Tag: air bersih

  • Layanan PAM Jaya Baru Capai 73 Persen, Ini Upaya Meningkatkannya

    Layanan PAM Jaya Baru Capai 73 Persen, Ini Upaya Meningkatkannya

    7cloud.asia – Cakupan layanan air bersih dari PAM Jaya terus ditingkatkan. Dalam dua bulan terakhir cakupan layanan PAM Jaya meningkat 2 persen, dari 71 persen menjadi 73 persen.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengungkapkan kegembiraannya atas peningkatan partisipasi pelanggan menggunakan air bersih perpipaan. Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya konservasi air tanah.

    PAM Jaya memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan dan komunitas, serta masyarakat rumah tangga dalam memanfaatkan air pipa PAM Jaya.

    “Dan Alhamdulillah-nya dengan tahun ketiga ini semakin banyak yang memang sudah ikut menyadari,” kata Arief di acara Jakarta Water Hero 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Saat ini, sambung Arief, layanan air bersih perpipaan PAM Jaya telah mencapai 73 persen. Ia pun menargetkan layanan air bersih PAM Jaya bisa mencapai 78 persen pada akhir tahun ini.

    Baca: Upaya PAM Jaya penuhi target jangkauan pelayanan 100 persen

    Arief juga menyampaikan beberapa rencana strategis PAM Jaya, salah satunya groundbreaking pembangunan gedung sentra pelayanan yang terintegrasi dengan pusat edukasi air pertama di Indonesia.

    Rencana groundbreaking akan dilakukan pada Agustus nanti.

    “Jadi kami ingin mencoba mengajak masyarakat untuk bisa mengetahui bahwasanya proses air itu tidak mudah. Dan sangat sensitif nanti di masa depan,” jelasnya.

    Kemudian pada September mendatang, PAM Jaya juga akan meresmikan WTP Pesanggrahan dengan kapasitas 750 Lps. WTP Pesanggrahan ini nantinya akan mengairi rumah-rumah di Jakarta Selatan.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyamaikan apresiasinya atas capaian PAM Jaya dalam menyediakan akses air bersih bagi masyarakat Jakarta.

    “Saya juga secara khusus senang sekali bahwa PAM Jaya yang sebelumnya sebulan, dua bulan yang lalu hanya mencapai 71 persen, sekarang sudah 73 persen. Artinya progresnya itu cukup baik,” ujar Pramono saat menghadiri

    Baca: Untuk dapat pelayanan dari PAM Jaya warga Marunda menunggu 40 tahun

    Pramono berharap agar PAM Jaya bisa meningkatkan cakupannya hingga 85 persen pada tahun depan. Melalui peningkatan cakupan layanan air bersih, Gubernur berharap PAM Jaya bisa segera melakukan Initial Public Offering (IPO).

    “Kalau di-IPO kan, apalagi pelanggannya lebih dari 2,5 juta captive orang yang menggunakan air di Jakarta, saya yakin pasti size-nya PAM Jaya akan besar sekali,” kata dia.

    Pramono pun mengapresiasi penyelenggaraan ajang penghargaan Jakarta Water Hero (JWH) 2025 oleh PAM Jaya, sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan air berkualitas di Jakarta.

    Menurutnya, acara ini untuk mendorong semangat masyarakat Jakarta dalam menggunakan air bersih.

    Pramono juga berharap PAM Jaya bisa menjadi BUMD yang sehat dan memberikan kontribusi yang lebih besar, baik bagi Jakarta maupun masyarakat.

    “Mudah-mudahan PAM Jaya seperti yang betul-betul saya harapkan bisa memenuhi harapan publik,” ucapnya.

    Baca: Memanen air hujan untuk wujudkan swasembada air

  • Perluas Layanan Air Bersih, Pemprov DKI Jakarta Mulai Operasikan IPA Pesanggrahan

    Perluas Layanan Air Bersih, Pemprov DKI Jakarta Mulai Operasikan IPA Pesanggrahan

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menarget jangkauan layanan air bersih hingga 100 persen pada 2029. Adapun jangkauan layanan air bersih di Jakarta pada September 2025 berada di angka 74,24 persen.

    Upaya perluasan dilakukan dengan pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) baru, perluasan jaringan pipa, serta program sambung gratis dan penyediaan air bersih melalui penyedia seperti PALYJA dan Aetra.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat meresmikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025) mengatakan pada akhir tahun 2025 diharapkan layanan air bersih di Jakarta mencapai 80 persen.

    Kehadiran IPA Pesanggrahan ini diharapkan dapat mempercepat perluasan jangkauan air bersih bagi warga Jakarta, terutama untuk daerah yang sulit dijangkau, serta merealisasikan target 100 persen cakupan layanan air minum perpipaan.

    IPA Pesanggrahan memiliki kapasitas produksi sebesar 750 liter per detik dengan sumber air baku yang berasal dari Sungai Pesanggrahan.

    Baca: Penuhi target pelayanan 100 persen, PAM Jaya perbanyak reservoir komunal

    Pramono Anung menjelaskan, IPA Pesanggrahan dapat melayani hingga 45.000 sambungan rumah di sepuluh kelurahan Jakarta Selatan, meliputi Srengseng, Cipulir, Pesanggrahan, Bintaro, Petukangan Utara, Petukangan Selatan, Ulujami, Meruya Utara, Meruya Selatan, dan Joglo.

    “Dan sampai dengan hari ini, layanan air bersih sudah mencakup 74,24 persen wilayah Jakarta. Ini adalah hal yang mengembirakan dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun bisa mencapai 80 persen,” ujarnya.

    Pramono Anung menyebut IPA Pesanggrahan lebih dari sekadar infrastruktur, karena selain menjawab kebutuhan air bersih juga membawa dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

    Komitmen ini sejalan dengan visi besar mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

    Ia juga mendukung inisiatif PAM Jaya yang menghadirkan aplikasi LAPOR PAM, yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan dalam satu genggaman, mulai dari pelaporan gangguan, pemantauan tagihan, hingga informasi real-time.

    Baca: DKI Jakarta terancam krisis air bersih

    Aplikasi ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan digitalisasi, mendorong peningkatan layanan, sekaligus mendukung semangat pengembangan smart city di Jakarta.

    “Selain itu, kehadiran Mobil Laboratorium PAM Jaya (PAM-LAB) menjadi bukti komitmen dalam memastikan kualitas air yang aman sesuai standar kesehatan bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Pramono menyambut baik kerja sama antara PAM Jaya dengan BUMD Kota Tangerang Selatan, PT PITS, dalam pemenuhan kebutuhan air perpipaan dan pendistribusian air bersih untuk masyarakat, terutama warga yang berada di wilayah perbatasan Jakarta dan Tangerang Selatan.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, sekaligus menjadi contoh kerja sama antardaerah.

    “Apresiasi ditujukan kepada PAM Jaya yang terus berinovasi dan bekerja keras dalam meningkatkan kualitas serta jangkauan layanan. Kami mendukung transformasi yang dilakukan demi pemenuhan kebutuhan dasar warga, sekaligus memastikan target cakupan 100 persen layanan air perpipaan terpenuhi,” pungkas Pramono.

    Baca: Cara pemerintah kota Tokyo atasi penurunan muka tanah

  • Jaringan Rakyat Miskin Kota Tolak Privatisasi PAM Jaya

    Jaringan Rakyat Miskin Kota Tolak Privatisasi PAM Jaya

    7cloud.asia – “Air adalah hak rakyat, bukan komoditas!” “Air adalah hak asasi”

    Itulah poster-poster yang diusung massa yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam aksi unjuk rasa menolak rencana perubahan badan hukum PAM Jaya menjadi perseroan terbatas (PT) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

    Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana mengubah badan hukum PAM Jaya menjadi perseroan terbatas. Perubahan ini akan dituangkan dalam Perda yang kini tengah digodok

    Dalam aksi ini ratusan warga kampung yang tergabung dalam JRMK bergabung dengan Urban Poor Consortium (UPC) mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Lewat keterangan resminya, massa mengingatkan bahwa privatisasi air di Jakarta pernah meninggalkan jejak kelam. Mulai dari tarif melambung, pelayanan buruk, dan rakyat miskin makin tersisih dari hak dasar atas air bersih. 

    JRMK menyampaikan tiga tuntutan yaitu menolak Raperda perubahan badan hukum PAM Jaya, memastikan status PAM Jaya tetap sebagai Perumda, dan menjamin subsidi APBD untuk tarif Rp0 bagi pemakaian 0–20 m3 per keluarga.

    Perwakilan massa diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD DKI, dipimpin Wakil Ketua DPRD Basri Baco. Ia menegaskan perubahan badan hukum bukan berarti privatisasi.

    “PAM itu adalah badan usaha milik daerah. Namanya badan usaha adalah mencari profit, dengan mencari profit itu ada perencanaan. Di dalam proposal itu tidak ada privatisasi, sama dengan Bank DKI dan Pertamina. Mayoritas saham yang mengelola itu adalah pemda,” jelas Basri.

    Politikus Partai Golkar itu juga berjanji DPRD akan mengawal pembahasan dengan memastikan rakyat kecil tetap mendapat akses air bersih.

    “Kita pastikan akan inspeksi di kota-kota yang belum mendapatkan air. Kita harus membikin tarif proporsional dengan harga lebih murah. Tarif di Penjaringan tidak boleh sama dengan tarif di Menteng,” tegasnya.

    Meski begitu, JRMK menegaskan akan terus mengawal agar layanan air bersih Jakarta tidak jatuh ke tangan cukong dan mafia.

    Mereka menyerukan seluruh masyarakat ikut menolak privatisasi air Jakarta dan memperjuangkan pengelolaan yang adil serta berpihak pada rakyat miskin

  • Akses Air Bersih Belum Merata, SPAM Jatiluhur Jadi Percontohan Nasional

    Akses Air Bersih Belum Merata, SPAM Jatiluhur Jadi Percontohan Nasional

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan, menyoroti persoalan penyediaan air bersih di Indonesia yang dinilainya masih belum merata.

    Meski proyek Bendungan Jatiluhur 1 di Jawa Barat dinilai sudah cukup maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Jabodetabek, ia menegaskan bahwa daerah lain juga perlu mendapat perhatian serius.

    “Bukan hanya Bekasi dan Jakarta, di seluruh kota di Indonesia ini kita memiliki persoalan air bersih. Bahkan ada kabupaten-kabupaten tertentu yang penyediaan air bersihnya belum bisa dipenuhi,” ungkap Andi dikutip Parlementaria, Rabu (17/9/2025).

    Ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan keadilan akses air bersih di seluruh Indonesia.

    “Untuk Bekasi, Jakarta, maupun daerah-daerah sekitarnya memang sudah cukup maksimal. Namun kita harapkan seluruh penduduk di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih kesulitan, juga bisa segera terpenuhi kebutuhan air bersihnya,” jelasnya.

    Baca: Jaringan Rakyat Miskin Kota tolak privatisasi PAM Jaya

    Menurutnya, pemerataan infrastruktur air bersih harus menjadi prioritas pemerintah, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat.

    Akses air bersih di tanah air masih belum merata dan dibutuhkan peningkatan infrastruktur lebih lanjut. Pasalnya, baru 20 persen masyarakat Indonesia yang mampu mendapatkan akses air bersih.

    Menurut data Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), pada 2023 hanya sebanyak 19,47 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap air pipa.

    Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan yang besar pada pendanaan akses air bersih di seluruh Indonesia.

    Adapun salah satu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024 menargetkan akses untuk air yang layak pakai sebesar 100 persen, air yang aman untuk dipakai sebesar 15 persen, dan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air pipa sebesar 30 persen.

    Baca: Miliaran penduduk dunia kesulitan mengakses air bersih

    Sementara itu, salah satu target Sustainable Development Goals (SDG) tahun 2030 adalah akses untuk air yang aman untuk dipakai sebesar 100 persen.

    Anggota Komisi V DPR, Sudjatmiko menilai keberadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur Regional, yang dinilai berhasil menjadi solusi penyediaan air bersih lintas daerah di sekitar Jakarta diharapkan bisa direplikasi di daerah lain.

    SPAM Jatiluhur ini memasok kebutuhan air bersih untuk wilayah Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    menegaskan bahwa model regional dalam pengelolaan air bersih ini dapat dijadikan contoh bagi provinsi lain di Indonesia.

    “Sistemnya juga baik, karena tidak semuanya menggunakan APBN, tapi ada sistem KPBU. Ini salah satu cara untuk mengurangi kekurangan pasokan air di Bekasi, Jakarta, dan Karawang,” jelasnya kepada Parlementaria usai meninjau proyek SPAM Jatiluhur, Karawang, Jawa Barat, Rabu (17/9/2025).

    Baca: Kekeringan dan krisis air global sudah di depan mata

  • Ketersediaan AIr Bersih di IKN Tergolong Rendah: Harus Diantisipasi Mulai Sekarang

    Ketersediaan AIr Bersih di IKN Tergolong Rendah: Harus Diantisipasi Mulai Sekarang

    7cloud.asia – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kajian prediksi ketersediaan air di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan sekitarnya dengan pendekatan artificial neural network (ANN).

    Model yang dibangun menghasilkan akurasi sangat tinggi, mencapai 97,7 persen dengan kappa index 0,96.

    Hasil prediksi menunjukkan bahwa presentase ketersediaan air di wilayah IKN dan sekitarnya mayoritas masuk kategori non air, dengan perincian air tinggi/HW (0,51 persen), air vegetasi/VW (20,41 persen) dan non air/NW (79,08 persen).

    Saat memaparkan hasil penelitian terbaru terkait pemanfaatan data satelit dalam menganalisis perubahan iklim perkotaan di Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, peneliti BRIN, Laras Toersilowati mengatakan bahwa ketersediaan air di IKN menjadi isu penting.

    ”Jika tidak diantisipasi sejak awal, pembangunan besar-besaran di wilayah IKN dapat berhadapan dengan risiko krisis air,” terang Laras Toersilowati dikutip brin.go.id.

    Baca: Sepaku kembali dilanda banjir, diduga dampak pembangunan IKN

    Laras menambahkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi perumusan kebijakan.

    “Data satelit bukan hanya soal angka atau peta, tetapi juga dasar bagi pemerintah dalam membuat keputusan strategis agar pembangunan kota di Indonesia tetap berkelanjutan,” pungkasnya.

    IKN dibangun dengan konsep kota pintar, kota hutan dan kota spons. Kota hutan dipilih karena IKN berlokasi di wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi.

    Dalam konsep Bappenas, IKN dibangun dan dikembangkan hanya menggunakan 20 persen kawasan lahan yang ada, sisanya dipertahankan sebagai kawasan hijau berupa kawasan hutan.

    Sementara itu, kota spons memiliki sistem perairan sirkuler yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur dan prinsip keberlanjutan.

    Baca: Konsep kota hutan, tak menjamin IKN ramah lingkungan

    Dalam perspektif lingkungan, kota hutan dan kota spons adalah kondisi lingkungan ideal yang diharapkan, agar beban ekologis yang ditanggung IKN tidak melebihi batas toleransi daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

    Bagaimana beban ekologis dan lingkungan IKN nantinya, khususnya ketersediaan air bersih? Pemerintah sejak 2022 telah membangun bendungan Sepaku Semoi dengan luas 378 hektare di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai sumber air bersih ke IKN Nusantara.

    Rencananya, 2000 liter per detik akan dialirkan ke IKN dan 500 liter per detik lainnya untuk Kota Balikpapan. Namun, debit sebesar itu dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air bagi kota sekelas IKN dengan jumlah penduduk awal mencapai 1,5 juta jiwa.

    Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) membagi lagi standar kebutuhan air minum tersebut berdasarkan lokasi wilayah.

    Untuk kota metropolitan sekelas IKN kebutuhan air bersihnya sebesar 150 liter/per kapita/hari. Dengan demikian, kebutuhan air bersih untuk IKN dengan penduduk 1,5 juta jiwa membutuhkan air bersih minimal 225 juta liter/per kapita/hari.

    Baca: UU tak mengatur moratorium pembangunan IKN

    Sementara bendungan Sepaku Semoi hanya mampu menyediakan air sebesar 172,8 juta liter/per kapita/hari. Itupun dalam kondisi bendungan mampu menampung air hujan secara penuh (maksimal) pada musim hujan.

    Namun, pada musim kemarau bendungan itu belum tentu dapat menghasilkan debit sebesar 2000 liter/detik, karena daya tampung akan menyusut drastis sepanjang tutupan hutannya (forest coverage) tidak/belum berfungsi dengan baik.

    Sayangnya juga, kawasan IKN tidak bisa berharap dari DAS Mahakam dan dua sub DAS kecil yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni DAS Riko dengan luas 588 KM persegi dan DAS Tunan dengan luas 751 KM persegi.

    Daya tampung air dua sub DAS ini sangat kecil jika dibandingkan dengan DAS Mahakam. Ketersediaan air bersih bagi kawasan IKN akan lebih banyak tergantung pada konsep kota hutan yang mempunyai tutupan hutan 70 persen dapat berfungsi secara sempurna.

    Hutan ini diharapkan mampu menyerapkan air hujan kedalam tanah sebanyak-banyaknya (secara maksimal) sebagai cadangan air tanah untuk melengkapi sumber air dari bendungan Sepaku Semoi yang debit airnya dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan air bersih.

    Baca: Proyek IKN membuat nelayan dan masyarakat pesisir makin sengsara

    Membuat waduk-waduk dan embung-embung air merupakan upaya untuk tabungan air di saat menghadapi musim kemarau.

    Kedudukan kawasan IKN yang mempunyai ketinggian 60-80 meter di atas permukaan laut (dpl), membuat kawasan IKN aman dari banjir rob (air pasang dari lautan), tidak seperti yang terjadi di Jakarta.

    Karena pembangunan IKN Nusantara dimulai dari nol, maka pengaturan drainase air kota akan lebih mudah merancangnya. Konsep kota spons yang memiliki sistem perairan sirkuler yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur dan prinsip keberlanjutan bukanlah suatu angan-angan.

    Dalam konsep kota spons, IKN memiliki perairan sirkualar, yang berarti ketersediaan air bersih disiapkan berdasarkan cadangan air dari pembuatan danau besar dan embung-embung penampung air yang diproses secara recycling (daur ulang) dengan bantuan teknologi.

    Merujuk data Kementerian PUPR, saat ini ada 30 embung di IKN. Ke depan direncanakan total ada 60 embung.

    Baca: Pembangunan IKN dinilai melanggar hak masyarakat adat

    Jumlah penduduk yang tinggal dan bermukim di IKN, juga harus mampu dikendalikan laju pertumbuhannya, dengan membuat regulasi khusus siapa saja yang boleh dan tidak boleh tinggal dan bermukim di IKN.

    Ketersediaan dan cadangan air tanah yang cukup bagi IKN -yang tidak mempunyai sumber air dari daerah hulu karena tidak adanya sungai utama yang menjadi tempat tangkapan air hujan (catchment area)- menjadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan.

    Untuk mempertahankan cadangan air tanah yang cukup pada saat musim kemarau, tidak ada kata lain selain mempertahankan dan meningkatkan kawasan hutan melalui penanaman pohon.

    Kebijakan mempertahankan 75 persen area hijau di IKN sangat tepat untuk mengurangi dan memperkecil beban ekologis, khususnya ketersediaan air tawar.

  • Layanan Air Bersih di Jakarta Belum Merata, Apa Penyebabnya?

    Layanan Air Bersih di Jakarta Belum Merata, Apa Penyebabnya?

    7cloud.asia – Di tengah upaya Kota Jakarta meningkatkan peringkatnya dalam daftar kota global dunia, ada fakta menyesakkan terkait layanan air bersih.

    Ternyata akses layanan air bersih di Jakarta masih belum merata. Padahal kebutuhan air bersih adalah hal mendasar dalam kehidupan sehari-hari.

    Sejumlah daerah terutama di sejumlah kawasan Jakarta Utara seperti Muara Angke hingga kini belum mendapat layanan air bersih.

    Menurut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung persoalan yang terjadi tersebut menunjukkan masih adanya ketidakadilan bagi warga dalam mengakses air bersih. 

    Baca Juga: Perluas Layanan Air Bersih, Pemprov DKI Jakarta Mulai Operasikan IPA Pesanggrahan

    Akibat kondisi tersebut, warga Muara Angke harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk mendapatkan air bersih. Padahal, tidak semua warga di sana tergolong keluarga mampu.

    “Termasuk yang di Angke tadi, daerah yang mohon maaf yang sebenarnya lebih membutuhkan air bersih tetapi mereka harus membayar. Dan menurut saya yang seperti ini tidak fair,” ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Karena itu, Pramono terus mendorong PAM JAYA untuk terus memperluas cakupan layanan air bersih di seluruh wilayah Jakarta.

    Dia menargetkan, cakupan layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Jakarta bisa mencapai 85 persen pada tahun depan dan mencapai 100 persen pada 2029.

    Baca Juga: DKI Jakarta Terancam Krisis Air Bersih: Kebutuhan Terus Meningkat Tak Sebanding dengan Pasokan

    “Maka kenapa kemudian PAM JAYA betul-betul kami dorong untuk tahun depan itu kalau bisa capaian untuk air bersihnya sudah di atas 85 persen,” katanya.

    Meski saat ini cakupan layanan air bersih di Jakarta sudah mengalami peningkatan signifikan, menurut Pramono hal itu masih belum cukup.

    Untuk mengatasi masalah ini, Pramono Anung mendorong PAM JAYA mempercepat proyek perluasan pipanisasi dan pengembangan sumber air bersih baru. 

    Diharapkan upaya ini dapat menyelesaikan krisis air bersih dan meringankan beban biaya yang ditanggung oleh warga Jakarta.