7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah pengungsi korban bencana banjir Sumatera menurun secara signifikan.
Saat jumpa pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Wilayah Sumatera di Jakarta Rabu (11/2/2026), Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, per 7 Februari 2026 jumlah korban banjir Sumatera yang masih mengungsi tercatat 47 ribuan orang.
“Jumlah pengungsi ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Puncak pengungsi tanggal 8 Desember 2025 itu mencapai 1.057.482 jiwa. Per tanggal 7 Februari kemarin sudah dihitung langsung di lapangan sudah tinggal 47.462,” kata Suharyanto
Suharyanto memaparkan, jumlah pengungsi terbanyak berasal dari Aceh yakni sebanyak 38.276 orang. Kemudian, disusul Sumatera Utara 7.341, terakhir Sumatera Barat 1.845.
Suharyanto menyampaikan pengungsi yang masih tinggal di tenda akan diprioritaskan untuk direlokasi ke hunian sementara (huntara) tahap 1. Saat ini para pengungsi tersebut ada yang mengungsi di gedung pemerintahan, masjid, rumah kerabat, dan tenda.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera Tito Karnavian mengatakan Saat ini tersisa 11 daerah yang masih memerlukan atensi khusus pascabencana.
Adapun total daerah yang terdampak banjir Sumatera mencapai 52 kabupaten/kota. Tito mengatakan pemerintah tidak ingin para pengungsi terlalu lama tinggal di tenda.
Para pengungsi yang rumahnya mengalami rusak ringan mendapat bantuan uang tunai Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta dan rusak berat atau hilang disiapkan huntara atau boleh tinggal di rumah keluarga maupun sewa dan diberi bantuan Rp 1,8 juta selama 3 bulan.
Berikut ini daftar 11 kabupaten/kota perlu atensi khusus pascabencana Sumatera:
Sumatera Barat -Kabupaten Padang Pariaman -Kabupaten Agam
Sumatera Utara -Kabupaten Tapanuli Utara -Kabupaten Tapanuli Tengah
Aceh -Kabupaten Pidie Jaya -Kabupaten Aceh Tamiang -Kabupaten Aceh Utara -Kabupaten Aceh Tengah -Kabupaten Aceh Timur -Kabupaten Bireun -Kabupaten Gayo Lues
7cloud.asia – DPR melalui Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas Galapana) menyepakati adanya tambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) kepada seluruh kabupaten/kota di wilayah tiga provinsi yang terdampak banjir Sumatera.
Diskresi ini menjadi upaya percepatan pemulihan pasca bencana banjir Sumatera yang harus segera direalisasikan.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyampaikan salah satu fokus utama pembahasan penanganan bencana adalah untuk menitikberatkan pada dukungan anggaran lintas sektor guna mempercepat pemulihan daerah terdampak.
Dukungan tersebut mencakup skema transfer ke daerah serta penambahan anggaran kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten kota (di tiga provinsi tersebut) dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra dapat segera direalisasikan,” kata Saan saat membacakan kesimpulan rapat di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Rapat juga menyepakati mekanisme penguatan pembiayaan melalui realokasi anggaran dari pos lain. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik dapat segera terpenuhi tanpa menunggu siklus anggaran berikutnya.
Saan menyebut, tambahan dukungan diarahkan terutama bagi sektor pekerjaan umum yang berperan dalam pemulihan fasilitas vital, mulai dari jaringan infrastruktur hingga sarana sosial masyarakat.
Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR menyetujui dana tanggap penyaluran akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran kementerian pekerjaan umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti percepatan pencairan anggaran renovasi rumah tenaga kesehatan terdampak bencana yang jumlahnya mencapai 8.747 unit.
Dia menekankan pentingnya realisasi sebelum hari raya agar tenaga kesehatan dapat kembali bekerja dengan optimal.
“Anggaran ini guna mendukung untuk segera realisasi anggaran dari BNPB untuk percepatan renovasi untuk rumah tenaga kesehatan. Kami mendukung percepatan pencairan sebelum hari raya Idul Fitri,” pungkas Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu.
7cloud.asia – Banjir besar dan tanah longsor yang melanda 17 kabupaten/kota di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra pada akhir tahun lalu, merusak ribuan rumah dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi.
Sebagai respons, pemerintah membangun hunian sementara atau (huntara) untuk para penyintas. Targetnya, hunian tersebut rampung sebelum Ramadan, sembari menyiapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap).
Upaya percepatan penyediaan tempat tinggal ini tentu amat berarti bagi warga terdampak.
Meski demikian, kecepatan pembangunan semestinya harus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, disertai kajian tata ruang berbasis risiko dan perlindungan ekosistem agar tidak terjadi bencana serupa di masa depan.
Karena itu, hal-hal berikut harus diperhatikan:
1. Relokasi bukan sekadar memindahkan
Relokasi sering kali dilakukan tergesa-gesa. Pemerintah biasanya asal cepat memindahkan warga dari lokasi lama yang rawan bencana ke tempat yang lebih aman.
Secara prinsip, segera menjauhkan warga dari ancaman tentu merupakan langkah perlindungan yang tepat. Namun yang sering terabaikan adalah, selain tempat tinggal, masyarakat juga butuh sumber penghidupan untuk ‘mencari makan’.
Tak ayal, banyak warga yang menolak direlokasi karena jauh dari sumber mata pencaharian mereka.
Huntara yang dibangun Danantara di Desa Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang menjadi salah satu contoh. Sebagian korban banjir menolak relokasi karena persoalan jarak, keterbatasan transportasi, dan keberlangsungan mata pencaharian.
Warga yang sebelumnya tinggal di bantaran Sungai Tamiang tersebut lebih memilih bertahan di tenda pengungsian daripada pindah ke lokasi huntara yang jaraknya sekitar 15 kilometer dari pusat kota.
Kebanyakan warga Aceh menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sawah, kebun, dan pekerjaan informal berada di sekitar wilayah asal mereka. Ketika dipindahkan jauh dari lahan produktif, otomatis warga kehilangan akses dari aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari.
Karena itu, selain zona risiko, penentuan lokasi relokasi juga harus memperhitungkan akses mata pencaharian dan keterhubungan sosial serta layanan dasar bagi penyintas.
Pelajaran dari bencana gempa dan tsunami Palu 2018 menunjukkan, banyak warga yang sudah menghuni huntap akhirnya kembali ke huntara karena dekat dengan pantai, tempat mereka mencari nafkah sebagai nelayan.
Pengalaman serupa terjadi pascasiklon Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2021. Relokasi diwarnai konflik lahan dan keterbatasan akses ekonomi, yang berujung penolakan terhadap hunian tetap.
Merujuk pada panduan PBB, konsep rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis tata ruang menegaskan bahwa pembangunan huntara dan huntap tidak boleh semata mengejar kecepatan dan bentuk fisik bangunan.
Analisis risiko wilayah dan kondisi sosial harus menjadi bagian utama, agar relokasi tidak hanya aman dari bencana, tetapi juga memungkinkan warga mempertahankan sumber penghidupan mereka.
Pendekatan ini penting, bukan hanya untuk memulihkan kehidupan penyintas, tetapi juga untuk memulihkan kembali seluruh aktivitas di daerah pascabencana.
2. Inspeksi menyeluruh pascabencana
Untuk memastikan warga terdampak benar-benar pindah ke tempat yang aman, perlu inspeksi menyeluruh terhadap kondisi lingkungan pascabencana, terutama di wilayah hulu dan hilir.
Jika ini tidak dilakukan, hunian bagi para penyintas berpotensi dibangun kembali di zona rawan.
Kondisi ini mengubah peta kerentanan banjir. Wilayah yang sebelumnya relatif aman bisa berubah menjadi rawan.
Jika perubahan ini tidak diperhatikan dan dipetakan dengan serius, pembangunan hunian justru berpotensi memindahkan ancaman ke fase berikutnya.
PBB menegaskan bahwa risiko bencana akan terus berulang jika hunian kembali dibangun di zona rawan, mempertahankan pola ruang tidak aman, dan mengabaikan dinamika iklim.
Karena itu, kehati-hatian dalam memilih lokasi huntara dan huntap bukan sekedar isu teknis, melainkan kunci keberhasilan pemulihan jangka panjang.
3. Bangun kembali ekosistem
Pembahasan hunian pascabencana juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan di sekitarnya.
Tanpa pemulihan ekosistem, hunian yang hari ini tampak aman berpotensi kembali terdampak banjir atau longsor di masa depan.
Kita tidak bisa memungkiri bahwa bencana yang terjadi di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya menjadi begitu parah karena alam yang sudah rusak, terutama akibat masifnya penggundulan hutan.
Kerusakan signifikan ini salah satunya dipicu masifnya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Data Pemerintah Aceh menunjukkan, luas lahan sawit meningkat pesat hingga mencapai 565.135 hektare pada 2024.
Sementara data lain dari Mapbiomas Indonesia—jejaring organisasi masyarakat sipil yang memetakan penggunaan lahan—mencatat angka lebih besar: lahan sawit di Aceh mencapai lebih dari 628 ribu hektare pada 2025.
Ekspansi lahan untuk sawit ini tidak hanya terjadi di kawasan hulu, tetapi juga merambah hingga kawasan hilir yang mencakup sempadan sungai, bahkan area terlarang seperti hutan manggrove dan hutan lindung.
Sudah sepatutnya, bencana yang terjadi di Sumatra menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk menyetop ekspansi lahan dan deforestasi.
Pemulihan lingkungan dan perbaikan tata ruang harus menjadi payung utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruiksi, bukan sekadar pelengkap admisnistratif.
Prinsip ‘build back better’ hanya akan terwujud ketika rumah baru berdiri di ruang yang aman, bukan di lingkungan rusak yang menyimpan ancaman bencana berulang.
7cloud.asia – Proses pembelajaran pascabencana banjir Sumatera di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masih belum sepenuhnya pulih.
Berdasarkan paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Kompleks DPR masih ada 99 sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tenda/kelas darurat.
Pembelajaran di tenda darurat ini karena proses pembersihan belum selesai dan sisanya merupakan sekolah yang ruang kelasnya sudah tidak bisa digunakan.
Sedangkan 22 sekolah lainnya masih menumpang karena sekolah tersebut hanyut dan perlu direlokasi. Adapun total sekolah yang terdampak banjir Sumatera tercatat ada 4.852 sekolah yang tersebar di tiga provinsi.
Menyikapi kondisi ini, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mendorong agar penanganan bencana ini dapat dilakukan percepatan, karena saat ini baru sekitar 30 persen sekolah terdampak yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan Kemendikdasmen.
“Anggaran revitalisasi jangan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga termasuk penggantian perangkat sekolah, meubeler, alat praktik dan laboratorium, serta sumber daya guru dan tenaga kependidikan yang terdampak,” ujarnya dikutip Parlementaria, Kamis (19/2/2026).
Dijelaskan Hetifah, berdasarkan informasi Kemendikdasmen kebutuhan anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pasca Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp5,5 triliun dan telah disalurkan sebesar 1 triliun rupiah.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi lokasi hunian sementara (Huntara) yang tidak terkoneksi dengan fasilitas umum dan pendidikan.
“Ini pasti akan berpengaruh dengan kondisi pembelajaran anak-anak. Untuk itu dalam pembangunan huntap kelak perlu sinergi yang lebih baik terutama untuk sekolah-sekolah yang akan direlokasi,” ungkap politisi Partai Golkar itu.
7cloud.asia – Pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban banjir Sumatera yang tinggal di dusun-dusun terisolir di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, terhambat akses jalan yang belum sepenuhnya pulih.
Kepala Dusun Ranto Panyang Rubek, Jahidin yang ditemui di Dusun Ranto Panyang Rubek, Desa Sijudo, Pante Bidari, Aceh Timur, Aceh, Sabtu, menyampaikan, pihaknya sudah mendaftarkan dusun mereka untuk menerima bantuan huntara dari pemerintah.
Namun pembangunan huntara terhambat akses jalan yang sulit. Karena itu, para penyintas bencana banjir Sumatera di desanya hingga kini masih tinggal di pengungsian.
“Kami masih tinggal di pengungsian. Kami sudah mendaftar untuk huntara, tetapi karena kadang kondisi jalan kami, karena kondisi cuaca, kadang alat nggak bisa masuk,” ujarnya dilansir Antaranews.com.
Dusun Ranto Panyang Rubek merupakan salah satu dusun di Aceh Timur dengan dampak terparah akibat banjir Sumatera pada akhir November 2025. Dusun ini merupakan salah satu dusun yang hilang dengan lokasi yang terisolir.
Dari 46 kepala keluarga di Dusun Ranto Panyang Rubek, lebih separuh atau sebanyak 32 KK kehilangan rumah. Sedangkan rumah yang tersisa rusak berat sehingga tidak bisa ditinggali.
Untuk mengakses Dusun Ranto Panyang Rubek dari jalan utama, seseorang harus menembus perkebunan sawit melalui jalan tanjakan yang masih berselimut lumpur dengan durasi perjalanan kurang lebih 2 jam.
Ekstremnya perjalanan yang harus ditempuh menyebabkan kawasan tersebut terisolir dari bantuan-bantuan yang dibutuhkan pascabencana.
“Sebagian masyarakat kami memanfaatkan kayu-kayu sisa untuk membuat hunian sementara, sambil menunggu (huntara pemerintah),” ujar Jahidin.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan terdapat 29 desa yang hilang karena tersapu banjir Sumatera pada November lalu. Dari jumlah tersebut, 21 desa berada di Aceh, tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah dan Gayo Lues.
Hilangnya desa-desa tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut relokasi penduduk serta penataan ulang administrasi pemerintahan desa, apakah akan dibangun kembali di lokasi baru atau dihapus dari sistem administrasi wilayah.
Secara keseluruhan, banjir Sumatera yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menyebabkan 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang masih dinyatakan hilang.
Total wilayah terdampak mencapai 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan dan 4.511 desa.
7cloud.asia – Komisi X DPR RI menemukan ketidaksinkronan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas di daerah terkait dampak bencana banjir Sumatera, pencocokan data agar penyaluran bantuan tidak keliru dan benar-benar tepat sasaran.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan menjelaskan bahwa kunjungan kerja dilakukan untuk menerima masukan langsung dari berbagai pihak terkait dampak banjir Sumatera di wilayah Sumatra Utara.
Ia menekankan perlunya memastikan kesesuaian data antara BPS dan laporan dari dinas terkait di daerah.
“Kami ingin mengetahui antara data yang disampaikan oleh BPS dengan kepala dinas yang berada di sini itu sama enggak, sinkron enggak. Karena hari ini Presiden menetapkan satu data bencana dari BPS,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (24/2/2026).
Anggota Badan Anggaran DPR itu juga mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara data yang diterima dari BPS dan paparan yang disampaikan di daerah.
Kondisi tersebut dinilainya berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses distribusi bantuan jika tidak segera diklarifikasi.
“Karena itu kita ingin mendapatkan kepastian mana yang benar sehingga mereka melakukan koordinasi. Kalau koordinasi yang salah itu akan menyebabkan bantuan itu salah, tidak tepat sasaran,” lanjutnya.
Menurutnya, kesalahan dalam pendataan bisa berujung pada pemborosan anggaran maupun temuan administratif apabila jumlah bantuan tidak sesuai dengan kondisi riil korban terdampak.
“Kalau jumlahnya lebih banyak ternyata yang terdampak itu lebih sedikit kan itu mubazir. Jadi bisa temuan terhadap itu, karena itu pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang sangat penting untuk mencocokkan data baik daripada BPS maupun data yang disampaikan oleh mitra-mitra kita,” ucapnya.
Selain persoalan data, Sofyan juga menyoroti belum optimalnya pemulihan infrastruktur pascabencana.
Ia menilai penanganan sejauh ini masih didominasi bantuan logistik, sementara pemulihan menyeluruh, termasuk aspek nonfisik, belum mendapatkan perhatian memadai.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan trauma psikologis bagi para korban, terutama siswa, guru, dan orang tua yang terdampak banjir. Menurutnya, masalah psikologis belum terlalu diperhatiin.
“Ini juga menjadi catatan yang ingin kita kumpulkan berapa yang terdampak tentang itu bagaimana solusi pengiriman berbagai ahli untuk bisa menyehatkan kembali jiwa yang trauma terhadap banjir tersebut. Baik terhadap siswa maupun terhadap guru dan mungkin orang tua dan sebagainya,” tegas Politisi PDI-Perjuangan ini.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi X DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperkuat pengawasan terhadap penanganan dampak banjir di Sumatra Utara, termasuk melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan.
“Kita akan mendalami apa yang disampaikan dan tentu pengawasan itu tidak hanya berupa angka. Dan kita merencanakan untuk membentuk Panja yang menyangkut tentang pengawasan terhadap bencana banjir yang terdampak tersebut. Dan tentu akan diikuti dengan menverifikasi berbagai data yang ada dan melakukan kunjungan di tempat tersebut,” pungkasnya.
7cloud.asia – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana banjir Sumatera mencatat jumlah pengungsi di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menurun secara signifikan dalam beberapa hari terakhir.
Dalam keterangan pada Senin (9/3/2026), juru bicara Satgas PRR, Amran mengatakan total 1.872 kepala keluarga (KK) yang masih tinggal di pengungsian, dengan jumlah pengungsi terbanyak tercatat di Aceh.
Menurut laporan harian Satgas PRR per 9 Maret, jumlah pengungsi di Aceh yang sebelumnya mencapai 2.099 kepala keluarga (KK) kini berkurang menjadi 1.695 KK yang masih berada di tenda pengungsian atau turun sebanyak 404 KK.
Sementara itu, di Sumatera Utara jumlah pengungsi menurun dari 201 KK menjadi 177 KK yang masih berada di tenda pengungsian atau berkurang 24 KK.
Adapun di Sumatera Barat, pemerintah melaporkan saat ini tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda pengungsian.
Amran mengatakan bahwa pemerintah optimistis jumlah pengungsi di tenda akan terus berkurang menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.
Menurut dia, strategi pemindahan penyintas bencana dari tenda pengungsian ke hunian sementara (huntara) berjalan cukup efektif, sehingga mampu menekan jumlah pengungsi secara bertahap.
“Tren penurunan ini akan terus berlanjut hingga Idul Fitri yang akan datang. Kami optimistis jumlah pengungsi akan terus berkurang dan menempati huntara, sehingga tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda,” katanya.
Penurunan jumlah pengungsi tersebut juga sejalan dengan percepatan pembangunan huntara di tiga provinsi terdampak.
Dari total rencana pembangunan 18.697 unit huntara di tiga provinsi, hingga saat ini sebanyak 13.431 unit telah selesai dibangun atau sekitar 71 persen dari target keseluruhan.
Di Sumatera Barat, pembangunan huntara telah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan.
Sumut Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara mencatat 5.231 orang masih mengungsi akibat bencana banjir Sumatera pada November lalu.
Berdasarkan laporan yang diterima Selasa (10/3/2026), sebanyak 5.231 jiwa dari 1.509 kepala keluarga (KK) itu masih mengungsi di dua dari 20 kabupaten/kota yang dilanda bencana.
Pusdalops PB Sumut mencatat ribuan pengungsi tersebut tersebar di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 4.843 orang dan di Kabupaten Tapanuli Selatan 388 orang.
Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima Pusdalops PB Sumut.
Ia mengatakan berbagai upaya penanganan bencana telah dilakukan masing-masing wilayah dan sejumlah pemangku kebijakan terkait.
“Untuk perkembangan atas bencana akan terus diinformasikan termasuk data-datanya,” kata dia.
7cloud.asia – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menargetkan tidak ada lagi warga korban banjir Sumatera tinggal di tenda pengungsian jelang lebaran tahun ini.
Hal ini disampaikan Suharyanto saat menyapa warga Agusen yang tinggal di hunian sementara (huntara), di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, Aceh usai melakukan kunjungan kerja di Aceh Tamiang, pada Rabu (11/3/2026).
Kepada warga yang menghuni hunian sementara, Kepala BNPB menyampaikan, hingga Selasa (10/3/2026), data sementara BNPB mencatat target huntara di Kabupaten Gayo Lues mencapai 1.713 unit.
Dalam keterangan tertulisnya, BNPB menyebutkan bahwa total hunian sementara yang telah selesai dibangun tercatat sebanyak 1.518 unit.
“Kami pastikan menjelang lebaran tahun 2026, untuk Kabupaten Gayo Lues, sudah tidak ada lagi masyarakat yang ada di tenda,” ujarnya.
Namun demikian, sejumlah keluarga menyatakan masih menunggu proses penyelesaian hunian sementara untuk mereka.
Menyikapi kondisi tersebut, Kepala BNPB akan menempatkan sementara waktu mereka ke tempat yang lebih layak, seperti gedung balai latihan kerja yang dikelola pemerintah daerah.
“Supaya semua masyarakat yang terdampak di Kabupaten Gayo Lues bisa menikmati, bisa mengikuti perayaan Idulfitri dengan lebih baik dan lebih hikmat,” tambahnya.
Huntara komunal tersebut dihuni 155 KK yang berasal dari kawasan tersebut. Kepala BNPB menyebutkan tempat tinggal mereka rusak akibat banjir besar pada akhir November 2025 lalu.
Lahan berdirinya rumah juga tidak memungkin lagi untuk pendirian hunian pascabencana banjir Sumatera
“Mereka tidak memiliki tanah lagi sehingga Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berusaha untuk mencari tempat untuk relokasi terpusat,” ujar Suharyanto.
Pemerintah daerah setempat menyampaikan, sebagian besar lahan yang sekarang dijadikan huntara itu nanti jadi huntap karena memang keterbatasan lahan.
“Nanti teknisnya adalah mungkin setelah program huntap ini, paling tidak setelah awal April ini masuk rehabilitasi rekonstruksi. Kita akan mulai pembangunan huntap. Khusus di Gayo Lues ini agak berbeda dengan daerah lain,” imbuh Suharyanto yang didampingi Bupati setempat.
Pada kesempatan itu, Suharyanto membagikan bantuan bahan pokok makanan dan alat tulis bagi anak-anak di huntara Agusen. Tak hanya itu, BNPB juga memberikan bantuan non-pangan berupa kasur, kompor, kipas angin dan matras.
Sembako yang diberikan ini untuk mendukung kebutuhan sehari-hari sebelum mendapatkan bantuan jaminan hidup dari kementerian terkait.
7cloud.asia – Hari raya Idulfitri tinggal menghitung hari. Namun, pemulihan banjir Sumatera masih dihantui bencana susulan.
Pada awal Ramadan, masih ada warga Pidie Jaya di Aceh yang salat tarawih di masjid yang kebanjiran. Warga Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, juga sudah tiga kali terkena banjir lanjutan.
Di Aceh Tengah, pembersihan material longsor belum selesai karena alat berat terbatas.
Cerita-cerita dari tapak ini berbeda dengan narasi yang datang dari pusat: pembentukan satuan tugas, kejar keras sebelum lebaran, hingga guyuran dana puluhan triliun.
Namun, rencana hebat itu belum jadi penyelamat bagi keseharian banyak warga terdampak bencana di Sumatra. Anggaran raksasa hanya nampak wah di dokumen saja. Sebab faktanya, masyarakat tetap cemas tiap kali langit mendung.
Kebijakan berlawanan dengan kenyataan
Secara total, banjir Sumatra menewaskan 1.204 orang, memaksa 257,6 ribu jiwa mengungsi, serta menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih dari Rp192 triliun.
Untuk memulihkan daerah terdampak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menaksir pemerintah membutuhkan dana lebih dari Rp205 triliun. Angka ini bahkan lebih besar dari estimasi kebutuhan pascatsunami Aceh 2004 sebesar Rp51,7 triliun.
Pemerintah meresponsnya dengan menyusun rencana induk nasional berbasis risiko untuk pemulihan selama tiga tahun hingga 2028 mendatang. Pemulihan mengusung prinsip pembangunan yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dan mencakup rehabilitasi serta rekonstruksi.
Rehabilitasi bertujuan memulihkan layanan publik agar kehidupan masyarakat kembali normal. Sementara itu, rekonstruksi fokus membangun ulang sarana agar ekonomi dan sosial bangkit kembali.
Bagi penulis, dokumen rencana pemulihan Banjir Sumatera disusun sangat sistematis. Mulai dari kompilasi data pascabencana dan kajian kebutuhan pascabencana, kajian regulasi, analisis spasial dan zonasi rawan bencana, hingga penyusunan matriks rencana aksi lintas sektor selama 2026 – 2028.
Dokumen ini juga menjadi referensi tunggal agar tidak ada lagi tumpang tindih data dan program.
Namun, masalahnya bukan pada desain. Perkara sebenarnya adalah jarak antara desain dan realitas lapangan.
Di sejumlah wilayah terdampak, lumpur masih menumpuk di rumah warga. Banyak sawah yang masih tertutup lumpur dan belum sepenuhnya produktif. Sungai mendangkal dan membentuk alur baru. Hujan dengan intensitas ringan kembali memicu genangan.
Jika pendekatan berbasis risiko benar-benar menjadi fondasi, maka pemulihan sistem pengelolaan endapan seharusnya menjadi prioritas utama. Tanpa itu, pemulihan berisiko menjadi kosmetik saja, yakni memperbaiki yang rusak tanpa menghilangkan sumber kerentanan.
Build back better atau membangun lebih baik tidak berarti membangun lebih cepat atau lebih rapi. Ia berarti membangun sistem agar tidak lagi menghasilkan risiko bencana ataupun persoalan yang sama.
Pemulihan bukan hanya persoalan teknis
Dalam beberapa waktu terakhir, penguatan simbol identitas lokal, termasuk pengibaran bendera bulan bintang di Aceh kembali terlihat dan diberitakan.
Sebagian mungkin melihatnya sebagai ekspresi budaya. Namun, dalam konteks pemulihan yang belum sepenuhnya terasa, simbol tersebut juga dapat menjadi cara masyarakat mengekspresikan kegelisahan.
Aceh adalah wilayah dengan sejarah politik yang sensitif. Stabilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh keamanan formal, tetapi juga oleh rasa keadilan dan perhatian negara.
Ketika pemulihan lambat dan ketidakpastian berlanjut, ruang ekspresi simbolis seperti bendera bulan bintang ini dapat menguat. Mengabaikan dimensi ini berarti melihat bencana hanya sebagai persoalan teknis, bukan persoalan sosial – politik.
Pemulihan mental seluruh golongan masyarakat juga sama pentingnya dengan pemulihan fisik. Anak-anak membutuhkan rasa aman. Perempuan sering memikul beban domestik tambahan ketika rumah belum pulih sepenuhnya.
Ada juga lansia dan penyandang disabilitas menghadapi risiko akses dan kesehatan yang lebih tinggi. Jika rehabilitasi dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka, maka pemulihan justru berisiko menambah kerentanan masyarakat.
Bantuan Prabowo ini sebenarnya memiliki makna simbolik yang kuat bagi masyarakat Aceh.
Namun dari perspektif kebijakan publik, pertanyaan pentingnya adalah: bagaimana mekanisme distribusinya dan siapa yang benar-benar menjadi prioritas? Apakah bantuan ini berbasis data kebutuhan dan kelompok rentan, atau sekadar dibagikan secara umum tanpa diferensiasi risiko?.
Solidaritas adalah kekuatan Aceh. Namun, dalam konteks bencana, bantuan sosial musiman memiliki paradoks: Membantu secara jangka pendek, tetapi tak menggantikan solusi dari negara.
Jika sungai belum stabil dan genangan tetap berulang, maka bantuan pangan hanya menjadi jeda penghiburan sementara, bukan pemulihan. Ketahanan tidak dibangun melalui momentum musiman, melainkan melalui sistem yang diperbaiki secara menyeluruh.
Ujian sesungguhnya ada pada implementasi
Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir Sumatra mungkin terlihat panjang dalam dokumen kebijakan. Namun, dalam praktik rehabilitasi, rencana pemulihan selama 2026 – 2028 itu periode yang singkat. Terlebih jika tahun-tahun awal habis untuk penataan birokrasi dan beraneka persuratan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemulihan tidak terletak pada besarnya angka Rp205 triliun atau tebalnya dokumen rencana induk. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah rumah tidak lagi tergenang saat hujan, apakah sawah dan ladang masyarakat kembali produktif, dan apakah warga merasa aman.
Aceh telah membuktikan pada bencana Tsunami 2004: Pemulihan besar mungkin dilakukan ketika ada kejelasan arah dan komitmen dari pusat hingga daerah. Kini ujian itu datang kembali bukan pada skala bencananya, melainkan pada konsistensi tata kelola.
Selama hujan masih memicu kecemasan, maka Aceh dan provinsi terdampak lainnya belum benar-benar keluar dari situasi darurat.
Alfi Rahman, Senior Lecturer and Director of the Research Center for Social and Cultural Studies (PRISB) at Universitas Syiah Kuala, Indonesia, and a researcher at the Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC), Universitas Syiah Kuala
7cloud.asia – Penanganan bencana banjir Sumatera yang melanda 53 kabupaten kota sudah berlangsung empat bulan. Namun hingga kini, Negara seakan tak hadir secara memadai.
Sebagai profesor dan peneliti studi gender, saya ingin mengupas bagaimana politik penanganan bencana oleh pemerintah seperti menunjukkan persoalan yang lebih dalam. Ini bukan cuma masalah lemahnya koordinasi teknis atau anggaran terbatas.
Sikap pemerintah ini merupakan persoalan politik simbolis berbalut dimensi gender.
Pemerintah seakan merasa menjadi “bapak”–pemberi nafkah, pelindung, pengayom, penentu arah, dan harus selalu tampak kuat, tidak boleh terlihat lemah, dan enggan mengakui keterbatasannya.
Sementara masyarakat, penyintas bencana, seakan dianggap sebagai anak yang harus patuh kepada ayahnya. Sikap mereka akan dibalas dengan nafkah dan perlindungan. Dan di tengah keterbatasan kemampuan melindungi, sang bapak tetap berusaha keras mempertahankan kekuasaannya.
Pengakuan kegagalan “bapak”
Melihat skala bencana yang terjadi, sikap pemerintah yang menolak menetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatra bukan keputusan yang bijak.
Jika kita melihatnya dalam kacamata gender yang simbolis, ini adalah keputusan yang sarat makna politik dan kultural.
Dalam logika maskulinitas hegemonik (atau bisa kita sebut “bapakisme”), pemerintah daerah yang tidak lagi mampu menangani dampak bencana dan memerlukan penanganan nasional adalah pengakuan kegagalan sang bapak dalam melindungi dan menafkahi keluarganya.
Hal ini karena penetapan status bencana nasional berpotensi membuka ruang untuk evaluasi publik yang lebih luas. Kita bisa memeriksa berbagai hal: kesiapan negara, tata kelola lingkungan, pembiaran terhadap eksploitasi sumber daya alam.
Evaluasi juga bisa mencakup keterlibatan aktor-aktor oligarki yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan negara. Belum lagi jika ada petinggi negara yang justru menjadi bagian dari gurita oligarki tersebut.
Dengan kata lain, menaikkan status bencana tidak hanya soal keputusan teknis, tetapi juga soal membuka ironi ketimpangan relasi kuasa antara negara dengan rakyat. Jika dikaitkan dengan “bapakisme”, juga berarti mengakui kegagalan yang berisiko meruntuhkan wibawa sang bapak.
Maka tidak heran jika pemerintah menyangkal–atau setidaknya menunda pengakuan–meski akibatnya penderitaan warga terdampak semakin panjang.
Ingin dominan, tapi gagal beri nafkah
Sikap pemerintah menolak bantuan asing untuk penanganan bencana Sumatra juga tidak bisa dilepaskan dari kerangka berpikir “bapakisme”.
Padahal, dalam konteks bencana alam, solidaritas lintas negara seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara Arab merupakan praktik etis yang berangkat dari pengakuan bahwa kapasitas manusia dan negara ada batasnya.
Sebagai bapak, negara melihat solidaritas global bukan sebagai bentuk kerja sama kemanusiaan, melainkan potensi ancaman terhadap kedaulatan dan harga diri.
Logika ini sangat maskulin karena dilandaskan pada pemikiran bahwa kemandirian sebagai ketidakbergantungan pada pihak lain. Padahal, secara objektif menunjukkan bahwa bantuan tersebut sangat diperlukan.
Penolakan bantuan demi menjaga citra dan wibawa berarti mengorbankan keselamatan warga demi simbol keperkasaan dan kemandirian yang semu. Karena pada kenyataannya penanganan bencana serba kekurangan.
Ujungnya, warga yang jadi korban
Bapakisme yang nampak dalam upaya penanganan bencana ini tidak berdampak secara merata. Perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin adalah pihak-pihak yang paling rentan ketika negara lambat dan defensif.
Ketika keputusan politik dilandasi oleh kepentingan menjaga wibawa daripada kebutuhan riil di lapangan, kelompok rentanlah inilah yang menanggung akibatnya.
Melansir kajian feminis tentang bencana, respons negara yang tertutup, hierarkis, dan berorientasi pada kontrol sering kali gagal menangkap berbagai kebutuhan korban.
Belum lagi, para pejabat negara dan petinggi partai yang memiliki orientasi politik maskulin. Mereka menggunakan bencana sebagai arena untuk menaikkan elektabilitas atau pamor politik semata. Tujuannya, lagi-lagi, untuk menguatkan wibawa maskulin mereka.
Sebaliknya, pendekatan yang mengakui kerentanan, membuka ruang kolaborasi, dan berani mengakui keterbatasan justru efektif dan lebih adil.
Melampaui bapakisme dalam politik kebencanaan
Menolak status bencana nasional dan bantuan asing menunjukkan cara negara melihat kekuasaan dan kedaulatan secara kaku, seolah harus selalu tampak kuat dan tidak boleh mengakui kelemahan. Inilah cerminan maskulinitas toksik.
Padahal, dalam situasi bencana, mengakui keterbatasan dan membuka diri pada kerja sama justru tanda kedewasaan. Menerima bantuan atau kritik tidak membuat negara kehilangan wibawa.
Kemauan untuk melakukan evaluasi terbuka adalah bentuk sikap negarawan yang bijak karena menunjukkan keberpihakan kepada keselamatan dan martabat warganya.
Dalam situasi bencana, kita tidak membutuhkan negara yang menyangkal kelemahannya, melainkan negara yang hadir secara jujur, reflektif, dan bersedia berbagi tanggung jawab demi keselamatan bersama.
