Tag: Pemilu 2024

  • Pemilu 2024: 30 Petugas Panwaslu Meninggal Dunia

    Pemilu 2024: 30 Petugas Panwaslu Meninggal Dunia

    7cloud.asia – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkapkan tercatat ada 30 orang pengawas Pemilu atau Panwaslu 2024 yang meninggal dunia.

    “Sampai minggu ini nambah dua. Jadi, sekitar 30 orang (Panwaslu meninggal dunia),” kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin.

    Bagja menjelaskan bahwa 30 petugas Panwaslu tersebut tidak hanya pengawas tempat pemungutan suara (PTPS), tetapi termasuk panitia pengawas pemilu kelurahan/desa (PKD) dan panwaslu kecamatan.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi tahapan Pemilu 2024 yang membuat 30 orang petugas panwaslu meninggal dunia.

    Baca: Jumlah petugas pemilu yang meninggal turun angkanya 

    Adapun beberapa penyebab kematian pengawas pemilu adalah faktor alamiah, seperti kelelahan.

    “Nanti evaluasinya. ‘Kan kami selesaikan dahulu PSU-nya (pemungutan suara ulang), rekapitulasinya,” janji Bagja.

    Sementara itu, Bagja mengatakan bahwa pemberian santunan bagi pengawas pemilu yang meninggal dunia masih terus berjalan.

    “Ada yang sudah diberikan. Ada yang kemudian juga ada yang belum karena proses administrasinya begitu,” ujarnya.

    Baca: Belasan petugas pemilu di Gorontalo jatuh sakit karena kelelahan

    Sebelumnya, anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda menyebutkan 27 orang pengawas Pemilu 2024 meninggal dunia. Data itu tercatat sejak 2023 hingga 19 Februari 2024.

    Herwyn memerinci tujuh orang meninggal dunia pada tahun 2023, tujuh orang mulai dari 1 Januari hingga 13 Februari 2024, dan 13 orang mulai dari 14 hingga 19 Februari.

    “Itu masih berlangsung terus laporannya dinamis masuk kepada kami terus terkait dengan hal ini,” kata Herwyn di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (19/2).

    Bagi pengawas pemilu yang meninggal dunia akan diberikan santunan sebesar Rp36 juta serta santunan pemakaman Rp10 juta.

     

    Baca: ICW dan KontraS nilai KPU gagal evaluasi beban kerja KPPS

    Pemberian santunan itu, kata dia, merujuk pada Surat Keputusan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc.

    Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

    Adapun jumlah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

    Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional. Sedangkan Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan calon presiden/cawapres

     

  • Pemilu 2024: Seorang Petugas Panwaslu di Timika Papua Hilang Sejak Hari Pencoblosan

    Pemilu 2024: Seorang Petugas Panwaslu di Timika Papua Hilang Sejak Hari Pencoblosan

    7cloud.asia –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) upaya pencarian seorang panitia pengawas pemilu (panwaslu) distrik yang hilang di Papua Tengah oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

    Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda mengungkapkan petugas Panwaslu tersebut hilang sehari setelah pemungutan suara pada Rabu (14/2/2024).

    Pencarian petugas panwaslu ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten setempat dengan berkoordinasi dengan Basarnas sejak Kamis (15/2/2024). 

    “Ini lagi dikoordinasikan lagi. Kemudian dengan pemerintah daerah juga sudah koordinasi di tanggal 16 Februari 2024,” kata Herwyn di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024) seperti dikutip Antaranews.com.

    Baca: Bawaslu sebut sebanyak 30 petugas panwaslu meninggal usai jalankan tugas

    Herwyn menjelaskan Bawaslu Kabupaten Mimika juga sudah memfasilitasi keluarga korban untuk ikut ke titik pencarian dari tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2024.

    Namun demikian, lanjut dia, petugas Panwaslu tersebut hingga kini belum ditemukan hasilnya.

    Atas kejadian ini Bawaslu, menurut Herwyn akan berkoordinasi untuk memastikan kondisi yang bersangkutan benar-benar hilang atau ada kemungkinan lain.

    ” Kita akan pastikan seluruh jajaran kita supaya bisa bekerja, dipastikan keselamatannya, sambil berkoordinasi dengan pihak keamanan. Apalagi kan kita ketahui bersama peristiwa itu terjadi di Papua,” ujarnya.

    Baca: Tercatat 84 petugas KPPS yang meninggal karena kelelahan

    Herwyn juga mengatakan bahwa pihak Bawaslu setempat sudah mengadakan pertemuan untuk memastikan kondisi panwas sekaligus membahas proses pencarian.

    “Itu lagi dikoordinasikan, yang saya katakan tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu setempat. Akan tetapi, mungkin kita akan lagi koordinasikan di tingkat nasional,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa informasi terakhir yang diterima pihaknya adalah panwas tersebut masuk ke dalam hutan.

    Adapun Bagja menyebut proses penyelenggaraan pemilu masih berjalan sampai saat ini di Kabupaten Mimika, yakni proses rekapitulasi.

    Baca: Panwaslu Kuala Lumpur rekomendasikan pemilu ulang

    Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

    Adapun jumlah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih

    Rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

  • Tom Lembong Sebut Jor-Joran Bansos Jelang Pemilu Sedot 1,3 Juta Ton Beras, Picu Lonjakan Harga Beras

    Tom Lembong Sebut Jor-Joran Bansos Jelang Pemilu Sedot 1,3 Juta Ton Beras, Picu Lonjakan Harga Beras

    7cloud.asia – Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Thomas Lembong atau Tom Lembong mengkritik pemerintah karena harga beras naik di pasaran.

    Menurutnya lonjakan harga beras saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang terlalu banyak dipakai untuk urusan politik. 

    Kenaikan harga beras yang jauh di atas HET, menurut Lembong merupakan imbas dari kinerja pemerintah yang menurutnya tlah memolitisasi stok beras untuk keperluan politik menjelang Pemilu 2024.

    “Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi,” ujar Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

    Baca: DPR sebut kelangkaan beras akibat jor-joran Bansos untuk pemenangang Paslon tertentu

    Ia menuding, harga beras naik karena pemerintahan Jokowi banyak menggunakan stok beras milik Bulog jelang Pemilu 2024, untuk kepentingan politik salah satu kandidat.

    Hampir pasti, ujarnya, kenaikan harga beras ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat, di bulan-bulan pemilu terkait bansos.

    “Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” papar dia.

    Menurut dia, situasi ini menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga.

    “Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya, yang diurus oleh kementerian-kementerian lain,” imbuh dia.

     

    Baca: ICW dan KontraS sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi

    Lembong menambahkan, banyak pejabat yang bekerja keras untuk menangani kenaikan harga beras.

    “Saya berasumsi, pejabat sekarang jadi pemadam kebakaran soal beras. Jadi berapa kapasitas (beras) pemerintah yang masih tersisa jelang Ramadhan misalnya,” ujarnya. 

    Ia mengatakan, kenaikan harga beras karena pemerintah tidak bijak. Menteri yang semestinya fokus bekerja profesional juga diminta mengerjakan urusan politik.

    Meski begitu, Tom tidak menyebut secara spesifik siapa menteri atau pejabat yang dimaksudnya itu.

     

    Baca: Pasca pemilu harga kebutuhan naik

    “Jadi makanya sebetulnya yang paling ideal politik diserahkan kepada politisi dan birokrasi diserahkan kepada birokrasi, jangan dicampuradukkan,” ucapnya.

    “Kalau orang yang sama disuruh ngurus politik dan keperluan masyarakat, dua-duanya bakal enggak beres. Tidak fokus dengan baik, masing-masing (aspek) politik atau keperluan masyarakat,” sambung dia.

    Dikutip dari Kompas.id, berdasarkan laman Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional, harga beras medium per 24 Februari 2024 rata-rata mencapai Rp 14.860 per kilogram.

    Kemudian, harga beras premium di Jakarta rata-rata masih mencapai Rp 16.310 per kilogram.

    Baca: Survei litbang Kompas sebut bansos sumbang perolehan suara Prabowo-Gibran

    Berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No.7 Tahun 2023 untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi) adalah Rp 10.900 per kilogram untuk beras medium, sedangkan untuk beras premium harganya Rp 13.900 per kilogram.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengeklaim, berkurangnya stok beras lokal terjadi akibat bergesernya musim tanam padi.

    “Kan mestinya September, Oktober, dan November, sudah hujan. Ini hujannya baru (terjadi). Jadi, tanamnya bukan geser waktu, ini pindah,” tutur dia usai menyidak Pasar Klender SS, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Ia menuturkan, harga beras lokal bisa terus mengalami kenaikan jika masyarakat tetap mencari beras lokal, misalnya beras Solok dan beras Cianjur.

    Sumber: Kompas.com

  • Ketua KPU Telah Empat Kali Langgar Etika, Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Integritas Pemilu 2024

    Ketua KPU Telah Empat Kali Langgar Etika, Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Integritas Pemilu 2024

    7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menyebut, Ketua KPU Hasyim Asy’ari ternyata telah empat kali terbukti melanggar etika.

    Pelanggaran etika yang dilakukan Hasyim Asyari antara lain adalah pernyataan kontroversialnya mengenai sistem pemilu, pertemuannya dengan Ketua Partai Republik Satu.

    Juga tindakannya yang tidak menindaklanjuti Putusan MA mengenai kuota 30% untuk caleg perempuan, dan yang terakhir adalah diterimanya pencalonan Gibran Rakabuming.

    Untuk yang terakhir sudah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sepekan sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan. 

    Baca: Banyak ditemukan masalah, Komisi II akan evaluasi kinerja KPU

    Koalisi menilai pelanggaran etika ini membuat KPU yang sejatinya memangku peran penting sebagai penyelenggara pemilu justru telah menjadi lembaga yang semakin menjauhkan pemilu dari nilai etika, profesionalitas, dan integritas.

    Karena itu, Koalisi yang beranggotakan 21 organisasi masyarakat sipil ini menyatakan,  Hasyim Asy’ari sudah selayaknya mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPU.

    Hal ini agar tak semakin memperburuk citra lembaga dan agar publik tidak semakin hilang kepercayaan baik terhadap institusi penyelenggara pemilu maupun terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri.

    “Dia harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua sekaligus Anggota KPU,“ demikian pernyataan tertulis Koalisi yang dirilis pada 7 Februari lalu.

    Baca: ICW dan KontraS nilai Pmilu 2024 sebagai yang terburuk sepanjang era reformasi 

    Seperti diketahui, pada tanggal 5 Februari 2024, DKPP mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar etik.

    Dalam putusan tersebut, para komisioner KPU terbukti melanggar etik karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden untuk Pemilu 2024.

    Pelanggaran etik terbukti telah dilakukan para komisioner karena tidak mengindahkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

    Dalam putusannya DKPP menyebut, KPU tidak melakukan revisi aturan prosedur terkait syarat calon presiden dan wakil presiden pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023.

    Baca: Kritisi pelaksanaan Pemilu 2024 kantor ICW dan Lokataru Foundation didemo

    Sebagai akibat dari tindakan para komisioner tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy’ari dikenakan sanksi berupa peringatan keras terakhir, sedang enam orang komisioner lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.

    Putusan DKPP ini telah memperkuat putusan MK bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden cacat secara etika. Lebih penting, ini memperkuat bukti bahwa pemilu 2024 cacat integritas.

    Penyelenggara Pemilu yang seharusnya bersih dari kepentingan politik praktis justru bermain api.

    Putusan DKPP sekaligus menunjukkan bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu berkontribusi besar terhadap nepotisme dan politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

    Baca: Kecurangan Pilpres 2024 sudah terjadi sejak keputusan MK no 90/2023

    KPU oleh karena itu tidak memiliki posisi moral untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih dan berintegritas. Terlebih, Ketua KPU Hasyim Asy’ari sudah berkali-kali terbukti melanggar etik.

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terdiri dari 23 organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

    Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Perhimpunan PATTIROS.

    Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan, Yayasan Masagena Center Sulsel, Koalisi OMS Kawal Pemilu Sulsel, Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan

    PoshDem Univ. Andalas, Koalisi Mahasiswa & Rakyat Tasikmalaya (KMRT), MaTA Aceh, PSHK, Lokataru Foundation, Centra Initiative, MEDIA Link, Setara Institute, Themis Indonesia dan YASMIB

     

     

     

     

     

  • Pemilu 2024: Bawaslu Tengarai Pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur Libatkan Pihak di Luar PPLN

    Pemilu 2024: Bawaslu Tengarai Pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur Libatkan Pihak di Luar PPLN

    7cloud.asia – Pelanggaran dalam proses pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melibatkan sejumlah orang selain panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang bertugas di wilayah tersebut.

    “Potensi pelanggaran yang terjadi, dan ini diduga melibatkan PPLN, juga beberapa orang di luar PPLN,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (28/2/2024). 

    Namun, Rahmat Bagja belum menyebutkan secara perinci pihak tersebut. Dia akan melakukan penjelasan lebih lanjut setelah peninjauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur selesai.

    Rahmat mengaku telah meminta petugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Kuala Lumpur untuk bekerja sebaik-baiknya dan merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).

    Baca: Pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur dimulai dengan pengecekan DPT

    Menurut dia, ada banyak persoalan yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur.

    Bahkan, dia memandang harus ada pembenahan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur.

    Sebelumnya, Senin (28/2/2024), dia menyebutkan salah satu dari tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melakukan pelanggaran pidana.

    Selain itu, lanjut dia, proses pemilu di Kuala Lumpur termasuk melanggar administrasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

    Baca: Alasan Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur

    Pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, 24 Februari 2024.

    KPU bakal melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur pada tanggal 9—10 Maret 2024.

    PSU di wilayah luar negeri tersebut bakal menggunakan dua metode, yakni metode pencoblosan di TPS dan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

    Adapun jumlah pemilih di TPS Kuala Lumpur tercatat ada ratusan ribu pemilih yang terdaftar di DPT Kuala Lumpur.

    Baca: KPU temukan anomali data Pilpres 2024 di lebih 150.000 TPS  

    Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204,8 juta pemilih.

    Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

     

  • Masyarakat Menonton Film Dirty Vote Tapi Tetap Memilih Paslon 02 yang Diduga Kuat Curang, Mengapa?

    Masyarakat Menonton Film Dirty Vote Tapi Tetap Memilih Paslon 02 yang Diduga Kuat Curang, Mengapa?

    7cloud.asia – Film Dirty Vote, yang bertepatan dengan masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kelompok masyarakat.

    Di film Dirty Vote tersebut, para ahli Hukum Tata Negara, di antaranya Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menyajikan bukti yang meyakinkan tentang pola kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan oknum negara pada Pemilu 2024.

    Film Dirty Vote mengeksplorasi taktik propaganda yang digunakan oleh para pejabat publik untuk menggunakan kekuasaannya dalam memainkan situasi politik 2024.

    Pengaruh kepala daerah dan pejabat publik terhadap hasil Pemilu 2024 rupanya menjadi aspek penting bagi pasangan calon presiden (capres) tertentu. Ini membuat netralitas pejabat negara diragukan.

    Setiap kandidat presiden dalam film ini diduga terlibat dalam taktik manipulatif menggunakan otoritas mereka masing-masing. Namun, pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat lebih banyak sorotan.

    Film Dirty Vote sempat diprediksi akan menjatuhkan perolehan suara Prabowo-Gibran.

    Baca: Punggawa film Dirty Vote mendapat ancaman, nasib demokrasi di pinggir jurang

    Fakta di lapangan
    Menurut hasil hitung cepat KPU pada 19 Februari 2024, pukul 20:00:15, 589.624 suara dari 823.236 lokasi pemungutan suara telah dihitung, atau sama dengan 71,62% dari total suara yang masuk.

    Prabowo-Gibran memperoleh 56.424.389 suara atau setara dengan 58,6%. Jika paslon tersebut menerima lebih dari 50% suara dan memiliki distribusi geografis melebihi 20%, mereka akan memenangkan Pemilu 2024.

    Meskipun film Dirty Vote telah ditonton sebanyak 9,1 juta kali dan telah diunggah ulang di berbagai kanal YouTube lainnya, data menunjukkan bahwa film ini tidak memengaruhi suara yang didapat Prabowo-Gibran.

    Kandidat capres-cawapres ini terbukti berhasil bertahan, bahkan unggul dalam hasil hitung cepat.

    Masyarakat, terutama di tingkat akar rumput, kemungkinan besar tidak menunjukkan minat pada isu demokrasi yang disajikan dalam film Dirty Vote.

    Kampanye Prabowo-Gibran tentang makan siang dan susu gratis bisa jadi lebih relevan untuk masyarakat menengah ke bawah.

    Dari segi pendidikan, misalnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa persentase pemilih yang berpendidikan SMP ke bawah sebesar 53,2% dan 36% di antaranya memilih Prabowo.

    Baca: Seperti ini penjelasan sutardara Dirty Vote

    Peta pemilih Prabowo-Gibran
    Harold Dwight Lasswell, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat (AS), mengembangkan formula analisis politik yang dikenal sebagai “Who gets What?, When, and How” untuk memeriksa model politik, yang digunakan juga pada negara-negara mayoritas Muslim seperti di Indonesia.

    Saya menggunakan formula ini untuk melihat siapa yang sebenarnya mendapatkan keuntungan dari film Dirty Vote.

    Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memang mendapat manfaat dari narasi yang dibangun di dalam film. Namun, Prabowo-Gibran justru makin tenar dan mendapatkan panggung.

    Berdasarkan wawancara pribadi dengan tim kampanye Prabowo-Gibran, film tersebut tidak berdampak signifikan terhadap hasil Pemilu.

    Dia menyatakan bahwa suara mereka telah terdistribusi di lima kelompok sumber suara.

    Baca: Aksi mahasiswa tolak pemilu curang

    1. Pemilih pemula fokus pada isu-isu anak muda

    Kelompok pertama terdiri dari pemilih pemula yang didominasi oleh Gen Z, anak muda yang lahir di antara tahun 1997 dan 2012 atau saat ini mereka berusia 12 hingga 27 tahun.

    Terlepas dari apakah mereka menonton film itu atau tidak, ada beberapa penyebab banyaknya suara di kelompok pertama untuk Prabowo-Gibran. Di antaranya, Ganjar Pranowo dianggap bertanggung jawab atas kegagalan terselenggaranya Piala Dunia U20 di Indonesia.

    Selain itu, promosi narasi “gemoy” telah menarik banyak pemilih muda. Begitu juga dengan posisi Gibran yang dianggap sangat mewakili generasi muda.

    2. ‘Jiwa Korsa’ mematuhi komando

    Kategori kedua terdiri dari kelompok yang memiliki “Jiwa Korsa” (semangat daya juang atas dasar persamaan rasa persaudaraan, persahabatan, dan kekompakan) yang kuat, yakni kelompok militer.

    Logika korps membuat kelompok ini tidak akan terpengaruh oleh film Dirty Vote, dan justru bersatu di bawah komando untuk kemenangan Prabowo, seorang mantan pejabat militer dan masih sangat dihormati.

    Baca: Sivitas akademika dari 60 kampus ingatkan cara curang yang dilakukan Jokowi 

    3. Percaya bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi

    Kelompok ketiga terdiri dari simpatisan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Keberpihakan Jokowi terhadap kubu Prabowo-Gibran terlihat jelas karena bagaimanapun, Gibran adalah putra Presiden.

    Kelompok ini tergolong kelompok “Die-Hard” (pendukung fanatik) Jokowi. Mereka akan sukarela memilih siapapun yang didukung oleh Jokowi.

    Selain itu, papan reklame yang menampilkan pembicaraan bahwa pemilihan presiden 2024 adalah jatah Prabowo, antara Jokowi dan Prabowo, juga merupakan salah satu instrumen penting dalam kemenangan Prabowo-Gibran.

    4. ‘Dirty Vote’ hanyalah kampanye hitam

    Kelompok keempat adalah kelompok kontranarasi. Kelompok ini menyerang kembali para penggemar film Dirty Vote bahwa film tersebut memiliki kecenderungan politik tertentu, tidak netral, dan selaras dengan kampanye hitam.

    Sebagai contoh kelompok FOKSI (Forum Komunikasi Santri Indonesia) yang melaporkan tiga akademisi dalam film tersebut.

    Baca: Pemilu 2024 dibajak Jokowi, masyarakat sipil siap melawan

    5. Simpatisan kegigihan Prabowo

    Kelompok kelima adalah masyarakat umum. Baik yang tinggal di pedesaan ataupun di perkotaan. Mirip dengan Generasi Z, kelompok ini menunjukkan rasa tidak peduli terhadap film Dirty Vote.

    Mereka percaya bahwa Prabowo adalah capres dengan tingkat ambisi tertinggi untuk menang dan beberapa faktor alasan pembenaran lainnya.

    Upaya Prabowo yang gagal sebagai cawapres pada Pilpres 2009 dan sebagai capres pada Pilpres 2014 dan 2019 mendapat rasa simpatik dari rakyat Indonesia.

    Prabowo memenangkan hati dan rasa iba dari banyak orang karena tekadnya yang tidak tergoyahkan untuk menjadi presiden Indonesia. Dengan narasi tersebut, Prabowo telah berhasil membangun citra sebagai orang yang tidak mudah menyerah.

    Dalam kacamata teori Lasswell, hasil politik muncul karena adanya interaksi antara aturan, realitas, dan pilihan. Pilihan yang diambil para pemilih dalam menghadapi peraturan dan kenyataan menentukan hasil politik.

    Aturan menunjukkan bahwa ada indikasi kecurangan pemilu dan penyalahgunaan kekuasaan pada Pemilu 2024 sebagaimana ditampilkan dalam film Dirty Vote.

    Namun, pemilih memiliki realitas mereka terkait citra dan karakter yang dibangun Prabowo, dukungan presiden, maupun fanatisme. Ketika dihadapkan pada dua hal ini, pemilih memilih untuk tetap memberikan suaranya pada Prabowo-Gibran meskipun sudah menonton film itu.

    Dengan kata lain, film yang awalnya dianggap akan mereduksi jumlah pemilih Prabowo justru menguntungkan Prabowo-Gibran

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, penulis:  Mahasiswa Doktoral Fakultas Studi Islam di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

  • Penelitian Temukan Pemaksaan di Pemilu 2024 Picu Kecemasan dan Depresi

    Penelitian Temukan Pemaksaan di Pemilu 2024 Picu Kecemasan dan Depresi

    7cloud.asia – Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang disebut paling buruk sejak era reformasi berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental yakni kecemasan dan depresi pada masyarakat Indonesia.

    Demikian temuan dari penelitian yang dilakukan Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa terkait dampak proses Pemilu 2024.

    “Terdapat hubungan yang sangat erat dan signifikan antara proses Pemilu 2024 dengan kecemasan dan depresi masyarakat,” kata Peneliti dari Kaukus Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH dalam diskusi media di Jakarta Selatan, Rabu (27/2024).

    Ray menerangkan penelitian dengan metode survei kuisioner itu melibatkan 1.077 responden dari 29 provinsi dan luar negeri. Sebanyak 71 persen partisipan di antaranya berusia di bawah 40 tahun.

    Baca: Ketua KPU telah 4 kali melanggar etika

    Kemudian, sebanyak 71 persen responden berpartisipasi aktif dan sangat aktif dalam rangkaian proses Pemilu 2024 sejak masa kampanye.

    Dari hasil penelitian itu, Ray memaparkan prevalensi kecemasan tingkat sedang hingga berat masyarakat Indonesia pasca Pemilu 2024 berada di angka 16 persen. Sedangkan prevalensi depresi sedang-berat sebesar 17,1 persen.

    “Ini adalah kompilasi dari yang (kecemasan dan depresi) sedang dan berat, yang gejala ringan kita keluarkan karena kalau kita masukkan bisa makin banyak,” ujar Ray.

    Menurut Ray, jika dibandingkan dengan data prevalensi kecemasan dan depresi dari Riset Kesehatan Dasar 2018 dan Direktorat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan 2022 angka di Pemilu 2024 ini lebih tinggi,

    Baca: Banyak ditemukan masalah, Komisi II akan evaluasi penggunaan Sirekap

    Ray menjelaskan, tingkat prevalensi kecemasan masyarakat sebelum Pemilu 2024 sebesar 9,8 persen sedangkan depresi berada di angka 6 persen.

    Penyebab dari kecemasan dan depresi setelah Pemilu 2024, adalah konflik dalam diri untuk menentukan pilihan, konflik eksternal yang berkaitan dengan perbedaan pilihan politik, dan tekanan dalam menentukan calon tertentu.

    Bentuk tekanan yang dialami berupa ajakan, seruan, paksaan, hingga kiriman media sosial untuk memilih calon tertentu.

    “Siapa yang melakukan penekanan? Ternyata mayoritasnya adalah keluarga tapi ada juga dari rekan kerja dan tim kampanye tapi itu minor,” ujar Ray.

    Baca: ICW dan KontraS nilai Pemilu 2024 yang terburuk sepanjang era reformasi

    Menurut Ray, Pemilu 2024 tidak serta merta menjadi penyebab munculnya kecemasan dan depresi pada masyarakat Indonesia.

    Akan tetapi, ajang pesta demokrasi itu berkontribusi terhadap peningkatan risiko gangguan kesehatan mental.

    Secara lebih rinci, Ray menjelaskan sebanyak 3 dari 10 responden yang selama proses Pemilu 2024 mengalami konflik diri, konflik dengan pihak lain, dan mendapat tekanan dalam memilih calon tertentu, secara signifikan mengalami kecemasan sedang-berat.

    Hal tersebut membuat risiko kecemasan sedang hingga berat meningkat hingga 2,6 kali sampai 3 kali lipat.

    Baca: RSJ Islam Klender siapkan terapi untuk caleg gagal 

    Sementara untuk depresi, sebanyak 31 persen responden dengan konflik diri mengalami depresi sedang-berat, dengan tingkat risiko mencapai 2,5 kali lipat.

    Sebanyak 25 persen responden yang memiliki konflik dengan pihak lain terkait proses pemilu mengalami depresi sedang-berat, dengan risiko hampir 2 kali lipat.

    Kemudian, 40 persen responden yang mendapatkan tekanan dalam memilih calon tertentu mengalami depresi sedang-berat, dengan risiko hingga 3,3 kali lebih besar untuk mengalami depresi.

    “Kecemasan dan depresi ini adalah indikator awal gangguan kesehatan jiwa,” ucap Ray.

  • Ikrar Nusa Bhakti: Hak Angket Wajib Digunakan untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024

    Ikrar Nusa Bhakti: Hak Angket Wajib Digunakan untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024

    7cloud.asia – Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, hak angket DPR wajib dilakukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024. 

    Dia meyakini bahwa mekanisme hak angket bisa ditempuh untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 karena ada alasan yang kuat.

    Sebab, menurut Ikrar, di Pemilu 2024 ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden ikut-ikutan menjadi peserta pemilu, bukan hanya partai politik (parpol). Itu sebabnya hak angket dibutuhkan.

    Berbicara dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam, Ikrar menyorot salah satu peserta Pemilu 2024, yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Kalau buat saya, saya masih punya keyakinan. Dan itu (hak angket) memang wajib untuk dilakukan. Karena ini pertama kalinya dalam sejarah, ini yang jadi peserta pemilu itu bukan cuma partai politik, tapi juga presiden,” ujar Ikrar.

    Baca: GIAD dorong 30 anggota DPR ini dorong penggunaan hak angket

    “Dan yang sibuk dalam bermain-main politik itu bukan partai politik, tapi lagi-lagi Presiden. Kenapa demikian? Karena kebetulan anaknya menjadi calon wakil presiden,” katanya lagi.

    Ikrar menjelaskan, bantuan sosial (bansos) pemerintah juga dimanfaatkan untuk mendukung salah satu paslon tertentu.

    Dia meyakini bansos memang diberikan kepada semua masyarakat, tanpa melihat apakah orang itu mendukung pasangan calon (paslon) nomor 1, 2, atau 3.

    Akan tetapi, Ikrar curiga ada bisikan pesan dari penyalur bansos agar masyarakat yang menerima harus mencoblos paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

    Kemudian dari anggarannya, lanjut Ikrar, bansos itu berapa anggaran yang dikeluarkan karena dirapel.

    Baca: Banyak orang depresi karena Pemilu 2024

    “Yang tadi Bung Masinton mengatakan bahwa tiga kali dirapel dalam satu kali itu kan Rp 600 ribu ya. Itu teman-teman caleg enggak bakalan menang untuk melawan amplop yang besarnya cukup besar,” ujar Ikrar.

    Dalam kesempatan itu, Ikrar juga menyinggung soal pengerahan aparat di Pemilu 2024 ini juga sangat masif.

    Dia lantas meminta semua pihak, baik yang menang ataupun kalah, untuk mewaspadai hal tersebut,

    “Kenapa demikian? Kalau ini menjadi preseden yang buruk, kemudian berlanjut pada pemilu yang akan datang, pemilu yang akan datang lagi bagaimana masa depan demokrasi kita?” katanya.

    Baca: Dukungan untuk hak angket terus mengalir

    Ikrar menyayangkan politik uang kini tidak hanya berasal dari kantong masing-masing caleg saja, melainkan juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Itu benar-benar buat saya itu luar biasa. Makanya kemudian saya katakan ini adalah seakan-akan pemerintah melawan partai-partai politik,” ujar Ikrar.

    Diketahui, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjadi sosok yang menggulirkan wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Belakangan, capres nomor urut 1 Anies Baswedan turut mendukung langkah Ganjar tersebut. Sementara itu, kubu Prabowo-Gibran dengan tegas menolak hak angket DPR.

     

  • Peringati 75 Tahun Serangan Umum 1 Maret 1949, Warga Gelar Aksi Serempak Dukung Hak Angket di Sejumlah Kota

    Peringati 75 Tahun Serangan Umum 1 Maret 1949, Warga Gelar Aksi Serempak Dukung Hak Angket di Sejumlah Kota

    7cloud.asia – Aksi unjukrasa menolak kecurangan Pemilu 2024 akan digelar secara serentak di sejumlah daerah pada hari ini, Jumat (1/3/2024)

    Aksi bertajuk Gerakan Rakyat Tolak Kecurangan Pemilu 2024 antara lain akan digelar di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta, di depan Gedung DPRD Jatim Surabaya, Titik Nol Yogyakarta, Alun-alun Kota Purwokerto, juga di DPRD Bogor. 

    Selain menolak kecurangan Pemilu 2024, aksi juga menuntut penurunan harga sembako, mendukung penggunaan hak angket untuk usut kecurangan Pemilu 2024 dan pemakzulan Jokowi.

    Massa gabungan dari pendukung paslon 01 dan 02 dan berbagai elemen masyarakat ini juga menuntut Pemilu Ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi paslon 02. 

    Baca: Hak angket dan pengusutan kecurangan pemilu 2024

    Dilansir kbanews.com, elemen masyarakat pro demokrasi Yogyakarta menggelar aksi besar di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, untuk mengenang momentum Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.

    Titik Nol yang berada di pusat kota ini berada tidak jauh dari Monumen Vredeberg Serangan Umum 1 Maret.

    Warga akan menduduki selama enam jam seperti layaknya peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Sedangkan tuntutan yang diusung dalam aksi ini yakni menolak Pemilu Curang hingga mendukung hak angket DPR.

    Selain itu, warga juga menuntut turunkan harga sembako yang belakangan ini harganya melambung usai pembagian bansos jelang Pemilu 2024.

    Baca: Ketua KPU telah empat kali langgar etika

    Budayawan Yogyakarta Sigit Sugito mengatakan, aksi tidak hanya dilakukan oleh pendukung 01 dan 03 saja, namun masyarakat umum yang cinta demokrasi juga turun ke jalan.

    “Kami ingin demokrasi tetap tegak berdiri di NKRI. Itu alasan kami turun ke jalan,” katanya kepada KBA News, Kamis, 29 Februari 2024.

    Dalam aksi tersebut juga akan dilakukan penandatangan petisi rakyat dukung hak Angket DPR untuk mengungkapkan penyalahgunaan kekuasan, politisasi bansos, dan membongkar pelanggaran Pemilu.

    Selama aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja Menggugat Pemilu Curang ini akan dimeriahkan dengan pembacaan puisi, orasi, aksi budaya.

    Baca: ICW sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi

    Ketua AB Ningrat Yogyakarta ini mengungkapkan, aksi berlangsung dalam dua gelombang di lokasi yang sama. Pertama dimulai pukul 10.00 WIB. Sedangkan yang kedua pukul 13.00 WIB.

    Untuk perizinan sudah ada dari kepolisian. “Awalnya teman-teman 01 mengajukan izin pukul 13.00 WIB, setelah di kepolisian ternyata pukul 10.00 WIB ada aksi serupa yang dilakukan teman-teman 03,” jelasnya.

    “Baik 01 dan 03 sudah saling koordinasi untuk aksi besok. Teknisnya seperti apa masih dalam pembahasan lebih lanjut,” imbuh Sigit.

  • Pemilu 2024: Bawaslu Jayapura Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 53 TPS, Tapi KPU Hanya Mengakomodasi Lima

    Pemilu 2024: Bawaslu Jayapura Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 53 TPS, Tapi KPU Hanya Mengakomodasi Lima

    7cloud.asia –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, meminta KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS) di Jayapura.

    Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 53 TPS karena brbagai alasan.

    Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi pemungutan suara ulang di lima TPS dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).

    Baca: Penelitian ungkap kisruh pelaksanaan Pemilu 2024 picu depresi

    Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas mengatakan bahwa KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai dengan rekomendasi.

    “Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU,” katanya dikutip Antaranews.com, Minggu (3/2/2024), .

    Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.

    Baca: Ketua KPU telah  kali melanggar etika

    Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.

    Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.

    “Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura tetap ada,” katanya.

    Baca: ICW dan KontraS nilai Pemilu 2024 sebagai yang terburuk sepanjang era Reformasi

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan pemungutan suara ulang di lima TPS.

    Lima TPS itu adalah Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.

    Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan Bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, Daniel mengatakan pihaknya akan memberikan penjelasan.

    Baca: Kecurangan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak keputusan MK

    “Secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya,” ujarnya.

    Sumber: Antaranews.com