ruangkota

Tag: banjir

  • Sikapi Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Soroti Alih Fungsi Lahan dan Pemanfaatan Bendungan Ciawi

    Sikapi Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Soroti Alih Fungsi Lahan dan Pemanfaatan Bendungan Ciawi

    7cloud.asia – Selain menyoroti alih fungsi lahan, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa
    juga menyinggung soal pemanfaatan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang telah dibangun sebagai penahan banjir.

    Menurutnya, bendungan tersebut harus digunakan secara maksimal agar mampu mengurangi potensi banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Hal ini diungkapkan Saan menyikapi banjir besar di Jabodetabek setelah hujan deras mengguyur sejak beberapa hari terakhir.

    Di Jakarta, sejumlah titik terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung dan sungai-sungai lain yang berhulu di Bogor. Ketinggian air bervariasi, yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas warga.

    “Ya memang harus digunakan secara maksimal sebagai penyangga untuk menahan banjir. Jadi harus dirawat, nggak bisa dibangun tapi tidak digunakan, bahkan nggak dirawat dengan baik,” ujar Saan usai Rapat Paripurna ke-4 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kamis (6/3/2025).

    Bendungan Ciawi telah diresmikan pada Desember 2022. Bendungan ini memiliki volume tampung air sebanyak 6,05 juta meter kubik dan luas area genangan 39,40 hektare.

    Baca: Sodetan Ciliwung belum efektif cegah banjir

    Sementara itu, Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung 1,68 juta meter kubik dan luas area genangan 5,23 hektare.

    Dilansir dari laman resmi kementerian Pekerjaan Umum, Bendungan Sukamahi disebut mampu mereduksi debit banjir sebesar 15,47 meter kubik per detik.

    Lebih lanjut, Saan menegaskan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan Bogor harus menjadi perhatian serius.

    Ia menyebut bahwa banyak lahan di daerah Puncak dan Cisarua yang telah beralih fungsi secara tidak terkendali, yang berkontribusi terhadap tingginya volume air yang mengalir ke Jakarta saat hujan deras.

    “Alih fungsi ini menjadi penting, jadi harus benar-benar menjadi fokus perhatian. Karena apa? Yang terjadi hari ini, banjir-banjir ini, salah satu faktornya adalah alih fungsi lahan,” kata Saan.

    Ia menilai bahwa perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali telah mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga air langsung mengalir ke sungai dan memperparah banjir di wilayah hilir.

    Baca: Ribuan rumah di Jabodetabek terdampak banjir

    Oleh sebab itu, ia meminta agar alih fungsi lahan di kawasan Bogor tidak dilakukan sembarangan dan harus ditata dengan lebih baik.

    “Lahan-lahan di daerah Bogor, Puncak, dan Cisarua itu banyak yang dialihfungsikan. Nah, alih fungsi ini harus benar-benar menjadi fokus perhatian untuk dibenahi. Harus ditata lebih baik lagi, jadi nggak bisa sembarangan,” tambah Politisi Partai NasDem ini.

    Menurutnya, salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir adalah alih fungsi lahan di daerah hulu, khususnya di wilayah Bogor.

    Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas wilayah dan lembaga guna menanggulangi permasalahan ini secara komprehensif.

    Karena itu dia menegaskan, langkah pertama yang penting dilakukan adalah tentu koordinasi lintas lembaga, lintas wilayah, misalnya antara Provinsi DKI dan Provinsi Jawa Barat.

    “Itu harus saling berkoordinasi untuk menyelesaikan secara komprehensif terkait dengan banjir ini,” tegas Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini.

    Baca: Kepala daerah di Jabodetabek diminta serius tangani masalah lingkungan

     

  • Tren Bencana Banjir di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

    Tren Bencana Banjir di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

    7cloud.asia – Beberapa tahun belakangan bencana banjir makin intens dan sering datang tiba-tiba di berbagai daerah di Indonesia.

    Baru-baru ini, banjir atau air bah dengan ketinggian mencapai tiga meter menggenangi permukiman warga hingga pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat dan meluas ke berbagai wilayah Jabodetabek.

    Bulan lalu, banjir juga melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Air tak surut-surut selama lima hari. Area rawa sampai perumahan elite di daerah tinggi yang diklaim bebas banjir pun ikut terendam.

    Mayoritas wilayah gagap menghadapi banjir. Sistem prediksi banjir yang kurang akurat membuat langkah mitigasi selalu telat dilakukan.

    Imbasnya, “wilayah langganan banjir” terus menjadi korban, kerugian yang dialami masyarakat pun semakin besar.

    Akurasi prediksi banjir dan strategi mitigasi bencana harus segera diperkuat agar masyarakat tidak selalu waswas setiap kali musim hujan datang.

    Baca: Banjir lahar dingin dan banjir bandang jadi perhatian serius BNPB

    Data yang penulis kumpulkan menunjukkan tren banjir di Indonesia kian mengkhawatirkan. Dalam 20 tahun terakhir, tren banjir di Indonesia terus naik. Pada awal 2000-an, proporsi banjir masih sekitar 20–30 persen dari total bencana setiap tahun.

    Angka ini kemudian meroket menjadi 54,5 persen pada 2012, lalu naik menjadi 55,1 persen pada 2024. Artinya, lebih dari separuh bencana di Indonesia dalam dua dekade terakhir adalah banjir.

    Penyebab utama luapan banjir, yaitu kombinasi curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim, buruknya sistem drainase, serta perubahan fungsi lahan yang semakin tak terkendali.

    Area-area resapan dipenuhi beton dan aspal. Hujan deras yang mestinya bisa terserap tanah, kini mengalir mencari tempat baru—dan sayangnya, tempat itu adalah rumah-rumah warga.

    Meski kejadian banjir makin sering terjadi, sistem prediksi dan mitigasi di Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal.

    Dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hanya mengandalkan data dari InaRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang bersifat kualitatif.

    Baca: Alih fungsi lahan dan belum optimalnya fungsi Bendungan Ciawi dituding sebagai pemicu banjir besar di Jabodetabek

    Data ini hanya memberi gambaran umum mengenai tingkat bahaya banjir (rendah, sedang, tinggi), tanpa memberikan detail, seperti luas area terdampak, kedalaman genangan, serta pola dan kecepatan aliran air.

    Kajian Risiko Bencana (KRB) yang digunakan untuk memetakan risiko banjir juga masih berbasis pada kondisi morfologi (bentuk dan karakteristik lahan), tanpa mempertimbangkan dampak dari perubahan fungsi lahan dan perubahan iklim.

    Ibarat membaca peta, tanpa melihat kondisi jalan terkini, sistem ini membuat langkah kita selalu tertinggal dalam mengatasi banjir.

    Sistem prediksi banjir yang akurat mendapat perhatian serius dalam berbagai studi ilmiah. Berdasarkan basis data jurnal internasional SCOPUS, ada sekitar 472 artikel (1970-2025) yang membahas metode pemetaan dan prediksi banjir.

    Dari berbagai studi tersebut, setidaknya ada empat metode pendekatan utama yang bisa digunakan dengan kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Hal ini akan diulas dalam tulisan selanjutnya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Munajat Nursaputra (Lecturer and Researcher in Geospatial Information Systems for Forestry and Environment, Universitas Hasanuddin)

  • Empat Metode pendekatan untuk Memetakan dan Memprediksi Potensi Banjir

    Empat Metode pendekatan untuk Memetakan dan Memprediksi Potensi Banjir

    7cloud.asia – Sistem prediksi banjir yang akurat mendapat perhatian serius dalam berbagai studi ilmiah. Berdasarkan basis data jurnal internasional SCOPUS, ada sekitar 472 artikel (1970-2025) yang membahas metode pemetaan dan prediksi banjir.

    Dari berbagai studi tersebut, setidaknya ada empat metode pendekatan utama yang bisa digunakan untuk memetakan dan memprediksi banjir.

    Masing-masing metode memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, antara lain:

    1. Machine learning (ML) dan artificial intelligence (AI)
    Machine learning (ML) dan artificial intelligence (AI) bisa memprediksi dan memetakan risiko banjir lebih akurat dengan tingkat akurasi 87 persen.

    Model yang bisa digunakan, seperti Random Forest, Support Vector Machine (SVM), Extreme Gradient Boosting (XGBoost), Artificial Neural Networks (ANN), Convolutional Neural Networks (CNN), dan Spatio-Temporal Attention Gated Recurrent Unit (STA-GRU).

    Pendekatan ini memiliki kemampuan analisis big data dan bisa memahami pola yang sulit dilihat manusia. Modelnya juga bisa diperbarui secara real-time, jadi lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

    Kekurangannya, metode ini butuh data dan daya komputasi berkualitas tinggi untuk melatih model. Selain itu, beberapa model sering dianggap sebagai black box—yang hasilnya sulit untuk ditafsirkan secara langsung.

    Baca: Bencana hidrometeorologi yang makin sering terjadi

    2. Pendekatan spasial multi kriteria
    Metode ini membuat peta risiko banjir berdasarkan berbagai faktor, seperti curah hujan, topografi (bentuk dan unsur permukaan tanah), serta jenis tanah.

    Dengan menggunakan alat berupa Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), data-data ini diberi bobot dan di-overlay untuk menentukan wilayah mana yang paling rawan banjir.

    Kelebihan pendekatan ini, mudah dipahami karena divisualisasikan dalam peta spasial dan tidak perlu komputer atau sistem canggih untuk mengoperasikannya. Sementara kelemahan utamanya adalah cenderung subjektif karena mengandalkan penilaian pembobotan manusia.

    Metode ini juga kurang bisa menangkap dinamika perkembangan banjir dari waktu ke waktu. Beberapa penelitian menunjukkan metode ini memiliki tingkat akurasi sekitar 78 persen.

    3. Pemodelan hidrologi dan hidrodinamika
    Metode ini bisa disebut “simulasi banjir” yang mencoba memahami bagaimana air bergerak di permukaan.

    Model yang sering digunakan untuk simulasi hidrologi, di antaranya Rainfall-Runoff-Inundation (RRI), Soil and Water Assessment Tools (SWAT), serta Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System (HEC-HMS).

    Adapun simulasi hidrodinamika memakai 1D/2D Hydrodynamic Modeling (HEC-RAS, TELEMAC-2D, LISFLOOD-FP) dan Storm Water Management Model (SWMM).

    Pendekatan ini memiliki akurasi yang tinggi mencapai 98 persen. Model ini juga bisa digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario perubahan iklim dan perubahan penggunaan lahan.

    Namun, kelemahan utama pendekatan ini adalah butuh data input yang sangat spesifik dan waktu komputasi yang lebih lama. Selain itu, model ini memerlukan kalibrasi dan validasi agar hasil yang diperoleh benar-benar menyerupai kondisi lapangan.

    Baca: Banjir lahar dingin dan banjir bandang jadi perhatian serius BNPB

    4. Statistik dan Non-Stationary
    Pendekatan ini mirip dengan melihat pola di masa lalu untuk memperkirakan risiko banjir di masa yang akan datang.

    Dengan memakai teknik, seperti Flood Frequency Analysis (FFA), Log-Pearson Type III Distribution, dan Bayesian Statistical Methods, para peneliti bisa menganalisis data historis banjir untuk memprediksi kemungkinan kejadian ekstrem berikutnya.

    Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menganalisis tren jangka panjang dan memprediksi kemungkinan terjadinya banjir. Namun, tingkat kesalahan cukup besar, 37-47 persen.

    Selain itu, metode ini memiliki kelemahan tidak bisa menangkap aspek spasial serta kurang mempertimbangkan perubahan hidrologi yang terjadi akibat perubahan lingkungan dari waktu ke waktu.

    Optimasi langkah untuk prediksi banjir akurat
    Jepang adalah salah satu negara yang patut di contoh sebagai “laboratorium hidup” dalam mengatasi banjir. Meski sering mengalami cuaca ekstrem, mereka cepat tanggap dan memiliki sistem mitigasi yang baik.

    Pemerintah Jepang memanfaatkan studi-studi ilmiah yang dilakukan oleh universitas atau lembaga penelitian dengan baik.

    Misalnya dalam dokumen Tokyo Climate Change Adaptation Plan, pemerintah Jepang memperhitungkan skenario banjir paling ekstrem untuk membangun infrastruktur drainase secara bertahap pada lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi berdasarkan riset.

    Baca: Perubahan iklim ancam produksi pangan

    Mereka juga mengembangkan sistem peringatan dini untuk memperingatkan masyarakat sebelum banjir terjadi, menerapkan aturan pembangunan rumah yang lebih tahan banjir, dan membangun lebih banyak area hijau dan resapan air dalam tata ruang wilayah.

    Di Indonesia, biang banjir yang kompleks memerlukan pendekatan sistem prediksi yang lebih canggih. Salah satu model yang bisa dipakai adalah model hybrid—kombinasi model hidrologi-hidrodinamika dan machine learning.

    Model hidrologi-hidrodinamika penting untuk menganalisis faktor-faktor fisik yang memengaruhi banjir, seperti perubahan lahan dan iklim, sedangkan machine learning bisa mempelajari pola banjir dari data historis.

    Dengan metode ini, BMKG misalnya, bisa memberikan perkiraan yang lebih detail dan akurat soal area yang akan tergenang dan seberapa dalam genangannya saat banjir melanda.

    Berbagai universitas di Indonesia sebenarnya sudah banyak melakukan riset soal banjir, termasuk mengenai sistem prediksi. Masalahnya, hasil riset kampus kurang dilirik dalam pengambilan kebijakan.

    Seharusnya, kajian ilmiah lebih sering masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan, agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data, bukan sekadar reaktif setiap kali banjir datang.

    Sudah saatnya kita berinvestasi dalam sistem prediksi berbasis data yang lebih akurat dan strategi mitigasi yang lebih proaktif. Jangan sampai banjir terus menjadi “tamu tak diundang” yang datang tanpa peringatan, sementara kita hanya bisa pasrah dan menunggu air surut.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Munajat Nursaputra (Lecturer and Researcher in Geospatial Information Systems for Forestry and Environment, Universitas Hasanuddin)

  • Greenpeace: Banjir Jabodetabek Jadi Bukti Nyata Ancaman Krisis Iklim

    Greenpeace: Banjir Jabodetabek Jadi Bukti Nyata Ancaman Krisis Iklim

    7cloud.asia – Greenpeace mendesak pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek serta pemerintah pusat untuk fokus pada upaya mitigasi dan adaptasi iklim di tengah tingginya frekuensi cuaca ekstrem akibat dampak krisis iklim.

    Perubahan fungsi lahan yang serampangan serta lambatnya respon pemerintah daerah atas peringatan dini cuaca ekstrem menjadi penyebab utama bencana banjir yang merendam wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Bencana banjir di awal Ramadan ini telah  yang berdampak luas pada masyarakat dan memakan banyak korban. Salah satunya di wilayah Bekasi di mana banjir merendam 20 titik di 7 kecamatan di Kota Bekasi.

    Perubahan bentang alam yang drastis di daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi menjadi salah satu penyebab parahnya banjir di Bekasi, Jawa Barat.

    Data Kementerian Kehutanan menunjukkan, area terbangun di tahun 2022 mencakup 42 persen dari total luas DAS Kali Bekasi, yang melalui daerah-daerah seperti Cibinong, Gunung Putri, Cileungsi, dan Sentul, serta kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor.

    Senior Data Strategist Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi mengatakan jumlah ini meningkat drastis dari 5,1 persen area terbangun pada tahun 1990.

    Baca: Tren bencana banjir di Indonesia semakin mengkhawatirkan

    Perubahan fungsi lahan, ujarnya, mengurangi kemampuan penyerapan air, sehingga limpasan air ke sungai menjadi sangat besar melebihi kapasitasnya dan mengakibatkan sungai meluap ke daerah permukiman di Bekasi yang berada di lokasi yang lebih rendah.

    ”Kini, lahan hutan di wilayah DAS Kali Bekasi hanya tersisa sekitar 1.700 hektar atau kurang dari 2 persen luas wilayah DAS,” ujarnya.

    Juru Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait mengatakan, eksploitasi alam dan pembangunan yang serampangan di wilayah DAS Kali Bekasi seharusnya bisa dicegah jika pemerintah daerah melakukan pembatasan izin yang berdampak pada eksploitasi lingkungan di kawasan tersebut.

    Selain itu, ia juga menilai pemerintah daerah juga perlu lebih sigap merespon peringatan cuaca dini yang diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai upaya mitigasi bencana.

    Dia menegaskan, Jabodetabek, layaknya Indonesia, kini berada di garis depan krisis iklim.

    Peringatan dini dari BMKG seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk melakukan respon cepat mitigasi bencana, terutama di tengah peningkatan frekuensi cuaca ekstrem akibat krisis iklim seperti saat ini.

    Baca: DPR soroti alih fungsi lahan di kawasan hulu dan optimalisasi Bendungan Ciawi

    ”Dengan begitu, pemerintah daerah bisa meminimalisasi jumlah korban, dampak sosial dan kerugian ekonomi yang harus ditanggung warga,” ujarnya.

    Jeanny mendorong pemerintah daerah wilayah Jabodetabek untuk meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim dibanding mengeluarkan solusi palsu seperti modifikasi cuaca yang hanya akan bertahan sementara.

    Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya fokus untuk merancang kota yang tahan iklim, serta mempersiapkan warga dalam menghadapi dampak krisis iklim.

    Pemerintah daerah diminta memastikan upaya mitigasi dan adaptasi dampak krisis iklim dapat dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan penuh negara.

    Hal ini terutama bagi komunitas terdampak seperti rakyat miskin kota, masyarakat di wilayah pedesaan, warga pesisir dan pulau-pulau kecil.

    ”Hal ini bukan hanya akan meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi krisis iklim, namun juga mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” tutur Jeanny.

    Baca: Sodetan Ciliwung belum efektif cegah banjir

    Upaya adaptasi dan mitigasi dapat dilakukan melalui pengelolaan DAS terpadu, restorasi kawasan hutan di hulu, memperbanyak sumur resapan dan biopori, memperluas kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai resapan air hujan sekaligus mengurangi polusi udara.

    Juga pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengelola daerahnya, melakukan pembatasan terhadap izin usaha yang mengeksploitasi lingkungan serta memastikan pengendalian alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

    Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu menambahkan, pemerintah pusat perlu mengambil langkah untuk memitigasi krisis iklim yang lebih parah.

    Krisis iklim, ujarnya, akan semakin memperparah bencana hidrometeorologi seperti banjir. Untuk itu pemerintahan Prabowo-Gibran harus membuat terobosan kebijakan jika ingin melindungi rakyat Indonesia dari bencana iklim.

    “Mengatasi penyebab utama krisis iklim harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan energi dan pembangunan, khususnya dengan meninggalkan energi fosil sepenuhnya.” kata Bondan.

    Baca: Ribuan rumah di Jabodetabek terdampak banjir

     

  • Tanggul Sungai Cinangka Jebol, Ratusan Warga Sempat Diungsikan Karena Rumahnya Terendam Banjir

    Tanggul Sungai Cinangka Jebol, Ratusan Warga Sempat Diungsikan Karena Rumahnya Terendam Banjir

    7cloud.asia – Banjir yang merendam sekitar 300 rumah warga di Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat sudah mulai surut.

    Namun, banjir masih menyisakan genangan air di beberapa titik dan lumpur yang menutupi jalan serta masuk ke dalam rumah.

    Banjir dipicu Jebolnya tanggul Sungai Cinangka yang melintasi wilayah Kabupaten Purwakarta, akibat hujan deras yang mengguyur kawasan itu sejak Sabtu (8/3/2025) sore.

    Berdasarkan data yang dihimpun, hingga Minggu (9/3/2025) pukul 02.43 WIB, banjir berdampak pada ratusan kepala keluarga dengan ketinggian air bervariasi.

    Banjir juga menyebabkan satu unit rumah alami rusak ringan, serta akses jalan penghubung Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari tidak dapat dilalui karena tertutup banjir yang cukup tinggi.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta dan tim gabungan langsung menuju ke lokasi terdampak untuk lakukan evakuasi korban ke tempat lebih aman, tercatat 156 kepala keluarga berhasil diungsikan.

    BPBD hingga kini masih berada di lokasi terdampak guna melakukan monitoring dan juga mempersiapkan langkah-langkah penanganan darurat.

    BNPB mengingatkan masih ada potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada dasarian kedua atau tanggal 11 sampai 20 Maret 2025.

    Karena itu BNPB mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, khususnya bagi yang berada di wilayah risiko banjir yang tinggi.

    Antara lain dengan melakukan pembersihan aliran drainase dan juga aliran sungai, menyiapkan tim siaga bencana tingkat desa dan memperhatikan kondisi cuaca di daerah masing-masing.

     

  • Pemprov DKI Jakarta Masih Mengkaji Relokasi Korban Banjir ke Rumah Susun

    Pemprov DKI Jakarta Masih Mengkaji Relokasi Korban Banjir ke Rumah Susun

     

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji lebih mendalam relokasi warga di bantaran kali atau sungai, lokasi rawan banjir dan kawasan tak layak huni lainnya ke rumah susun (rusun).

    Memindahkan warga yang terbiasa tinggal di rumah tapak ke rumah susun bukan perkara mudah, karena ada perbedaan yang nyata terkait budaya dan perilaku.

    Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna pernah mengatakan, para warga yang dipindahkan ke rumah susun bisa mengalami gagap budaya. Selain itu juga ada sejumlah masalah teknis dan aturan yang ada.

    “Pemprov perlu mengkaji dulu relokasinya sebelum dijanjikan kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Meli Budiastuti dilansir Antaranews.com, Senin (10/3/2025).

    Baca: Pemprov pertimbangkan membangun rumah susun di sekitar Kali Krukut

    Dia mengatakan kajian ini agar relokasi warga ke rumah susun benar-benar siap dan matang saat direalisasikan sehingga eksekusi bisa terlaksana secara baik, tertib dan aman bagi semua pihak.

    Meli menambahkan, usulan relokasi warga ke rumah susun masih dipelajari secara mendalam antara lain mempertimbangkan kondisi lokasi, kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang berlaku.

    “Harapannya, apabila keputusan tersebut telah diambil, diharapkan akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi warga yang terdampak,” kata Meli.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengusulkan relokasi ke rumah susun ini untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh di Jakarta sekaligus solusi agar warga dapat tinggal di hunian yang layak dan aman.

    Baca: Pakar ungkap tantangan yang dihadapi dalam pemindahan warga kolong tol ke rumah susun

    Rano Karno pernah menanyakan hal ituvlangsung pada warga Jakarta yang ditemuinya. Salah satunya saat meninjau lokasi terdampak banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, pada 4 Maret 2025.

    Rano Karno menyatakan, meskipun warga masih ingin tetap tinggal di lokasi yang sama dengan kediamannya saat ini, Pemprov DKI bisa membantu membangun rumah susun tak jauh dari lokasi tersebut.

    Rano atau akrab disapa Bang Doel mengingatkan terkait karakter banjir di Jakarta yang tak bisa diprediksi.

    Rumah susun, kata dia, mungkin aman bagi warga yang tinggal di lantai atas, sementara tak demikian bagi yang tinggal di lantai bawah.

    Karena itu, selain mengupayakan warga di lokasi rawan banjir bersedia direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta, normalisasi sungai juga tetap dilakukan.

    Baca: Korban banjir Sungai Ciliwung menolak pindah ke rumah susun

  • Banjir Besar di Bekasi Akibatkan 114 Sekolah Rusak

    Banjir Besar di Bekasi Akibatkan 114 Sekolah Rusak

    7cloud.asia – Banjir besar yang melanda kabupaten dan kota Bekasi, Jawa Barat pekan lalu telah mengakibatkan 114 sekolah rusak sedang hingga parah.

    Dilansir inijabarcom, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengajukan anggaran sebesar Rp3,6 miliar, untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu.

    Anggaran tersebut merupakan bagian dari total pengajuan sebesar Rp23,5 miliar, yang diajukan kepada Pemerintah Kota Bekasi.

    Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana, menjelaskan bahwa usulan tersebut difokuskan pada perbaikan infrastruktur sekolah yang menjadi prioritas.

    “Usulan perbaikan sekolah rusak akibat banjir direalisasikan secara prioritas dengan anggaran Rp3,6 miliar melalui Bantuan Tak Terduga (BTT),” kata Warsim di kantornya, Selasa (11/3/2025).

    Baca: Kementerian Lingkungan Hidup akan tertibkan kawasan hulu

    Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah pusat dan daerah segera bersinergi dalam memperbaiki ratusan sekolah yang rusak.

    Menurutnya, perbaikan gedung sekolah harus menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

    “Sekolah rusak akibat banjir, rumah para siswa juga terendam. Lengkap sudah penderitaan mereka. Semua pihak harus turun tangan,” ujar Lalu Hadrian kepada Parlementaria, Senin (10/3/2025).

    Politisi PKB yang akrab disapa Lalu Ari ini mengungkapkan keprihatinannya atas dampak banjir yang melanda Jabodetabek, khususnya di Bekasi. Ia menyebutkan bahwa kerusakan sekolah terjadi merata, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB.

    Akibat kerusakan tersebut, banyak siswa terpaksa diliburkan karena gedung sekolah terdampak banjir. Selain itu, para siswa juga kehilangan perlengkapan belajar, seperti buku, alat tulis, dan seragam sekolah yang hanyut terbawa air.

    Baca: Banjir Jabodetabek jadi bukti nyata ancaman krisis iklim

    Lalu Ari mengapresiasi langkah cepat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang turun langsung ke lokasi terdampak dan memberikan bantuan kepada para siswa.

    “Perbaikan sekolah harus menjadi prioritas. Selain pembersihan lumpur, perbaikan gedung rusak harus segera dilakukan. Pemerintah juga perlu memiliki data yang jelas mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran untuk perbaikan,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani perbaikan sekolah. Pemerintah pusat harus ikut turun tangan agar proses perbaikan bisa berjalan cepat dan siswa dapat kembali belajar di sekolah.

    “Jika perbaikan gedung tidak bisa selesai dalam waktu singkat, maka pemerintah harus menyiapkan tempat belajar alternatif agar proses belajar mengajar tetap berlangsung,” imbuhnya.

    Lalu Ari menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal persoalan ini. Pihaknya juga berencana turun langsung ke lokasi untuk memantau kondisi sekolah yang terdampak.

    “Nanti kami juga akan memanggil Mendikdasmen untuk membahas langkah-langkah perbaikan sekolah yang rusak,” pungkasnya.

    Baca: Tren bencana banjir di Indonesia semakin mengkhaawatirkan

  • Pasca Banjir Jabodetabek, Kementerian Lingkungan Hidup Akan Tertibkan Kawasan Hulu

    Pasca Banjir Jabodetabek, Kementerian Lingkungan Hidup Akan Tertibkan Kawasan Hulu

    7cloud.asia – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan pemerintah akan memulihkan fungsi semua daerah hulu sungai yang mengaliri kawasan Jabodetabek.

    Sehingga jika ada bangunan di daerah hulu yang tidak sesuai aturan akan segera dibongkar.

    Hanif mengatakan pemerintah saat ini masih memetakan bangunan-bangunan yang melanggar aturan di daerah hulu, tidak hanya yang ada di kawasan Puncak, tetapi juga di Sentul dan Bekasi.

    “Saya rasa cukup ya kita bertindak terlalu gegabah. Kita perlu kembalikan daerah hulu. Semua daerah hulu, di Bekasi juga, Sentul,” kata Hanif saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Hanif melanjutkan saat ini ada sekitar 30 bangunan di kawasan Puncak, Bogor, yang akan dibongkar, tetapi data itu kemungkinan bertambah mengingat kementerian masih mendalami data-data yang ada.

    Baca: Tren bencana banjir di Indonesia semakin mengkhawatirkan

    Menteri Lingkungan Hidup menegaskan perintah Presiden Prabowo Subianto jelas bahwa pemerintah harus tegas melindungi lingkungan hidup.

    “Presiden minta (kami) bertindak tegas dalam perlindungan lingkungan hidup,” kata Hanif.

    Ia menjelaskan nantinya kementerian, khususnya bidang penegakan hukum, akan memanggil sejumlah saksi yang diyakini mengetahui pemberian izin bangunan-bangunan yang melanggar aturan.

    Hasil pemeriksaan itu menjadi bagian dari pertimbangan untuk memutuskan sanksi kepada para pemilik bangunan.

    Sanksi itu, di antaranya berupa perintah untuk pembongkaran, penanaman kembali kawasan hulu, pengembalian alur sungai, dan penyelamatan sumber air.

    Baca: Sodetan Ciliwung belum efektif cegah banjir

    “Semua data di-collect, semua kalau dipanggil harus datang,” tambah Hanif.

    Alih fungsi lahan di beberapa kawasan hulu sungai diyakini menjadi salah satu penyebab bencana banjir yang sering terjadi di beberapa daerah, seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.

    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati saat jumpa pers di Istana, pekan lalu, menjelaskan beberapa daerah hulu mempunyai daya dukung yang lemah untuk menerima hujan, bahkan untuk hujan yang intensitasnya rendah.

    Akibatnya daerah-daerah itu menjadi rawan banjir dan longsor, terlebih saat hujan berintensitas tinggi turun dalam waktu yang cukup lama.

  • IAI Jakarta Rekomendasikan 8 Langkah Cegah Banjir Besar Kembali Terulang di Jabodetabek

    IAI Jakarta Rekomendasikan 8 Langkah Cegah Banjir Besar Kembali Terulang di Jabodetabek

    7cloud.asia – Banjir besar yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Senin (3/3/2025) telah menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan.

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta memperkirakan total kerugian akibat banjir selama 3 hari ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 triliun.

    Tak hanya merusak bangunan saja tetapi juga Ribuan toko ritel tutup, tempat usaha meliburkan pekerja, akses jalan macet, dan aktivitas bisnis lumpuh dan membahayakan nyawa warga setempat.

    Menurut Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta, fenomena banjir Jabodetabek bukan sekadar bencana alam tetapi juga akibat dari permasalahan tata kota dan perilaku tak ramah lingkungan yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan dengan baik.

    Saat ini, kondisi lingkungan di hulu maupun di hilir telah mengalami kerusakan yang signifikan. Kawasan hulu yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air semakin berkurang akibat dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

    Baca: Banjir Jabodetabek jadi bukti nyata ancaman krisis iklim

    Sementara di bagian hilir, khususnya Jakarta, Bekasi dan Tangerang semakin padat oleh bangunan sehingga mengurangi daerah resapan air dan memperparah dampak banjir.

    Karena itu dibutuhkan langkah serius untuk mencegah banjir kembali terulang di masa yang akan datang.

    Ketua IAI Jakarta, Ar. Teguh Aryanto, mengimbau masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat untuk saling membantu menangani banjir Jabodetabek.

    Menurutnya, tanpa upaya menyeluruh dan berkelanjutan, banjir akan tetap terjadi di Jabodetabek setiap tahunnya.

    “Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang erat dan keseriusan dalam implementasi solusi, masalah banjir dapat diatasi secara lebih efektif demi masa depan kota yang lebih baik dan berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (12/3/2025).

    Baca: Ribuan rumah di Jabodetabek terdampak banjir

    IAI Jakarta merekomendasikan delapan hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir di Jabodetabek, yaitu:

    1. Perlindungan Daerah Hulu
    Daerah hulu harus dijaga sebagai kawasan resapan air yang efektif. Penghijauan kembali, penghentian alih fungsi lahan yang tidak sesuai, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas.

    2. Normalisasi Sungai dari Hulu hingga Hilir
    Penanganan sungai harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di Jakarta tetapi juga dari sumbernya di hulu hingga ke hilir. Upaya pengerukan, pelebaran, dan perbaikan sistem drainase perlu segera dilaksanakan.

    3. Perbaikan Tata Kota
    Kesalahan dalam perencanaan tata kota yang menyebabkan penyempitan aliran air dan berkurangnya area resapan harus segera dibenahi. Penegakan aturan pembangunan harus dilakukan secara tegas untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

    4. Pembangunan Waduk dan Taman Tampung Air
    Untuk mengurangi dampak banjir, perlu diperbanyak waduk dan taman yang mampu menampung air hujan dan mengurangi aliran air permukaan.

    Baca: Tren bencana banjir di Indonesia makin mengkhawatirkan

    5. Penambahan Area Resapan Air
    Pembuatan sumur resapan, penggunaan material perkerasan yang lebih ramah lingkungan, serta penerapan konsep kota hijau perlu diperbanyak agar air dapat terserap ke dalam tanah dengan optimal.

    6. Pola Hidup Vertikal dan Desain Rumah Panggung
    Kajian dan implementasi pola hidup vertikal di Jakarta harus mulai dilakukan secara serius sebagai bagian dari solusi jangka panjang.

    Selain itu, desain rumah panggung yang lebih adaptif terhadap banjir perlu diperkenalkan dan diterapkan secara lebih luas.

    7. Perbaikan Tata Laku Masyarakat
    Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat penting. Masyarakat perlu lebih disiplin dalam membuang sampah, menjaga kebersihan, serta mematuhi aturan pembangunan agar tidak memperburuk kondisi tata ruang kota.

    8. Mitigasi dan Penanganan Pasca Bencana
    Pemerintah dan masyarakat harus memiliki sistem mitigasi yang baik, termasuk kesiapan dalam menghadapi banjir serta langkah-langkah pemulihan pasca bencana agar dampaknya dapat diminimalisir.

    Baca: Alih fungsi lahan di kawasan hulu disorot pasca banjir Jabodetabek

  • Kerugian Akibat Banjir Jabodetabek Diperkirakan Mencapai Rp5 Triliun Lebih

    Kerugian Akibat Banjir Jabodetabek Diperkirakan Mencapai Rp5 Triliun Lebih

    7cloud.asia – Banjir besar yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Senin (3/3/2025) telah menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan.

    Banjir tak hanya melumpuhkan aktivitas masyarakat, tapi juga memicu kerusakan fasilitas umum, hilangnya harta benda dan nyawa, serta kerugian ekonomi lainnya.

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta memperkirakan total kerugian akibat banjir selama 3 hari ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 triliun.

    “Bisa dibayangkan, ribuan toko ritel tutup, tempat usaha meliburkan pekerja, akses jalan macet, dan aktivitas bisnis lumpuh,” ujar Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, Jumat (7/3/2025).

    Baca: 114 sekolah di Bekasi rusak akibat banjir

    Meski begitu, Diana menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan warga terdampak dan membersihkan area banjir agar aktivitas bisa kembali normal.

    Di Jakarta, banjir mencapai ketinggian 300 cm dan berdampak pada ribuan jiwa. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan logistik serta mengerahkan perahu karet untuk evakuasi.

    Dengan kerugian ekonomi yang begitu besar, langkah konkret dan kerja sama berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan banjir secara berkelanjutan.

    Selain penanganan jangka pendek, Kadin juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan strategi mitigasi agar banjir tidak terus berulang.

    Baca: Sodetan Ciliwung belum efektif cegah banjir

    Beberapa langkah yang disarankan Kadin antara lain:
    1. Meningkatkan sistem drainase di wilayah rawan banjir.
    2. Mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) secara efektif untuk mencegah luapan air.
    3. Mengembangkan sistem peringatan dini agar masyarakat bisa bersiap menghadapi banjir.

    4. Mengelola limbah dan sampah agar tidak menyumbat saluran air.
    5. Menyiapkan rencana kontinjensi termasuk evakuasi dan pemulihan pasca-banjir.
    6. Membangun infrastruktur anti-banjir seperti tanggul, pintu air, pompa, dan waduk.

    7. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir dan pentingnya mitigasi.
    8. Melakukan penghijauan di lahan terbuka untuk meningkatkan daya serap air.
    9. Memperkuat kerja sama antarwilayah guna mencegah banjir skala besar.