Tag: china

  • Utang kepada China Melonjak, Sumber Daya Alam Laos Bisa Diambilalih Sebagai Kompensasi


    7cloud.asia – Ekonomi Laos sedang mengalami tekanan akibat melonjaknya tingkat inflasi, yang diperparah oleh tekanan pinjaman besar-besaran yang sebagian besar berasal dari China untuk sejumlah megaproyek yang belum terbayar.

    Laos merupakan negara kecil di Asia Tenggara. Wilayahnya terkurung daratan dan berpenduduk hampir 8 juta jiwa. Pemerintah Laos telah menangguhkan beberapa pembayaran.

    Namun para ekonom dan analis mengatakan China mungkin akan mulai meminta hak kepemilikan atas tanah, sumber daya, dan infrastruktur Laos sebagai kompensasi, yang dapat memperluas pengaruh negara tirai bambu itu di Laos.

    Kenaikan Harga
    Bank Pembangunan Asia (ADB) mengatakan tingkat inflasi Laos melonjak dari satu digit menjadi 23 persen pada tahun 2022 dan 31 persen pada tahun 2023 lalu.

    Tingkat inflasi di Laos ini termasuk yang tertinggi di seluruh Asia. Bank pembangunan regional ini memperkirakan inflasi akan tetap berada di atas 20 persen sampai tahun 2025.

    Baca: China penghasil emisi terbesar tapi memimpin perang melawan perubahan iklim

    Harga-harga pangan di Laos telah naik lebih tinggi lagi, hampir mencapai 40 persen pada tahun 2023.

    ADB mengatakan kenaikan harga yang berkepanjangan ini telah memukul sebagian besar keluarga di Laos, memaksa mereka untuk makan lebih sedikit, atau bahkan mengais-ngais makanan untuk menutupi kebutuhan yang tidak mampu mereka beli.

    Laos termasuk negara yang memiliki tingkat kelaparan tertinggi di daratan Asia Tenggara.

    “Harga segala sesuatu [hanya] meningkat, meningkat, meningkat, semakin meningkat,” kata seorang warga Luang Prabang, ibukota kerajaan kuno Laos, yang berbicara pada VOA tanpa menyebut nama

    Baca: Pemerintah minta Apple dan Google blokir dua aplikasi China

    Dia khawatir omongannya akan memicu pembalasan dari pemerintah otoriter negara komunis itu.

    Ditambahkannya, harga daging sapi telah meningkat dua kali lipat pada tahun lalu dan rata-rata harga makanan atau ikan bakar di warung pinggir jalan kini mencapai empat kali lipat dari harga sebelumnya.

    “Masyarakat menderita,” katanya. “Beberapa orang membeli lebih sedikit dibandingkan sebelumnya karena barang-barang telah menjadi lebih mahal. Itu sebabnya banyak orang sekarang, kami mencoba menanamnya sendiri.”

    Warga Luang Prabang yang bekerja sebagai instruktur bahasa itu mengatakan dia memulai kebun buah dan sayur setahun yang lalu untuk membantu memberi makan keluarganya dan mendapatkan penghasilan tambahan di pasar lokal.

  • Donald Trump Tutup USAID, China Berpeluang Mengisi Kekosongan yang Ditinggalkan

    7cloud.asia – Sejumlah kalangan yang mengecam pembekuan pendanaan dan penutupan USAID khawatir China akan melihat hal ini sebagai peluang dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS.

    China telah lama mengkritik keberadaan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), lembaga penyalur bantuan luar negeri AS yang secara luas ditutup oleh pemerintahan Presiden Trump.

    Namun seiring dengan berakhirnya proyek-proyek USAID, akankah China melangkah masuk untuk mencoba membangun pengaruhnya?

    Beberapa analis mengatakan meskipun China ingin mengisi kekosongan yang ditinggalkan USAID, masalah perekonomian yang dihadapi oleh negara tersebut dapat membatasi apa yang akan dilakukannya.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang kini mengisi posisi penjabat direktur USAID, mengatakan ia akan mengarahkan kegiatan-kegiatan lembaga itu agar sejalan dengan agenda pemerintahan baru.

    “Badan ini beroperasi dengan uang pembayar pajak, dan kami berhutang kepada rakyat Amerika untuk menjamin agar setiap dolar yang kita belanjakan di luar negeri digunakan untuk sesuatu yang memajukan kepentingan nasional kita,” katanya kepada para wartawan ketika ia mengunjungi El Salvador awal pekan ini.

    Baca: Kantor USAID di Washington DC resmi ditutup

    USAID memiliki anggaran tahunan lebih dari US$40 miliar dan mengelola program-program bantuan di seluruh dunia, termasuk program yang berhubungan dengan China, yang telah menjadi sasaran kritik Gedung Putih.

    Dalam lembar fakta “pemborosan dan penyalahgunaan” yang dirilis pada 3 Februari, Gedung Putih mengatakan USAID telah memberikan jutaan dolar kepada EcoHealth Alliance, sebuah organisasi AS yang mengupayakan perlindungan terhadap penyakit menular.

    Organisasi itu dituduh telah bekerja sama dengan Institut Virologi Wuhan dalam penelitian virus corona yang menyebabkan perebakan luas pandemi Covid-19. Baik EcoHealth Alliance dan pemerintah China telah menolak tuduhan tersebut.

    Anggaran untuk meredam ekspansi China
    Dalam beberapa tahun terakhir, pendanaan USAID untuk program-program terkait China semakin menyusut sebagai strategi untuk mengekang ekspansi global China melalui bantuan dan investasi.

    Halaman arsip situs web USAID yang sekarang ditutup menunjukkan bahwa badan tersebut memuji “Dana Melawan Pengaruh China” sebagai salah satu “pencapaian utama.”

    Dana itu “akan memajukan tujuan keamanan nasional” untuk “membangun mitra yang lebih tangguh yang mampu menahan tekanan dari Partai Komunis China dan aktor jahat lainnya.”

    Baca: Sekutu AS di Asia was-was dengan kebijakan America Firstnya Donald Trump

    Pada tahun 2023 lalu, mantan asisten administrator USAID untuk Asia, Michael Schiffer, mengatakan kepada panel Kongres AS bahwa lembaga itu selama lebih dari satu dekade telah mendukung pengumpulan data mengenai investasi luar negeri China lewat AidData, sebuah kelompok penelitian di College of William and Mary yang berbasis di Virginia, AS.

    Pembekuan pendanaan telah menyebabkan setidaknya satu proyek yang didanai USAID mengalami kesulitan keuangan. Brian Eyler, peneliti di Stimson Center di Washington, menulis dalam unggahan terbuka di Facebook bahwa proyeknya, “Mekong Dams Monitor,” mengalami kesulitan untuk melanjutkan operasinya karena pembekuan anggaran USAID.

    “Kami diperintahkan untuk menghentikan pengerjaan hibah itu selama 90 hari sambil menunggu peninjauan lebih lanjut. Dan itu berarti program kami di Asia Tenggara mungkin tidak dapat terus berjalan,” tulisnya.

    Proyek Eyler diluncurkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada masa pemerintahan Trump yang pertama untuk mempelajari bagaimana bendungan yang dibangun oleh China dan negara-negara lain di Sungai Mekong di Asia Tenggara berdampak negatif terhadap masyarakat di hilir.

    Baca: Di bawah Trump, AS tak lagi fokus pada penanganan perubahan iklim

    Menurut postingan Eyler, proyek itu mendapat pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan USAID.

    Media pemerintah China telah menuduh proyek tersebut mencoreng nama baik China.

    VOA Mandarin telah menghubungi Stimson Center untuk mendapatkan rincian lebih lanjut namun tidak menerima tanggapan.

    Pada Rabu (5/2/2025) Rubio mengatakan pemerintahan Trump sedang mengidentifikasi program mana yang akan dikecualikan dari pembekuan dana.

    “Ini bukan soal menghentikan bantuan luar negeri. Ini tentang menata organisasi dengan cara yang memajukan kepentingan Amerika Serikat,” ujar Rubio.

  • Perjuangan Xi Jinping dalam Menghadapi Perubahan Iklim

    Perjuangan Xi Jinping dalam Menghadapi Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Pidato Presiden China Xi Jinping pada Rabu (23/4/2025) tentang bagaimana negara-negara di seluruh dunia dapat bersatu menghadapi perubahan iklim dalam Pertemuan Para Pemimpin tentang Iklim dan Transisi yang Adil menuai pujian

    Pengamat memuji seruan Xi Jinping akan multilateralisme, penguatan kerja sama, transisi yang adil, dan tindakan berorientasi hasil dalam menghadapai perubahan iklim tersebut.

    Para pengamat mengatakan bahwa usulan Xi Jinping telah memperkuat keyakinan dalam mengatasi tantangan lingkungan paling mendesak di dunia ini secara bersama-sama.

    Saat memaparkan visi pembangunan hijau China dan mengumumkan aksi iklim negaranya, Xi Jinping menegaskan tekad China untuk bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun dunia yang bersih, indah, dan berkelanjutan.

    Baca: Pelatihan tanggap perubahan iklim bersama Al Gore

    “Selama kita meningkatkan keyakinan, solidaritas, dan kerja sama, kita akan mampu mengatasi berbagai hambatan dan terus memajukan tata kelola iklim global serta semua upaya progresif di dunia,” kata Xi.

    “Dalam dunia yang penuh gejolak, pesan dari Beijing itu memproyeksikan visi yang jelas tentang arah yang seharusnya dituju dunia,” ujar Putra Adhiguna, direktur pelaksana Energy Shift Institute Indonesia.

    Putra mengatakan bahwa “pengakuan yang penuh hormat atas perbedaan kebutuhan dari berbagai negara dan perlunya berbagi hasil dari pembangunan hijau disambut baik oleh banyak negara.”

    Baca: China penghasil emisi terbesar sekaligus pahlawan melawan perubahan iklim

    Senada dengan itu, mantan sekretaris jenderal (sekjen) Kamar Dagang dan Industri Bangladesh China Al Mamun Mridha mengatakan bahwa “penekanan Xi pada multilateralisme dan pendalaman kerja sama internasional adalah hal yang tepat waktu dan patut diapresiasi.”

    Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mendalam yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja secara terpisah, kata Mridha.

    Dia menambahkan bahwa penekanan pada transisi yang adil sangat penting bagi negara berkembang seperti Bangladesh, di mana pertumbuhan ekonomi harus diupayakan bersamaan dengan keberlanjutan lingkungan.

  • Xi Jinping Tegaskan Komitmen China Menahan Laju Perubahan Iklim

    Xi Jinping Tegaskan Komitmen China Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Presiden China Xi Jinping membagikan pandangannya kepada komunitas internasional tentang bagaimana negara-negara di seluruh dunia dapat bersatu menghadapi perubahan iklim dalam Pertemuan Para Pemimpin tentang Iklim dan Transisi yang Adil.

    Dalam pidatonya pada Rabu (23/4/2025), Xi Jinping mengatakan bahwa China akan segera mengumumkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) untuk 2035.

    NDC yang mencakup semua sektor ekonomi dan semua gas rumah kaca ini akan diumumkan sebelum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP 30 di Belem, Brasil.

    Selanjutnya, Xi Jinping juga menegaskan bahwa seberapapun dunia berubah, China tidak akan memperlambat aksi iklimnya, tidak akan mengurangi dukungannya terhadap kerja sama internasional.

    Beijing, lanjut Xi Jinping, juga tidak akan menghentikan upayanya untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

    Baca: Komitmen aksi iklim Xi Jinping tuai pujian

    Komitmen berkelanjutan China untuk memangkas emisi adalah hal yang “sangat penting” bagi aksi iklim global, kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Selama ini China dikenal sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

    Tetapi China juga merupakan pemimpin global dalam mengembangkan sumber-sumber yang disebut teknologi hijau, seperti tenaga surya dan angin.

    Guterres menyebut pertemuan iklim tersebut sebagai salah satu pertemuan kepala negara paling beragam yang difokuskan secara eksklusif pada iklim dalam beberapa waktu terakhir.

    “Namun, saya mendengar satu pesan yang menyatukan untuk bertindak,” ujar Guterres dalam konferensi pers setelah pertemuan iklim daring tersebut.

    Baca: China hasilkan emisi terbesar tapi juga memimpin perlawanan terhadap  perubahan iklim

    “Dunia terus melangkah maju menuju emisi nol bersih,” kata Gareth Redmond-King, kepala Program Internasional di Energy and Climate Intelligence Unit, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Inggris.

    “Negara-negara yang berkomitmen untuk menetapkan target iklim baru menunjukkan bahwa proses multilateral, dengan segala rintangannya, masih terus berjalan,” ujar Redmond-King.

    “Menjunjung tinggi multilateralisme, mendorong transisi yang adil, dan berbagi inovasi hijau adalah hal yang penting untuk masa depan yang aman dan sejahtera,” kata Nanda Kumar Janardhanan, wakil direktur bidang iklim dan energi di Institute for Global Environmental Strategies yang berbasis di Jepang.

    “Bersama-sama, dunia dapat membangun sebuah planet tangguh yang melayani kesejahteraan seluruh umat manusia,” ucap Janardhanan.

  • Donald Trump: Kesepakatan Dagang antara AS dan China Sudah Selesai Dirundingkan

    Donald Trump: Kesepakatan Dagang antara AS dan China Sudah Selesai Dirundingkan

    7cloud.asia – Presiden Donald Trump mengatakan, kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China “sudah selesai” dirundingkan dan tinggal menunggu persetujuan akhir dari presiden kedua negara.

    Donald Trump, dalam unggahan di platform Truth Social, pada Rabu (11/6/2025) waktu setempat mengatakan bahwa AS akan memberlakukan tarif sebesar 55 persen, sementara China dikenakan tarif sebesar 10 persen.

    “China akan memasok magnet penuh dan logam tanah jarang yang dibutuhkan, di muka,” kata Trump.

    Baca: Tarif impor Donald Trump dibatalkan Mahkamah Perdagangan Internasional AS

    Dia menambahkan bahwa AS akan memenuhi kesepakatan yang menjadi bagiannya, termasuk mengizinkan mahasiswa asal China untuk tetap belajar di universitas-universitas di Amerika.

    “Hubungan (AS dan China) sangat baik!” kata Trump menambahkan.

    Dia menegaskan bahwa dirinya dan Presiden China Xi Jinping akan bekerja sama erat untuk membuka pasar China bagi produk AS.

    “Ini akan menjadi KEMENANGAN besar bagi kedua negara!” kata Trump.

    Baca: AS tangguhkan penerapan tambahan tarif impor

    Pertemuan antara pejabat tinggi AS dan China digelar pekan ini di London, Inggris untuk membahas tarif dagang.

    Pada April lalu, AS mulai menerapkan tarif impor yang sangat besar terhadap produk-produk yang diimpor dari China.

    Namun, sebulan kemudian tepatnya pada Mei, kedua negara sepakat untuk mencabut sebagian besar tarif selama 90 hari.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • China Siap Membagi Pengetahuan Pengelolaan Air dan Sungai dengan Masyarakat Dunia

    China Siap Membagi Pengetahuan Pengelolaan Air dan Sungai dengan Masyarakat Dunia

    7cloud.asia – China menyatakan siap berbagi keahlian dalam tata kelola sungai dengan masyarakat dunia, kata sebuah laporan yang dirilis baru-baru ini.

    Laporan berjudul “Harnessing Rivers for National Prosperity, Public Wellbeing — A Study on the New Era River Strategy“, dirilis oleh Wadah Pemikir Tingkat Tinggi Nasional Kantor Berita Xinhua bersama Institut Penelitian Sumber Daya Air dan Tenaga Air China.

    Populasi perkotaan yang menghadapi kekurangan air di Bumi diproyeksikan akan meningkat dari 930 juta jiwa pada 2016 menjadi antara 1,7 miliar hingga 2,4 miliar jiwa pada 2050.

    Seiring dengan percepatan perubahan iklim, ketahanan air global menghadapi tekanan yang semakin besar, dan tata kelola sungai menjadi tantangan yang semakin berat, menurut laporan tersebut.

    Dalam beberapa tahun terakhir, China telah mengumpulkan pengalaman yang luas dalam proyek-proyek besar, metode inovatif, dan pengelolaan air berbasis masyarakat.

    China telah memberikan pelatihan daring dan luring bagi hampir 4.000 profesional di bidang air dan pejabat pemerintah dari 112 negara.

    China juga telah mendirikan lima pusat transfer teknologi dan pengembangan kapasitas di Pakistan, Ethiopia, Indonesia, Serbia, dan Senegal.

    China juga telah melaksanakan kerja sama ekstensif dengan sejumlah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang sumber daya air, berbagi kemajuan dalam penelitian ilmu air global.

    Beijing juga siap bekerja sama dengan negara dan kawasan di seluruh dunia untuk mengatasi tantangan terkait masalah air yang semakin meningkat.

    China akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk meningkatkan tata kelola air global dan memenuhi target-target terkait air dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB.

    Beijing juga siap membantu seluruh dunia mencapai visi baru tentang keselarasan antara manusia dan air, kata laporan itu.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua

  • Buntut Pernyataan PM Jepang: China Desak Agen Kurangi Wisatawan ke Jepang

    Buntut Pernyataan PM Jepang: China Desak Agen Kurangi Wisatawan ke Jepang

    7cloud.asia – Pemerintah China mendesak agen perjalanan domestik untuk mengurangi jumlah wisatawan ke Jepang sebesar 40 persen, kata sumber industri pada Kamis (25/12/2025)

    Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perselisihan Beijing dan Tokyo atas pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi tentang kemungkinan serangan terhadap Taiwan.

    Menurut sumber itu, agen perjalanan utama di China diberitahu pada akhir November untuk mengurangi jumlah permohonan visa Jepang sebesar 40 persen setelah pernyataan Takaichi di parlemen pada 7 November.

    Saat itu Takaichi menyatakan bahwa serangan terhadap Taiwan dapat menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” bagi Jepang, yang mungkin melibatkan pasukan pertahanannya.

    Baca: Permasalahan WNA terus meningkat di Jepang

    Sebelumnya pada pertengahan November, pemerintah China meminta warganya untuk menghindari kunjungan ke Jepang.

    Alasan yang diungkap bahwa komentar Takaichi telah merusak suasana pertukaran antarmasyarakat dan meningkatkan risiko terhadap keselamatan warga China di Jepang.

    Seperti diketahui, warga negara China perlu mendapatkan visa untuk mengunjungi Jepang dan mengajukannya melalui agen perjalanan yang ditunjuk di China.

    Menurut laporan media China, lebih dari 1.900 penerbangan menuju Jepang, atau lebih dari 40 persen dari total penerbangan, dibatalkan di China pada Desember, sementara 2.195 penerbangan akan dibatalkan pada Januari, juga sekitar 40 persen.

    Baca: Antisipasi perang dagang AS dan China

    Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang terdaftar sebagai salah satu tujuan wisata paling populer bagi wisatawan China.

    Namun, Jepang tidak termasuk dalam 10 lokasi luar negeri terpopuler selama liburan musim dingin pada Januari dan Februari tahun depan, menurut media lokal.

    Statistik Jepang menunjukkan jumlah pengunjung wisatawan China hanya meningkat 3,0 persen pada November dibandingkan tahun sebelumnya.

    Angka ini jauh menurun dibandingkan dengan peningkatan 22,8 persen pada Oktober, yang dipengaruhi oleh peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah China.

    Sumber: Antaranewscom/Kyodo