ruangkota

Tag: Pemilu 2024

  • Dibahas di Rekapitulasi Suara Nasional, Penggelembungan Suara PSI Terjadi Saat Rekapitulasi Manual

    Dibahas di Rekapitulasi Suara Nasional, Penggelembungan Suara PSI Terjadi Saat Rekapitulasi Manual

    7cloud.asia – Dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pileg DPR 2024 sempat disinggung rapat rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)

    Penggelembungan suara PSI yang sekarang diketuai anak Jokowi ini sempat mengemuka dan menjadi sorotan warganet secara ramai.

    Banyak warganet menangkap momen perolehan suara PSI di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU melesat dalam waktu singkat.

    Mereka juga menemukan banyak kesenjangan perolehan suara PSI sebagaimana termuat dalam formulir C.Hasil TPS yang foto aslinya diunggah ke Sirekap, dengan data numerik yang tertera di Sirekap.

    Muncul pula dugaan bahwa penggelembungan suara PSI ini diperoleh dengan cara mengkonversi suara tidak sah di TPS menjadi suara partai, sehingga tidak akan merugikan partai politik lain.

    Baca: Faktor Jokowi tak mampu dongkrak suara PSI 

    Baca juga: Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

    KPU berdalih bahwa hal ini disebabkan oleh kesalahan pembacaan data oleh Sirekap.

     

    Dalam rekapitulasi suara nasional di KPU Pusat, Senin (18/3/2024) malam, terungkap sejumlah penggelembungan, bukan kesalahan baca Sirekap. 

    Sebesar apa pun suara PSI yang terbaca Sirekap, menurut KPU, tidak berarti apa-apa jika formulir D.Hasil rekapitulasi berjenjang menyatakan perolehan suara asli PSI tidak sebesar itu.

    Berdasarkan UU Pemilu, hasil rekapitulasi berjenjang secara manual inilah yang menjadi dasar resmi penetapan suara partai politik.

    Namun, bagaimana jika hasil rekapitulasi berjenjang secara manual itu sendiri yang dimanipulasi? Situasi ini tercermin di Sorong Selatan, Papua Barat Daya, provinsi terbaru hasil pemekaran pemerintah Indonesia tahun lalu.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil minta lonjakan suara PSI diselidiki

    Penggelembungan yang terbukti terjadi di TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan.

    Pada formulir C.Hasil plano di tingkat TPS, suara PSI dan 3 orang calegnya di sana kosong, bukan saja nol. Tidak ada turus maupun angka perolehan hasil suaranya.

    Namun, di tingkat kecamatan/distrik, formulir D.Hasil rekapitulasi justru menyebutkan bahwa di TPS 002 Wernas PSI mendapatkan total 130 suara

    Jika dirinci 130 suara tersebut adalah 64 coblosan untuk partai, 23 coblosan untuk caleg nomor urut 1, 16 coblosan untuk caleg nomor urut 2, dan 27 coblosan untuk caleg nomor urut 3.

    Penggelembungan suara PSI ini terungkap setelah seorang saksi dari Partai Ummat meminta Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyandingkan data antara formulir D.Hasil tingkat kecamatan/distrik Teminabuan dengan formulir C.Hasil TPS 002 Wernas! di layar lebar sehingga bisa dicermati bersama-sama oleh seluruh saksi peserta pemilu.

    Baca: Lonjakan suara PSI munculkan dugaan kecurangan TSM

    Hasyim pun memutuskan untuk mengambil kebijakan koreksi atas penggelembungan suara PSI yang terungkap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Papua Barat Daya ini.

    Penggelembungan suara PSI juga ditemukan di Madiun, Jawa Timur. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keberatan atas tidak dibukanya lonjakan suara PSI yang disebut terjadi di Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur.

    Keberatan itu disampaikan dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang merupakan rekapitulasi tahap terakhir di kantor KPU,  Rabu (13/3/2024).

    Akibatnya Bawaslu merekomendasikan dilakukan pleno rekapitulasi suara ulang. 

  • Tanggapi Unjukrasa Tolak Hasil Pemilu 2024, KPU Hanya Fokus pada Penghitungan Suara yang Disebut Sudah Transparan

    Tanggapi Unjukrasa Tolak Hasil Pemilu 2024, KPU Hanya Fokus pada Penghitungan Suara yang Disebut Sudah Transparan

    7cloud.asia – Menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 pada Rabu (20/3/2024), unjukrasa makin ramai dilakukan masyarakat dari berbagai kelompok/organisasi.

    Massa mendatangi KPU dan gedung DPR/MPR guna menyuarakan aspirasi mereka menolak pemilu 2024 karena dinilai penuh kecurangan dan menuntut dilakukan pemilu ulang. 

    Dalam tiga hari menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 berbagai elemen masyarakat akan menggelar unjuk rasa menyuarakan aspirasi mereka. 

    Menanggapi ramainya aksi unjuk rasa yang mewarnai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada dalam pusaran tuduhan kecurangan itu akhirnya buka suara.

    Baca: Jelang pemungutan suara unjukrasa tuntut pemilu ulang makin intens

    Anggota KPU August Mellaz menanggapi tuntutan massa, meskipun jawabannya terkesan normatif dan tidak menjawab subtansi yang disoal pengunjuk rasa.

    Ia mengatakan, proses penghitungan suara yang dilakukan lembaganya sudah sangat terbuka.

    “Yang bisa kita jawab adalah proses yang sedemikian terbuka, proses yang kami lakukan bisa dicek oleh siapa pun,” kata Mellaz di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

    Ia menyebut, transparansi sudah diterapkan sejak awal rekapitulasi, tepatnya ketika rapat pleno penghitungan suara luar negeri dimulai.

    Baca: Guru besar dan mahasiswa siap turun ke jalan suarakan keprihatinan atas kemunduran demokrasi di Indonesia

    Menurut Mellaz, rapat-rapat pleno terbuka yang dilakukan KPU pusat lantas menjadi inspirasi bagi PPLN dan kecamatan-kecamatan saat menghitung hasil pemungutan suara.

    Prosesnya sedemikian terbuka dan itu kemudian menjadi satu benchmark untuk PPLN, dan kemudian ditiru situasi yang sama untuk kecamatan.

    “Rekap-rekap pleno yang terbuka di kecamatan sampai kabupaten kota, kemudian provinsi dan sekarang nasional,” tuturnya.

    Di sisi lain ia menyebut, unjuk rasa menjelang hasil akhir rekapitulasi pemungutan suara adalah hal yang normal yang wajar. Unjuk rasa serupa juga pernah terjadi di Pemilu tahun 2019.

    Baca: Terkait penggunaan server Sirekap, KPU dinilai telah melanggar hukum

    “Unjuk rasa kan sudah ada kalau dilihat pemilu-pemilu sebelumnya sama proses-proses rekapitulasi menjelang penetapan, kan pasti ada unjuk rasa. Tapi itu bagian yang normal saja,” jelasnya.

     

  • Politisi PDI Perjuangan Terima Pengunjukrasa Pendukung Hak Angket untuk Melakukan Audiensi

    Politisi PDI Perjuangan Terima Pengunjukrasa Pendukung Hak Angket untuk Melakukan Audiensi

    7cloud.asia – Sejumlah politikus PDI Perjuangan termasuk Adian Napitupulu dan Masinton  menemui massa pengunjuk rasa yang mendukung penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024. 

    Adian dalam orasinya bahkan mengajak pendemo untuk melakukan audiensi di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk berdiskusi soal hak angket, Selasa (19/3/2024).

    “Fraksi PDI-Perjuangan mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama kami. Yang mau hak angket, angkat tangan!” perintah Adian dari atas mobil komando di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Mendengar seruan tersebut, massa pengunjukrasa serentak mengangkat tangan merka dengan posisi terkepal yang merupakan simbol perlawanan.

    Baca: Polisi siagakan ribuan personelnya untuk amankan penetapan hasil Pemilu 2024 

    Sambil mengangguk-angguk, Adian lalu meminta para pedemo memikirkan apa dasar pemikiran, dasar hukum, tujuan, dan pertimbangan atas tuntutan pengguliran hak angket.

    “Banyak yang harus kita bicarakan. Untuk itu, kami diminta ke depan (gedung DPR) dan menjemput perwakilannya untuk kita bicara di dalam, setuju tidak?” tanya Adian lagi.

    Para pendemo yang datang dari berbagai kelompok masyarakat kompak menjawab ‘setuju’ dengan keras.

    Adian berharap, perwakilan yang ikut ke dalam DPR bisa berargumentasi yang kuat agar bisa meyakinkan para anggota lain. Setelah itu, ia dan para pedemo sepakat untuk mengajak 15 peserta ke dalam.

    Baca: Guru besar dan mahasiswa siap turun ke jalan sikapi perusakan demokrasi oleh Jokowi

    “Kursi di fraksi cuma 30. Nanti akan ada wartawan juga yang mau mendengar. Bagaimana kalau 10? Atau jalan tengahnya, 15 bagaimana? Bungkus?” ucap dia.

    Setelah itu, ia meminta pengunjukrasa yang hendak masuk ke dalam mendaftarkan namanya agar bisa dikoordinasikan.

    Adapun, aksi unjukrasa ini digelar oleh dua kelompok massa berbeda yaitu Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi (KNPD).

    Aksi unjukrasa kali ini di bawah komando mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin

    Baca: Jelang penetapan hasil Pemilu 2024 massa gelar unjukrasa besar-besaran tuntut penggunaan hak angket dan tolak pemilu curang  

    Mereka menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta menyuarakan penolakan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan.

    Aksi unjukrasa ini telah berlangsung dari Senin (18/3/2024) dan akan berlanjut hingga Rabu (20/3/2024) besok.

    Sebagai informasi, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 3.355 personel gabungan untuk mengawal aksi di depan kantor DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para personel berjaga secara tersebar di beberapa titik.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro turut mengimbau agar massa menyampaikan aspirasi dengan kondusif.

     

     

  • Fraksi PDI Perjuangan DPR Terima Perwakilan Pengunjukrasa Pendukung Hak Angket Soal Pemilu 2024

    Fraksi PDI Perjuangan DPR Terima Perwakilan Pengunjukrasa Pendukung Hak Angket Soal Pemilu 2024

    7cloud.asia – Perwakilan massa pengunjukrasa menolak kecurangan Pemilu 2024 dan mendukung hak angket melakukan audiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (19/3/2024).

    Sebelum audiensi dilakukan sejumlah politisi dari PDI Perjuangan menemui massa yang berunjukrasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat mendesak DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024.

    Sebanyak 10 perwakilan massa pengunjukrasa kemudian diterima beraudiensi  di ruang Fraksi PDI Perjuangan di Lantai 7 Gedung Nusantara I DPR, Jakarta.

    Perwakilan massa aksi tersebut terdiri dari Karam Demokrasi Gerakan Kebangsaan, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Banten Bersatu, Gerakan Sipil, Forum Koordinasi Nasional hingga Petisi 100.

    Baca: Adian Napitupulu undang perwakilan pengunjukrasa untuk melakukan audiensi

    Dipantau dari YouTube Kompas TV, massa menolak Pemilu 2024 yang dinilai curang dan mendorong DPR untuk menggulirkan hak angket terkait Pemilu 2024.

    Berikut pernyataan perwakilan massa:

    Sehubungan dengan hak angket yang sedang dicanangkan oleh anggota DPR RI pada saat ini bersama ini kami bersama keluarga besar alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia mendesak DPR RI membuat surat pernyataan sebagaimana konsep terlampir untuk memberikan ketenangan dan jaminan pada rakyat yang resah di luar gedung ini, bahwa DPR RI adalah wakil rakyat yang tetap menyuarakan kehendak rakyat secara konsisten menjadi pilar penyangga demokrasi sekaligus penyelamat bangsa dan NKRI dari kehancuran akibat praktik dari penyelenggara yang tidak sesuai dengan konstitusi.

    Adapun Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh anggota DPR Aria Bima, Masinton Pasaribu, dan Adian Napitupulu. 

     

    “Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, kami bertiga ditunjuk oleh fraksi untuk mendengarkan betul-betul yang sebelumnya sudah beberapa kali ada unjuk aspirasi di depan Gedung DPR hampir sama tuntutan-tuntutan yang sama yaitu penggunaan hak angket,” kata Aria Bima dalam pertemuan.

    Baca: Para guru besar dan mahasiswa akan turun sikapi perusakan demokrasi oleh Jokowi

    Bima menyatakan akan merumuskan secara sungguh-sungguh menjadi satu rumusan fraksi yang nantinya akan mereka perjuangkan.

    “Beberapa pimpinan DPP partai kita telah menyuarakan hak angket dan itu pun gayung bersambut dengan suasana kebatinan kita,” ucap dia.

    Hari ini, massa aksi mendukung hak angket kembali menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.

    Sejumlah anggota fraksi di DPR menemui massa aksi. Mereka ialah, Masinton dan Adian dari PDIP dan, Luluk Nur Hamidah dan Daniel Johan dari PKB, serta Fraksi PKS diwakili Al Muzzammil Yusuf.

    Seluruhnya berorasi di depan demonstran. Adian dalam orasinya mengundang perwakilan massa aksi masuk dan berbicara di dalam gedung DPR.

    “Kami mau bicara serius di dalam sana. Yakinkan kami bahwa hak angket memang jalan keluar bagi persoalan bangsa ini,” kata Adian.

    “Saya mau argumentasi yang kuat, data yang kuat, dasar yang kuat,” imbuhnya.

    Baca: Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 aksi unjukrasa makin intens dilakukan

     

  • Pemilu 2024: Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ada 81.000 Surat Suara yang Tak Tekirim ke Pemilih

    Pemilu 2024: Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ada 81.000 Surat Suara yang Tak Tekirim ke Pemilih

    7cloud.asia – Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Umar Faruk mengakui bahwa ada sekitar 81.000 dari 150.000 surat suara yang tidak terkirim ke alamat pemilih.

    Akibatnya, surat suara yang didistribusikan melalui Pos itu pun kembali ke PPLN Kuala Lumpur.

    Hal ini diungkap Umar saat diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan pemalsuan data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kuala Lumpur dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

    “Setahu saudara yang dikirim metode pos kan 150.000 sekian, apakah ada surat suara yang dikirim kembali sama pos ke PPLN karena alamat tersebut tidak ada, tidak bisa ditemukan alamatnya?” tanya jaksa.

    “Iya,” jawab Umar.

    “Berapa banyak?” tanya jaksa lagi.

    “Laporan terakhir 80.000-an,” kata Umar seperti dilansir Kompas.com.

    Baca: 7 anggota PPLN Kuala Lumpur ditetapkan menjadi tersangka pemalsuan DPT

    Umar menjelaskan bahwa puluhan ribu surat suara itu tak terkirim lewat pos lantaran alamat daftar pemilih tidak dapat ditemukan atau pemilih tak menempati alamat tersebut.

    “Sekitar 80.000 yang tidak jelas alamatnya ya dalam metode pos?” tanya jaksa.

    “Iya, bisa jadi tidak jelas alamatnya, bisa jadi orangnya yang bersangkutan tidak ada,” kata Umar.

    “Itulah hasil coklit (pencocokan dan penelitian)-nya teman-teman PPLN seperti itu ya, akhirnya return to sender 80.000. Sekitar 81.000 ya?” tanya jaksa.

    “Iya,” jawab Umar.

    Pleno Berdasarkan surat dakwaan, sebanyak 155.629 surat suara dikirimkan ke daftar pemilih Pemilu 2024 di Kuala Lumpur melalui metode pos.

    Baca: Bawaslu tengarai kecurangan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur libatkan pihak di luar PPLN

    Namun, sebanyak 81.253 surat suara dikirimkan kembali oleh pos ke PPLN atau return to sender.

    Pengembalian ini terjadi lantaran pos tak dapat menemukan alamat yang tercantum di daftar pemilih.

    Dalam sidang yang sama, Umar Faruk mengakui, dirinya telah melakukan perubahan pada data pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.402 pemilih tanpa adanya rapat pleno.

    Pernyataan ini disampaikan Umar dicecar oleh Jaksa terkait pengurangan nama DPT hasil koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). 

    “Apakah sekitar bulan Desember sampai tanggal 4 Januari 2024 ada dilakukan pengurangan atau mengeluarkan nama-nama dari daftar pemilih kemudian memasukan data-data baru yang diperoleh dari data domestik atase Ketenagakerjaan?” tanya jaksa.

    “Iya,” jawab Umar.

    “Berapa banyak nama pemilih itu?” tanya jaksa lagi.

    “1.402,” kata Umar.

    Baca: Pemungutan suara ulang di PPLN Kuala Lumpur

    Atas jawaban itu, Jaksa pun menyelisik mekanisme untuk mengubah data pada DPT tersebut. Dari sini, terungkap bahwa perubahan data tersebut dilakukan tidak melalui rapat plano.

    “Apakah terhadap perubahan, pengurangan dan penambahan DPT itu dilakukan melalui pleno terbatas atau terbuka?” tanya jaksa. “Tidak ada,” jawab Umar.

    Seperti diberitakan sebelumnya, tujuh PPLN Kuala Lumpur didakwa telah melakukan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data DPT.

    Selain Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk dan enam anggota PPLN lainnya, yaitu Tita Octavia Cahya Rahayu seorang mahasiswa serta Dicky Saputra.

  • Polisi Siagakan 3.055 Personel untuk Amankan Unjukrasa Soal Hasil Pemilu 2024

    Polisi Siagakan 3.055 Personel untuk Amankan Unjukrasa Soal Hasil Pemilu 2024

    7cloud.asia – Aksi besar-besaran diperkirakan bakal digelar di depan Kantor KPU hingga Gedung DPR, Rabu (20/3/2024) hari ini. Seperti diketahui, hari ini KPU dijadwalkan akan mengumumkan hasil Pemilu 2024.  

    Sebanyak 3.055 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa yang menolak hasil Pemilu 2024 karena dinilai penuh kecurangan.

    “Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di KPU dan DPR, kami melibatkan 1.910 Personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR/MPR,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.

    Sementara itu, terkait rekayasa lalu lintas di sekitar Kantor KPU maupun Gedung DPR masih bersifat situasional.

    Artinya, rekayasa lalu lintas baru akan dilakukan jika sudah terjadi kepadatan di sekitar lokasi demo.

    Baca: Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 unjukrasa makin membesar

    Meski demikian, Susatyo mengimbau masyarakat mencari jalan alternatif dan menghindari dua lokasi tersebut guna mengantisipasi kemacetan.

    Lebih lanjut, Susatyo mengimbau para pedemo melakukan unjuk rasa secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

    “Tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap dipatuhi,” ucap dia.

    KPU hari ini akan mengumumkan hasil perolehan suara Pemilu 2024. Hal itu sesuai dengan tengat waktu rekapitulasi di tingkat nasional yang habis pada hari ini berdasarkan Pasal 413 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

    Hingga Rabu (20/3/2024) dini hari, KPU RI baru menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 36 provinsi.

    Baca: Guru besar dan mahasiswa siap turun ke jalan perjuangkan demokrasi

    Tersisa reakpitulasi suara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan yang dijadwalkan akan dilakukan pada Rabu (20/3/2024) pukul 10.00 WIB ini.

    Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari berharap proses rekapitulasi dua provinsi itu dapat berjalan lancar sehingga perolehan hasil secara nasional dapat diumumkan sesuai tenggat waktu.

    Ia berharap rekapitulasi suara berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga KPU  masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan Undang-undang.

    “Yaitu dalam durasi paling lama 35 hari setelah hari pemungutan suara dan itu bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2024,” ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024) malam seperti dikutip CNN Indonesia. 

  • Tolak Hasil Pemilu Curang, Parlemen Jalanan Harus Terus Dilakukan

    Tolak Hasil Pemilu Curang, Parlemen Jalanan Harus Terus Dilakukan

    7cloud.asia – Parlemen jalanan harus terus dilakukan untuk menolak hasil pemilu dan pilpres 2024 yang penuh dengan berbagai kecurangan.

    Hal ini dikatakan oleh pengamat hukum Tata Negara, Refly Harun saat berorasi dihadapan sekitar 500 massa dari berbagai organisasi di depan kantor KPU RI, Jakarta pada Rabu (20/03/2024) sore.

    “Kalau kita tidak bangkit sekarang, maka demokrasi akan mati. Kita akan pertaruhkan dengan darah syuhada. Kita tidak akan mau pertaruhkan paslon tertentu lagi, karena kita hanya pertaruhkan Indonesia,” kata Refly.

    Refly yang  tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) ini mengajak massa untuk menolak hasil pemilu dan pilpres 2024 yang akan diumumkan hari ini.

    Baca: Polri siagakan lebih dari 3 ribu personil hadapi pengunjuk rasa

    Sebab selama proses pilpres, setelah bahkan sebelum pelaksanaan begitu jelas kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

    “Kita tolak kekuasaan yang selalu ingin dikangkangi. Padahal kekuasaan seharusnya dipergilirkan. Tetapi dia (Jokowi) malah mengajukan anaknya. Ketika tidak bisa, ia merusak konstitusi dan mengajukan anaknya yang masih bau kencur,” kata Refly Harun diatas mobil komando.

    Karena itu Refly Harun pun mengajak para pengunjuk rasa untuk memakzulkan Presiden Jokowi.

    Sebab, menurutnya sumber masalah demokrasi ini ialah Jokowi yang menurunkan putranya di Pilpres 2024.

    Baca: Polri siap amankan penetapan hasil pemilu

    “Kita tahu bahwa aspirasi kita tidak hanya menolak pemilu curang, karena aspirasi kita juga ingin agar Presiden Jokowi dimakzulkan sekali lagi, dimakzulkan!” pekik Refly.

    Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari sejumlah aparat kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan dalam rangka pengamanan unjuk rasa terkait Pemilu 2024 di depan KPU RI dan DPR/MPR RI, polisi menurunkan 3.055 personel.

    “Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di KPU RI dan DPR RI, kami melibatkan 1.910 Personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR/MPR,” kata Susatyo.

    Reporter: Rudyanti/Nurakhmayani

  • KPU Resmi Putuskan Hasil Pemilu 2024: PDI Perjuangan Teratas di Perolehan Suara Pileg

    KPU Resmi Putuskan Hasil Pemilu 2024: PDI Perjuangan Teratas di Perolehan Suara Pileg

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (20/3/2024) malam menetapkan rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu 2024.

    Hasilnya, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak pada Pileg DPR 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri.

    Dari hasil 151.796.631 suara sah, PDI Perjuangan meraih 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil) atau sekitar 16,72 persen suara.

    Di bawah PDI Perjuangan, Partai Golkar membuntuti dengan perolehan 23.208.654 suara atau 15,29 persen suara sah nasional.

    Di tempat ketiga, ada Partai Gerindra dengan perolehan 20.071.708 suara atau 13,22 persen dari total suara sah nasional.

    Baca: Unjukrasa tolak hasil Pemiu 2024 berakhir ricuh

    Melengkapi posisi empat besar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengantongi 10,62 persen suara sah nasional setelah mengoleksi 16.115.655 suara.

    Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi tergusur dari Senayan dengan hanya mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).

    Perolehan suara PPP di Pileg DPR 2024 ini tercatat 3,87 persen suara atau sedikit di bawah ambang batas parlemen yang dipatok  persen. 

    Namun begitu, di atas kertas,  PPP masih berpeluang untuk membalikkan keadaan dengan mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

    Selain PPP, beberapa partai politik lain juga gagal melaju ke Senayan, yakni PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

    Baca: Jelang penetapanhasil Pemilu 2024, aksi unjukrasa makin masif dilakukan

    Mengacu pada Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, partai politik yang perolehan suaranya di bawah 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan.

    Namun demikian, pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan gugatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

    Jika mereka membawa bukti-bukti yang dianggap cukup ke MK, perolehan suara bisa berubah. 

    Berikut daftar perolehan suara Pileg DPR yang telah ditetapkan KPU pada Rabu malam.

    1. PDI-P: 25.387.279 (16,72 persen)

    2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)

    3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)

    4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen)

    5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen)

    6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)

    7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)

    8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)

    9. PPP: 5.878.777 (3,87 persen)

    10. PSI: 4.260.169 (2,806 persen)

    11. Perindo: 1.955.154 (1,29 persen)

    12. Gelora: 1.281.991 (0,84 persen)

    13. Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)

    14. Buruh: 972.910 (0,64 persen)

    15. Ummat: 642.545 (0,42 persen)

    16. PBB: 484.486 (0,32 persen)

    17. Garuda: 406.883 (0,27 persen)

    18. PKN: 326.800 (0,215 persen)

     

  • Caleg Peraih Suara Terbanyak, Said Abdullah Bersyukur PDI Perjuangan Cetak Hattrick di Pemilu 2024

    Caleg Peraih Suara Terbanyak, Said Abdullah Bersyukur PDI Perjuangan Cetak Hattrick di Pemilu 2024

    7cloud.asia –  Caleg dengan perolehan suara terbanyak di Pileg 2024, Said Abdullah mengatakan bersyukur bahwa partainya, PDI Perjuangan berhasil menjadi pemenang di tengah berbagai provokasi menjelang Pemilu 2024.

    “PDI Perjuangan berdasarkan perhitungan riil dan keputusan KPU, alhamdulillah tetap menjadi partai pemenang Pemilu 2024. Berhasil hattrick, tiga kali berturut-turut menjadi pemenang pemilu sejak 2014,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

    Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, Rabu (20/3/2024), PDI Perjuangan meraih suara sebanyak 25.387.279 di Pemilu 2024.

    Sebelumnya Said mengaku siap tak dilantik, karena perolehan suaranya lebih tinggi dibanding perolehan suara pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar-Mahfud.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud berharap MK tak hanya fokus pada perolehan suara

    Dia mengungkit unggulnya perolehan suara Prabowo Subianto di wilayah itu sudah sejak Pilpres 2014.

    Bagi saya, ujarnya, ketika saya dianggap oleh berbagai pihak bahwa suara saya tertinggi dalam pileg untuk seluruh partai, ada saatnya saya sadar betul bahwa kami kalah di Madura tapi tiba-tiba pilegnya tinggi.

    “Yang pertama, memang dua kali pemilu itu 2014, 2019, Bapak Presiden Jokowi itu hanya 24-26%, memang kalah telak dengan Bapak Prabowo,” kata Said kepada wartawan, Selasa (19/3/2024) dikutip detik.com.

    Dia mengakui, ketika membicarakan soal pilpres, perjuangan lebih berat dan itu diakui tokoh lainnya

    “Karena bukan hanya dari kami, tapi dari berbagai tokoh, para kiai, yang direkrut di tim pemenangan daerah itu memang hampir sama bahwa berat untuk Bapak Ganjar-Mahfud,” imbuhnya.

    Baca: KPU umumkan hasil Pilpres 2024

    Said menjamin loyalitasnya kepada partai yang membesarkannya, yakni PDI Perjuanan. 

    Said yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) juga mempertanyakan merebaknya berbagai kalimat provokatif yang ingin menghancurkan partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Said yang saat ini menjadi Ketua Banggar mempertanyakan apa kesalahan PDI Perjuangan yang setia menjaga Konstitusi.

    Apalagi fakta memperlihatkan PDI Perjuangan beberapa kali memenangkan pemilu dan kadernya mendapat kepercayaan rakyat untuk menempati posisi puncak pimpinan Indonesia.

    “Itu artinya, PDI Perjuangan menjadi partai tertinggi yang masih mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia,” ujarnya lagi.

    Baca: Timnas AMIN siap bawa hasil Pilpres ke MK

    Said menjelaskan dalam perjalanan Indonesia, sejak Reformasi tahun 1998 tidak ada partai yang memenangkan pemilu lebih banyak dari PDI Perjuangan. 

    Selain itu, dia menilai bahwa PDI Perjuangan menempuh jalan terjal di Pemilu 2024. Namun, tetap disokong oleh para pengikut yang terus loyal pada jalan ideologi.

    “Loyalitas ideologis inilah yang menghidupkan nyawa PDI Perjuangan hingga kini dan ke depan,” ujar Said.

    Menurutnya, 25 juta rakyat masih menaruh harapan terhadap PDI Perjuangan.

    Dengan kepercayaan rakyat, partainya akan terus berbenah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang akan diabdikan untuk kepentingan rakyat.

    “Kami meyakini partai adalah pilar penting bagi pelembagaan demokrasi. Partai sekaligus tempat untuk menyemaikan semangat kegotongroyongan dan mengikis watak individualistis,” katanya lagi.

  • Ditanya Nasib PSI yang Tak Lolos ke Senayan, Seperti Ini Respon Jokowi

    Ditanya Nasib PSI yang Tak Lolos ke Senayan, Seperti Ini Respon Jokowi

    7cloud.asia – Presiden Jokowi enggan menjawab pertanyaan wartawan soal tidak lolosnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Senayan.

    Jokowi yang adalah ayahanda dari Kaesang, Ketua Umum PSI saat ini berusaha meninggalkan dan menutup sesi wawancara dengan para wartawan usai ada yang bertanya soal nasib PSI pada Pemilu 2024.

    Momen tersebut terjadi dalam sesi wawancara usai Jokowi menyaksikan laga Timnas Indonesia VS Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F di Stadion GBK pada Kamis (21/3/2024) malam.

    Dipantau dari YouTube Kompas TV, Jokowi mengabaikan pertanyaan wartawan soal PSI, tetapi memberikan respon saat ditanya soal jersey terbaru Timnas.  

    Baca: PDI Perjuangan cetak hattrick di Pemilu 2024

    Seperti diketahui, pada Pemilu 2024 atau keikut-sertaan kedua PSI di Pemilu, partai berlambang mawar itu kembali gagal meraih ambang batas parlemen 4 persen.

    Dari pengumuman hasil Pemilu 2024 yang dilakukan KPU pada Rabu (20//2024) lalu, PSI hanya meraih 4.260.169 suara

    Perolehan suara PSI ini setara dengan 2,80 persen dari total suara sah di Pemilu 2024 yang mencapai 151.796.631 suara. 

    Baca: PPP dan PSI tak lolos ke Senayan 

    Seperti diketahui, berbagai kabar tak sedap menyertai keikutsertaan PSI di Pemilu 2024 yang oleh banyak pihak disebut sebagai yang terburuk sepanjang era reformasi ini.

    Sorotan itu berawal dengan diangkatnya anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi ketua umum hanya dua hari setelah dia bergabung menjadi anggota PSI. 

    Sorotan berlanjut dengan diberitakan ada upaya dari Jokowi untuk meloloskan PSI agar bisa lolos ke Senayan. 

    Saat masa kampanye PSI diberitakan mendapat dukungan dari aparat yang menurut Undang-undang seharusnya bersikap netral.

    Baca: Lonjakan suara PSI munculkan dugaan operasi senyap untuk lolos ke Senayan

    Sorotan kepada PSI kembali terjadi, saat partai yang menyebut sebagai partainya anak muda ini keliru melaporkan dana kampanye. 

    Saat penghitungan, PSI kembali mendapat sorotan setelah perolehan suaranya mengalami lonjakan. 

    Namun, hingga akhirnya KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024 perolehan suara PSI tetap tak bisa melampaui ambang batas parlemen.  

    PSI masih berkesempatan lolos lewat mekanisme perselisihan hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. 

    Baca: Warganet mulai pertanyakan idealisme PSI sebagai partai anak muda