ruangkota

Tag: sampah

  • DKI Jakarta Resmikan Pusat Daur Ulang Sampah dengan Kapasitas 8-10 Ton Sehari

    DKI Jakarta Resmikan Pusat Daur Ulang Sampah dengan Kapasitas 8-10 Ton Sehari

    7cloud.asia – Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Morego Green Indonesia (MGI) menghadirkan Collection Center Ciracas, Jakarta Timur

    Fasilitas yang berlokasi di RW 09, Kompleks Lingkungan Hidup, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ini menjadi pusat pengumpulan dan daur ulang sampah anorganik di Jakarta

    Fasilitas ini diharapkan menjadi penguat ekosistem pengelolaan atau daur ulang sampah berbasis masyarakat, dan menjadi langkah nyata mendukung Program 1 RW 1 Bank Sampah.

    “Kehadiran pusat daur ulang plastik seperti Collection Center Ciracas menjadi bagian penting dalam rantai ekonomi sirkular, sekaligus sarana membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah sampah,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto, dalam keterangan tertulis yang dibagikan usai peresmian.

    Asep menambahkan, fasilitas ini juga menjadi contoh penerapan creative financing.

    Dia menunjuk kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam menghadirkan layanan publik yang modern dan berkelanjutan tanpa sepenuhnya bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Skema kolaboratif ini penting untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah Jakarta, sekaligus membuka ruang partisipasi dunia usaha dalam pembangunan lingkungan,” kata Asep.

    Komisaris PT Morego Green Indonesia, Astrid Fauzia Zahra, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung Program 1 RW 1 Bank Sampah dan penguatan ekonomi sirkular.

    Baca: Warga Jakarta didorong memilah sampah untuk kurangi volume sampah

    Collection Center Ciracas disebutnya dirancang sebagai proyek pilot yang melayani lima kecamatan di Jakarta Timur, yakni Cipayung, Ciracas, Kramat Jati, Makasar, dan Pasar Rebo.

    “Kapasitas pengolahannya 8–10 ton sampah plastik per hari dengan bank sampah sebagai mitra utama,” kata Astrid. Ke depan, dia menambahkan, cakupan layanan ini ditargetkan dapat diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Jakarta.

    Astrid menambahkan, Collection Center Ciracas dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp 3,5 miliar dan telah menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

    Menurut dia, fasilitas ini juga terintegrasi dengan sistem penjemputan dan pembelian sampah plastik dengan harga yang kompetitif, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga.

    Dalam proses pengolahan, sampah plastik yang masuk akan melalui dua tahap pemilahan. Tahap pertama adalah pemilahan awal untuk memisahkan jenis plastik yang masih tercampur.

    Tahap kedua berupa pemilahan lanjutan berdasarkan warna dan spesifikasi bahan baku industri daur ulang.

    Selanjutnya, botol plastik diproses dengan mesin pelepas label agar material lebih bersih, “Sebelum akhirnya dipres untuk efisiensi distribusi ke pabrik pengolahan.”

    Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menilai kehadiran Collection Center Ciracas tidak hanya membantu mengatasi persoalan sampah, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi sirkular sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga setempat.

    “Pemerintah Kota Jakarta Timur akan terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat semakin sadar pentingnya memilah sampah sejak dari rumah,” tutur Munjirin.

    Baca: Industri daur ulang kekurangan bahan baku berkualitas

    Menurutnya, Collection Center Ciracas dibangun sebagai simpul ekosistem bank sampah di lima kecamatan yakni Kecamatan Ciracas, Cipayung, Pasar Rebo, Makasar, dan Kecamatan Kramat Jati. Fasilitas ini mampu mengelola 8-10 ton sampah plastik per hari.

    “Seluruh bank sampah dari lima kecamatan nantinya bisa menjual hasil pilahannya di sini. Ini solusi nyata atas kendala pemasaran sampah yang selama ini dihadapi pengelola bank sampah,” ujarnya, Jumat (19/12/2025).

    Asep menjelaskan, Collection Center Ciracas ini merupakan tindak lanjut kerja sama Dinas LH DKI Jakarta dengan PT MGI yang ditandatangani pada 3 Desember 2025.

    Ia menambahkan, kerja sama berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Lahan yang digunakan merupakan aset Dinas LH, sementara pihak swasta menyewa dan mengelola fasilitas dengan dukungan teknologi pemilahan dan pengepresan sampah plastik.

    “Model pengelolaan ini rencananya akan dikembangkan di lokasi lain, salah satunya di kawasan PT JIEP, Pulo Gadung pada tahun depan,” ungkapnya.

    Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Collection Center Ciracas yang diharapkan mampu membantu penanganan sampah anorganik di lima kecamatan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar.

    “Pengelola bank sampah kini tidak perlu bingung lagi menjual hasil kegiatannya. sampah plastik, kardus, kertas, dan lainnya bisa langsung disalurkan ke sini,” bebernya

    Munjirin mengimbau masyarakat untuk mendukung keberhasilan program ini dengan memilah sampah sejak dari rumah, antara sampah organik dan anorganik. Sehingga, dapat mengurangi beban sampah yang sulit terurai, khususnya plastik,” tandasnya.

    Baca: Jenis plastik yang dapat didaur ulang

  • Inovasi Anak Muda Padangmukti Bandung Olah Sampah Jadi Sumber Ekonomi

    Inovasi Anak Muda Padangmukti Bandung Olah Sampah Jadi Sumber Ekonomi

    7cloud.asia – Inovasi sekelompok anak muda di Desa Padangmukti, Kecamatan Solokan Cerug, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil mengubah sampah menjadi sumber ekonomi lewat pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

    Berkat inovasi mereka, TPS3R Padangmukti berbeda dari TPS pada umumnya karena tidak menimbulkan bau menyengat maupun tumpukan sampah.

    Fasilitas TPS3R Padangmukti mengelola sampah yang dipilah dari rumah tangga dan instansi sekitar seperti kantor kecamatan, mengolahnya menjadi kompos, dan terus dikembangkan untuk revitalisasi sungai Citarum. 

    Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal saat meninjau langsung TPS3R Padangmukti, Senin (22/12/2025) mengungkapkan apresiasinya atas keberhasilan TPS3R Padangmukti ini.

    Keberhasilan ini tidak lepas dari sistem pemilahan sampah yang dilakukan sejak dari sumber, bahkan sebelum sampah masuk ke lokasi pengolahan. Pola ini dinilai efektif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

    Baca: DKI Jakarta resmikan pusat daur ulang sampah dengan kapasitas 8-10 ton sehari

    Sampah yang kadang-kadang menjadi masalah lingkungan, baunya, kemudian juga tumpukannya. Tapi di TPS3R Padangmukti tidak terlalu kelihatan ada bau menyengat atau apa.

    “Ternyata mereka punya cara pemilahan sejak awal, bahkan sebelum datang ke TPS3R ini,” ujar Cucun kepada Parlementaria.

    Politisi PKB itu menegaskan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi kreatif harus didukung oleh negara agar dapat berkelanjutan.

    Salah satu kunci keberhasilannya adalah memastikan adanya ekosistem ekonomi yang terintegrasi, termasuk kepastian pihak penyerap atau off taker hasil olahan sampah.

    “Nah, saya tadi sampaikan bahwa ini kan harus jadi satu ekosistem ekonomi. Jangan sudah dibikin ada pemilahan sampah, off taker-nya nggak ada,” tegasnya.

    Baca: Penanganan darurat sampah di Tangerang Selatan

    Cucun juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam mendukung kreativitas anak-anak muda desa yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

    Ia menilai upaya yang dilakukan di Padangmukti mencerminkan semangat kemandirian desa dalam menyelesaikan persoalan sampah.

    Cucun menegaskan, di sinilah wajib kehadirannya negara dibutuhkan dalam bentuk dukungan pemerintah atas kreativitas yang dilakukan oleh anak-anak muda ini,

    “Anak muda yang punya keinginan bagaimana wilayah Padangmukti ini clean, clear, tidak ada sampah, tidak ada tumpukan sampah, dan tidak menjadi beban permasalahan lingkungan,” katanya.

    Dengan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan partisipatif, Cucun berharap Desa Padangmukti dapat menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah secara mandiri, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

    Baca: Industri daur ulang kekurangan bahan baku berkualitas

  • Memanfaatkan Potensi Maggot jadi Bahan Baku Protein Pakan Ternak

    Memanfaatkan Potensi Maggot jadi Bahan Baku Protein Pakan Ternak

    7cloud.asia – Maggot atau Larva Black Soldier Fly (BSF) yang biasa digunakan untuk menguraikan sampah organik menjadi kompos, selain mampu menguraikan sampah, larva ini memiliki potensi sumber ekonomi baru sebagai bahan baku protein pakan ternak.

    Potensi maggot BSF ini diharapkan dapat menjawab tantangan besar yang dihadapi industri pakan ternak dalam pemenuhan bahan baku protein.

    Saat ini, produksi pakan ternak nasional mencapai lebih dari 21 juta ton per tahun dengan kebutuhan protein yang sangat tinggi.

    “Maggot menawarkan solusi berkelanjutan karena mampu mengubah sampah organik menjadi sumber protein pakan yang bernilai ekonomi,” ujar dosen Fakultas Peternakan UGM Dr. Muhsin Al Anas, dalam workshop pengolahan sampah di Fakultas Peternakan UGM, Rabu (17/12/2025).

    Baca: DLH DKI Jakarta luncurkan marketplace jual beli maggot

    Dalam penjelasannya, Muhsini menyampaikan bahwa larva BSF tidak hanya berfungsi sebagai bahan baku pakan, tetapi juga sebagai feed additive dan feed supplement yang dapat meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dan imunitas ternak.

    “Lewat pengembangan teknologi pelet pakan berbasis BSF, produktivitas ternak dapat ditingkatkan sekaligus menekan ketergantungan pada bahan pakan impor,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Muhsin memaparkan bahwa inovasi maggot farming juga berperan penting dalam pengelolaan sampah terpadu.

    Limbah rumah tangga, industri unggas, hingga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dapat dimanfaatkan sebagai media tumbuh larva, menghasilkan produk turunan berupa tepung dan minyak larva yang telah dikembangkan sebagai pakan fungsional berbasis riset.

    Baca: Mengubah sampah makanan jadi produk bernilai tinggi

    Rima Amalia Eka Widya, selaku Koordinator Proyek CircuLife dalam workshop mengatakan soal pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai upaya menciptakan solusi lingkungan yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

    Workshop sesi pertama menghadirkan materi Pengolahan Sampah Organik melalui Ecoenzyme yang disampaikan oleh Sarwa Sigid dari Komunitas Ecoenzyme Nusantara.

    Dalam sesi ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai pemanfaatan limbah organik rumah tangga menjadi produk ramah lingkungan yang aplikatif dan mudah diterapkan di tingkat komunitas.

    Melalui Workshop Pengolahan Sampah ini, Fapet UGM berharap peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu mengimplementasikan praktik pengolahan sampah organik secara mandiri di lingkungan masing-masing.

  • Pemkot Bandung Ajukan Tambahan Anggaran Rp90 Miliar untuk Penanganan Sampah

    Pemkot Bandung Ajukan Tambahan Anggaran Rp90 Miliar untuk Penanganan Sampah

    7cloud.asia – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp90 miliar untuk penanganan sampah di kota tersebut.

    Saat ini, Pemkot Bandung tengah menunggu persetujuan Gubernur Jawa Barat, untuk dimungkinkan adanya pergeseran anggaran untuk pengelolaan sampah.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, tanpa persetujuan tambahan anggaran tersebut, Kota Bandung berpotensi mengalami krisis sampah mulai pertengahan Januari 2026.

    “Kalau tidak disetujui, tanggal 12 Januari kita mulai menghadapi krisis sampah. Kalau dibiarkan, bulan April bisa menjadi bencana sampah,” ujar Farhan dalam keterangan tertulis Kamis (25/12/2025).

    Ia menjelaskan, Pemkot Bandung hanya memiliki waktu sekitar 10 hari hingga dua minggu untuk memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan secara bertahap dan terukur.

    Penanganan sampah di kota Bandung menjadi masalah serius akibat kuota Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang makin dibatasi.

    Baca: Penanganan darurat sampah di Tangerang Selatan

    Kondisi ini mendorong Pemkot Bandung menerapkan solusi darurat seperti penambahan insinerator, petugas pemilah sampah (Gaslah) di tingkat RW, dan pengolahan sampah organik di kelurahan.

    Pemkot Bandung juga mendorong partisipasi warga untuk memilah sampah dari rumah agar timbulan sampah yang dibuang ke TPA berkurang dan krisis sampah bisa teratasi, dengan target mandiri pengelolaan sampah pada 2026.

    Kota Bandung menghasilkan timbulan sampah sekitar 1.500 ton per hari, mayoritas sisa makanan dan plastik. Sementara Kota Bandung hanya diizinkan membuang sekitar 868-980 ton per hari ke TPA Sarimukti.

    Pembatasan ini menyebabkan ratusan ton yang harus diolah, dan mengakibatkan penumpukan sampah di TPS dan pinggir jalan, menimbulkan bau dan lalat.

    Anggaran lainnya
    Selain masalah penanganan sampah, Farhan juga menjelaskan perbaikan jalan yang dianggarkan sebesar Rp170 miliar.

    Namun jika digabung dengan pembangunan trotoar, drainase, penerangan jalan umum, hingga penataan kabel bawah tanah, total anggaran infrastruktur mencapai sekitar Rp400 miliar.

    Baca: Inovasi anak muda Padangmukti Bandung dalam mengolah sampah

    “Kalau dihitung keseluruhan, itu mendekati 7-10 persen dari anggaran. Target 8 persen akan kami kejar pada perubahan anggaran,” ujarnya.

    Perlu diketahui beberapa hari sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan evaluasi terhadap APBD Kota Bandung tahun 2026. Saat itu Dedi memberikan sejumlah masukan.

    Terkait hal itu, menurut Farhan, seluruh hasil evaluasi dan rencana penyesuaian anggaran tetap akan dikomunikasikan dan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.

    Termasuk juga terkait dana hibah. Farhan menegaskan kebijakan evaluasi bukanlah pengurangan, melainkan penataan ulang.

    Dana hibah tersebut selama ini mayoritas dialokasikan untuk kesejahteraan guru PAUD, SD, dan SMP swasta, termasuk tenaga non-ASN.

    “Pesan Pak Gubernur jelas, bukan dikurangi tapi ditata ulang. Itu yang akan kami lakukan,” katanya.

    Baca: DKI Jakarta punya pusat daur ulang sampah berkapasitas 8-10 ton/hari

  • Gunungan Sampah di Pasar Induk Kramat Jati Berkurang 450 Ton di Hari Pertama Pembersihan

    Gunungan Sampah di Pasar Induk Kramat Jati Berkurang 450 Ton di Hari Pertama Pembersihan

    7cloud.asia – Gunungan sampah di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur berkurang sekitar seperempat pada hari pertama pembersihan atau Jumat (9/1/2026).

    Pada hari ini, berhasil dibersihkan sekitar 450 ton sampah dan diperkirakan masih tersisa sekitar 1.300 ton sampah yang berada di lokasi. Adapun pembersihan gunungan sampah di Pasar Induk Kramat Jati dijadwalkan rampung pada Minggu (11/1/2026).

    Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup (Satpel LH) Kecamatan Kramat Jati, Dwi Firmansyah mengatakan, seluruh sampah yang diangkut langsung dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

    “Rencana awal ada 23 truk, tetapi yang beroperasi hanya 20 armada karena tiga mengalami kendala teknis,” ujarnya, Jumat (9/1/2025) seperti dikutip beritajakarta.id

    Dwi menjelaskan, dari 20 armada yang dikerahkan, delapan unit berasal dari Satpel LH Kecamatan Kramat Jati, delapan unit bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, serta empat unit dari Unit Pengelola Sampah (UPS) Badan Air Dinas LH DKI Jakarta.

    Baca: Pengelola kawasan di Tangerang Selatan diminta tangani sampah sendiri

    Seluruh armada tersebut melakukan total 31 rit pengangkutan. Sebagian truk mampu melakukan dua rit, sementara lainnya hanya satu rit akibat antrean panjang di TPST Bantar Gebang.

    “Masih tersisa sekitar 1.300 ton sampah, kegiatan pembersihan dilanjutkan kembali hari ini dan ditargetkan rampung pada Minggu lusa,” terangnya.

    Dwi berharap, proses penanganan sampah di Pasar Induk Kramat Jati dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, ia menegaskan bahwa kelancaran pengangkutan juga bergantung pada kondisi cuaca di TPST Bantar Gebang.

    “Apabila terjadi hujan deras yang disertai angin kencang dan petir, layanan pembuangan sampah di TPST Bantar Gebang akan dihentikan sementara hingga kondisi cuaca kembali normal,” tandasnya.

    Pengelolaan sampah di Pasar Induk Kramat Jati hingga kini masih menjadi masalah. Dalam kondisi normal, volume sampah di Pasar Induk Kramat Jati mencapai sekitar 200 ton per hari.

    Menurut Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Timur, Julius Monangta jumlah ini setara dengan produksi sampah dari dua kecamatan.

    Baca: Darurat sampah di sejumlah kota harus jadi momentum reformasi pengelolaan sampah

    Namun, lonjakan sampah di Pasar Induk Kramat Jati kerap terjadi pada periode tertentu, khususnya saat musim buah. Hal ini disebut Monang, seharusnya diantisipasi oleh Pasar Jaya agar sampah tidak menumpuk.

    “Pada musim tertentu, timbunan sampah busa mencapai hingga 220 ton per hari. Artinya, terjadi akumulasi atau ‘tabungan’ sampah sekitar 60 ton setia harinya,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

    Pasar Jaya diingatkan kelola sampah secara mandiri
    Merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perumahan, seharusnya Perumda Pasar Jaya bisa mengelola sampahnya secara mandiri.

    Karena, kawasan komersial, termasuk pasar memiliki kewajiban untuk mengelola sampah secara mandiri, baik melalui pengelolaan internal maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

    “Saat ini, Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur melakukan pembantuan karena Pasar Induk Kramat Jati merupakan fasilitas publik yang strategis,” ujarnya.

    Namun, dia mengingatkan kewajiban pengelolaan sampah secara mandiri tetap harus dijalankan oleh Perumda Pasar Jaya sesak ketentuan yang berlaku.

    Baca: Indonesia darurat sampah dan hanya 40 persen sampah yang terkelola dengan baik

  • Indonesia Eco Jamboree 2026 Dorong Aksi Lingkungan dan Energi Terbarukan

    Indonesia Eco Jamboree 2026 Dorong Aksi Lingkungan dan Energi Terbarukan

     

    7cloud.asia – Indonesia Eco Jamboree (IEJ) 2026 akan digelar pada 4–6 Februari 2026 di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi lingkungan, aksi komunitas, dan inovasi transisi energi terbarukan.

    IEJ 2026 hadir sebagai respons atas meningkatnya persoalan lingkungan, khususnya masalah sampah, kebersihan, dan kesehatan lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

    Dengan pendekatan edukatif dan aplikatif, kegiatan ini mendorong partisipasi aktif publik dalam menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan.

    Baca: Darurat Sampah di Sejumlah Kota, Momentum Reformasi Pengelolaan Sampah

    Panitia Indonesia Eco Jamboree 2026, S. Hamurwani mengatakan Pelaksanaan IEJ 2026 bertujuan meningkatkan literasi dan kesadaran lingkungan,mendorong aksi nyata pengelolaan sampah.

    Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung ekonomi hijau dan UMKM ramah lingkungan serta memperkuat peran komunitas sebagai agen perubahan.

    “Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak nyata berupa lingkungan yang lebih bersih dan sehat, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta lahirnya inovasi lokal yang berkelanjutan,” kata Hamurwani.

    Dalam IEJ ini, masyarakat dapat hadir untuk melihat Eco Craft Display dan mengikuti Eco Seminar. Eco Craft Display menampilkan karya dan inovasi ramah lingkungan dari komunitas, pelajar, UMKM hijau, dan pengrajin lokal yang memanfaatkan bahan daur ulang, limbah organik, serta material alami.

    Baca: Jakarta Kini Punya Pusat Daur Ulang Sampah Berkapasitas 8-10 per Hari

    Selain sebagai sarana edukasi, produk-produk tersebut juga memiliki nilai ekonomi dan dipasarkan secara daring.

    Sementara itu, Eco Seminar menjadi ruang dialog untuk membahas isu strategis seperti pengelolaan sampah, kebersihan dan kesehatan lingkungan, ekonomi sirkular, peran komunitas, serta peluang pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat.

    Acara yang digelar menjelang Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari, IEJ 2026 diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

     

  • Operasional RDF Rorotan Memicu Dampak ke Masyarakat Sekitar, Ini yang Dilakukan DLH Jakarta

    Operasional RDF Rorotan Memicu Dampak ke Masyarakat Sekitar, Ini yang Dilakukan DLH Jakarta

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan tidak ada penghentian sementara operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan.

    Pernyataan ini disampaikan menanggapi desakan warga sekitar RDF Rorotan agar fasilitas pengolahan sampah ini dihentikan sementara karena memicu bau tidak sedap.

    Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta operasional fasilitas RDF Rorotan dihentikan sementara setelah warga masih mengeluhkan bau yang diduga berasal dari pengolahan sampah.

    Pramono mengatakan, persoalan utama RDF Rorotan terletak pada sistem transportasi sampah. Menurutnya, air lindi yang menetes dari truk pengangkut sampah menjadi sumber bau yang dikeluhkan warga.

    “Masalahnya adalah transportasi dan untuk itu saya sudah minta untuk dilakukan perbaikan,” ujarnya dilansir beritajakarta.id

    Baca: Pengoperasian RDF Rorotan picu bau tak sedap

    Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, operasional RDF Rorotan tetap berjalan secara bertahap, terukur dengan pengawasan ketat agar tetap aman bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

    Asep mengatakan, pihaknya memahami kekhawatiran warga. Oleh karena itu, operasional RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari.

    ”Kami memulai dari 200 ton per hari, kemudian meningkat menjadi 400 ton, 600 ton, dan secara bertahap menuju kapasitas 1.000 ton per hari sesuai arahan Gubernur,” jelas Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto dalam keterangan resmi, Minggu(1/2/2026).

    Ia menyampaikan, RDF Rorotan beroperasi selama lima hari dalam sepekan dengan dua shift kerja. Sementara akhir pekan dimanfaatkan untuk pembersihan serta penataan area operasional.

    Adapun sampah yang diolah berasal dari wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur, dengan pengendalian emisi serta kebauan yang dilakukan sesuai standar teknis.

    “Operasional RDF Rorotan kami jalankan secara bertahap dengan prinsip kehati-hatian. Seluruh proses berada dalam pengawasan ketat agar sistem berfungsi optimal dan tidak menimbulkan dampak bagi warga sekitar,” imbuhnya

    Baca: RDF Rorotan dinilai sebagai solusi palsu pengelolaan sampah di Jakarta

    Asep menambahkan, RDF Rorotan merupakan infrastruktur strategis daerah yang dibangun untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah Jakarta ke depan.

    Fasilitas tersebut diperuntukkan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem landfill sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih modern.

    “Kita tidak mau krisis pengelolaan sampah terjadi di Jakarta seperti di daerah lain,” tuturnya.

    DLH DKI Jakarta juga memastikan seluruh sistem pengendalian emisi dan kebauan di RDF Rorotan berfungsi dengan baik.

    Pengangkutan sampah ke RDF Rorotan hanya menggunakan truk compactor tertutup hasil pengadaan tahun 2024 dan 2025 yang telah memenuhi standar teknis. Langkah itu dilakukan untuk meminimalkan potensi bau dan ceceran air lindi selama proses pengangkutan sampah.

    Asep menambahkan, pengawasan turut dilakukan melalui dua pos pantau yang ditempatkan di akses utama dari arah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

    Pos tersebut bertugas memeriksa setiap kendaraan pengangkut, termasuk memastikan bak truk tertutup rapat dan tidak terjadi kebocoran air lindi di jalan.

    Baca: ITF mahal, Pemprov DKI Jakarta lebih memilih pengolahan sampah sistem RDF

    Menanggapi tidak beroperasinya Sistem Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di sekitar fasilitas RDF Rorotan, Asep mengatakan hal itu karena SPKU sedang menjalani proses kalibrasi lapangan atau uji kolokasi.

    Hal ini untuk memastikan data kualitas udara serta kebauan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Kalibrasi tersebut merupakan prosedur teknis standar, terutama untuk teknologi baru dan karakteristik lingkungan pesisir. Sejak Desember 2025, sebanyak delapan unit SPKU telah terpasang dan dilengkapi sensor pemantauan kebauan ambien.

    Proses kalibrasi melibatkan pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium terakreditasi sebelum data ditampilkan kepada publik.

    Dengan demikian, SPKU berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan alat pembacaan tren perubahan kualitas udara, bukan untuk penilaian instan dalam satu angka.

    “Oleh karena itu, informasi yang beredar di masyarakat terkait penghentian alat pemantau kualitas udara dipastikan tidak benar,” papar Asep.

  • Kementerian Lingkungan Hidup Segel 12 Unit Insinerator yang Baru Dibeli Pemkab Badung

    Kementerian Lingkungan Hidup Segel 12 Unit Insinerator yang Baru Dibeli Pemkab Badung

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 12 unit insinerator yang ada di dua tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) milik Pemerintah Kabupaten Badung, Bali. Insinerator ini disediakan pemerintah daerah setempat untuk memusnahkan sampah.

    “Sudah disegel, sudah disegel permanen,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di sela aksi bersih sampah Pantai Kedonganan di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (6/2/2026).

    Hanif mengatakan penyegelan ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar insinerator yang boleh digunakan wajib mendapat izin standar mutu dari Kementerian Lingkungan Hidup.

    Meskipun diketahui Pemkab Badung dan penyedia empat dari 12 insinerator sebelumnya menyatakan alat mereka berupa insinerator besar sudah memenuhi persyaratan tentang dioksin furan yang di bawah ambang batas Kementerian LH.

    Pada Januari lalu, Hanif juga meminta Pemerintah Kota Bandung tidak menggunakan insinerator, khususnya berskala kecil dalam penanganan sampah karena dinilai tidak memenuhi syarat sehingga berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

    “Jadi di Bandung dan di Badung sini juga dilakukan pemasangan garis polisi untuk insinerator karena dampaknya sangat buruk, saya tidak perlu ceritakan karena ini daerah wisata, pokoknya tidak boleh ya,” ujar Hanif Faisol.

    Baca: Darurat sampah di kota-kota di Indonesia

    Gantinya, Pemerintah Pusat melalui Danantara akan membuat teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang akan dimulai Maret 2026.

    “Yang pertama adalah Bali untuk Denpasar dan Badung dalam satu aglomerasi, kemudian DIY, Bekasi, dan Bogor, sedangkan enam lainnya sedang proses pengadaan barang dan jasa yang diproyeksikan akan selesai di bulan November,” ujarnya.

    Hanif mengatakan, dengan menggunakan PSEL yang dihadirkan pemerintah pusat saja akan mampu menekan persoalan sampah di Bali.

    Tahun 2026, RPJMN mengamanatkan persoalan sampah selesai setidaknya 63 persen namun hari ini baru 24 persen.

    kementerian Lingkungan Hidup yakin jika PSEL berjalan di Bali maka persentase penanganan akan naik sampai 57 persen.

    Atas keputusan Kementerian LH ini, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan mau tidak mau mereka harus mencari alternatif lain lagi.

    Baca: Percepatan PSEL bukan solusi tepat untuk atasi krisis sampah

    Mengingat proyek PSEL baru akan dimulai Maret dan rampung dalam setahun, TPA Suwung juga terus dibatasi kecuali untuk sampah spesifik yaitu sampah pantai.

    Padahal, empat insinerator besar terbaru di TPST Padang Seni sendiri belum sempat diuji coba tetapi langsung disegel.

    “Persoalan sekarang selama setahun ini kemana dibawa sampahnya, mungkin hari ini saya mengimbau kepada masyarakat agar juga sudah mulai harus memilah, mengurangi residu, sampah anorganik yang biasa dibawa ke TPA sekarang saya minta ini biar diolah di masing-masing rumah,” kata Adi Arnawa.

    Pemkab Badung juga meminta semua desa membangun teba moderen untuk penanganan sampah organik berbasis sumber. Proyek ini akan dibiayai APBD

    “Setidaknya sampah-sampah organik itu sudah bisa dilakukan di rumah masing-masing, ini kan salah satu komitmen dan upaya yang dilakukan oleh kami pemerintah tapi masalahnya kalau sampah masih juga ada ini yang jadi persoalan,” ujarnya.

    Baca: Hanya 40 persen sampah di Indonesia yang terkelola dengan baik

  • BRIN Sebut Krisis Pengelolaan Sampah di Indonesia Sudah dalam Kondisi “Stadium Akhir”

    BRIN Sebut Krisis Pengelolaan Sampah di Indonesia Sudah dalam Kondisi “Stadium Akhir”

    7cloud.asia – Krisis sampah di Indonesia kian mengkhawatirkan dan menunjukkan kegagalan serius dalam tata kelola lingkungan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut kondisi ini sudah berada pada stadium akhir.

    Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bidang persampahan, Sri Wahyono, mengatakan saat ini Indonesia memasuki fase krisis akut.

    “Ratusan tempat pemrosesan akhir (TPA) terbuka masih beroperasi. Jika diibaratkan penyakit, pengelolaan sampah kita sudah berada di stadium akhir,” jelas Sri Wahyono dalam seminar yang mengusung tema Zero Waste Lifestyle: Langkah Kecil untuk Perubahan Besar, Jumat (06/02/2026).

    Selanjutnya dia menjelaskan perubahan perilaku masyarakat tidak akan cukup tanpa dibarengi pembenahan sistemik.

    Baca: Negara Diliai Gagal Hentikan Perusakan Lingkungan

    Menurutnya, persoalan utama terletak pada lemahnya tata kelola, minimnya keberpihakan anggaran pemerintah daerah, serta belum adanya keseriusan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

    “Indonesia punya kapasitas inovasi, tapi tanpa governance yang kuat dan pendanaan memadai, percepatan solusi akan terus tersendat,” katanya.

    Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK 2024 mencatat, timbunan sampah nasional mencapai 31,9 juta ton per tahun. Ironisnya, sekitar 11,3 juta ton atau 35,67 persen di antaranya masih belum tertangani.

    Masalah sampah juga berhubungan langsung dengan krisis iklim. Setiap satu ton sampah padat diperkirakan setara dengan 1,7 ton emisi CO₂.

    Baca: Indonesia Berada Dalam Krisis Ekologis Akut

    Hal ini menjadikan sektor persampahan faktor penting dalam upaya Indonesia mencapai target penurunan emisi sebesar 31,89 persen pada 2030. Namun hingga kini, pengelolaan sampah masih belum diposisikan sebagai agenda strategis iklim.

    Sementara juru kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Furqonul Akbar, menyoroti masih kuatnya budaya sekali pakai.

    “Hasil audit merek menunjukkan kemasan plastik puluhan tahun lalu masih bertahan di lingkungan, terutama sampah sachet. Ini bukti bahwa sistem sekali pakai gagal total,” tegasnya.

    Baca: Indonesia Eco Jamboree Soroti Darurat Pengelolaan Sampah

    Ia menekankan tanggung jawab tidak bisa terus dibebankan kepada konsumen. Industri dinilai harus mengambil peran lebih besar, mulai dari perubahan desain produk hingga tanggung jawab penuh atas dampak kemasan yang dihasilkan.

    Seminar yang digagas oleh Komunitas Konservasi Alam dan Lingkungan Indonesia Raya (KALIRA) ini juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat untuk mengatasi krisis sampah.

    Ketua Komunitas KALIRA, Waskita Rini, menegaskan persoalan sampah bukan lagi isu pinggiran.

    “Masalah sampah di Indonesia semakin mengkhawatirkan, bukan hanya karena pertumbuhan penduduk, tetapi juga rendahnya kesadaran akan dampaknya bagi lingkungan dan masa depan. Zero waste bukan tren, ini aksi nyata yang harus segera dilakukan,” katanya.

     

  • Pariwisata Jadi Kontributor Utama Timbulan Sampah di Bali

    Pariwisata Jadi Kontributor Utama Timbulan Sampah di Bali

    7cloud.asia – Aktivitas pariwisata terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap timbulan sampah di Bali.

    Sampah tidak hanya berasal dari wisatawan, tetapi juga dari aktivitas operasional sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan kafe, dan pengelolaan kawasan wisata, hingga perawatan lanskap.

    Kondisi ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Assessing Plastic Use and Pollution within the Tourism Sector in Indonesia yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, Kamis (5/2/2026).

    FGD tersebut merupakan bagian dari kajian nasional yang bertujuan memetakan penggunaan plastik dan pola pencemaran di sektor pariwisata Indonesia, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari peneliti, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, hingga organisasi masyarakat sipil.

    Berdasarkan diskusi lintas pemangku kepentingan dalam FGD tersebut, terungkap bahwa lebih dari 50 persen timbulan sampah di Bali terkonsentrasi di empat wilayah utama, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

    Keempat wilayah ini merupakan pusat aktivitas pariwisata, dengan kepadatan hotel, restoran, kawasan wisata, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

    Baca: Pulau Bali diproyeksikan jadi pulau pertanian organik

    Dilansir di brin.goid, kontribusi signifikan timbulan sampah berasal dari aktivitas pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Profesor Riset dari Pusat Riset Oseanologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), M. Reza Cordova menegaskan, tantangan utama pengelolaan sampah pariwisata di Indonesia tidak hanya terletak pada keterbatasan infrastruktur, tetapi juga pada lemahnya basis data dan belum konsistennya pengelolaan sampah dari sumber.

    Selama ini, banyak orang berbicara soal sampah pariwisata, tetapi datanya masih parsial.

    “Padahal, tanpa data yang terukur dan representatif, akan sulit merancang kebijakan yang tepat sasaran, terutama untuk subsektor seperti villa, homestay, dan usaha wisata skala kecil yang jumlahnya besar namun belum sepenuhnya tercatat,” ujar Reza.

     

    Sampah organik masih mendominasi komposisi sampah, terutama sisa makanan dari hotel dan restoran, serta limbah hijau seperti daun, ranting, dan rumput hasil perawatan taman dan lanskap kawasan wisata.

    Baca: Bali dan Yogyakarta kian disesaki wisatawan

    Namun demikian, fraksi sampah organik tersebut masih kerap diperlakukan sebagai sampah residu dan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir.

    Padahal, menurut Reza, potensi pengelolaan sampah organik sangat besar jika ditangani dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.

    “Fraksi ini memiliki potensi besar untuk dikelola melalui berbagai metode, seperti komposting, teba modern, pemanfaatan maggot, atau melalui kerja sama dengan pengolah sampah organik lokal,” jelasnya.

    Selain sampah organik, penggunaan plastik sekali pakai dalam sektor pariwisata juga menjadi perhatian dalam kajian ini.

    Mulai dari kemasan makanan dan minuman, perlengkapan mandi hotel, hingga kantong plastik dan kemasan sekali pakai lainnya masih banyak digunakan dan berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran laut.

    Baca: Eksploitasi pariwisata mengancam kawasan adat Bali Aga