ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Lima Gagasan Agar Penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Berjalan Lebih Efektif

    Lima Gagasan Agar Penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Berjalan Lebih Efektif

    7cloud.asia – Banyak orang yang telah lama terlibat dalam negosiasi iklim global melihat Konferensi Perubahan Iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya yang cacat secara fundamental.

    Penulis yang sudah 25 kali mengikuti Konferensi Perubahan Iklim tahunan ini termasuk yang memiliki pendapat seperti di atas.

    Sejak 1995, pembicaraan COP telah menjadi pendorong utama aksi global terhadap perubahan iklim.

    Forum ini akan terus penting hingga transisi menuju energi bersih selesai dan pembakaran bahan bakar fosil tidak lagi menjadi rutinitas kita.

    Konferensi perubahan iklim sejauh ini berperan mengubah arah investasi. Contohnya terlihat jelas dengan banyaknya investasi untuk energi hijau, pembaruan jaringan listrik, dan efisiensi energi.

    Perencanaan konferensi iklim saat ini masih jauh dari ideal. Setiap tahun, para peserta memilih negara baru sebagai presidensi sekaligus tuan rumah pertemuan. Pembicaraan berlangsung selama dua pekan dengan segudang agenda.

    Tahun ini, tuan rumah Azerbaijan tampak kelimpungan mengendalikan agenda. Akibatnya, isu seperti Global Stocktake—yang memuat seruan penghentian bahan bakar fosil—justru ditunda hingga COP 30 tahun depan di Brasil.

    Karena konferensi iklim hanya berlangsung sekali setahun, banyak agenda yang menumpuk. Ini membuat pembahasan sangat berantakan.

    Setiap Juni, para negosiator iklim bertemu dalam pertemuan antar-sesi sebelum pembicaraan COP berikutnya di Bonn, Jerman—lokasi kantor pusat Sekretariat PBB untuk Perubahan Iklim.

    Dalam pertemuan ini, sering kali ada upaya untuk membatalkan pengumuman yang dibuat di pembicaraan COP resmi. Kadang-kadang, upaya tersebut berhasil.

    Setiap delegasi dalam COP hadir karena dua alasan. Pertama, karena pemerintah mereka berkomitmen untuk menyelesaikan masalah besar perubahan iklim. Lima atau enam negara mungkin tidak, tetapi lebih dari 190 lainnya berkomitmen.

    Alasan kedua adalah melindungi kepentingan nasional masing-masing. Tentu saja, keduanya bisa dilakukan bersamaan.

    Namun, ini membawa masalah tersembunyi. Banyak orang yang menghadiri acara ini, menurut saya, terlalu berfokus pada proses ketimbang hasil.

    Dua kali setahun, mereka menghadiri konferensi iklim dan pertemuan antar-sesi di Bonn, beranjangsana dengan teman dan kolega.

    Sayangnya, silaturahmi ini justru menjadi rutinitas. Bagi beberapa orang, bahkan, prosesnya telah menjadi tujuan.

    Pembicaraan di Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP memang memiliki kekurangan, tetapi dunia tetap memerlukannya.

    Lantas, bisakah kita memperbaikinya? Berikut lima usulan dari penulis untuk memperbaiki pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim PBB

    1. Pecahkan proses negosiasi
    Pertemuan lembaga-lembaga di bawah COP, seperti Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) yang salah satunya bertugas mengembangkan metodologi pengukuran emisi gas rumah kaca, memiliki misi diplomatik di kota-kota tempat sebagian besar negara.

    Badan ini semestinya dapat bertemu lebih sering, menciptakan tekanan dan momentum mempercepat proses dan membuahkan hasil lebih baik.

    2. Rombak pengaturan kepresidenan COP
    Negara tuan rumah sering mencoba mengontrol hasil. Pilihan yang lebih baik adalah negosiator dari setiap negara, yang sejatinya melakukan sebagian besar pekerjaan—dan memastikan mereka bertanggung jawab atas hasilnya.

    3. Perkuat pertemuan regional
    COP adalah perhelatan yang terlalu besar. Akan lebih efektif jika pembicaraan COP didelegasikan ke pertemuan regional yang lebih kecil dan rutin.

    4. Kumpulkan negara-negara yang lebih ambisius
    Beberapa koalisi, seperti High Ambition Coalition, bisa mendorong aksi lebih cepat. Namun, koalisi ini memerlukan kepemimpinan yang konsisten.

    5. Tindakan langsung oleh negara penghasil emisi terbesar
    Tahun 2015, Amerika Serikat dan Cina menemukan titik temu yang membantu suksesnya Perjanjian Paris. Pendekatan serupa dapat mengulangi keberhasilan itu.

    Kebutuhan: Kemauan politik baru
    Sepuluh tahun lalu, dunia tampak bersatu dalam isu iklim. Namun, meskipun Perjanjian Paris membantu mencegah skenario emisi terburuk, emisi global belum menurun.

    Perubahan iklim kini masuk dalam daftar prioritas isu global yang lebih rendah. Namun, dampak yang semakin parah akan memaksa dunia untuk kembali memberikan perhatian.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Howard Bamsey (Honorary Professor, School of Regulation and Global Governance, Australian National University)

  • Untuk Pertama Kalinya Perubahan Iklim Akan Disidangkan di Mahkamah Tertinggi PBB

    Untuk Pertama Kalinya Perubahan Iklim Akan Disidangkan di Mahkamah Tertinggi PBB

    7cloud.asia – Mahkamah tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (2/12/2024), membuka sidang mengenai apa yang secara hukum harus dilakukan negara-negara di seluruh dunia untuk memerangi perubahan iklim dan membantu negara-negara yang rentan melawan dampak buruknya.

    Sidang yang akan berlangsung selama dua minggu ini merupakan kali pertama dan kasus lingkungan terbesar dalam sejarah yang ditangani Mahkamah PBB

    Setelah lobi bertahun-tahun oleh negara-negara kepulauan yang khawatir akan lenyap begitu saja akibat naiknya permukaan air laut, Majelis Umum PBB tahun lalu meminta pendapat Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) tentang “kewajiban Negara-negara terkait perubahan iklim.”

    “Kami ingin pengadilan mengonfirmasi bahwa tindakan yang telah merusak iklim adalah melanggar hukum,” kata Margaretha Wewerinke-Singh, yang memimpin tim hukum untuk Vanuatu, negara kepulauan di Pasifik, kepada kantor berita Associated Press.

    Dalam satu dekade hingga 2023, permukaan laut telah naik dengan rata-rata global sekitar 4,3 centimeter, dan beberapa bagian di Pasifik naik lebih tinggi lagi.

    Baca: Perubahan iklim ancam keberadaan negara-negara pulau atol pasifik

    Suhu rata-rata global juga telah menghangat 1,3 derajat Celsius sejak masa pra-industri karena pembakaran bahan bakar fosil.

    Vanuatu adalah salah satu dari sekelompok negara kecil yang mendorong intervensi hukum internasional dalam krisis iklim.

    “Kami hidup di garis depan dari dampak perubahan iklim. Kami adalah saksi dari kehancuran tanah kami, mata pencaharian kami, budaya kami, dan hak asasi kami,” kata utusan perubahan iklim Vanuatu Ralph Regenvanu kepada wartawan sebelum sidang.

    Setiap keputusan mahkamah akan menjadi nasihat yang tidak mengikat dan tidak dapat secara langsung memaksa negara-negara kaya untuk bertindak membantu negara-negara yang sedang berjuang.

    Namun, keputusan itu akan menjadi lebih dari sekadar simbol yang kuat karena dapat berfungsi sebagai dasar untuk tindakan hukum lainnya, termasuk gugatan hukum domestik.

    Baca: Negara miskin butuh bantuan untuk hadapi perubahan iklim

    Pada hari Minggu (1/12/2024), menjelang sidang, kelompok advokasi menyatukan organisasi lingkungan dari seluruh dunia.

    Kelompok Mahasiswa Kepulauan Pasifik Melawan Perubahan Iklim — yang pertama kali mengembangkan gagasan untuk meminta opini penasihat — bersama dengan Pemuda Dunia untuk Keadilan Iklim merencanakan aksi sore hari dengan pidato, musik, dan diskusi.

    Mulai hari Senin, mahkamah yang berpusat di Den Haag itu akan mendengarkan keterangan dari 99 negara dan belasan organisasi antarpemerintah selama dua minggu.

    Ini merupakan sidang terbesar dalam sejarah lembaga yang hampir berusia 80 tahun tersebut.

  • Tanggapi Hasil COP 29: ARUKI Menggugat Keadilan Iklim di Tengah Ancaman Perubahan Iklim

    Tanggapi Hasil COP 29: ARUKI Menggugat Keadilan Iklim di Tengah Ancaman Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP 29) di Baku, Azerbaijan, telah berakhir pekan lalu.

    Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) yang beranggotakan sejumlah organisasi lingkungan menilai COP 29 telah gagal menghasilkan keputusan untuk mencegah perluasan dampak buruk perubahan iklim.

    Dalam pernyataan tertulis yang diterima ruangkotacom, Senin (2/12/202) ARUKI menyatakan Ambisi penurunan emisi global jauh dari harapan, komitmen pendanaan iklim negara maju tak kunjung terealisasi.

    ARUKI menilai, kesepakatan pasar karbon justru berpotensi memperparah ancaman terburuk kerusakan dan kehilangan akibat krisis iklim bagi negara berkembang, pesisir dan pulau-pulau kecil serta kelompok rentan.

    Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono menilai hasil COP 29 menunjukkan negara-negara maju telah gagal merevisi target pengurangan emisi.

    Baca: Kontroversi penggunaan bahan bakar fosil

    ”Tidak ada satupun negara yang berani menjadi pionir dalam memimpin penurunan emisi yang lebih tajam. Kondisi ini meningkatkan risiko suhu bumi rata-rata melampaui 1.5 derajat celcius.” katanya.

    Menyitir laporan The Carbon Majors Database (Carbon Majors, 2024), sejak Perjanjian Paris ditetapkan, laju emisi bahan bakar fosil justeru semakin tak terkendali.

    Secara historis, 78 entitas perusahaan bertanggung jawab atas pelepasan 70 persen total emisi CO2 global. Entitas perusahaan didominasi oleh negara-negara produsen di Amerika Serikat, China, Rusia dan Timur Tengah.

    Pelepasan emisi global dikontribusikan secara tidak proporsional oleh sejumlah emitter, yang mengeskalasi pemanasan suhu global bumi.

    Mereka mendapat keuntungan ekonomi berlipat, sementara pada saat yang sama, bumi dan milyaran manusia harus menanggung ancaman dan dampak terberatnya.

    Baca: COP 29 Sepakati Pendanaan Iklim Sebesar 300 Miliar Dolar Setahun

    Sayangnya, COP 29 justru menegasikan hutang ekologis negara-negara maju dan korporasi dalam reparasi iklim, dengan mengabaikan transisi ambisius bahan bakar fosil dan alokasi pendanaan iklim berkeadilan bagi negara-negara berkembang.

    Perundingan program kerja mitigasi di COP 29 mengalami kemunduran dibandingkan COP 28. Komitmen untuk “beralih dari bahan bakar fosil” (move away from fuels) dihilangkan, sementara bahan bakar fosil justru mendapat tempat.

    “Situasi ini membuka peluang bagi perkembangan teknologi solusi sesat, mengancam investasi dan pemborosan dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk transisi energi yang berkeadilan.” Ujar Syaharani, Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Keadilan Iklim ICEL)

    Syaharani mengingatkan bahwa kegagalan pendanaan iklim yang berkeadilan telah memperlebar kesenjangan dan membahayakan kelompok rentan.

    Janji negara maju untuk menyediakan dana iklim sebesar 300 miliar dolar dari sumber publik masih jauh dari kebutuhan riil sebesar 2.5 triliun dolar.

    ”Target 1.3 triliun dolar yang diharapkan tercapai pada tahun 2035 pun berpotensi menjadi beban utang bagi negara-negara miskin dan berkembang.” tukasnya.

  • Tantangan Pendidikan Perubahan Iklim: Antusiasme Guru Tidak Cukup

    Tantangan Pendidikan Perubahan Iklim: Antusiasme Guru Tidak Cukup

    7cloud.asia – Pendidikan perubahan iklim di Indonesia telah menjadi fokus penting dalam upaya pemerintah untuk membekali generasi muda menghadapi tantangan krisis iklim.

    Panduan pendidikan perubahan iklim yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Agustus 2024 lalu menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan tema perubahan iklim ke dalam kurikulum nasional.

    Menurut panduan tersebut, guru berperan sebagai advokat perubahan iklim di sekolah. Ia bertanggung jawab tidak hanya untuk mengedukasi tetapi juga menginspirasi siswa menjadi agen perubahan di bidang lingkungan.

    Karena itu, memahami bagaimana guru memandang pendidikan perubahan iklim sangatlah krusial untuk menerapkan pendidikan perubahan iklim.

    Sebagai bagian dari disertasi saya (belum dipublikasikan), saya mewawancarai empat guru sekolah menengah atas di Indonesia secara daring pada September 2024. Hasilnya menunjukkan, pemahaman guru terhadap fenomena perubahan iklim secara ilmiah masih terbatas.

    Namun, dengan adanya pengalaman langsung terkait dampak perubahan iklim, mereka antusias dan termotivasi untuk mempelajari dan mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim ke mata pelajaran yang mereka ampu.

    Pemahaman berdasarkan pengalaman
    Pemahaman mendasar para guru tentang perubahan iklim berangkat dari identifikasi fenomena alam dan pengalaman pribadi mereka terkait dampak perubahan iklim.

    Misalnya, salah satu guru di Malang, Jawa Timur menjelaskan bahwa label Kota Malang sejuk kini tidak lagi relevan.

    Baca: BRIN Kembangkan Sistem Pendidikan Lingkungan Mutakhir

     

    Dina (bukan nama sebenarya), guru Geografi di sekolah swasta menyatakan, “Malang itu identik dengan kota yang dingin. Tetapi lama kelamaan pakai kipas angin saja, anginnya itu tidak terasa sejuk”.

    Ketika saya bertanya mengenai penyebab perubahan iklim, sebagian besar guru mengaitkannya dengan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan penggunaan plastik.

    Namun, pemahaman mereka tentang penyebab langsung, seperti emisi gas rumah kaca, masih terbatas. Hanya satu guru yang secara spesifik menyebutkan konsep ini.

    Sebagian besar guru menyepakati bahwa perubahan iklim merupakan hasil dari aktivitas manusia, bukan fenomena alam semata.

    Alya (bukan nama sebenarnya), guru Fisika di sekolah negeri menyatakan, “Saya melihat bahwa kerusakan alam ini lebih banyak akibat manusianya, bukan sesuatu yang orang bilang kejadian alamiah. Saya melihatnya itu bentuk kecerobohan manusia”.

    Para guru memperoleh informasi tentang perubahan iklim terutama dari internet dan media sosial. Sebagian kecil dari mereka juga belajar melalui buku pelajaran dan jurnal ilmiah.

    Namun, diskusi tentang isu ini jarang terjadi dalam keluarga atau komunitas mereka. Percakapan yang ada seringnya bersifat ringan, seperti membahas cuaca panas, atau sekadar teori tanpa solusi konkret.

    Baca: Ketimpangan akses membuat pendidikan menjadi eksklusif

     

    Dina juga menambahkan bahwa upaya pemerintah, seperti penyediaan air minum isi ulang gratis di beberapa stasiun kereta, menunjukkan kesadaran yang mulai tumbuh di masyarakat. Ia menyebutkan:

    “Menurut saya itu harapan, artinya orang peduli. Dari institusi pemerintahan juga siap mendukung untuk memperbaiki situasi ini”.

    Namun, ada juga guru yang merasa pesimis. Caca (bukan nama sebenarnya), guru Bahasa Inggris di sekolah swasta, mencatat bahwa kesadaran masyarakat sekitar masih sangat rendah.

    Alhasil, masyarakat tidak mengambil tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim.

    Sementara Budi (bukan nama sebenarnya), guru Agama Katolik di sekolah negeri, mengemukakan adanya konflik kepentingan, seperti kebutuhan akan plastik yang sangat sulit untuk dihilangkan meskipun berdampak buruk pada lingkungan.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Kelvin Tang (PhD Candidate, University of Tokyo)

  • Negara-negara Kepulauan Ajukan Kasus Perubahan Iklim ke Pengadilan Tinggi PBB

    Negara-negara Kepulauan Ajukan Kasus Perubahan Iklim ke Pengadilan Tinggi PBB

    7cloud.asia – Sebuah sidang perkara perubahan iklim yang bersejarah, dibuka di pengadilan tertinggi PBB (ICJ) di Den Haag, Belanda Senin (2/12/2024) ketika beberapa negara kepulauan kecil cemas akan naiknya air laut.

    Beberapa negara kepulauan mengatakan kepada pengadilan tersebut bahwa mereka yakin perubahan iklim membahayakan kelangsungan hidup mereka.

    Sidang perkara perubahan iklim ini akan mendengarkan pendapat 99 negara terutama negara kepulauan, dan lebih dari selusin organisasi antar pemerintah selama dua minggu. Itu adalah jumlah peserta terbesar dalam hampir 80 tahun sejarah Mahkamah Internasional (ICJ).

    Setelah bertahun-tahun melakukan lobi, Majelis Umum PBB tahun lalu meminta pendapat ICJ mengenai “kewajiban negara dalam kaitannya dengan perubahan iklim.”

    Baca: Mahkamah Tertinggi PBB mulai sidangkan perkara perubahan iklim

    Dalam sesi pembukaan sidang selama dua minggu, Jaksa Agung negara kepulauan Vanuatu, Arnold Kiel Loughman mengatakan, kelangsungan hidup “rakyat saya dan banyak orang lainnya dipertaruhkan.”

    “Sebagai pejabat hukum utama di negara saya, saya datang ke pengadilan ini karena upaya hukum di dalam negeri tidak mampu mengatasi krisis sebesar ini,” sebutnya.

    Keputusan apa pun yang diambil oleh pengadilan, akan menjadi masukan yang tidak mengikat dan tidak secara langsung bisa memaksa negara-negara kaya untuk mengambil langkah membantu negara-negara yang menghadapi kesulitan.

    Keputusaan ICJ dalam perkara perubahan iklim ini akan menjadi lebih dari sekadar simbol yang kuat, karena dapat menjadi dasar tindakan hukum lainnya, termasuk tuntutan hukum di dalam negeri.

     

    Baca: Perubahan iklim ancam keberadaan negara kepulauan di Pasifik

    Arnold Kiel Loughman menambahkan, “Negara-negara berkewajiban untuk bertindak dengan tekun, untuk mencegah kerusakan sangat besar yang merugikan lingkungan, mencegah, mengurangi emisi dan memberi dukungan kepada negara-negara seperti negara saya, untuk melindungi hak asasi manusia generasi kini dan berikutnya.”

    Dalam satu dasawarsa hingga tahun 2023, permukaan air laut di dunia meningkat rata-rata 4,3 centimeter, dan sebagian wilayah Pasifik masih meningkat lebih tinggi.

    Suhu rata-rata Bumi juga mengalami pemanasan sebesar 1,3 derajat Celcius sejak masa pra-industri, akibat pembakaran bahan bakar fosil.

    Sebelum bersidang, para hakim diberi penjelasan tentang ilmu pengetahuan di balik kenaikan suhu Bumi oleh badan perubahan iklim PBB, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim

  • Perubahan Iklim Mengancam Keberadaan Situs Warisan Budaya UNESCO

    7cloud.asia – Meskipun penting, Situs Warisan Dunia yang berada di bawah naungan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO menghadapi banyak tantangan akibat perubahan iklim.

    Meningkatnya suhu, kenaikan permukaan laut, dan peristiwa cuaca ekstrem mempengaruhi banyak lokasi, terutama lokasi alami Situs Warisan Dunia.

    World Monument Fund (WMF) telah mengidentifikasi bahwa perubahan iklim merupakan ancaman utama terhadap Situs Warisan Dunia di Afrika Sub-Sahara,

    Sedangkan urbanisasi dan pembangunan menimbulkan risiko terbesar terhadap Situs Warisan Dunia yang bersejarah di Asia.

    Great Barrier Reef, misalnya, mengalami pemutihan karang yang parah akibat perubahan kondisi laut, sehingga membahayakan keanekaragaman hayatinya.

    Di Eropa dan Amerika Utara, pendanaan yang tidak mencukupi merupakan tantangan utama, sementara pariwisata yang berlebihan berdampak signifikan terhadap lokasi-lokasi di Amerika Latin dan Karibia.

    Baca: Perubahan iklim mengancam kimchi

    Aktivitas manusia, seperti pariwisata yang berlebihan, pembangunan perkotaan, dan industrialisasi, semakin berkontribusi terhadap degradasi situs-situs tersebut.

    Venesia, yang terkenal dengan arsitektur bersejarah dan kanal-kanal ikoniknya, tenggelam karena proses alam dan faktor ulah manusia, yang mengancam warisan budayanya.

    Di Timur Tengah dan Afrika Utara, kekhawatiran utama adalah konflik bersenjata dan kurangnya sumber daya lokal.

    Misalnya, krisis yang sedang berlangsung di Suriah telah menyebabkan kerusakan signifikan pada situs-situs kuno seperti Palmyra, yang semakin menegaskan betapa rentannya warisan budaya pada saat terjadi kekacauan.

    Tentang Konvensi Warisan Dunia
    Konvensi Warisan Dunia didirikan pada tahun 1972 dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan melindungi situs yang memiliki nilai budaya atau alam yang luar biasa.

    Konvensi Warisan Dunia ini didirikan di bawah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO),

    Baca: Perubahan iklim mengancam keberadaan negara kepulauan di Pasifik

    Saat ini, terdapat lebih dari 1.100 Situs Warisan UNESCO di seluruh dunia, yang mencakup kategori budaya dan alam. Situs Warisan Budaya tersebut meliputi monumen, kelompok bangunan, dan situs arkeologi, seperti Piramida Giza di Mesir dan Tembok Besar China.

    Situs Warisan Alam, sebaliknya, terkenal karena keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya, misalnya Taman Nasional Grand Canyon di AS dan Great Barrier Reef di Australia.

    Agar sebuah situs dapat ditetapkan sebagai Situs Warisan UNESCO, situs tersebut harus memenuhi setidaknya satu dari sepuluh kriteria khusus.

    Kriteria ini memastikan bahwa hanya situs-situs yang paling signifikan yang menerima predikat bergengsi ini, sehingga menyoroti pentingnya situs tersebut secara global.

    Situs mungkin dikenal karena kejeniusan artistiknya, kesaksiannya terhadap tradisi budaya, atau fenomena alamnya yang luar biasa.

    Proses seleksi yang ketat menekankan perlunya melestarikan situs-situs ini untuk generasi mendatang sambil memupuk pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah kolektif kita.

    Baca: Negara-negara Kepulauan Ajukan Kasus Perubahan Iklim ke Pengadilan Tinggi PBB

    Situs Warisan UNESCO memiliki beberapa fungsi penting yang melampaui lokasi terdekatnya. Situs-situs ini sangat penting untuk melestarikan warisan budaya masyarakat dan bangsa, memberikan hubungan nyata dengan masa lalu.

    Situs-situs ini memungkinkan generasi mendatang untuk belajar tentang sejarah, tradisi, dan beragam narasi yang membentuk dunia kita.

    Selain itu, Situs Warisan Alam memainkan peran penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati, ekosistem, habitat satwa liar, dan spesies yang terancam punah.

    Penunjukan ini seringkali meningkatkan pariwisata, menarik pengunjung dari seluruh dunia dan menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

    Masuknya dana ini dapat meningkatkan pendanaan untuk upaya konservasi, memastikan bahwa harta karun ini tetap terjaga selama bertahun-tahun yang akan datang.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, Penulis: Gauri Sharma, Design and Production Intern di Earth.org

  • Empat Situs Warisan Dunia UNESCO Terancam Perubahan Iklim

    Empat Situs Warisan Dunia UNESCO Terancam Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Meskipun penting, Situs Warisan Dunia di bawah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO menghadapi banyak tantangan akibat perubahan iklim.

    Meningkatnya suhu, kenaikan permukaan laut, dan peristiwa cuaca ekstrem mempengaruhi banyak lokasi, terutama lokasi alami Situs Warisan Dunia.

    Berikut 4 Situs Warisan Dunia yang berada dalam kondisi kritis, baik karena perubahan iklim maupun penyebab lainnya, seperti dilansir di Earth.org.

    1. Karang Penghalang Besar, Australia
    Great Barrier Reef adalah eksistem terumbu karang terbesar di dunia, yang membentang sepanjang lebih dari 2.300 kilometer di sepanjang pantai timur laut Australia.

    Pulau ini terkenal dengan keanekaragaman hayatinya dan menjadi rumah bagi ribuan spesies kehidupan laut.

    Terumbu karang menghadapi ancaman besar terutama akibat perubahan iklim. Meningkatnya suhu laut telah menyebabkan terjadinya pemutihan karang secara massal, dimana karang mengeluarkan alga yang memberi mereka nutrisi dan warna.

    Menurut Institut Ilmu Kelautan Australia (AIMS), sekitar setengah dari tutupan karang di terumbu karang telah hilang sejak tahun 1995, dan peristiwa pemutihan yang terjadi baru-baru ini semakin diperburuk oleh pola cuaca ekstrem yang terkait dengan perubahan iklim.

    Pada bulan Oktober 2024, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mengkonfirmasi bahwa peristiwa pemutihan karang massal yang terjadi di puluhan negara di seluruh dunia merupakan peristiwa pemutihan karang terbesar yang pernah tercatat.

    Selain itu, polusi dari limpasan pertanian dan pembangunan pesisir menimbulkan risiko terhadap kesehatan terumbu karang.

    2. Kepulauan Galápagos, Ekuador
    Kepulauan Galápagos, yang terkenal dengan ekosistem uniknya, terancam oleh spesies invasif, penangkapan ikan berlebihan, dan perubahan iklim.

    Spesies invasif seperti kambing dan tikus mengganggu ekosistem lokal dengan memangsa satwa liar asli dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya.

    Misalnya, kura-kura Galápagos yang ikonik menghadapi penurunan populasi yang signifikan akibat perburuan, perusakan habitat, dan persaingan dengan spesies invasif seperti kambing.

    Sebagai ekosistem dan vertebrata besar, kura-kura Galápagos memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan ekosistem pulau tersebut. Kepekaan mereka terhadap perubahan lingkungan menjadikan mereka sebagai indikator gangguan ekologi yang berharga.

    Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi dan memulihkan populasinya. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Galápagos Conservancy menyoroti bahwa invasi ini telah menyebabkan penurunan populasi spesies asli.

    Selain itu, perubahan iklim menyebabkan pengasaman laut dan kenaikan permukaan air laut, yang mengancam keseimbangan ekosistem pulau-pulau tersebut.

    3.Venesia, Italia
    Venesia, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1987, terkenal karena arsitekturnya yang unik dan sistem kanal yang rumit, namun kota ini menghadapi ancaman signifikan terhadap integritas struktural dan warisan budayanya.

    Naiknya permukaan air laut, yang diperburuk oleh perubahan iklim, telah memperburuk banjir, menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan infrastruktur. Selain itu, kota ini juga tenggelam akibat proses geologi dan pengambilan air tanah.

    Wisata berlebihan menambah lapisan tekanan lain, dengan jutaan pengunjung setiap tahunnya berkontribusi terhadap kerusakan situs bersejarah dan kepadatan penduduk.
    Polusi dari kapal dan aktivitas industri mengancam ekosistem laut, sementara kapal pesiar besar menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan struktural.

    Inisiatif seperti proyek MOSE, yang menampilkan sistem penghalang bergerak canggih yang dirancang untuk dipasang saat terjadi gelombang pasang ekstrem untuk melindungi Laguna Venesia dari banjir, sangat penting untuk menjaga kota.

    Namun, komitmen berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa situs ikonik ini dilestarikan untuk generasi mendatang.

    4. Kota Kuno Aleppo, Suriah
    Ketidakstabilan politik di daerah yang mengalami konflik juga dapat membahayakan situs warisan budaya.

    Banyak situs berjuang dengan sumber daya yang terbatas untuk pemeliharaan dan konservasi, sehingga menghambat upaya untuk melindungi harta karun ini dari pembusukan.

    Kota Kuno Aleppo adalah salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia, dengan kekayaan sejarah tercermin dalam arsitektur bersejarahnya, termasuk Benteng Aleppo dan Masjid Agung.

    Namun, Perang Saudara di Suriah yang terus berlangsung telah mengakibatkan kerusakan besar pada warisan budaya kota tersebut.

    Menurut laporan dari Pusat Warisan Dunia UNESCO, banyak bangunan bersejarah yang hancur atau rusak parah akibat aksi militer, penjarahan, dan pengabaian.

    Kurangnya sumber daya yang memadai untuk restorasi dan perlindungan menambah risiko, sehingga situs tersebut kini terdaftar sebagai situs Warisan Dunia UNESCO dalam bahaya.

    Ini hanyalah beberapa dari sekian banyak lokasi yang berisiko akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Ancaman yang dihadapi bukan hanya tantangan tersendiri; hal ini mencerminkan pola degradasi lingkungan yang lebih luas.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, Penulis: Gauri Sharma, Design and Production Intern di Earth.org

  • BCI Perkirakan Sektor Konstruksi Tumbuh Stabil Tahun Depan

    BCI Perkirakan Sektor Konstruksi Tumbuh Stabil Tahun Depan

    7cloud.asia –  BCI Central kembali menyelenggarakan acara tahunan BCI Breakfast Briefing “Indonesia Construction Market Outlook 2025” di Hotel Bidakara, Jakarta pada Kamis, (28/11/2024)

    Acara ini merilis laporan tahunan BCI Indonesia Construction Market Outlook 2024. Bertajuk “New Horizons Amid Government Transition”.

    Acara briefing ini antara lain mengundang para pembicara: tamu: Dendi Ramdani, (Head of Industry & Regional Research Department, , Office of Chief Economist Bank Mandiri) , Norman Daulay (Direktur PT. Paramount Enterprise International), dan Marangkup Manik, (Direktur PT. TeamworX Indonesia).

    Meskipun menghadapi ketidakpastian seperti inflasi, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 5 persen.

    Hal ini didukung oleh kebijakan fiskal strategis, permintaan domestik yang kuat, serta inisiatif optimalisasi infrastruktur, keamanan energi, dan industrialisasi.

    Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui langkah-langkah ini.

    Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan PDB berada di kisaran 4,8-5,6 persen pada tahun 2025, didorong oleh konsumsi domestik, kinerja ekspor, dan pemanfaatan sumber daya alam strategis seperti nikel untuk kendaraan listrik.

    Pasar konstruksi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang stabil, khususnya di sektor bangunan, meskipun tantangan diprediksi terjadi di konstruksi sipil akibat keterbatasan anggaran.

    Program utama, seperti inisiatif Kementerian Perumahan untuk membangun jutaan unit perumahan, bertujuan meningkatkan daya beli dan mendorong sektor perumahan.

    Konstruksi industri terus berkembang, mencerminkan minat investasi yang kuat.

    Tantangan eksternal seperti perang dagang AS-China dan konflik geopolitik tetap ada, namun fokus Indonesia pada ekspansi ekonomi digital, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi infrastruktur mendukung ketahanan dan potensi pertumbuhan sektor konstruksi.

    BCI Central melalui National Research Manager, Cahyono Siswanto, menyampaikan presentasi mengenai Indonesia Construction Market Outlook 2025 yang menunjukkan bahwa total pasar proyek konstruksi (proyek Gedung dan Sipil, tidak termasuk Migas) pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 5.48 persen dibandingkan tahun 2024.

    Total pasar konstruksi Indonesia diperkirakan mencapai Rp 381.61 triliun pada tahun 2024, dimana 40.31 persen di sektor sipil (Rp 153.84 trliun) dan 59.69 persen di sektor bangunan (Rp 227.76 triliun).

    Kegiatan sektor sipil (termasuk Infrastruktur, Transportasi dan Utilitas) diperkirakan sedikit menurun pada tahun 2025, sebesar 2.62 persen dibandingkan tahun 2024 dengan nilai Rp 123.4 triliun.

    Proyek sipil yang menjadi tulang punggung pada tahun 2025 adalah jalan & jembatan, bendungan, pelabuhan dan pekerjaan sipil, dan pembangkit listrik.

    Sektor bangunan diperkirakan meningkat 9.09 persen pada tahun 2025 mencapai Rp 227.76 triliun.

    Kategori proyek Perumahan dan Industri diharapkan menjadi kontributor terbesar terhadap total nilai konstruksi bangunan pada tahun 2025 dengan porsi masing-masing sebesar 28.29% (Rp 64.44 triliun) dan 24.75 persen (Rp56.37 triliun).

    Prospek pasar ini diharapkan dapat memberikan gambaran optimis konstruksi Indonesia satu tahun ke depan, sehingga dapat menjadi landasan pengambilan keputusan bagi pelaku sektor konstruksi di Indonesia. 

  • Rezim Taliban Minta Afghanistan Dilibatkan dalam Perundingan Terkait Perubahan Iklim

    Rezim Taliban Minta Afghanistan Dilibatkan dalam Perundingan Terkait Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Dirjen Badan Perlindungan Lingkungan Afghanistan, Matiul Haq Khalis, mengatakan “Afghanistan harus berpartisipasi dalam konferensi semacam itu di masa depan.” Dia menggambarkan kehadiran Afghanistan pada perundingan bulan lalu sebagai “pencapaian besar.”

    Seorang pejabat lingkungan hidup Afghanistan pada Minggu (1/12/2024) mengatakan negaranya harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan iklim global di masa depan.

    Hal ini disampaikannya setelah kembali dari KTT Iklim (COP29) di Baku, Azerbaijan, di mana para pejabat Taliban hadir untuk pertama kalinya.

    Di COP 29 ini delegasi Afghanistan diundang sebagai “tamu” tuan rumah Azerbaijan, bukan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perundingan.

    Ini adalah pertama kalinya delegasi Afghanistan hadir sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, setelah gagal mendapatkan undangan pada dua COP sebelumnya yang diselenggarakan di Mesir dan Uni Emirat Arab.

    Berbicara dalam konferensi pers pada pekan lalu Dirjen Badan Perlindungan Lingkungan Afghanistan, Matiul Haq Khalis, mengatakan “Afghanistan harus berpartisipasi dalam konferensi semacam itu di masa depan.”

    Dia menggambarkan kehadiran Afghanistan pada perundingan bulan lalu sebagai “pencapaian besar.”

    “Kami berpartisipasi dalam konferensi tahun ini sehingga kami dapat menyuarakan suara bangsa mengenai permasalahan yang kami hadapi dan apa kebutuhan warga Afghanistan. Kami harus menyampaikan hal-hal ini kepada dunia,” ujarnya.

    Matiul menjelaskan bahwa delegasi Afghanistan mengadakan pertemuan dengan “19 organisasi dan pemerintah berbeda,” termasuk delegasi dari Rusia, Qatar, Azerbaijan dan Bangladesh.

    Rentan Terdampak Pemanasan Global

    Afghanistan adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap pemanasan global, meskipun emisinya minimal, dan pemerintah Taliban menilai isolasi politik terhadap negara mereka seharusnya tidak menghalangi untuk ikut melakukan pembicaraan iklim internasional.

    Pemerintah Afghanistan telah menerapkan hukum syariah Islam yang ketat sejak mengambil alih kekuasaan, dengan sangat membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. PBB menyebut kebijakan itu sebagai “apartheid gender.”

    Di antara negara-negara termiskin di dunia setelah perang selama beberapa dekade, Afghanistan adalah negara yang paling terdampak perubahan iklim. 

    Menurut para ilmuwan memicu cuaca ekstrem termasuk kekeringan berkepanjangan, seringnya banjir, dan produktivitas pertanian yang menurun.

    PBB juga menyerukan tindakan untuk membantu Afghanistan membangun ketahanan dan partisipasi negara itu dalam berbagai perundingan internasional.

    Negara-negara maju telah berkomitmen untuk menyediakan100 miliar dolar per tahun dalam pendanaan iklim hingga tahun 2025 untuk membantu negara-negara berkembang bersiap menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin buruk.

    Sekaligus didorong upaya untuk menghentikan ketergantungan perekonomian mereka dari bahan bakar fosil

     

     

     

  • Upaya Dunia Menahan Laju Penggurunan

    Upaya Dunia Menahan Laju Penggurunan

    7cloud.asia – Sesi ke-16 Konferensi Iklim PBB (COP16) untuk memerangi penggurunan dibuka di Riyadh, hari Senin (2/12/2024) tak mampu hasilkan kemajuan berarti.

    Konferensi berlangsung dengan peringatan bahwa kalau tidak ada tindakan sekarang, kerusakan yang ditimbulkan nantinya akan lebih parah.

    Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Eksekutif Konvensi PBB untuk memerangi penggurunan (UNCCD) Ibrahim Thiaw mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan mungkin tampak besar dan memang besar.

    Dunia, ujarnya, membutuhkan 2,3 triliun dolar pada 2030 untuk menghentikan laju penggurunan global.

    “Tetapi jika kita melihat dunia seperti sekarang ini, itulah anggaran yang kita habiskan tahun ini, atau tahun lalu untuk pertahanan.” ujarnya dikutip VOA Indonesia.

    Konferensi penggurunan tersebut antara lain akan membahas degradasi tanah, penggurunan dan kekeringan, menurut pernyataan PBB.

    Sesi kali ini juga untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, karena dihadiri anggota masyarakat sipil dan ahli dari 196 negara, serta Uni Eropa yang mempromosikan “tindakan mendesak,” menurut pernyataan itu.

    COP 16 ini diperkirakan menjadi pertemuan puncak terbesar dan paling ambisius yang membahas lahan dan ketahanan kekeringan, menurut PBB.

    Di saat yang hampir bersamaan juga sedang digelar sidang perkara perubahan iklim di Pengadilan Tinggi PBB.

    China memberi tahu pengadilan tinggi PBB pada hari Selasa (3/12/2024) bahwa perjanjian PBB harus menyediakan dasar bagi pendapat penasihatnya tentang kewajiban hukum negara-negara untuk memerangi pemanasan global dan mengatasi konsekuensi dari kontribusi historis mereka terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.