ruangkota

Tag: emisi

  • Fakta Emisi CO2 Global: Emisi dari Energi Fosil Cetak Rekor Tapi Banyak Negara Sukses Turunkan Emisi

    Fakta Emisi CO2 Global: Emisi dari Energi Fosil Cetak Rekor Tapi Banyak Negara Sukses Turunkan Emisi

    7cloud.asia – Emisi karbon dioksida (CO2) global dari bahan bakar fosil terus meningkat dengan angka kenaikan pada 2023 sebesar 1,1%.

    Emisi tersebut mencetak rekor, dengan torehannya sebesar 36,8 miliar ton. Angka ini adalah temuan dari laporan tahunan bujet karbon ke-18 dari Global Carbon Project yang dirilis 5 Desember lalu.

    Emisi fosil CO2 berasal dari pembakaran dan penggunaan bahan bakar fosil (batu bara, minyak, dan gas bumi) serta produksi semen.

    Jika ditambahkan dengan angka pelepasan dan penyerapan emisi CO2 dari aspek alih fungsi lahan, seperti deforestasi dan reforestasi, kami menaksir aktivitas manusia akan mengeluarkan 40,9 miliar ton CO2 tahun ini.

    Vegetasi dunia beserta laut memang terus menyerap sekitar separuh dari CO2 yang terlepas dari permukaan Bumi. Sisanya akan terperangkap di atmosfer kemudian meningkatkan pemanasan planet kita.

    Baca: Hilirisasi nikel membuat rating emisi Indonesia terpuruk

    Dengan level emisi saat ini, dan dengan 50% kemungkinan, bujet karbon yang untuk membatasi suhu global 1,5°C akan habis dalam tujuh tahun, dan 15 tahun lagi akan mencapai 1,7°C.

    Fakta inilah yang menyebabkan kebutuhan pemangkasan emisi saat ini menjadi amat darurat.

    Emisi dari sumber energi fosil terus naik. Emisi CO2 dari sumber energi fosil saat ini mencapai 90% total emisi CO2 dari aktivitas manusia.

    Setiap sumber fosil mengalami kenaikan emisi dibanding tahun lalu, batu bara (41% dari emisi CO2 global) naik 1,1%, minyak bumi (32%) naik 1,5%, gas bumi (21%) naik 0,5%, semen (4%) naik 0,8%.

    Meskipun emisi global naik, gambaran setiap negara berbeda-beda. Ada beberapa yang menunjukkan kemajuannya dalam dekarbonisasi atau proses pengurangan emisi karbon.

    Baca: Lima kabar baik untuk lingkungan pada 2023

    Emisi dari Cina (31% dari total emisi global) naik 4% dengan peningkatan di seluruh sumber fosil. Pertumbuhan tertinggi berasal dari emisi minyak bumi.

    Kenaikan ini sebagian berasal dari pemulihan sektor transportasi yang sempat tiarap akibat pandemi COVID-19.

    Di Amerika Serikat (14% dari total emisi global), emisi justru turun 3%. Usaha pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mereka adalah penyebab terbesar pengurangan emisi.

    Emisi dari batu bara di AS mencapai titik terendah sejak 1903. Sementara itu, emisi India (8% dari total emisi global) naik 8,2%. India saat ini menjadi penyumbang emisi CO2 fosil terbesar ketiga di dunia.

    Emisi dari seluruh sumber fosil naik setidaknya 5% atau lebih, dengan kenaikan terbesar berasal dari batu bara (9,5%). 

    Baca: Dunia sedang kembangkan energi hidrogen, ini plus minusnya

    Emisi dari Uni Eropa (7% dari total emisi global) turun 7,4%. Penurunan ini disumbang oleh cepatnya penetrasi energi terbarukan dan dampak pasokan energi akibat perang di Ukraina.

    Di Indonesia, total emisi energi fosil CO2 melesat sebesar 18% pada 2022. Angka ini merupakan yang tertinggi selama 60 tahun terakhir.

    Cepatnya pertumbuhan sebagian terjadi karena usaha Indonesia memulihkan ekonomi pascapandemi.

    Sementara, sebagian lainnya adalah karena pertumbuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru sehingga emisi CO2 dari batu bara naik pesat sebesar 33%.

    Selama dekade 2013-2022, ada penurunan emisi fosil CO2 di 26 negara dan perekonomian mereka tetap bertumbuh.

    Beberapa di antaranya adalah Brasil, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Portugal, Rumania, Afrika Selatan, Inggris, dan AS.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Pep Canadell
    Chief Research Scientist, CSIRO Environment; Executive Director, Global Carbon Project, CSIRO dan Tim

     

  • Indonesia Bisa Memangkas Emisi dengan Memanfaatkan Limbah Sawit Jadi Bioetanol

    Indonesia Bisa Memangkas Emisi dengan Memanfaatkan Limbah Sawit Jadi Bioetanol

    7cloud.asia – Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia turut menyumbang emisi dari limbah dari perkebunan maupun industri sawit.

    Volume limbah ini tak sedikit. Per ton tandan buah segar (TBS) yang diolah di pabrik minyak sawit akan menghasilkan limbah padat dalam bentuk pelepah sebanyak 0,135 – 0,15 ton dan tandan kosong 0,20 – 0,23 ton.

    Jika mengacu perhitungan tersebut, maka tahun lalu Indonesia menghasilkan 5 – 6,4 juta ton limbah pelepah dan 37,08 – 42,65 juta ton tandan kosong. Angka ini berasal dari produksi minyak sawit pada periode tersebut sebesar 44,5 juta metrik ton.

    Selama ini, sebagian besar limbah padat kelapa sawit hanya dimanfaatkan sebagai pupuk, bahan bakar padat, atau ditimbun di lahan perkebunan. Padahal, setiap kilogram dari timbunan tandan kosong berisiko melepaskan emisi 17,4 kg setara CO2 ke atmosfer..

    Nah, jika seluruh limbah tandan kosong dari produksi sawit 2021, maka emisi yang telah dihasilkan dari limbah tersebut sekitar 6,45 – 7,42 juta ton setara CO2.

    Baca: Plus minus biodiesel berbahan sawit

    Angka tersebut setara dengan dua kali lipat emisi yang dihasilkan dari sektor penerbangan dan maritim Indonesia pada 2016.

    Limbah ini semestinya bisa dimanfaatkan dengan cara yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

    Salah satu opsinya adalah melalui pengolahan limbah menjadi bahan baku pembuatan bioetanol. Material ini dapat dicampurkan ke dalam bensin atau bahkan menggantikannya.

    Penelitian bioetanol dari limbah sawit. Studi terkait pembuatan bioetanol dari tandan kosong sawit dan pelepah sawit telah dilakukan oleh lembaga riset maupun universitas.

    Di Pusat Riset Kimia, Badan Riset dan Inovasi Nasional telah melakukan penelitian mulai dari skala laboratorium maupun pilot project.

    Baca: Minyak sawit, antara isu ketahanan pangan dan isu lingkungan  

    Berdasarkan penelitian yang dilakukan tim dari Badan Riset Nasional BRIN, penggunaan tandan kosong sawit hasil perlakuan awal sebanyak 250 gram per liter (g/L) akan diperoleh bioetanol sebesar 83,4 g/L.

    Sedangkan untuk 150 g/L pelepah sawit hasil perlakuan awal akan menghasilkan bioetanol sebanyak 59,2 g/L.

    Perlakuan awal dimulai dengan proses pencacahan dan penggilingan. Setelah tahapan tersebut, zat kayu atau lignin dalam limbah sawit dihilangkan melalui proses bertekanan tinggi dan penurunan suhu tinggi dengan larutan alkali (disebut juga alkali explosion).

    Tahapan ini juga bertujuan untuk menghilangkan pengotor dan meningkatkan kandungan selulosa pada limbah padat sawit.

    Tahap produksi bioetanol dari limbah sawit.
    Dalam tahapan inilah potensi bioetanol dari limbah sawit mulai tergambar. Jumlahnya sekitar 0,116 ton per ton tandan kering dan 0,138 ton/ton pelepah sawit.

    Baca: Insentif untuk daerah penghasil oksigen

    Kendati demikian, kandidat bioetanol itu masih harus diproses dalam tahap hidrolisis untuk mengubah selulosa menjadi glukosa.

    Kemudian, glukosa difermentasi untuk diubah menjadi bioetanol. Tahap setelah itu tahap pemurnian melalui proses distilasi dan dehidrasi untuk memperoleh kadar kemurnian bioetanol ≥ 99,5% sesuai standar untuk bahan bakar.

    Perlu ‘pemanis’ tambahan untuk menggalakkan bioetanol
    Sampai saat ini upaya pengembangan bioetanol dari limbah padat sawit masih sebatas penelitian dan tak kunjung dilirik oleh industri.

    Penyebabnya adalah ongkos produksi yang dianggap mahal, sekitar 0,58 US$ atau Rp 8.500 per liter. Harga ini masih lebih mahal dari harga eceran bensin premium (Rp 6.450) maupun pertalite (Rp 7.650) yang dijual PT Pertamina (Persero).

    Pemerintah sebenarnya memiliki program pencampuran 5% bioetanol dalam bensin atau disebut program E5. Program ini semestinya dimulai pada 2020. Sayang, sampai sekarang pelaksanaannya belum menunjukkan titik terang.

    Baca: Potensi Indonesia mendapatkan dana loss n damage

    Pemerintah seharusnya dapat menerapkan dan merealisasikan kebijakan program E5 agar iklim produksi bioetanol terus bertumbuh di tanah air. Indonesia dapat belajar dari Brazil yang sukses mencampurkan 25% etanol ke dalam bensin dalam program E25.

    Berbagai lembaga penelitian maupun universitas juga patut melanjutkan penelitian bioetanol untuk menekan ongkos produksi yang layak secara komersial.

    Harapannya, pemanfaatan bioetanol dapat membantu menekan dampak lingkungan industri kelapa sawit yang selama ini menjadi momok negatif di dunia internasional.

    Penulis: Eka Triwahyuni, Peneliti Pusat Riset Kimia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penulis adalah alumnus program RisetPRO bekerja sama dengan The Conversation Indonesia

  • Atasi Polusi Udara, Pemkot Jakarta Utara Ajak Warga Gunakan Kendaraan dengan Emisi Rendah

    Atasi Polusi Udara, Pemkot Jakarta Utara Ajak Warga Gunakan Kendaraan dengan Emisi Rendah

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Jakarta Utara mengajak masyarakat di wilayahnya turut berperan dalam menjaga kualitas udara dengan menggunakan kendaraan layak jalan.

    Dengan menggunakan kendaraan layak jalan maka emisi yang dihasilkan akan bisa ditekan sehingga secara tidak langsung akan membantu menjaga kualitas udara Jakarta.  

    “Kendaraan layak jalan tentu harus dalam kondisi fit dan tidak mengeluarkan asap atau emisi yang melebihi ambang batas,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Evy Sulistyowati di Jakarta, Selasa (26/3/2024).

    Ia mengatakan, salah satu yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas udara adalah melakukan uji emisi terhadap kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat. 

    Baca: Lebih 10 persen kendaraan di Jakarta tak lolos uji emisi

    Langkah ini diharapkan akan semakin banyak kendaraan yang layak jalan.

    “Uji emisi merupakan upaya kami untuk menjaga kondisi udara dari polusi udara dan ini merupakan kewajiban pemilik kendaraan,” katanya dikutip Antaranews.com.

    Jika kendaraan lolos uji, berarti layak jalan dan jika tidak lolos maka direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan di bengkel.

    “Setelah diperbaiki atau diservis maka bisa layak jalan kembali,” kata dia.

    Saat Peringatan Hari Sampah Nasional, Pemkot Jakarta Utara menyediakan uji emisi gratis kepada masyarakat di sekitar Kantor Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup Jakarta Utara.

    Baca: Tarif parkir untuk kendaraan tak lolos uji emisi

    “Sementara untuk kendaraan dinas terus kami lakukan uji emisi sesuai dengan permintaan instansi,” kata dia.

    Pihaknya juga menggelar razia uji emisi di sejumlah titik di Jakarta Utara (Jakut) dan dilakukan empat kali dalam setahun.

    “Kami sudah lakukan di bulan ini dan selanjutnya di bulan Mei nanti. Melalui razia ini kami berharap kepedulian masyarakat akan emisi yang dihasilkan kendaraan mereka lebih baik lagi,” kata dia.

    Razia dan tilang emisi ini pernah diwacanakan saat polusi udara di Jakarta sangat buruk pada musim kemarau lalu. Tapi kini tak ada kelanjutannya. 

    Baca: Dinilai akan memberatkan tilang emisi dibatalkan

    Tingginya polusi di Jakarta sudah lama menjadi sorotan. Jakarta disebut sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia.

    Sayangnya, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dinilai belum menyentuh akar permasalahan. 

    Sejumlah organisasi lingkungan mendesak agar pemerintah segera memberlakukan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta. 

    Karena itu mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik menjadi penting. Meski pemerintah telah mengembangkan moda, minat warga untuk menggunakan transportasi publik harus terus ditingkatkan.  

    Baca: Pemerintah diminta tak berikan solusi palsu terkait polusi udara di Jakarta  

  • KLHK Pertimbangkan Masukkan Sektor Kelautan ke Dalam NDC Ke-2 yang Sedang Disusun

    KLHK Pertimbangkan Masukkan Sektor Kelautan ke Dalam NDC Ke-2 yang Sedang Disusun

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan terdapat potensi penambahan sektor kelautan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) kedua.

    Saat ini NDC kedua ini tengah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia. NDC merupakan janji tertulis negara peserta Perjanjian Paris untuk berkontribusi dalam menahan pemanasan suhu bumi ke angka maksimum 1,5C pada 2030

    “Kenapa kelautan? Selain ini juga menjadi topik baru dalam dialog UNFCCC, ini juga ada di dalam Perpres 98/2021,” ujar Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (22/4/2024).

    Laksmi menjelaskan di dalam sektor kelautan dalam dokumen NDC ke-2 atau second NDC akan memiliki beberapa sub-sektor yang berfokus pada pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.

    Baca Juga: Pembatasan Kendaraan Bermotor:Pemilik Kendaraan Bermotor di Jakarta Harus Punya Garasi dan Lolos Uji Emisi

    Dokumen NDC ke-2 Indonesia sendiri ditargetkan dapat diserahkan kepada Sekretariat UNFCCC pada Agustus 2024 dari tenggat waktu Maret 2025.

    Hal itu mengingat potensi yang dimiliki ekosistem pesisir terkait pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk mangrove dan padang lamun, karena kemampuannya dalam penyimpanan dan penyerapan karbon.

    Sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memasukkan potensi penyerapan karbon di atas permukaan tanah oleh kawasan hutan mangrove ke dalam sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and other Land Uses/FOLU).

    FOLU ini masuk dalam dokumen NDC pertama dan pembaharuannya atau enhanced NDC. Namun, KLHK melihat Indonesia punya potensi juga bagaimana below ground biomass atau karbonnya.

    Baca Juga: Apakah Perhutanan Sosial Efektif Wujudkan FOLU Net Sink 2030

    “Ini yang sekarang dikembangkan dan fokus yang akan dilakukan oleh sektor kelautan yang saat ini sedang dilakukan baselining kemudian nanti exercising itu adalah ekosistem padang lamun,” jelas Laksmi.

    Dia mengatakan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mempersiapkan baseline atau jumlah emisi yang menjadi acuan, potensi penyimpanan karbon, dan target pengurangan emisi di sektor tersebut.

    Dalam dokumen NDC Indonesia pertama dan pembaruan terdapat lima sektor yang ditargetkan berkontribusi dalam penurunan emisi GRK nasional yaitu sektor kehutanan, energi, pertanian, industri, serta limbah.

    Secara keseluruhan Indonesia memiliki target pengurangan emisi GRK nasional menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen lewat dukungan internasional yang dicapai pada 2030.

    Sumber:Antaranews.com

  • Lampu-lampu di Jakarta Dipadamkan Selama Satu Jam, Emisi Karbon Turun 70,67 Ton

    Lampu-lampu di Jakarta Dipadamkan Selama Satu Jam, Emisi Karbon Turun 70,67 Ton

    7cloud.asia – Aksi pemadaman lampu di sejumlah lokasi dan gedung di Jakarta selama satu jam pada Sabtu (27/4/2024) malam mampu menurunkan kadar emisi karbon sebesar 70,67 ton.

    “Aksi pemadaman lampu ini mampu menurunkan kadar emisi karbon (CO2) sebesar 70,67 ton,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Aksi pemadaman lampu yang dilakukan mulai pukul 20.30 WIB sampai 21.30 WIB ini dalam rangka upaya menghemat energi dan mengurangi emisi karbon di Jakarta.

    Menurut Asep, penurunan emisi karbon (CO2) sebesar 70.67 ton ini dihitung berdasarkan 83 MWhx0,85 kg CO2/KWh yang harusnya dikonsumsi untuk menyalakan lampu-lampu.

    Baca Juga: Satu Jam Penuh Makna dalam Earth Hour yang Terbesar dalam Sejarah

    Dalam aksi tersebut, lampu-lampu penerangan di beberapa jalan protokol, gedung-gedung milik swasta, gedung komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel dan apartemen menjadi gelap selama 60 menit.

    Pemadaman juga dilakukan di ikon-ikon Kota Jakarta seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Selamat Datang Bundaran HI hingga Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, kecuali di rumah sakit, Puskesmas, klinik dan lain sebagainya.

    “Aksi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menyosialisasikan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada tahun 2030,” ujar Asep.

    Asep menjelaskan, menurut hasil perhitungan dari pemadaman lampu pada Sabtu (27/4) menunjukkan terjadi penghematan konsumsi listrik sebesar 83 MWh yang merupakan selisih beban listrik antara jam 20.30 WIB dan 21.30 WIB.

    Baca Juga: WWF Serukan Earth Hour Secara Serentak pada 23 Maret 2024

    Dengan penghematan ini, diperoleh penghematan materiil sebesar Rp120.121.280 dihitung berdasarkan penghematan listrik sebesar 83 MWh dengan harga Rp1.444,70 per KWh.

    Menurut Asep, angka-angka itu menunjukkan bahwa aksi hemat energi memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan biaya. Karena itu, program ini akan terus dijalankan beberapa kali dalam satu tahun.

    Asep berharap warga Jakarta dapat membudayakan hemat energi dalam kesehariannya. Asep juga mengajak seluruh warga Jakarta untuk ikut berpartisipasi dalam “Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon” ini dengan melakukan beberapa langkah sederhana di rumah.

    “Dengan aksi hemat energi yang dilakukan secara konsisten, kita dapat menciptakan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan,” kata Asep.

    Sumber:Antaranews.com

  • Benarkah Penggunaan Kendaraan Listrik Mampu Pangkas Emisi Karbon hingga 50 Persen?

    Benarkah Penggunaan Kendaraan Listrik Mampu Pangkas Emisi Karbon hingga 50 Persen?

    7cloud.asia – Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Havidh Nazif mengatakan, Penggunaan kendaraan listrik mengurangi sumbangan emisi karbon hingga 50 persen ke udara.

    Menurutnya, jika menggunakan kendaraan yang mengonsumsi BBM, sepanjang 10 kilometer perjalanan akan mengonsumsi BBM hingga 1 liter dan menghasilkan emisi hingga 2,4 kilogram CO2.

    “Sedangkan, dengan menggunakan kendaraan listrik untuk menempuh jarak 10 km dibutuhkan daya hingga 1,3 KWh yang menghasilkan emisi 1,1 kg CO2. Jadi ada selisih 1,3 CO2 yang bisa kita mitigasi setiap 10 km perjalanan,“ ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 4 April 2024.

    Untuk menguji kebenaran pernyataan ini, The Conversation bekerja sama dengan peneliti bidang energi dari UNSW Sydney, Denny Gunawan, untuk memeriksa klaim Havidh.

    Baca Juga: Menilik Kesiapan Mobil Listrik Jadi Angkutan Massal

    Menurut Denny, pernyataan Havidh tidak keliru. Denny mengatakan, pernyataan Havidh soal pemakaian kendaraan listrik dapat mengurangi emisi benar.

    Denny mengutip studi International Council on Clean Transportation (ICCT) pada 2023 yang membuktikan emisi kendaraan listrik sebesar 108-127 gram setara CO2 per km (g CO2-eq/km).

    Jumlah emisi kendaraan listrik itu berkisar 47-56 persen lebih rendah dari kendaraan BBM (246 gCO2-eq/km).

    Menurut dia, emisi ini bahkan berpotensi terus menurun jika Indonesia terus mengurangi produksi listrik dari energi batu bara.

    Baca Juga: Tantangan Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia

    Per 2021, sekitar 62 persen dari total produksi listrik Indonesia masih diproduksi dari energi batu bara.

    Peralihan sumber listrik ke energi terbarukan, kata Denny, berperan penting menurunkan emisi kendaraan listrik.

    Di Eropa, emisi kendaraan listrik berukuran sedang diperkirakan sebesar 76-83 g CO2-eq/km. Angka tersebut berkisar 63-69 persen lebih rendah dibandingkan kendaraan BBM (245-246 gCO2-eq/km).

    Emisi yang rendah tersebut juga ditopang oleh rendahnya pemakaian batu bara di Eropa. Per 2021, Eropa hanya mengandalkan sekitar 15,9% listriknya dari batu bara.

    Baca Juga: Limbah Baterai Kendaraan Listrik Bisa Memicu Masalah Serius bagi Lingkungan

    “Jika Indonesia menggunakan 100persen listrik terbarukan, penurunan emisi kendaraan listrik bisa meningkat hingga 85-89% dari emisi kendaraan BBM,” tutur Denny yang juga menyitir studi ICCT.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Sekjen PBB Ingatkan Dunia Menjauh dari Penurunan Emisi

    Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Sekjen PBB Ingatkan Dunia Menjauh dari Penurunan Emisi

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan bahwa dunia sedang berada pada “momen genting” untuk mencapai target untuk membatasi pemanasan global yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015.

    Pernyataan ini disampaikan Guterres menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Rabu (5/6/2024)

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, ujar Guterres, diperingati saat planet Bumi baru saja mengalami 12 bulan terpanas secara berturut-turut sepanjang sejarah.

    Baca Juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024: Upaya Dunia untuk Merestorasi Lahan dan Melawan Penggurunan

    “Kenyataannya, hampir sepuluh tahun sejak Perjanjian Paris diberlakukan, target untuk membatasi pemanasan global jangka panjang hingga 1,5 derajat Celcius masih menggantung di ujung tanduk,” kata Guterres di hadapan pengunjung Museum Sejarah Alam Amerika di New York, AS

    Sebuah pameran mengenai dinosaurus yang telah punah dihelat guna memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di museum tersebut menjadi pengingat lain akan kondisi planet yang memburuk.

    “Organisasi Meteorologi Dunia melaporkan hari ini bahwa ada kemungkinan 80 persen suhu rata-rata tahunan global akan melebihi batas 1,5 derajat dalam setidaknya satu dari lima tahun ke depan,” katanya.

     

    Baca Juga: Dari Tragedi Teluk Minamata Lahirlah Hari Lingkungan Hidup Sedunia

    “Kita sedang bertaruh dengan planet kita,” ujarnya memperingatkan dalam sebuah pidato khusus tentang iklim yang ia sampaikan di bawah patung paus biru yang terkenal di museum tersebut.

    Guterres mengatakan bahwa 1 persen negara terkaya mengeluarkan polusi sebanyak dua pertiga dari seluruh umat manusia.

    Ia juga mengatakan bahwa Bumi menghasilkan sekitar 40 miliar ton karbon dioksida setiap tahunnya dan akan menghabiskan “anggaran karbon” yang tersisa sekitar 200 miliar ton sebelum tahun 2030.

    Baca Juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Save The Children Ingatkan Dampak Krisis Iklim pada Anak

    Guterres menambahkan, emisi global harus turun sebesar 9 persen setiap tahun antara saat ini dan 2030 untuk menjaga batas 1,5 derajat Celcius. Tahun lalu, emisi global naik 1 persen.

    Biaya untuk mengatasi dampak krisis iklim akan terus bertambah tanpa adanya tindakan yang berarti.

    “Meskipun besok emisi mencapai nol, sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa kekacauan iklim masih akan menelan biaya setidaknya 38 triliun dolar per tahun pada tahun 2050,” kata Guterres.

    Sumber: VOA Indonesia

     

  • KLHK Sedang Menyusun Second Nationally Determined Contribution atau SNDC, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil

    KLHK Sedang Menyusun Second Nationally Determined Contribution atau SNDC, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil

    7cloud.asia – Pemerintah, dalam hal ini KLHK, sedang menyusun dokumen kontribusi nasional penurunan emisi kedua (Second Nationally Determined Contribution, SNDC) yang akan disampaikan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  pada Agustus 2024.

    Pemerintah mengisyaratkan target SNDC akan selaras dengan skenario pembatasan suhu bumi 1,5 derajat Celcius. Pemerintah mengungkapkan setidaknya ada tiga perubahan dalam penyusunan penetapan target penurunan emisi di SNDC.

    Pertama, penggunaan data emisi tahun 2019 sebagai basis rujukan pengukuran pengurangan emisi. Kedua, pemutakhiran dalam transparansi pengumpulan data, pelaporan dan verifikasi.

    Ketiga, penurunan emisi dari sektor energi akan mengacu pada RPP Kebijakan Energi Nasional (KEN). 

    Institute for Essential Services Reform (IESR), bagian dari koalisi masyarakat sipil yang memberikan masukan bagi penyusunan SNDC, menilai bahwa perubahan tahun rujukan pengurangan emisi dan penguatan aspek transparansi merupakan langkah maju. 

    Baca Juga: COP 28 Tanpa Mandat Tegas Akhiri Bahan Bakar Fosil: Haruskah Kita Mempersiapkan Kematian Bumi?

    Perhitungan pengurangan emisi yang bukan lagi menggunakan proyeksi emisi tanpa intervensi atau business as usual  (BAU), melainkan menggunakan tahun rujukan, merupakan pendekatan yang lebih aktual dan terukur karena berdasar pada data historis yang konkret. 

    Menyoal pemutakhiran sistem transparansi SNDC, IESR memandang perlu diterapkan dengan penetapan target penurunan emisi yang jelas dan spesifik per tahun. Target penurunan emisi ini harus pula meliputi semua sektor dan semua jenis gas rumah kaca.

    Merujuk pada rekomendasi Climate Action Tracker (CAT) di mana IESR menjadi salah satu anggotanya, Anindita Hapsari, Analis Agrikultur, Kehutanan, Penggunaan Lahan dan Perubahan Iklim, IESR mengatakan  penyusunan target SNDC perlu mengacu pada empat aspek yaitu ambisius, pendanaan dan kesetaraan, kredibilitas, dan transparansi.

    “Target SNDC harus selaras dengan skenario 1,5 derajat Celcius. Antara ambisi dan implementasi harus pula sejalan dengan pelibatan pemangku kepentingan yang relevan,” jelas Anindita pada Media Briefing “Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk SNDC Indonesia” yang diikuti secara daring pada Selasa (25/6/2024).

    Namun, Anindita menilai implementasi SNDC ini akan berlangsung pada 2031-2035 sementara mitigasi krisis iklim harus berjalan terus. Untuk itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperkuat target Enhanced NDC (ENDC) yang diimplementasikan pada 2025-2030.

    Baca Juga: 5 Kabar Baik untuk Lingkungan Pada Tahun 2023

    Menurut Anindita, pemerintah perlu membangun kredibilitas dengan memastikan implementasi target penurunan emisi yang sudah ditetapkan.

    Ia menekankan pemerintah harus menyesuaikan strategi untuk menutup kesenjangan antara emisi saat ini dengan target yang sesuai dengan skenario 1,5 derajat Celcius. 

    “Pemerintah perlu mengidentifikasi dan menghapus kebijakan atau aturan yang tidak sejalan dengan tujuan pengurangan emisi dan menghambat pencapaian target 1.5 derajat Celcius,” imbuh Anindita.

    Akbar Bagaskara, Analis Sistem Ketenagalistrikan, IESR menggarisbawahi penurunan emisi dari sektor energi akan lebih terukur dengan penetapan target bauran energi terbarukan dibandingkan menggunakan kapasitas energi terbarukan yang terpasang.

    Mengenai penetapan target penurunan emisi yang mengacu pada RPP KEN, Akbar mendorong pemerintah untuk meningkatkan level ambisi mitigasi emisi, termasuk di sektor ketenagalistrikan dan transportasi.

    Baca Juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Sekjen PBB Kembali Serukan inggalkan Bahan Bakar Fosil untuk Hadang Krisis Iklim

    “Strategi penurunan emisi di sektor ketenagalistrikan, seperti dengan memperlengkapi PLTU batubara dengan teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), tidak efektif dan efisien untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission, NZE),” ungkap Akbar.

    Ia menambahkan, strategi cofiring biomassa perlu ditinjau ulang.

    Selain mempertimbangkan pemenuhan bahan baku yang diproyeksi membutuhkan Hutan Tanaman Energi minimal 2,33 juta hektar, verifikasi klaim penurunan emisi juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan emisi dari siklus hidup dari biomassa tersebut

    Selain RPP KEN, Akbar menekankan tentang penyelarasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dengan tujuan SNDC.

    RUU tersebut masih mencakup teknologi energi baru berbasis batubara, seperti batubara tercairkan dan batubara tergaskan untuk menghasilkan Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar pengganti LPG.

    Hal ini, ujarnya, justru menjadi kontraproduktif dengan ide dan tujuan transisi energi dan aksi iklim.

    Baca Juga: Disayangkan! COP 28 Tak Secara Tegas Hentikan Deforestasi

    Yosi Amelia, Staff Program Hutan dan Iklim, Yayasan Madani Berkelanjutan memaparkan, sektor hutan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use, FOLU) menjadi penyumbang emisi terbesar sekitar 50,1 persen.

    Sektor FOLU, ujarnya, diharapkan menyerap lebih banyak emisi dibandingkan melepaskannya (net sink) pada 2030 dengan skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP) untuk pencapaian nir emisi 2060 atau lebih cepat.

    Yosi mendorong pemerintah untuk memperluas dan memperkuat pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

    IESR bersama beberapa organisasi masyarakat sipil telah mengembangkan beberapa rekomendasi sektoral yang perlu menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam menyusun dokumen SNDC.

    Organisasi-organisasi yang terlibat dalam penyusunan rekomendasi tersebut adalah ICCAS, Yayasan Rumah Energi, CIPS, Koaksi Indonesia, Yayasan Madani Berkelanjutan, Yayasan Humanis, Yayasan Indonesia CERAH, Nexus3, YPBB, dan IESR.

    Koalisi masyarakat sipil telah menyampaikan rekomendasi sektoral tersebut ke menteri atau pimpinan lembaga terkait pada bulan November 2023.

     

     

  • BMKG Ingatkan Peningkatan Suhu Perkotaan di Indonesia Masuk Terbesar Global

    BMKG Ingatkan Peningkatan Suhu Perkotaan di Indonesia Masuk Terbesar Global

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan peningkatan suhu wilayah perkotaan di Indonesia masuk yang terbesar dalam perhitungan nilai Land Surface Temperature (LST) global.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan di Jakarta, Jumat (28/6/2024) tingginya suhu wilayah perkotaan ini perlu jadi perhatian semua pihak karena akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan warganya.

    Dwikorita menerangkan bahwa suhu perkotaan yang kemudian disebut (Urban Heat Island/UHI) merupakan fenomena alam berupa tingginya temperatur daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.

    Fenomena ini, kata dia, dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya struktur geometris kota yang rumit, sedikitnya vegetasi, hingga efek dari emisi gas rumah kaca.

    Selain itu, perubahan tutupan lahan yang menjadi lahan terbangun juga memperparah terjadinya peningkatan suhu perkotaan.

    Baca: Pemda kawasan aglomerasi akan bersinergi atasi polusi udara

    BMKG mencatat dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, efek UHI relatif cukup kuat dirasakan di Jabodetabek seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi.

    Peningkatan suhu juga terpantau di sejumlah kota besar di Indonesia, Medan, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Bandung termasuk dalam 20 persen kota dengan nilai Land Surface Temperature (LST) terbesar itu.

    Bila merujuk dalam banyak penelitian Kota Semarang mencatatkan nilai LST tertinggi yakni mencapai 39,4 celcius pada tahun 2019 di Kota Surabaya.

    Selanjutnya pada tahun 2021 menunjukkan nilai LST tertinggi juga dicatat di Kota Surabaya mencapai 38,5 celcius.

    Dwikorita menerangkan tidak menutup kemungkinan dalam waktu ke depan peningkatan itu akan terus terjadi bila tidak dilakukan intervensi.

    Baca: WFH diusulkan sebagai solusi atasi polusi udara 

    Dia mengatakan, Badan Meteorologi Dunia (WMO) baru saja menyatakan bahwa tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental.

    Meski tidak ditemukan di Indonesia namun, kata dia, dalam catatan WMO pada tahun 2023 terjadi rekor suhu global harian baru dan terjadi bencana heat wave extrem yang melanda berbagai kawasan di Asia dan Eropa.

    WMO mencatat, anomali suhu rata-rata global mencapai 1,45 derajat celcius di atas zaman pra industri.

    Angka itu nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 celcius.

    Baca: Masuki kemarau polusi udara Jakarta memburuk

    Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut mengungkapkan bahwa rekor iklim global yang terjadi di tahun 2023 bukanlah kejadian acak atau kebetulan.

    Kondisi ini, menurutnya merupakan tanda-tanda jelas dari pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan yaitu perubahan iklim yang semakin nyata.

    Maka dari itu, BMKG secara khusus mengingatkan sudah saatnya dilakukan langkah atau gerak bersama seluruh komponen masyarakat untuk antisipasi hal ini.

    Sektor swasta, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya termasuk anak-anak muda Indonesia untuk memitigasi faktor pemicu peningkatan suhu tersebut.

  • Mengintip Perdagangan Karbon di Hutan Tropis China

    Mengintip Perdagangan Karbon di Hutan Tropis China

    7cloud.asia – Proyek perdagangan karbon pertama di China, telah diterapkan di sebuah taman nasional hutan hujan tropis di provinsi pulau Hainan yang beriklim tropis.

    Proyek perdagangan karbon tersebut menandai langkah baru lainnya dalam upaya China untuk mencapai target karbon ganda yang telah ditetapkan Beijing beberapa waktu lalu.

    Dalam pernyataan departemen kehutanan provinsi tersebut disebutkan, tiga perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kantor Manajemen Taman Nasional Hutan Hujan Tropis Hainan di Gunung Diaoluo pada Rabu (10/7/2024).

    Baca: Penerapan pajak karbon di India

    Perjanjian kerjasama ini sepakat untuk membeli total senilai 350.000 yuan atau sekitar 49.000 dolar untuk penyerapan karbon hutan hujan tropis,

    Penyerapan karbon yang diperdagangkan itu berasal dari area Gunung Diaoluo di taman nasional tersebut dengan membabat Merremia boisiana, tanaman merambat invasif yang berbahaya bagi pepohonan, di area hutan seluas 667 hektare.

    Pembabatan tanaman merambat akan membantu mempercepat pertumbuhan pohon, yang diperkirakan akan mengurangi 109.000 ton emisi karbon dioksida selama 20 tahun ke depan.

    Baca: Penerapan pajak karbon untuk menahan laju perubahan iklim

    Adapun nilai perdagangan penyerapan karbon ini diperkirakan melampaui 10 juta yuan atau sekitar 1,4 juta dolar.

    Ketiga perusahaan tersebut masing-masing membeli penyerapan karbon senilai 150.000 yuan, 100.000 yuan, dan 100.000 yuan untuk mengimbangi emisi karbon yang mereka hasilkan.

    Upaya tiga perusahaan ini berkontribusi pada upaya China mencapai net zero atau nol emisi karbon.

    Baca: Penerapan pajak karbon meski telah ada perdagangan karbon

    Diberitakan sebelumnya, China telah membuat komitmen terhadap target karbon ganda yaitu mencapai puncak emisi karbon pada 2030 dan mencapai netralitas karbon pada 2060.

    China yang sebelumnya dituding sebagai penghasil emisi terbesar dunia, tercatat sebagai negara yang sukses dalam menurunkan emisi karbonnya secara signifikan.

    Negara tirai bambu berhasil mengurangi jumlah partikel udara yang merugikan sebanyak 40 persen dalam kurun waktu tujuh tahun, sejak tahun 2013 hingga 2020.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua