7cloud.asia – Hasil investigasi Walhi Jawa Barat mengungkap, banjir bandang yang memporak-porandakan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 4 Desember 2024 lalu dipicu kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di wilayah tersebut.
Banjir bandang, tanah longsor hingga pergerakan tanah terjadi di 39 kecamatan dan 176 desa. Selain itu, ribuan warga mengungsi, 10 orang meninggal dunia dan dua lainnya dinyatakan hilang.
Melansir detik.com, Direktur Eksekutif Walhi Daerah Jawa Barat, Wahyudin mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan investigasi ke lokasi yang dilanda banjir bandang.
Dilihat dari hasil pemantauan citra satelit, terdapat beberapa kawasan hutan yang telah hancur. Kehancuran hutan itu diduga kuat karena aktivitas pertambangan emas dan tambang galian kuarsa.
Salah satu yang disorot yaitu di wilayah Kecamatan Waluran Jampang. Di sana, kata dia, terjadi degradasi hutan yang diduga kuat karena adanya pembukaan lahan untuk proyek Hutan Tanaman Energi (HTE) guna pasokan serbuk kayu ke PLTU Pelabuhanratu.
“Dari lapangan ditemukan fakta bahwa tidak hanya Kawasan Guha dan Dano saja yang telah terdegradasi. Di tempat lain juga terdapat kerusakan hutan dan lingkungan akibat tambang emas, dan tambang galian kuarsa untuk bahan pendukung pembuatan semen,” kata Wahyudin dalam keterangan resmi dilansir detikJabar, Sabtu (14/12/2024).
Baca: Banjir bandang di Sukabumi terparah dalam 10 tahun terakhir
Lebih lanjut, Wahyudin menyebutkan beberapa nama perusahaan yang diduga terlibat dalam perusakan lingkungan hingga menyebabkan bencana alam.
“Tidak salah jika kawasan hutan berubah fungsi dan dapat meningkatkan run (aliran) oleh kegiatan ini, malah kecenderungan kami, bahwa tanaman kaliandra dan gamal hanya menjadi kedok untuk menutupi tambang-tambang yang illegal dan setelahnya di panen untuk kebutuhan suplay serbuk kayu ke PLTU,” jelasnya.
Bukan hanya itu, Walhi juga telah menemukan adanya operasi tambang emas di kawasan hutan. Di Ciemas, beroperasi sebuah perusahaan dengan luas konsesi 300 hektare dan juga di Kecamatan Simpenan beroperasi kegiatan tambang.
“Kawasan perhutanan sosial tidak luput pula dari objek tambang sebagaimana terdapat di petak 93 Bojong Pari dan Cimaningtin dengan luas 96,11 hektare,” imbuhnya.
Dia menambahkan, jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi, kawasan tersebut tidak masuk pada lokasi pertambangan dan juga bukan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Menurutnya, bencana ekologis yang telah memporakporandakan wilayah Sukabumi jelas karena adanya kontribusi perusahaan. Untuk itu, Walhi Jabar meminta Polri agar melakukan penegakan hukum tindak pidana lingkungan.
Baca: Cuaca ekstrem picu bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah
“Kepada pemerintah kami mendesak agar menuntut perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan, mengganti kerugian yang diderita masyarakat dan mengevaluasi areal perhutanan sosial yang dijadikan objek tambang,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan tambang di kawasan bukit dan gunung, untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.
“Perizinan tambang dan penebangan hutan yang berisiko merusak lingkungan harus dievaluasi ulang. Kita tidak bisa membiarkan bencana seperti ini terus terjadi akibat perusakan lingkungan,” kata Saan kepada Parlementaria saat mengunjungi Desa Karangjaya, Kecamatan Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2024).
Saan juga meminta DPR, terutama komisi teknis yang membidangi lingkungan, untuk mengawal tata kelola tambang di Sukabumi. Ia menyoroti tambang galian C di kawasan bukit dan gunung yang dianggap memerlukan penataan ulang.
“Komisi terkait bersama kementerian harus mengevaluasi perizinan yang berpotensi merusak lingkungan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Baca: Pemanasan global picu bencana akan lebih sering terjadi
Saan mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan warga. Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat mencegah bencana serupa di masa depan.
“Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Saan merekomendasikan relokasi bagi warga yang tinggal di area rawan longsor, terutama di bawah tebing-tebing curam.
“Cuaca ekstrem saat ini membuat mereka lebih baik menghindari tempat tinggal yang berisiko longsor,” kata Saan.
Ia menegaskan, perhatian serius terhadap tata kelola lingkungan dan penanganan bencana harus menjadi prioritas bersama agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
