilir

    7cloud.asia – Sejumlah kejadian kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kota besar menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah saat ini tidak hanya gagal, tetapi juga membahayakan keselamatan warga.

    Pengelolaan sampah dengan membuang sampah ke TPA telah berubah menjadi sumber krisis baru, baik dari sisi kesehatan, kualitas udara, maupun risiko bencana yang terus meningkat.

    Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Styawan mengatakan, krisis ini berakar dari kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat pengurangan sampah dari sumber dan mendorong tanggung jawab produsen.

    Alih-alih membatasi produksi sampah, terutama plastik sekali pakai, pemerintah justru terus mempromosikan pendekatan di hilir yang tidak menyelesaikan persoalan.

    Berbagai teknologi modern seperti Waste to Energy (WtE), Refuse Derived Fuel (RDF), hingga pirolisis dipromosikan sebagai solusi cepat mengatasi krisis sampah. Namun, menurut Wahyu ini tidak menyentuh akar masalah.

    “Kami tegaskan, bahwa pendekatan ini tidak mengurangi timbulan sampah, melainkan justru mempertahankan bahkan meningkatkan produksi sampah sebagai bahan bakar,“ ujar Wahyu dalam pernyataan tertulis yang dirilis di laman resmi walhi.or.id

    Baca: Industri FMCG Diminta Serius Kurangi Sampah Plastik

    Di sisi lain, krisis air bersih juga semakin meluas. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak kekeringan di berbagai wilayah.

    Penurunan debit air baku di sejumlah daerah telah mengganggu layanan air minum, dan berpotensi memburuk seiring prediksi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait El Niño 2026 yang dapat memperparah kekeringan urban serta meningkatkan konsentrasi pencemaran di sumber-sumber air.

    Pada konteks ini pemerintah sering membiarkan alih fungsi lahan, ekstraksi air tanah berlebihan dan pencemaran sungai tanpa langkah penegakkan hukum dan pemulihan,

    Selain itu, bencana yang semakin masif di kawasan urban seperti Jakarta, Semarang, Surabaya hingga Palembang, merupakan bukti krisis.

    Apalagi ekstraksi air tanah semakin masif, pencemaran semakin tak terbendung dan krisis ke depan adalah kita akan tertumpuk sampah dan kekurangan air bersih.

    WALHI menekankan bahwa solusi sejati dari semua masalah lingkungan ini harus dimulai dari perubahan sistemik di hulu.

    Baca: Teknologi Hidrotermal untuk Mengolah Sampah Organik yang Dihasilkan Pasar Tradisional

    Yakni dengan menghentikan alih fungsi lahan, membatasi ekstraksi air tanah berlebihan, mengurangi produksi sampah sejak awal, serta memastikan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produknya.

    Tanpa langkah ini, proyek pengolahan sampah dan penyediaan air hanya akan menjadi solusi tambal sulam yang mahal dan berisiko.

    Pencemaran sungai yang dibiarkan tanpa penegakan hukum dan pemulihan ekosistem telah merusak sumber air, melanggar hak masyarakat atas lingkungan sehat, dan memperparah krisis air bersih.

    Di tengah ancaman krisis iklim dan kekeringan, pemerintah harus memprioritaskan pengurangan sampah dari sumber, mewajibkan tanggung jawab produsen, penghentian open dumping, perlindungan wilayah resapan, pembatasan pengambilan air tanah.

    Pemerintah juga diminta menegakkan hukum lingkungan yang tegas untuk mencegah pencemaran dan bencana berulang.

  • Mengenal Jamur Lebih Dekat: Tumbuhan yang Bermanfaat Tetapi Terabaikan

    Mengenal Jamur Lebih Dekat: Tumbuhan yang Bermanfaat Tetapi Terabaikan

    7cloud.asia – Ketika berbicara tentang alam, kita cenderung fokus pada flora dan fauna, yakni tumbuhan dan hewan. Tetapi ada kerajaan kehidupan ketiga yang sering dilupakan banyak orang: jamur atau fungi.

    Jamur sangat penting bagi kesehatan ekosistem kita, memiliki makna budaya bagi banyak komunitas, dan menawarkan potensi untuk mengatasi krisis lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.

    Namun, dalam tulisannya di Earth.org, Jaida Faith pengamat jamur dari Colorado University, menyebutkan bahwa jamur hanya mewakili 2 persen dari prioritas konservasi global.

    Jamur, tulisnya, hampir tidak termasuk dalam percakapan tentang perlindungan lingkungan.

    Yayasan Jamur, yang didirikan oleh ahli mikologi Giuliana Furci, berupaya mengumpulkan dukungan agar jamur diakui sebagai kerajaan kehidupan independen dalam legislasi, kebijakan, dan perjanjian internasional.

    Baca: Perubahan Iklim Bikin Jamur Semakin Ganas

    Agenda ini akan dibawa ke Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) – COP17 – yang akan datang pada musim gugur ini.

    Mengapa Kita Harus Peduli dengan Jamur?
    Jamur – yang hanya 10 persen di antaranya telah ditemukan – hidup dalam ketergantungan dengan flora dan fauna. Hampir 90 persen dari semua spesies tumbuhan yang dikenal membentuk hubungan simbiosis dengan jamur.

    Melalui jaringan mikoriza bawah tanah, pohon-pohon bertukar nutrisi seperti karbon, air, dan gula – dan mentransfer sekitar 13 miliar metrik ton CO2 ke jamur setiap tahunnya

    Angka ini setara dengan sekitar 36 persen dari seluruh emisi bahan bakar fosil global tahunan.

    Bioremediasi jamur, penggunaan jamur seperti Pleurotus ostreatus untuk mendekontaminasi ekosistem, menawarkan solusi untuk membersihkan tumpahan minyak dan polusi plastik.

    Baca: Ilmuwan AS Gunakan Tanaman dan Jamur untuk Membersihkan Polusi Tanah

    Jadi Jaida menekankan, memastikan konservasi jamur dapat mendukung perlindungan alam secara keseluruhan.

    Jamur juga memainkan peran mendasar dalam budaya dan pengetahuan banyak komunitas adat, mencerminkan hubungan ekologis dan spiritual yang mendalam yang telah bertahan selama berabad-abad.

    Digunakan sebagai makanan, penyedap rasa, dan obat-obatan di seluruh dunia, jamur telah mendukung perkembangan peradaban manusia. Di hutan hujan Amazon, wanita Yanomami menggunakan rizomorf dari Marasmius yanomami untuk membuat keranjang.

    Genus Fomitopsis dari jamur conk telah digunakan dalam berbagai budaya untuk mengasah alat, sebagai tekstil pakaian, dan untuk menghentikan pendarahan.

    Di Hawaii, Auricularia cornea, yang secara lokal dikenal sebagai Pepeiao, dikumpulkan, dikeringkan, dan dikonsumsi sebagai makanan. Bagi banyak komunitas adat, jamur selalu memainkan peran penting.

    Baca: Peneliti BRIN Temukan Spesies Baru Jamur Morel dari Gunung Rinjani

    Tanpa jamur, manusia tidak akan pernah mengenal roti, keju, atau cokelat. Fermentasi dari jamur bersel tunggal, ragi, merupakan kunci untuk minuman seperti bir, anggur, dan kombucha.

    Jamur obat telah menunjukkan potensi dalam mendukung kondisi kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma.

    Hericium erinaceus mendukung neuroplastisitas dan pembentukan jalur saraf baru, meningkatkan memori dan kognisi.

    Budidaya jamur saja bernilai miliaran dolar setiap tahunnya, dan secara lebih luas, jamur menyumbang 55 triliun dolar bagi perekonomian global.

    Sama seperti spesies flora dan fauna, jamur juga terancam oleh hilangnya habitat dan deforestasi, yang dipercepat oleh dampak perubahan iklim yang sedang berlangsung.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, baca artikel asli di sini.

     

  • Dari Tragedi Mei 1998 ke Kampus Hari Ini, Kekerasan Seksual Masih Berulang.

    Dari Tragedi Mei 1998 ke Kampus Hari Ini, Kekerasan Seksual Masih Berulang.

    7cloud.asia – Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan disebut semakin mengkhawatirkan. Dalam kurun dua tahun terakhir, angka kekerasan di sekolah hingga perguruan tinggi terus meningkat dan mayoritas didominasi kekerasan seksual.

    Sorotan itu mengemuka dalam rangkaian kegiatan “MeiLawan Merawat Ingatan” yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya bersama KBUI (Keluarga Besar Universitas Indonesia) dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia di Kampus UI Depok, 11–13 Mei 2026.

    Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengungkapkan pada 2024 tercatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

    Baca: PTUN Tolak Gugata Soal Penyangkalan Perkosaan Massal Mei 98, Koalisi Sebut Alarm Hilangnya Kepercayaan Publik

    Angka itu meningkat menjadi 641 kasus pada 2025, dengan 370 kasus atau 57,65 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual.

    Bahkan pada awal 2026, kata Rieke, sebanyak 91 persen kasus kekerasan di institusi pendidikan didominasi kekerasan seksual, termasuk di perguruan tinggi.

    “Berdasarkan anatomi dan spektrum bentuk kekerasannya ada seksual, fisik, psikis, verbal, perundungan, ekonomi, diskriminasi, eksploitasi berbasis relasi kuasa, berbasis elektronik atau digital. Kekerasan artinya sudah menembus seluruh jenjang dan wujud pendidikan, mengindikasikan kegagalan perlindungan bersifat universal,” jelas Rieke.

    Menurut mantan aktivis mahasiswa UI ini, maraknya kekerasan di dunia pendidikan dipicu penyalahgunaan relasi kuasa lintas jenjang.

    Penanganan yang selama ini dilakukan dinilai masih sektoral, tanpa standar nasional dan belum memiliki tata kelola perlindungan yang terintegrasi.

    Baca: Aktivis Perempuan, Ita F. Nadia Diteror

    Karena itu, Rieke mendesak Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lembaga Pendidikan.

    “Perpres ini bukan sekadar regulasi administratif, ini adalah pelindung strategis nasional bagi keselamatan dan masa depan generasi bangsa dan dunia pendidikan Indonesia,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Iluni UI Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Visna Vulovik, mengatakan kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi pada Tragedi Mei 1998 hingga kini masih terus berulang, termasuk di lingkungan pendidikan.

    “Kekerasan seksual yang menimpa perempuan sayangnya masih terus berulang sejak peristiwa Tragedi Mei 1998. Hal ini terjadi bahkan di lingkungan terdekat kita, seperti institusi pendidikan,” kata Visna.

    Baca: Fadli Zon Sebut Perkosaan Massal Mei 98 Hanya Rumor

    Ia menilai mahasiswa dan generasi muda memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan marginalisasi yang masih terjadi hingga saat ini.

    Melalui kegiatan MeiLawan, ILUNI UI FIB dan KBUI mengajak mahasiswa, alumni, dan masyarakat untuk berani bersuara melawan kekerasan seksual dan mendorong penegakan hukum terhadap pelaku.

    Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Untung Yuwono, mengatakan kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan ruang aman dan menjaga kesadaran kolektif terhadap berbagai bentuk ketidakadilan.

    “Perjuangan menghadirkan keadilan gender, perlindungan terhadap korban, dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

    Baca: Fadli Zon Dituntut Tarik Pernyataan dan Minta Maaf Soal Pernyataannya Sebut Rumor Perkosaan Massal Mei 98

    Kegiatan MeiLawan sendiri digelar untuk merawat ingatan atas Tragedi Mei 1998, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang tercatat dalam laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

    Selain kuliah umum, Iluni FIB UI dan KBUI juga menggelar pemutaran film dokumenter, live mural, pameran instalasi, hingga aksi menyalakan lilin dan tabur bunga.

    Kuliah umum bertajuk “Belajar dari Luka Bangsa: Kekerasan Seksual di Era Reformasi dan Kebangkitan Generasi Muda” turut menghadirkan sejumlah narasumber.

    Di antaranya Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin al Rahab, serta Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Nurul Azizah.

  • RI Bakal ‘Pinjamkan’ Komodo ke Jepang: Menakar Risiko Satwa Endemik Jadi ‘Alat Diplomasi’

    RI Bakal ‘Pinjamkan’ Komodo ke Jepang: Menakar Risiko Satwa Endemik Jadi ‘Alat Diplomasi’

     

    ruang kota.com – Tahun ini, Indonesia akan meminjamkan sepasang komodo (Varanus komodoensis) untuk dikembangbiakan (breeding loan) kepada iZoo Kawazu, kebun binatang reptil dan amfibi terbesar di Shizuoka, Jepang.

    Program breeding loan ini disepakati lewat Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama perlindungan dan konservasi satwa liar antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Pemerintah Prefektur Shizuoka, Jepang pada akhir Maret 2026 lalu.

    Sebagai timbal balik, Jepang akan mengirim beberapa satwa eksotis ke Indonesia, seperti panda merah dan jerapah.

    Pemerintah menyebut peminjaman komodo ini sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan satwa liar dan konservasi keanekaragaman hayati, sekaligus mempererat hubungan bilateral dengan Jepang.

    Ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dan hewan kini semakin berkembang jauh hingga masuk ke ruang-ruang diplomasi dan hubungan internasional.

    Namun, publik justru menyorot dampak program ini karena berisiko pada kelestarian dan kesejahteraan komodo dalam jangka panjang. 

    Aset diplomasi

    Praktik pertukaran hewan sebagai alat diplomasi ini sesungguhnya sudah sangat tua. Di masa lalu, ratu Mesir Cleopatra diriwayatkan pernah menghadiahkan jerapah kepada pimpinan Romawi Julius Caesar sebagai simbol kedekatan politik.

    Praktik lama itu hanya berubah bentuk. Jika dulu hewan dipertukarkan antarpenguasa, kini ia masuk ke ranah soft power dan citra negara.

    Cina adalah contoh paling terkenal dalam diplomasi hewan dengan menggunakan panda sebagai ‘aset’ mereka.

    Negara lain mulai membaca peluang yang sama. Malaysia, misalnya, menggulirkan gagasan orangutan diplomacy untuk memperkuat citra negara dan menjangkau mitra internasional mereka, terutama dalam konteks sawit dan sorotan global terhadap lingkungan.

    Langkah ini menunjukkan bahwa satwa endemik kini makin sering dipandang sebagai aset diplomasi. Ia bisa menjembatani percakapan yang rumit, memperhalus citra negara, sekaligus mengangkat isu konservasi ke panggung internasional.

    Mungkin karena orangutan sudah dipakai Malaysia, Indonesia memilih komodo sebagai kandidat paling kuat sebagai “alat diplomasi”. Komodo memiliki hampir semua unsur yang diperlukan untuk memainkan peran itu. Ia endemik, ikonik, sarat nilai ekologis, dan identik dengan Indonesia.

    Ahli kriminologi lingkungan Belanda, Daan P van Uhm dalam artikelnya yang berjudul Konstruksi sosial atas nilai alam liar (2018) memperkenalkan konsep “the value of things” yang menjelaskan bahwa nilai hewan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan dibentuk secara sosial oleh manusia yang memberikan makna padanya.

    Dalam artikel itu, van Uhm menyebut kelangkaan dan eksklusivitas sering menjadi dasar kuat dalam pembentukan nilai. Semakin langka suatu hewan, semakin tinggi pula nilai yang dilekatkan manusia kepadanya, baik secara ekonomi, simbolik, maupun sosial.

    Komodo bukan hanya spesies langka, dunia menempatkannya sebagai lambang keunikan hayati dan menjadi kebanggaan nasional. Nilai komodo bergerak dari nilai ekologis menuju nilai simbolik dan politik. 

    Risiko animal diplomacy

    Menempatkan hewan sebagai alat diplomasi sebenarnya sah-sah saja, tapi ada berbagai risiko yang harus ditimbang.

    Riset tinjauan literatur (literature review) pada 2024 menunjukkan bahwa diplomasi memakai satwa langka tidak selalu memberi hasil positif seperti yang diharapkan, dan kesejahteraan hewan sering terabaikan.

    Riset tersebut menganalisis data 140 negara yang terlibat dalam panda diplomacy pada periode 2004 hingga 2019.

    Hasilnya, negara yang ikut program panda diplomacy justru rata-rata mengalami penurunan sekitar 39,9 persen kunjungan ke Cina, dibanding negara yang tidak ikut program tersebut.

    Penjelasannya sederhana, ketika satwa langka yang sebelumnya hanya dapat dilihat di negara asal, sudah hadir di negara lain, maka dorongan publik untuk datang ke negara asal jadi berkurang. 

    Lalu, fokus utama tentu dari sisi kelestarian dan kesejahteraan satwa endemik. Apalagi, komodo adalah reptil endemik terbesar di dunia yang populasi alaminya hanya tersisa di Indonesia.

    Setidaknya dalam hal ini kita perlu memperhatikan dua hal.

    Pertama, kemampuan hewan dalam beradaptasi. Hewan liar jika ditempatkan di luar habitat/habitat buatan bisa menghadapi banyak sumber stres, mulai dari pencahayaan, suara, bau, suhu, dan tanah/lantai yang berbeda dari habitat aslinya, hingga ruang gerak yang terbatas.

    Karena itu, pemindahan satwa ke lingkungan baru tidak bisa dinilai dari keberhasilan administratif atau simboliknya saja.

    Kualitas tempat pemeliharaan, pola pemeliharaan, dan kemampuan satwa beradaptasi harus menjadi perhatian utama. Program konservasi di luar habitat asal harus disertai pemantauan yang sangat ketat.

    Kedua, risiko kesehatan bagi hewan dan manusia. Untuk hewan, ketika dipindahkan ke lingkungan baru, risikonya bisa rentan terkena penyakit. Stres dan kondisi lingkungan yang berbeda juga bisa membuat daya tahan tubuh mereka melemah sehingga lebih mudah sakit.

    Sementara untuk manusia, hewan bisa membawa penyakit yang dapat menular ke manusia (agen penyakit zoonotik).

    Risiko kesehatan dari pertukaran hewan antarnegara ini bisa diatasi dengan pendekatan one health. Pendekatan ini memandang kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Jadi, penanganannya tidak bisa dipisah-pisah.

    Karena itu, kerja sama peminjaman atau penangkaran hewan—seperti breeding loan komodo dari Indonesia ke Jepang, maupun panda merah dan jerapah dari Jepang ke Indonesia—perlu mengantisipasi hal tersebut.

    Caranya dengan pengawasan ketat dalam banyak aspek, serta pendekatan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu kesatuan.

    Tantangan berikutnya adalah memastikan semua aturan itu benar-benar dijalankan dengan baik di lapangan.

    M. Ikhsan Shiddieqy, Peneliti Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Menutup Kesenjangan Pembiayaan Hutan di Indonesia

    Menutup Kesenjangan Pembiayaan Hutan di Indonesia

    7cloud.asia – Pendekatan seperti agroforestry kerap menghadapi tantangan karena dianggap kurang menguntungkan dalam jangka pendek sebab return yang kurang menarik dan risiko gagal bayar yang tinggi.

    Perspektif ini disampaikan Adisti Chandra selaku Chief Operating Officer Instellar Impact dalam acara diskusi bertajuk “Closing the Forest Financing Gap in Indonesia”, yang diselenggarakan oleh WWF-Indonesia dan Conservation Strategy Fund (CSF) Indonesia pada awal April lalu.

    Adisti mengatakan, hal ini menegaskan pentingnya peran regulasi dalam menurunkan risiko terkait imbal hasil jangka pendek, sehingga dapat mendorong aliran pembiayaan yang lebih besar ke sektor kehutanan.

    Selain itu, akses terhadap pembiayaan dan pasar masih menjadi hambatan utama, khususnya bagi pelaku lokal dan komunitas.

    Di Indonesia, ujarnya, permintaan terhadap produk berkelanjutan dengan harga premium juga masih relatif terbatas, sehingga membatasi insentif pasar bagi praktik berkelanjutan.

    Dalam konteks instrumen pembiayaan, grant atau bantuan masih menjadi mekanisme yang paling umum digunakan untuk usaha skala kecil.

    Sementara itu, untuk skala menengah, skema seperti convertible grant dinilai memiliki potensi karena menawarkan fleksibilitas bagi penerima pendanaan, dengan biaya pinjaman yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan komersial.

    Dilansir di laman resmi WWF, diskusi juga menyoroti pentingnya peran lembaga keuangan dalam mengarahkan arus pembiayaan di sektor kehutanan.

    Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah menyalurkan pembiayaan melalui offtaker yang berkomitmen menampung dan membeli hasil produksi hutan dengan upaya menjaga stabilitas harga serta menhubungkan produsen/petani dengan pasar yang lebih besar.

    Namun, pendekatan ini juga menghadapi tantangan karena pelaku offtaker cenderung enggan menanggung tambahan risiko.

    Dari sisi pemerintah, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto menegaskan perannya dalam mengelola dan menyalurkan pendanaan melalui skema blended finance.

    Dia mengatakan, dalam praktiknya, salah satu tantangan utama adalah aspek audit keuangan, di mana banyak proyek konservasi yang secara teknis layak, namun belum memenuhi standar kelayakan finansial.

    Untuk mengatasi hal tersebut, BPDLH menggandeng lembaga perantara guna mempermudah akses pembiayaan, dengan tetap mendorong peningkatan tata kelola dan transparansi keuangan di tingkat lokal.

    Pada akhir diskusi, ditekankan bahwa pendekatan yang paling realistis saat ini adalah mengoptimalkan instrumen yang telah memiliki dasar hukum yang jelas, seperti pendanaan publik, grant pemerintah, swasta, atau institusional.

    Selain itu juga dibutuhkan rencana program pendanaan APBN/APBD dengan potensi terkait upaya konservasi jangka pendek, menengah, dan panjang serta restorasi dan penjagaan lahan perhutanan.

    Di sisi lain, sektor swasta perlu semakin menyadari bahwa risiko lingkungan dan iklim merupakan risiko finansial nyata yang dapat berdampak langsung terhadap operasional bisnis.

    Oleh karena itu, diperlukan pergeseran pola pikir dari orientasi keuntungan jangka pendek menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan.

    Diskusi ini menegaskan bahwa menutup kesenjangan pembiayaan hutan tidak hanya membutuhkan tambahan sumber pendanaan, tetapi juga transformasi sistemik dalam kebijakan, mekanisme pasar, serta cara pandang terhadap nilai ekonomi ekosistem hutan.

  • Catatan Kritis terhadap Permenhut Perdagangan Karbon: Harus Prioritaskan Perlindungan Hutan dan Warga

    Catatan Kritis terhadap Permenhut Perdagangan Karbon: Harus Prioritaskan Perlindungan Hutan dan Warga

    7cloud.asia – Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendorong penguatan aspek perlindungan lingkungan, transparansi, dan partisipasi publik dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca (GRK) sektor kehutanan.

    Catatan ini diberikan agar kebijakan tersebut berjalan akuntabel sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional.

    Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 mengatur tata cara perdagangan karbon melalui offset (kompensasi) emisi gas rumah kaca sektor kehutanan.

    Menteri Kehutanan menyatakan aturan tersebut diterbitkan untuk memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi perdagangan karbon sekaligus memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap target pengurangan emisi.

    Kepala Divisi Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Adam Putra F mengatakan, aturan itu mengatur tahapan pengaduan, mulai dari penerimaan hingga penyelesaian.

    Baca: Potensi Perdagangan Karbon RI Sangat Besar Tapi Belum Berdaulat

    ”Namun, tidak dijelaskan bentuk keputusan, tindakan korektif, maupun tindak lanjut konkret yang dapat dilakukan pemerintah terhadap pengaduan yang sudah terbukti,” kata Adam dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

    ICEL menilai pengaturan teknis tersebut merupakan langkah penting, namun perlu diikuti penguatan aspek implementasi agar prinsip perlindungan yang tercantum dalam aturan tidak berhenti pada pengakuan normatif.

    ICEL mencatat tiga hal yang perlu menjadi perhatian terkait Permenhut tentang perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan ini.

    Pertama, aspek penegakan hukum dan akuntabilitas dinilai perlu dipertegas agar mekanisme pengaduan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan kepastian tindak lanjut dan pemulihan.

    Kedua, keterbukaan informasi publik dinilai masih perlu diperluas. Adam mengatakan peraturan telah menyebut informasi perdagangan karbon harus tersedia dan dapat diakses publik, namun belum merinci jenis informasi apa saja yang wajib dibuka serta mekanisme penyediaannya.

     

    Baca: Komersialisasi Perdagangan Karbon Rentan Perparah Ketidakadilan

    “Peraturan tersebut hanya menyatakan mengacu pada UU Keterbukaan Informasi Publik. Akibatnya, informasi penting tetap berpotensi diklasifikasikan sebagai informasi dikecualikan, sebagaimana masih sering terjadi dalam tata kelola kehutanan saat ini,” katanya.

    Ketiga, ICEL menilai ruang partisipasi publik dalam proses persetujuan proyek perdagangan karbon masih perlu diperkuat.

    Dalam pengajuan rekomendasi penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE-GRK), pelaku usaha diwajibkan menyampaikan dokumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hasil konsultasi publik, serta rencana dan capaian persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa) atau Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

    Menurut ICEL, masyarakat terdampak perlu mendapat ruang yang lebih memadai untuk menguji, menyanggah, atau memberikan keberatan terhadap informasi yang diajukan.

    Hal ini agar proses persetujuan berjalan transparan dan dapat mencegah potensi konflik sosial maupun praktik greenwashing (strategi pemasaran atau komunikasi untuk membuat sesuatu tampak lebih berkelanjutan dibanding kenyataan).

    Baca: Perdagangan Karbon Akan Memotivasi Perusahaan Jalankan Ekonomi Hijau

    Program Manager Bioenergi Trend Asia Amalya Reza menambahkan perdagangan karbon perlu dijalankan dengan memastikan kepentingan masyarakat lokal dan adat terlindungi.

    “Masyarakat akan dipaksa bergantung pada mitra teregistrasi. Hal itu berpotensi menempatkan korporasi sebagai pengendali utama perdagangan karbon baik di wilayah hutan adat maupun hutan hak,” kata Amalya.

    Ia juga mengingatkan mekanisme offset emisi perlu ditempatkan sebagai pelengkap strategi iklim yang lebih luas, termasuk upaya menghentikan deforestasi, menjaga hutan alam yang tersisa, serta mendorong transisi energi.

    Trend Asia dalam laporan 2022 menyebut program co-firing biomassa di 52 lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berpotensi menimbulkan kebutuhan lahan sekitar 2,33 juta hektare untuk pembangunan hutan tanaman energi.

    Hal ini menurutnya dapat menambah emisi hingga 26,48 juta ton setara karbon dioksida per tahun jika tidak dikelola hati-hati.

    Trend Asia berharap Permenhut terbaru dapat diimplementasikan dengan pengawasan yang kuat, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak masyarakat agar perdagangan karbon sektor kehutanan benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

  • Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Mengancam Ribuan Spesies Jamur

    Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Mengancam Ribuan Spesies Jamur

    7cloud.asia – Daftar Merah IUCN (Uni Internasional untuk Konservasi Alam) menyebut, 411 dari 1.300 spesies jamur di seluruh dunia terancam punah, salah satunya akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

    Daftar Merah IUCN, merupakan inventarisasi paling komprehensif di dunia tentang status konservasi global dan risiko kepunahan spesies biologis

    Upaya terbaru untuk menganalisa ratusan spesies jamur di seluruh dunia mengungkapkan bahwa hampir satu dari tiga jamur yang dipelajari kini terancam punah.

    Para ahli dan ilmuwan warga di seluruh dunia telah membantu menilai 482 spesies jamur baru dalam beberapa tahun terakhir, sehingga jumlah total dalam Daftar Merah IUCN menjadi 1.300. Dari jumlah tersebut, setidaknya 411 dianggap berisiko punah.

    Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) mengidentifikasi perluasan pertanian dan perkotaan sebagai penyebab utama hilangnya habitat jamur secara cepat.

     Baca: Mengenal Jamur, Tumbuhan yang Bermanfaat Tetapi Terabaikan

    Organisasi tersebut mengatakan pekan lalu bahwa deforestasi untuk produksi kayu, penebangan ilegal, dan pembukaan lahan untuk pertanian menempatkan setidaknya 198 spesies berisiko punah.

    Ditambahkan, perubahan iklim juga berdampak pada populasi jamur di seluruh dunia, dengan perubahan pola kebakaran di AS secara langsung mengancam kepunahan lebih dari 50 spesies jamur.

    Sangat Penting bagi Kehidupan di Bumi
    Jamur adalah kerajaan terbesar kedua setelah hewan, dengan perkiraan 2,5 juta spesies, di mana sekitar 155.000 di antaranya telah diberi nama.

    Selain sebagai sumber makanan dan digunakan dalam produksi minuman, jamur juga digunakan untuk mengembangkan obat-obatan.

    Jamur digunakan dalam pembersihan lokasi yang terkontaminasi karena kemampuannya untuk mengonsumsi dan menguraikan polutan lingkungan. Jamur juga melakukan berbagai fungsi penting yang mendasari kehidupan di planet Bumi.

     Baca: Spesies Baru Jamur Morel dari Gunung Rinjani

    Peran jamur mulai dari menguraikan materi organik kompleks, yang membantu mengembalikan nutrisi penting ke tanah, hingga membantu mengatur erosi tanah dan mempertahankan kelembapan, meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan karbon.

    Jamur juga membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan organisme lain, suatu proses yang dikenal sebagai simbiosis.

    Ikatan simbiosis diperkirakan sangat penting bagi lebih dari 90% spesies tumbuhan, memungkinkan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan ketahanan mereka di berbagai ekosistem di seluruh dunia.

    “Jamur adalah pahlawan kehidupan yang tak dikenal di Bumi, membentuk fondasi ekosistem yang sehat,” kata Grethel Aguilar, Direktur Jenderal IUCN, seraya memuji kerja para ahli dan ilmuwan warga dalam menilai jamur secara global.

    “Sudah saatnya mengubah pengetahuan ini menjadi tindakan dan melindungi kerajaan jamur yang luar biasa, yang jaringan bawah tanahnya yang luas menopang alam dan kehidupan seperti yang kita kenal,” tambahnya.

    Baca: Perubahan Iklim Bikin Jamur Parasit Semakin Ganas

  • Menanam Pohon dan Produksi Oksigen: Bagaimana Pohon Menyerap Karbon dan Memproduksi Oksigen untuk Lingkungan

    Menanam Pohon dan Produksi Oksigen: Bagaimana Pohon Menyerap Karbon dan Memproduksi Oksigen untuk Lingkungan

     

    7cloud.asia – Sejumlah kota menggalakkan gerakan menanam pohon untuk mengatasi polusi udara yang terus memburuk.

    Ya, tumbuhan terutama tumbuhan berkayu atau pohon lewat proses fotosintesis menyerap karbon secara efektif sekaligus penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia.

    Tak hanya berperan dalam menghasilkan udara bersih, menanam pohon juga berarti mendukung konservasi air tanah dan menjaga kelestarian kehidupan di Bumi.

    Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut, pohon menyerap air hujan dan kemudian menyimpannya di akarnya, sehingga secara tidak langsung menjaga ketersediaan air tanah.

    Mungkin Anda bertanya-tanya, berapa banyak karbon yang diserap dan oksigen yang dilepaskan sebatang pohon, serta faktor apa saja yang mempengaruhi produksi oksigen? Jawabannya akan diulas dalam tulisan ini, ikuti sampai rampung.

    Dilansir onetreeplanted.org, meskipun sebagian besar oksigen diproduksi oleh fitoplankton, pohon tetap memainkan peran penting dalam menyediakan oksigen dan udara bersih yang kita butuhkan.

    Baca: Perubahan Iklim Memaksa Tumbuhan Lebih Sering “Berpuasa”

    Di negara empat musim, pohon cemara douglas, pohon beech, pohon cemara, dan pohon maple tercatat sebagai spesies pohon yang menghasilkan oksigen paling banyak.

    Sementara untuk dearah tropis seperti Indonesia, pohon penghasil oksigen yang sangat tinggi antara lain adalah bambu, damar (Agathis alba), pohon bodhi dan beringin (Ficus Benjamina).

    Hal ini antara lain karena memiliki kanopi daun yang sangat lebat dan besar, memungkinkan produksi oksigen yang masif.

    Sementara pohon penyerap karbon (CO2) terbesar adalah trembesi (Samanea saman). Berdasarkan penelitian, satu pohon Trembesi dewasa mampu menyerap hingga 28,5 ton CO2 per tahun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan pohon peneduh lainnya.

    Pohon angsana misalnya, mampu menyerap hingga sekitar 680 kg CO2 per tahun, disusul pohon beringin yang mampu menyerap sekitar 535 kg CO2 per tahun dan pohon kerai payung dengan serapan sekitar 404 kg CO2 per tahun.

    Jika Anda mencari tanaman hias untuk di dalam ruangan (skala mikro), Lidah Mertua (Sansevieria) dan Sirih Gading adalah penghasil oksigen terbaik yang juga menyaring racun (polutan) dari udara.

    Baca: Cara Pohon Menurunkan Suhu Panas Perkotaan

    Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi oksigen
    Jadi, berapa banyak oksigen yang sebenarnya diproduksi oleh pohon? Pohon ek dewasa dapat menghasilkan, rata-rata, 100.000 liter oksigen per tahun.

    Jika dirinci itu berarti sekitar 274 liter oksigen per hari. Angka ini kira-kira setengah dari kebutuhan rata-rata manusia yang mencapai 550 liter oksigen setiap hari.

    Artinya butuh setidaknya dua pohon ek untuk memenuhi kebutuhan oksigen oleh per kepala. Jadi saatnya kita mendorong lebih banyak pohon ditanam bukan?

    Jumlah oksigen yang diproduksi pohon dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk spesies, usia, kesehatan, dan kondisi lingkungan sekitar.

    Selain itu sebatang pohon juga tidak menghasilkan jumlah oksigen yang sama sepanjang tahun. Kondisi musim turut mempengaruhi produksi oksigen.

    Baca: Menanam Pohon Terbukti Efektif Menurunkan Efek Pulau Panas Perkotaan

    Selama musim gugur, pohon mulai bersiap untuk musim dingin, menggugurkan daunnya (jika pohon tersebut gugur daun), dan memasuki masa dormansi.

    Penguraian klorofil membuat pohon lebih sulit menyerap sinar matahari dan menggunakannya untuk menghasilkan energi. Karena itu, daun perlahan mulai kehilangan warna hijaunya, berubah menjadi berbagai warna merah, cokelat, dan oranye.

    Begitu musim dingin dimulai, pohon memasuki keadaan dormansi. Mirip dengan hibernasi, dormansi berarti pohon menghemat energinya untuk musim yang akan datang.

    Selama waktu ini, pohon tidak aktif berfotosintesis atau menghasilkan oksigen, menyebabkan kadar oksigen turun dan karbon dioksida meningkat.

    Pohon lebih dari sekadar mengganti hal ini di musim semi dan musim panas, sehingga manusia cenderung tidak terlalu terpengaruh ketika pohon memasuki masa dormansi.

  • Langkah Kecil Turunkan Emisi Berkontribusi Besar dalam Upaya Menahan Laju Perubahan Iklim

    Langkah Kecil Turunkan Emisi Berkontribusi Besar dalam Upaya Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Lebih dari satu dekade setelah Perjanjian Paris ditandatangani, masyarakat dunia terus mengeluarkan emisi gas rumah kaca dengan kecepatan yang luar biasa

    Emisi gas rumah kaca –-yang sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil– memanaskan planet Bumi secara berlebihan dan mengakibatkan perubahan iklim dengan cara yang seringkali membawa bencana.

    Namun para ahli mengatakan umat manusia masih memiliki waktu untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dan menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim. Dan, kita, saya dan Anda dapat berkontribusi dalam upaya ini.

    “Pemerintah dan bisnis, karena ukuran dan pengaruhnya, harus menanggung sebagian besar beban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” kata Hongpeng Lei, Kepala Mitigasi Perubahan Iklim di Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).

    “Tetapi Anda dan saya juga memiliki peran penting untuk dimainkan. Setiap sepersekian derajat pemanasan yang dapat kita hindari akan membuat planet ini menjadi tempat yang lebih sehat dan lebih layak huni.”

    Para ahli mengatakan sangat penting bagi orang-orang terkaya di dunia untuk serius tentang emisi karbon mereka. Hanya 10 persen dari populasi planet ini bertanggung jawab atas hampir setengah dari emisi.

    Baca: Mematikan Mesin Saat Lampu Merah Efektif Turunkan Emisi Karbon

    Jadi, jika ingin menjalani hidup yang lebih ramah lingkungan, berikut beberapa hal yang dapat Anda lakukan.

    1. Utamakan jalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi publik
    Transportasi adalah salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar, sebagian besar berasal dari mengemudi.

    Oleh karena itu, untuk perjalanan singkat, para ahli merekomendasikan berjalan kaki atau bersepeda. Selain mengurangi emisi, pilihan tersebut akan mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kesehatan Anda.

    Untuk perjalanan yang lebih jauh, cobalah transportasi publik atau berbagi kendaraan.Tidak menggunakan mobil dapat menghemat hingga 2 ton emisi karbon dioksida per tahun.

    2. Hemat dengan penggunaan energi Anda
    Menggunakan lebih sedikit listrik — yang sebagian besar masih berasal dari pembakaran bahan bakar fosil — adalah salah satu cara tercepat dan termurah untuk mengurangi emisi. Sebagai manfaat tambahan, ini juga akan menurunkan tagihan listrik Anda.

    “Hal-hal sederhana, seperti beralih ke LED dan peralatan hemat energi, mencuci pakaian dengan air dingin, dan mengeringkan pakaian dengan udara, dapat membuat perbedaan yang signifikan,” kata Lei.

    Baca: Investasi di Sektor Transportasi Publik Berdampak Signifikan pada Lingkungan

    “Kebiasaan kecil akan memberikan dampak besar.”

    Perangkat elektronik kita juga bisa boros energi, jadi para ahli menyarankan untuk membatasi penggunaan data yang tidak perlu dan memilih teknologi yang efisien, jika memungkinkan.

    Karena produksi barang-barang seperti telepon dan komputer juga merupakan proses yang intensif energi, pertimbangkan untuk menyimpan perangkat Anda lebih lama dan memperbaikinya ketika rusak, daripada membuangnya.

    3. Jadikan rumah lebih efisien
    Sistem pemanas dan pendingin, seperti tungku dan AC, adalah konsumen energi yang rakus. Jadi, pertimbangkan untuk sedikit menyesuaikan termostat Anda – baik naik atau turun – untuk meminimalkan penggunaan energi.

    Jika suhu panas menjadi masalah, investasikan pada apa yang dikenal sebagai pendinginan pasif. Hal-hal seperti atap reflektif, ventilasi silang, dan naungan alami dapat menurunkan suhu dalam ruangan hingga 8°C.

    Untuk dampak yang lebih besar pada emisi, tingkatkan isolasi rumah Anda atau beralih ke pompa panas, jenis sistem pemanas dan pendingin rumah yang sangat efisien.

    Peningkatan ini dapat mengurangi emisi karbon Anda sekitar 900 kilogram per tahun dan menurunkan tagihan energi Anda pada saat yang bersamaan.

  • Ancaman terhadap Spesies Kuda Laut: Mulai Perdagangan Bebas hingga Kerusakan Habitat

    Ancaman terhadap Spesies Kuda Laut: Mulai Perdagangan Bebas hingga Kerusakan Habitat

    7cloud.asia – Indonesia menjadi rumah bagi 13 spesies kuda laut yang tersebar di berbagai wilayah perairan nasional. Namun, beberapa spesies kuda laut di Indonesia kini berada dalam kategori terancam berdasarkan tingkat keterancaman global maupun nasional.

    Hal ini diungkapkan Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Sistem Biota Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Masayu Rahmia Anwar Putri dalam lokakarya bertajuk “Perspektif Masyarakat Pesisir dalam Mendukung Keberlanjutan Kuda Laut di Perikanan Indonesia”, di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Senin (18/5/2026).

    Dalam paparannya, Masayu mengatakan, jumlah spesies kuda laut di perairan Indonesia tersebut masih berpotensi bertambah seiring perkembangan riset dan penemuan spesies baru.

    “Di Indonesia ada 13 spesies kuda laut, tapi itu saat ini. Seiring berjalannya waktu bisa terus bertambah,” katanya seperti dilansir di laman resmi brin.go.id.

    Masayu menerangkan bahwa untuk kuda laut saat ini, khususnya yang ada di Indonesia, ada yang berstatus critically endangered, endangered, dan vulnerable.

    Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan kuda laut, ungkap Masayu, ialah minimnya data pelaporan pemanfaatan dan perdagangan. Kondisi ini membuat status populasi kuda laut di alam sulit dipastikan.

    Baca: Alih Fungsi Kawasan Pesisir Mengancam Ketahanan Pangan

    Ia mencontohkan, perdagangan kuda laut ke luar negeri wajib dilengkapi dokumen Non-Detriment Findings (NDF) untuk memastikan pemanfaatannya tidak mengancam populasi di alam.

    “Kalau pemanfaatan dan perdagangan tidak dilaporkan, kita tidak mengetahui kondisi populasi sebenarnya,” katanya.

    Selain perdagangan, ancaman lain datang dari rusaknya habitat pesisir seperti lamun dan makroalga yang menjadi tempat hidup kuda laut. Masayu mengatakan, kuda laut sangat bergantung pada habitat karena bukan “perenang” yang kuat.

    Hewan ini biasa mengaitkan ekornya pada lamun, alga, atau terumbu karang untuk bertahan di perairan.

    “Ketika habitatnya terganggu, mereka akan kesulitan bertahan hidup,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti tingginya pemanfaatan kuda laut kering untuk obat tradisional dan suvenir. Menurut Masayu, tingginya nilai ekonomi membuat pemanfaatan kuda laut terus terjadi, dengan harga mencapai Rp1 juta hingga Rp8 juta per kilogram.

    Baca: Ekosistem Lamun Indonesia Mampu Serap Sepersepuluh Emisi Karbon Nasional

    Dalam setiap kilogramnya, terdapat ratusan hingga ribuan ekor kuda laut, tergantung ukuran spesiesnya. “Bayangkan kalau satu kampung mengambil kuda laut semua, kita tidak akan menemukannya lagi di daerah tersebut,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Masayu memaparkan sejumlah fakta unik kuda laut, salah satunya adalah jantan yang mengandung dan melahirkan anak. Telur dari betina dipindahkan ke kantong tubuh jantan untuk dierami selama sekitar satu hingga dua bulan hingga siap lahir.

    “Di dalam kantong itu, embrio diberi oksigen dan diatur kadar garamnya sampai siap dilahirkan,” jelasnya.

    BRIN juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberikan rekomendasi kuota pemanfaatan kuda laut untuk kebutuhan perdagangan, penelitian, maupun indukan budi daya.

    Selain itu, BRIN menyusun pedoman translokasi dan restocking, serta mendukung penyusunan rencana aksi nasional untuk pengelolaan kuda laut berkelanjutan.

    Masayu menekankan, pengelolaan kuda laut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah karena luasnya wilayah perairan Indonesia dan keterbatasan jumlah personel.

    Karena itu, ia mendorong masyarakat pesisir turut aktif melaporkan tangkapan, menjaga habitat, serta menyebarkan pengetahuan mengenai pentingnya konservasi kuda laut.

    “Kalau masyarakat pesisir tidak mau berkontribusi, kita tidak bisa mendapatkan data yang sebenarnya,” katanya.

    Pemahaman masyarakat terhadap keunikan dan ekologi kuda laut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga keberlanjutan spesies tersebut di alam.