ruangkota

Tag: bencana

  • Musim Hujan, Indonesia Alami Anomali Bencana Alam

    Musim Hujan, Indonesia Alami Anomali Bencana Alam

    7cloud.asia – Hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini mengalami musim hujan. Bahkan beberapa wilayah terjadi bencana banjir dan longsor. Meski demikian, saat ini Indonesia tengah mengalami anomali bencana alam.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto mengatakan di saat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim hujan, namun ada beberapa wilayah yang mengalami kebakaran hutan.

    “Kalau kita melihat fenomena di luar Sumatera Barat yang dikhawatirkan itu bencana hidrometeorologi kering,” ujar Suharyanto seperti yang dilansir Antaranews.

    Baca: Banjir di Kapuas Hulu, warga gunakan perahu untuk salat tarawih

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hingga akhir 2024 masih banyak hujan, namun BNPB mencatat empat titik di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan.

    “Inilah anomali negara kita. Di Sumbar yang tiap tahun gempa, erupsi, banjir dan longsor. Namun, di provinsi sebelah terjadi kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.

    Kondisi ini membuat pemerintah justru lebih khawatir menipisnya pasokan air akibat bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan.

    “Justru pemerintah khawatir ketersediaan air dalam rangka produktivitas pertanian,” katanya.   

    Baca: Hujan lebat picu banjir, lebih dari 4 ribu warga terdampak

    Selanjutnya Suharyanto menjelaskan bencana kekeringan tersebut perlu diwaspadai semua daerah termasuk Provinsi Sumbar karena bisa berdampak pada ketersediaan pasokan pangan.

    BNPB juga mengingatkan kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk meyakinkan masyarakat bahwa status tanggap dan siaga darurat tidak akan berlangsung lama.

    “Sebab, hal itu bisa berdampak pada pelayanan dan penanganan dalam kondisi darurat,” katanya.

    Sebelumnya BNPB mendapat informasi distribusi bahan makanan dan kebutuhan dasar bagi korban banjir dan longsor yang tidak lancar.

    Karena itu pemerintah harus bisa memastikan tidak ada warga yang belum mendapatkan bantuan logistik.

    Pemerintah daerah, lanjut Suharyanto, termasuk TNI dan Polri harus bisa menerobos berbagai kendala di lapangan termasuk daerah yang terisolir dengan mengerahkan alat berat untuk menyalurkan bantuan logistik.

    Reporter: Nurakhmayani

     

     

  • BNPB Kembangkan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Skala Nasional

    BNPB Kembangkan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Skala Nasional

    7cloud.asia – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah perguruan tinggi di Indonesia siap mengembangkan kembali sistem informasi peringatan dini bencana tanah longsor skala besar.

    Sistem informasi peringatan dini bencana tanah longsor yang dikembangkan BNPB ini diharapkan dapat mencakup seluruh wilayah rawan nasional.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Senin (1/4/2024), mengatakan bahwa dalam prosesnya saat ini instansinya sedang melakukan studi berbasis ilmiah bersama para ahli teknologi inovasi, iklim, dan geologi dalam negeri.

    Studi tersebut dilakukan BNPB untuk menentukan seperti apa mekanisme peringatan dini tanah longsor yang memenuhi standar keakuratan tinggi, cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh publik.

    Baca: Pemanasan global memicu beragam bencana

    Setidaknya ada tiga mekanisme yang umum diadopsi dalam pembuatan sistem peringatan dini bencana tanah longsor tersebut.

    Abdul mencontohkan, sistem peringatan dini berbasis citra satelit time-series untuk memantau perubahan tata lahan dan pergerakan mahkota longsor untuk menghasilkan peringatan dini bagi masyarakat yang berisiko tinggi.

    Peringatan dini berbasis sensor; setiap daerah rawan bencana longsor dipasangkan alat sensor untuk memantau pergerakan tanah, curah hujan dan parameter lain. Data ini kemudian diolah untuk menghasilkan peringatan dini bagi masyarakat.

    Selanjutnya, sistem peringatan yang berbasiskan masyarakat, yang mana sistem ini melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan pelaporan tanda-tanda awal tanah longsor.

    “Tapi kami masih mengkaji opsi terbaik untuk mekanisme tanah longsor nasional ini,” ujarnya.

    Baca: Paduan kearifan lokal dan teknologi untuk antisipasi bencana hidrometeorologi

    Dia mengaku pembuatan sistem peringatan dini tanah longsor berskala nasional ini merupakan hasil tindak lanjut setelah kalangan peneliti Indonesia yang berhasil mengembangkan sistem bencana serupa di 35 daerah, satu dekade lalu.

    Namun, sistem buatan peneliti yang salah satunya dari Universitas Gadjah Mada bersama tim BNPB itu kapasitas dan wilayah jangkauannya masih tergolong lokal yang mencakup 200 desa lebih.

    “Karena yang kita miliki masih sangat lokal, sehingga selama ini kita masih cenderung mengandalkan sistem informasi prakiraan cuaca yang belum spesifik tanah longsor,” kata dia.

    Padahal, lanjutnya, secara prinsip seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan informasi peringatan dini tanah longsor ini.

    Baca: Kearifan lokal dalam mengantisipasi bencana

    Karena ini sama pentingnya seperti peringatan gempa bumi dan tsunami nasional yang lebih dulu dikembangkan untuk mengantisipasi besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan dan korban jiwa.

     

    Berdasarkan data yang dihimpun dari BNPB pada awal tahun ini, terhitung sejak Januari-Maret telah terjadi beberapa kali bencana banjir disertai tanah longsor yang menyebabkan lebih dari ratusan ribu warga terdampak, puluhan ribu rumah warga sekaligus fasilitas umum mengalami kerusakan.

    Bahkan, bencana hidrometeorologi basah itu memakan korban jiwa dan hingga saat ini jasadnya masih dinyatakan hilang.

    Misal, tanah longsor di Pesisir Selatan, Sumatera Barat (empat korban belum ditemukan), di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua (lima korban belum ditemukan), dan terakhir tanah longsor di Cipongkor Bandung Barat, Jawa Barat (tiga korban belum ditemukan).

    “Ya, ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama yang perlu kita telaah lebih lanjut untuk dikembangkan,” ujarnya.

    Sumber: Antaranews.com

  • Cuaca Ekstrem Berpotensi Memicu Bencana, Pemudik Diimbau Waspada

    Cuaca Ekstrem Berpotensi Memicu Bencana, Pemudik Diimbau Waspada

    7cloud.asia – Para pemudik dan masyarakat diimbau mewaspadai cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari kedepan sehingga mengakibatkan bencana hidrometeorologi.

    Himbauan ini disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyusul adanya bibit siklon tropis baru 96S di sekitar Laut Sawu.

    Bibit siklon tropis ini cenderung menguat secara perlahan hingga beberapa hari ke depan dan berpotensi memicu cuaca ekstrem.

    “Kemunculan bibit siklon baru ini akan memicu terjadinya cuaca ekstrem. Jadi mohon kepada masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dan waspada,” ungkap Dwikorita dalam rilisnya Kamis (04/04/2024).

    Selanjutnya Dwikorita menjelaskan cuaca ekstrem yang terjadi dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan lain-lain yang menimbulkan banyak kerugian, baik secara materil dan imateril.

    Baca: BMKG siap modifikasi cuaca saat mudik lebaran

    Karena itu, Dwikorita mengimbau kepada pemudik untuk secara aktif melihat informasi dan kondisi cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mudik.

    “Apabila kondisi cuaca sedang buruk, jangan memaksakan diri dan sebaiknya ditunda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto memaparkan bahwa Bibit Siklon Tropis 96S teridentifikasi menunjukkan kecenderungan menguat secara perlahan dalam beberapa hari kedepan.

    Kecepatan angin maksimum di sekitar sistem Bibit Siklon 96S tersebut, kata dia, berkisar 15 – 20 knot (28 – 37 km/jam) dengan tekanan di pusatnya sekitar 1007 mb, dengan pergerakan ke arah barat daya hingga selatan, menjauhi perairan selatan NTT.

    Sistem Bibit Siklon 96S tersebut cenderung memiliki peluang RENDAH menjadi siklon tropis di sekitar perairan NTT untuk 24 jam kedepan,

    “Tetapi diprediksikan meningkat menjadi potensi SEDANG – TINGGI dalam periode 2 – 3 hari kedepan dimana posisi sistem diprediksikan sudah berada di sekitar Samudera Hindia selatan Nusa Tenggara Timur,” jelasnya.

    Baca: Waspada cuaca ekstrem saat puncak musim hujan

    Sistem Bibit Siklon 96S di sekitar wilayah NTT tersebut dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap kondisi cuaca di beberapa wilayah Indonesia dalam 24-48 jam kedepan.

    Pertama, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

    Kedua, Potensi Angin kencang di sekitar Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

    Ketiga gelombang Tinggi 1.25 – 2.5 meter (moderate sea) di sekitar Samudra Hindia selatan NTB, Samudra Hindia selatan NTT, Selat Sumba bagian barat, Perairan selatan P. Sumba, Perairan selatan Kupang – P. Rote, dan Laut Sawu bagian selatan.

    Cuaca ekstrem juga dipengarunhi oleh aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) serta fenomena Gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial masih terpantau dan diprediksi aktif di wilayah Indonesia dalam beberapa hari kedepan.

    Selain itu, suhu muka laut yang hangat juga berperan dalam menyediakan kondisi yang mendukung pertumbuhan awan hujan signifikan di wilayah Indonesia.

    Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani mengatakan, secara umum, kombinasi pengaruh fenomena-fenomena cuaca tersebut diprakirakan menimbulkan potensi hujan dengan intensitas SEDANG-LEBAT yang disertai kilat/angin kencang di sebagian wilayah Indonesia hingga 11 April 2024, yaitu:

    Baca: Cuaca ekstrem masih berlanjut hingga lebaran

    4-7 April 2024

    * Sumatra Barat

    * Jambi

    * Bengkulu

    * Kep. Bangka Belitung

    * Sumatra Selatan

    * Lampung

    * Banten

    * Jawa Barat

    * Jawa Tengah

    * DI Yogyakarta

    * Jawa Timur

    * Bali

    * Nusa Tenggara Barat

    * Nusa Tenggara Timur

    * Kalimantan Barat

    * Kalimantan Tengah

    * Kalimantan Timur

    * Kalimantan Utara

    * Kalimantan Selatan

    * Sulawesi Utara

    * Sulawesi Barat

    * Sulawesi Tengah

    * Sulawesi Selatan

    * Sulawesi Tenggara

    * Maluku Utara

    * Maluku

    * Papua Barat

    * Papua

    8-11 April 2024

    * Aceh

    * Sumatra Utara

    * Sumatra Barat

    * Riau

    * Kep. Riau

    * Jambi

    * Kep. Bangka Belitung

    * Sumatra Selatan

    * Bengkulu

    * Jawa Timur

    * Bali

    * Nusa Tenggara Barat

    * Nusa Tenggara Timur

    * Kalimantan Barat

    * Kalimantan Tengah

    * Kalimantan Timur

    * Kalimantan Utara

    * Kalimantan Selatan

    * Sulawesi Utara

    * Gorontalo

    * Sulawesi Barat

    * Sulawesi Tengah

    * Sulawesi Selatan

    * Sulawesi Tenggara

    * Maluku Utara

    * Maluku

    * Papua Barat

    * Papua

    Meski tetap waspada, Andri mengimbau masyarakat tidak panik terkait dengan informasi Bibit Siklon Tropis 96S.

    “Mohon dipahami yang kami sampaikan ini adalah kondisi secara umum atau general di masing-masing wilayah. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih akurat dengan resolusi yang lebih tinggi di setiap kecamatan. Mohon untuk dapat melihat atau mengunjungi aplikasi InfoBMKG untuk mengetahui informasi cuaca dengan perubahan cuaca setiap 3 jam.,” katanya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Pengamat Lingkungan Menyayangkan Pemerintah Tak Antisipasi Bencana Ekologis

    Pengamat Lingkungan Menyayangkan Pemerintah Tak Antisipasi Bencana Ekologis

    7cloud.asia – Bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi seharusnya dapat diantisipasi pemerintah agar tidak berdampak luas bagi masyarakat.

    Pengamat masalah lingkungan, Mustam Arif yang juga Direktur Eksekutif Jurnal Celebes mengatakan pencegahan atau mitigasi bencana selama ini menjadi aspek kurang penting.

    Padahal di level hulu inilah sesungguhnya dampak bencana bisa diminimalkan atau dicegah.

    Sementara eskalasi bencana kian tahun kian meningkat akibat kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sedangkan penanggulangan bencana terkesan selalu menunggu datangnya bencana.

    Menurutnya selama ini pemerintah daerah menurutnya selalu berorientasi pada tanggap darurat (response) dan pemulihan (recovery).

    Baca: Begini cara pemprov DKI Jakarta menangani banjir

    Dana dan sumber daya terlalu banyak dialokasikan untuk tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana.

    Dia mencontohkan bencana banjir dan longsor di Sulawesi Selatan beberapa hari yang lalu. Bencana ini sebenarnya rutin terjadi setiap tahun.

    “Kita berada di era bencana rutin, karena kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah dipetakan olah BPBD sebagai daerah rawan bencana, terutama banjir dan longsor,” papar Mustam seperti yang dilansir Antaranews.

    Namun, pemerintah setempat belum menyikapi secara serius dalam menanggulangi banjir dan longsor yang rutin terjadi setiap tahun.

    “Karena itu banjir dan longsor serentak ini mestinya pembelajaran berharga, agar pemerintah daerah di Sulsel menyikapi serius dengan bertolak pada kesadaran bahwa degradasi lingkungan menjadi penyebab utama bencana rutin ini,” jelasnya.

    Baca: Banjir dan longsor di sulawesi Tengah, 8 orang tewas

    Selanjutnya Mustam menerangkan faktor cuaca atau iklim bukanlah sebagai penyebab. Tetapi hanya sebagai pemicu terjadinya bencana akibat kerusakan alam.

    Karena itu, lanjut Mustam, pemerintah daerah di Sulawesi Selatan (pemrov/pemkab) harus mengambil langkah pencegahan dengan melakukan pemulihan lingkungan.

    Salah satunya perlu merevisi tata ruang sebagai upaya memulihkan daya dukung lingkungan yang berimbang.

    Sebagai gambaran, dengan kembali melihat 32 Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada di 43.619,30 hektare ekosistem hutan, terdiri atas 6.526,93 ha hutan primer, dan 37.092,37 ha hutan sekunder (data Jurnal Celebes – JPIK Sulsel).

    “Butuh kerelaan merombak tata ruang dan menata kembali izin-izin industri, perkebunan/pertanian, real estate, terutama izin industri ekstraktif yang berbasis lahan,” jelas Mustam.

    Baca: DPR minta BNPB lebih responsif dalam memitigasi bencana

    Upaya lainnya adalah pemerintah daerah harus menata kembali lahan-lahan pertanian yang mengokupasi tutupan hutan dari lembah sampai ke puncak-puncak gunung dan bukit.

    Selain itu, pemerintah daerah di Sulsel harus kembali semakin memperkuat kesiasiagaan masyarakat, terutama di wilayah atau titik-titik rawan bencana.

    Menurutnya pemerintah daerah tidak sekadar memberi pelatihan atau pembentukan kelompok dan forum yang hanya berorientasi pemenuhan target proyek.

    Tetapi lebih dari itu, pemerintah daerah harus serius membangun ketahanan masyarakat (resilience) menghadapi bencana.

    Baca: Banjir di Bandung Barat hancurkan puluhan rumah dan 9 warga hilang

    Artinya, lanjut Mustam, masyarakat di titik rawan bencana sudah harus didukung oleh rencana kedaruratan (contigency plan) yang memadai dan siap diaktifkan pada saat datanya bencana dan tanggap darurat.

    Rencana kedaruratan tersebut didukung sistem peringatan dini (early warning system) yang memadai.

    Menurutnya sistem peringatan dini ini tidak harus berupa teknologi yang canggih. Sebab BMKG hampir setiap saat memberi peringatan.

    Sesuai asesmen Jurnal Celebes, sebagian masyarakat lokal dan adat di Sulsel memiliki pengetahuan atau kearifan lokal yang menjadi peringatan dini menghadapi bencana. Potensi inilah yang seharusnya diberdayakan di lapangan.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Koalisi Masyarakat Sipil: Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan Dipicu Kerusakan Hutan di Gunung Latimojong Akibat Konsesi Tambang

    Koalisi Masyarakat Sipil: Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan Dipicu Kerusakan Hutan di Gunung Latimojong Akibat Konsesi Tambang

    7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil Sulsel Untuk Keadilan Agraria dan Sumber Daya Alam menilai, bencana ekologis yang menelan korban jiwa di Sulawesi Selatan baru-baru ini dipicu kerusakan hutan di area Gunung Latimojong.

    Sementara kerusakan hutan di area Gunung Latimojong berawal dari konsesi tambang yang masuk area Gunung Latimojong.

    “Kondisi inilah yang kemudian memicu bencana ekologis di lima kabupaten di Sulsel dengan bencana banjir dan longsor,” kata Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, Rizki Angriani Arimbi dikutip Antaranews.com, Rabu (15/5/2024).

    Pekan pertama Mei 2024, banjir dan longsor menerjang beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu di Kabupaten Luwu, Wajo, Sidrap, Soppeng, Enrekang, Pinrang, Toraja dan Bulukumba.

    Banjir dan longsor terjadi pada hari yang bersamaan di Kabupaten Luwu, Sidrap, Wajo, Enrekang dan Pinrang akibat kerusakan hutan yang terjadi di area Gunung Latimojong.

    Baca Juga: Pengamat Lingkungan Menyayangkan Pemerintah Tak Antisipasi Bencana Ekologis

    Dia mengatakan, dalam kondisi krisis dan kritis, Pemerintah Pusat hingga Provinsi Sulawesi Selatan terus mengoleksi dan mengeluarkan konsesi pengelolaan hutan di wilayah penyangga, termasuk Pegunungan Latimojong.

    Berkurangnya tutupan hutan di bentang Pegunungan Latimojong akibat aktivitas tambang tidak lepas dari keterlibatan pemerintah daerah.

    Rizki kemudian menyebut peristiwa tahun 2015 saat ditangkapnya Kepala Dinas Kehutanan Luwu dan mantan Kepala Desa Mappetajang Kecamatan Bassesangtempe (Bastem).

    Sebagian besar masyarakat, ujarnya, kemungkinan masih mengingat penangkapan orang yang terlibat kasus pemberian izin dan pembalakan hutan lindung tahun 2013.

    Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel menyebut Kabupaten Luwu, Sidrap, Wajo, Enrekang dan Pinrang memiliki bentangan penyangga yang sama yaitu Pegunungan Latimojong.

    Baca Juga: BNPB Kembangkan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Skala Nasional

    Pegunungan Latimojong merupakan gugusan pegunungan Verbeek dengan berbagai keunikan di dalamnya.

    Longsor dan banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten dalam bentangan Pegunungan Verbeek Latimojong bukanlah hal yang baru terjadi. Begitu juga di Kabupaten Luwu.

    Tidak ada yang menduga hujan pada malam itu berujung banjir, yang dengan seketika memorakporandakan puluhan desa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tepat pukul 01.17 WITA.

    Setidaknya 13 kecamatan terdampak bencana ini, yakni kecamatan Suli, Latimojong, Suli Barat, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Kamanre, Belopa, dan Belopa Utara.

    Banjir setinggi 3 meter merendam 3.268 rumah, menghanyutkan 211 rumah, dan empat jembatan, merusak empat ruas jalan penghubung, merobohkan talut sungai sepanjang 50 meter dengan kondisi rusak berat.

    Baca Juga: BRIN: Cuaca Ekstrem Meningkat Signifikan Ini Dampak yang Dirasakan Indonesia

    Dampak kerusakan ribuan unit rumah dan fasilitas publik dengan klasifikasi ringan hingga berat itu melanda 56 desa di 13 kecamatan.

    Tercatat 13 orang meninggal dunia yang mayoritas lansia dan balita warga dari Kecamatan Latimojong dan Suli Barat.

    Sebanyak 3.479 keluarga yang terdampak, 155 jiwa di antaranya terpaksa mengungsi memanfaatkan bangunan masjid dan gedung sekolah terdekat.

    Padamnya jaringan listrik dan telekomunikasi makin menambah penderitaan bagi warga yang masih terisolasi akibat bencana sejak 3 Mei 2024.

    Tragedi di awal Mei 2024 menjadi salah satu bencana yang terbesar dan memilukan. Alam mengingatkan eksplorasi tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan akan memicu bencana.

    Sumber: Antaranews.com

  • Masih Ada 10 Orang Hilang, Masa Tanggap Darurat Bencana di Tanah Datar Diperpanjang 14 Hari

    Masih Ada 10 Orang Hilang, Masa Tanggap Darurat Bencana di Tanah Datar Diperpanjang 14 Hari

    7cloud.asia – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari, hingga 8 Juni mendatang. Salah satu pertimbangannya masih ada 10 orang yang hilang

    Keputusan ini diambil setelah rapat evaluasi yang dilakukan Bupati Tanah Datar, Eka Putra bersama instansi terkait lainnya mengenai penanganan bencana dan kondisi terbaru bencana banjir bandang.

    “Setelah menerima saran, masukan dan pertimbangan dari Forkopimda, BMKG, Bazarnas dan instansi terkait lainnya, maka diputuskan masa tanggap darurat bencana di Tanah Datar diperpanjang 14 hari lagi hingga 8 Juni 2024,” jelas Eka seperti yang dilansir Antaranews .

    Baca: Banjir di Sumatera Barat, 27 orang tewas

    Masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan lahar dingin pertama sebenarnya berakhir pada hari ini, Sabtu (25/05/2024). Namun masa tanggap darurat diperpanjang dengan mempertimbangkan beberapa hal.

    Menurut Eka, salah satu pertimbangannya adalah masih adanya korban hilang yang belum ditemukan. Selain itu, banyaknya rumah masyarakat yang butuh penanganan tim untuk dibersihkan.

    “Saat ini 10 orang korban masih dinyatakan hilang dan selain itu ada rumah masyarakat yang butuh dibersihkan, sehingga masih perlu dilanjutkan untuk pencarian dan pembersihan,” ujarnya.

    Baca: Korban banjir bandang di Sumbar bertambah, Walhi nilai pemerintah lalai

    Pihaknya, lanjut Eka, juga melakukan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

    Di antaranya, Pemkab Tanah Datar bersama BNPB akan memasang early warning system (EWS) di beberapa titik.

    EWS merupakan sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya agar masyarakat segera mengetahui ketika terjadi bencana.

    Selain itu, Pemkab Tanah Datar bersama BNPB juga akan membangun sabo dam serta memecahkan batu besar yang saat ini menjadi penghalang yang ada di hulu sungai.

    Baca: Cegah banjir susulan pemerintah lakukan modifikasi cuaca

    “Kami bersama BNPB akan memasang berupa peringatan dini dan sabo dam di beberapa titik,” ujarnya.

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, banjir bandang melanda tiga wilayah di Sumatera Barat sejak Sabtu (11/05/2024).

    Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat sebanyak 32 orang meninggal dunia dan 10 orang hilang. Sementara infrastruktur yang terdampak yakni 36 jembatan rusak berat, 30 unit rumah hanyut, 88 unit rumah rusak berat.

  • BMKG Ajak Pihak Swasta Turut Serta Mitigasi Bencana

    BMKG Ajak Pihak Swasta Turut Serta Mitigasi Bencana

    7cloud.asia – Bencana gempa bumi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Perlu penguatan sistem mitigasi dan pengurangan risiko bencana dari semua pihak, termasuk pihak swasta.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati di sela-sela Rakor Peningkatan Upaya Mitigasi dan Peringatan Dini Bahaya Gempabumi dan Tsunami.

    Dia menjelaskan upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana merupakan investasi jangka panjang yang juga harus dipersiapkan dunia usaha demi menjaga keberlanjutan usaha mereka.

    Karenanya, dunia usaha dapat menjadi aktor utama penggerak upaya pengurangan risiko bencana.

    Baca: Tiga opsi langkah mitigasi bencana Gunung Marapi

    “Bencana alam otomatis juga akan berdampak pada sektor swasta. Maka dari itu kami mendorong keterlibatan aktif swasta dalam manajemen risiko bencana lewat penguatan aksi mitigasi untuk membangun ketahanan serta ketangguhan sosial dan ekonomi,” jelas Dwikorita dalam laman resmi BMKG.

    Lebih jauh dia menjelaskan Indonesia merupakan negara dengan kerentanan bencana alam. Karena itu perlu kolaborasi aksi mitigasi dan pengurangan risiko bencan.

    Pemerintah dan masyarakat,lanjutnya, akan kesulitan jika harus bekerja sendiri. Sebab perlu sumber daya yang besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kompleks.

    Dia mencontohkan saat Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia (AM IMF-WBG) di Bali tahun 2018 lalu yang hampir saja batal karena terjadi erupsi Gunung Agung.

    Baca: Pegamat lingkungan menyayangkan pemerintah tak antisipasi bencana

    Tetapi acara tersebut akhirnya tetap dilaksanakan dengan baik setelah Pemerintah Indonesia mampu meyakinkan negara peserta bahwa Indonesia memiliki kesiapan sistem peringatan dini bencana dan aksi mitigasi bencana yang baik dan handal.

    Hotel-hotel tempat menginap kepala negara, delegasi, dan tamu telah tersertifikasi kesiap-siagaan bencana oleh BPBD dan BMKG.

    Indikatornya, kelengkapan infrastruktur, pemahaman bencana, sistem peringatan dini, kemampuan merespons bencana, mitigasi bencana, dan keamanan.

    “Singkatnya, mereka sudah sangat siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam. Hal ini perlu juga dicontoh oleh penyelenggara dan pelaku wisata, khususnya di daerah rawan bencana alam,” katanya.

  • Cuaca Hari Ini: BMKG Memperkirakan Hujan Sedang Hingga Lebat Berdampak Bencana di Sejumlah Wilayah

    Cuaca Hari Ini: BMKG Memperkirakan Hujan Sedang Hingga Lebat Berdampak Bencana di Sejumlah Wilayah

    7cloud.asia – Sejumlah wilayah berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi sebagai dampak hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada Kamis (01/08/2024).

    Laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah yang terdampak.

    Selain itu wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat juga ikut terdampak hujan ringan hingga sedang.

    Wilayah lain yang ikut terdampak hujan adalah hujan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

    BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas lebat mengguyur Laut Andaman, Perairan utara dan timur Aceh, Perairan utara Aceh, Perairan barat Sumatra, Samudra Hindia barat Sumatra, Selat Malaka.

    Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Perairan utara Maluku Utara, Perairan utara Papua, dan Samudra pasifik utara Halmahera hingga Papua juga berpotensi terjadi hujan lebat.

    Bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi berupa banjit, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang serta bencana lainnya. Karena itu BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadainya.

    Sedangkan wilayah lainnya, termasuk DKI Jakarta diprediksi cerah berawan. Suhu di Jakarta berkisar antara 24 hingga 33 derajat celsius dengan tingkat kelembaban 74-85 persen.

     

  • Kekeringan Mulai Melanda Yogyakarta, Status Kini Siaga Darurat Bencana

    Kekeringan Mulai Melanda Yogyakarta, Status Kini Siaga Darurat Bencana

    7cloud.asia – Kekeringan akibat musim kemarau tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Termasuk wilayah Yogyakarta. Status siaga darurat bencana kekeringan diberlakukan sejak 1 Agustus lalu.

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus 2024.

    “Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY sudah ke luar untuk 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus, waktunya sebulan,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Noviar Rahmad.

    Melansir Antaranews, Noviar menjelaskan  surat Keputusan Gubernur Nomor 286/KEP/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di DIY dapat diperpanjang jika kekeringan masih berlanjut.

    Baca: Sebagian wilayah Aceh berpotensi kekeringan hingga September

    Penetapan status ini, lanjut Noviar menyusul adanya tiga kabupaten di wilayah ini yakni Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman yang telah berstatus siaga darurat hidrometeorologi.

    “Provinsi bisa melakukan penetapan siaga darurat apabila lebih dari satu kabupaten sudah menetapkan. Sementara yang di kabupaten/kota ini sudah tiga,” jelasnya.

    Status siaga darurat ini sangat berarti bagi BPBD DIY untuk merealisasikan rencana operasi modifikasi cuaca di wilayah ini.

    Rencananya program hujan buatan itu bakal melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Selain itu BPBD DIY dapat membantu kebutuhan dropping air bersih ke masyarakat kabupaten/kota yang membutuhkan.

    “Dasarnya SK itu. Tapi anggarannya kami mintakan melalui dana siap pakai yang ada di BNPB pusat,” ujar dia.

    Baca: Wilayah Jatim, NTB dan NTT berpotensi kekeringan

    Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY, Edhy Hartana mengimbau masyarakat di DIY mulai berhemat menggunakan air sehingga tidak sekadar bergantung pada bantuan pemerintah.

    “Kami mengimbau kepada warga yang khususnya terdampak kekeringan, berhematlah menggunakan air. Setelah digunakan air bisa disalurkan ke tanaman jadi jangan terbuang-buang,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta, Reni Kraningtyas memprediksi puncak musim kemarau 2024 di DIY antara Juli hingga Agustus 2024.

    Musim kemarau akan berakhir pada September 2024 dasarian pertama yang dimulai Kabupaten Kulon Progo bagian utara.

     

     

  • Cuaca Hari Ini: Sejumlah Wilayah Bakal Hujan Sedang Hingga Lebat, Waspada Bencana Hidrometeorologi

    Cuaca Hari Ini: Sejumlah Wilayah Bakal Hujan Sedang Hingga Lebat, Waspada Bencana Hidrometeorologi

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah wilayah berpotensi hujan hingga menyebabkan bencana hidrometeorologi pada Sabtu (31/08/2024).

    Wilayah yang berpotensi hujan berintensitas sedang-lebat hingga menyebabkan bencana hidrometerologi berupa banjir, tanah longsor, banjir bandang terjadi di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi.

    Selain itu wilayah Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan juga berpotensi hujan hingga menimbulkan bencana meteorologi.

    Dalam laman resminya BMKG menyebut wilayah Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Barat daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan berpeluang hujan hingga terjadi bencana meteorologi.

    Sementara untuk wilayah DKI Jakarta dan wilayah lainnya cuaca diperkirakan cerah, berawan dari pagi hingga malam hari.

    Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat celsius dengan tingkat kelembaban udara antara 34 hingga 99 persen.

    Suhu terendah diprediksi terjadi di Kota Jayawijaya. Sedangkan suhu tertinggi diprediksi terjadi di Kota Semarang dan Surabaya.

    BMKG juga memprediksi hujan lebat di wilayah perairan. Seperti Samudra Hindia barat Sumatera, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram.

    Selain itu, hujan lebat juga berpotensi mengguyur Teluk Cendrawasih, Perairan utara Halmahera hingga Papua dan Samudra Pasifik utara Papua.