Jaringan Rakyat Miskin Kota Tolak Privatisasi PAM Jaya

7cloud.asia – “Air adalah hak rakyat, bukan komoditas!” “Air adalah hak asasi”

Itulah poster-poster yang diusung massa yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam aksi unjuk rasa menolak rencana perubahan badan hukum PAM Jaya menjadi perseroan terbatas (PT) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana mengubah badan hukum PAM Jaya menjadi perseroan terbatas. Perubahan ini akan dituangkan dalam Perda yang kini tengah digodok

Dalam aksi ini ratusan warga kampung yang tergabung dalam JRMK bergabung dengan Urban Poor Consortium (UPC) mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta.

Lewat keterangan resminya, massa mengingatkan bahwa privatisasi air di Jakarta pernah meninggalkan jejak kelam. Mulai dari tarif melambung, pelayanan buruk, dan rakyat miskin makin tersisih dari hak dasar atas air bersih. 

JRMK menyampaikan tiga tuntutan yaitu menolak Raperda perubahan badan hukum PAM Jaya, memastikan status PAM Jaya tetap sebagai Perumda, dan menjamin subsidi APBD untuk tarif Rp0 bagi pemakaian 0–20 m3 per keluarga.

Perwakilan massa diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD DKI, dipimpin Wakil Ketua DPRD Basri Baco. Ia menegaskan perubahan badan hukum bukan berarti privatisasi.

“PAM itu adalah badan usaha milik daerah. Namanya badan usaha adalah mencari profit, dengan mencari profit itu ada perencanaan. Di dalam proposal itu tidak ada privatisasi, sama dengan Bank DKI dan Pertamina. Mayoritas saham yang mengelola itu adalah pemda,” jelas Basri.

Politikus Partai Golkar itu juga berjanji DPRD akan mengawal pembahasan dengan memastikan rakyat kecil tetap mendapat akses air bersih.

“Kita pastikan akan inspeksi di kota-kota yang belum mendapatkan air. Kita harus membikin tarif proporsional dengan harga lebih murah. Tarif di Penjaringan tidak boleh sama dengan tarif di Menteng,” tegasnya.

Meski begitu, JRMK menegaskan akan terus mengawal agar layanan air bersih Jakarta tidak jatuh ke tangan cukong dan mafia.

Mereka menyerukan seluruh masyarakat ikut menolak privatisasi air Jakarta dan memperjuangkan pengelolaan yang adil serta berpihak pada rakyat miskin