ruangkota

Tag: harga beras

  • Jelang Ramadhan Harga Beras Turun Sedikit Tapi Belum ke Kondisi Normal

    Jelang Ramadhan Harga Beras Turun Sedikit Tapi Belum ke Kondisi Normal

    7cloud.asia – Mendekati bulan suci Ramadhan, mayoritas harga pangan termasuk harga beras rata-rata mulai bergerak turun di tingkat pedagang eceran.

    Dipantau dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (10/3/2024), harga pangan yang turun di antaranya harga beras premium, daging sapi murni, daging ayam ras, gula konsumsi, hingga minyak goreng.

    Namun penurunan ini belum membuat harga beras belum ke posisi sebelumnya, sementara kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya seperti bawang putih dan cabai.

    Panel Harga Bapanas terungkap harga beras premium mulai bergerak turun sebesar 0,91% menjadi Rp16.310 per kilogram.

    Harga beras premium tertinggi terjadi di provinsi Maluku sebesar Rp18.250 per kilogram, sedangkan harga terendah di Sumatra Selatan Rp14.460 per kilogram.

    Baca: Jokowi dinilai tak memberi solusi atas kenaikan harga beras

    Harga beras medium dilaporkan stabil alias masih berada di level Rp14.350 per kilogram.

    Bapanas mencatat harga tertinggi terjadi di Kalimantan Timur yakni sebesar Rp16.330 per kilogram, sedangkan harga terendah terjadi di Jambi Rp12.420 per kilogram.

    Selanjutnya, harga daging sapi murni turun tipis sebesar 0,04% menjadi Rp135.430 per kilogram dan daging ayam ras turun 0,73% menjadi Rp38.240 per kilogram.

    Harga gula konsumsi turun 0,28% menjadi Rp17.730 per kilogram. Harga berbagai jenis minyak goreng juga dilaporkan turun.

    Harga minyak goreng kemasan sederhana dan curah masing-masing turun menjadi Rp17.550 per liter dan Rp15.410 per liter.

    Baca: Kenaikan harga beras diduga akibat jor-joran bansos jelang Pemilu

    Dilansir Bisnis.com, harga komoditas lain yang juga turun adalah tepung terigu, garam dan ikan bandeng.

    Harga tepung terigu curah dan kemasan noncurah masing-masing turun Rp10.590 per kilogram dan Rp13.310 per kilogram.

    Harga ikan bandeng turun 2,24% menjadi Rp32.740 per kilogram dan garam halus beryodium turun 0,94% menjadi Rp11.560 per kilogram.

    Sementara itu, sejumlah harga komoditas pangan bergerak naik jelang Ramadan. Harga kedelai biji kering impor naik 0,15% menjadi Rp13.320 per kilogram.

    Baca: Survei Kompas ungkap kemenangan Prabowo-Gibran karena pembagian Bansos

    Berbagai jenis bawang juga tercatat naik. Harga bawang merah naik 1,03% menjadi Rp34.250 per kilogram dan bawang putih bonggol naik 0,35% menjadi Rp39.880 per kilogram.

    Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah keriting naik 1,54% menjadi Rp63.990 per kilogram dan cabai rawit merah naik 0,35% menjadi Rp62.210 per kilogram.

    Sementara Harga telur ayam ras naik tipis 0,06% menjadi Rp31.570 per kilogram.

    Harga jagung di tingkat peternak naik 1,42% menjadi Rp8.530 per kilogram. Kemudian, harga ikan kembung naik signifikan sebesar 2,96% menjadi Rp38.210 per kilogram dan ikan tongkol naik 1,25% menjadi Rp32.390 per kilogram.

     

  • Atasi Lonjakan Harga Beras Pemerintah Sebar Beras Program SPHP

    Atasi Lonjakan Harga Beras Pemerintah Sebar Beras Program SPHP

    7cloud.asia – Menindaklanjuti kelangkaan dan lonjakan harga beras di pasaran, Komisi IV DPR melakukan peninjauan langsung ke Pasar Way Halim, Kota Bandar Lampung pada Kamis (7/3/2024).

    Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPR, Sudin menyempatkan diri untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka soal harga beras.

    Kepada wartawan yang menemuinya usai peninjauan Sudin mengatakan, banyak ibu-ibu mengeluh harga beras mahal, harga telur naik mencapai Rp 31.000 per kilogram, pun demikian dengan harga ayam juga naik.

    ”Maka kunjungan kami kali ini membawa Bulog, membawa Badan Pangan, membawa ID Food bagaimana supaya nanti segera didistribusikan terutama beras,” katanya 

    Baca: Mendekati Ramadhan harga beras turun tipis

    Sudin menambahkan, mengatasi lonjakan harga beras saat ini telah tersedia beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang terdistribusi di toko-toko beras.

    Beras program pemerintah tersebut memiliki Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan berdasarkan zona edar.

    “Tadi ada SPHP, berasnya bagus, broken-nya cuma lima persen itu harga jualnya Rp55.000 per lima kilogram,” lanjut Legislator Dapil Lampung I itu.

    Sudin meminta agar para pedagang tidak memainkan harga. Dia negaskan bahwa pihaknya tak segan untuk bertindak tegas asal informasi tersebut valid.

     

    Baca: Jokowi dinilai tak beri solusi terkait harga beras

    Selanjutnya ia akan berkoordinasi dengan Bulog untuk mencabut izin jual belas SPHP sekaligus menghentikan pasokannya, jika ada pedagang yang menjual beras SPHP di atas harga yang telah ditetapkan.

    “Kasih tau saya tempatnya dimana? Nanti saya panggil Bulog Lampung suruh panggil (dan) jangan berikan lagi jatahnya. Tapi harus valid jangan cuma katanya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR  Dwita Ria Gunadi menyampaikan agar masyarakat tidak perlu panik atas kenaikan dan ketersediaan bahan pangan jelang Ramaddan. 

    Ia mengatakan menjelang Ramadhan stok beras tersedia. Jadi tidak hanya di operasi pasar, tapi di pasar-pasar tradisional.

    Baca: Jor-joran bansos untuk pemenangan paslon tertentu disebut sebagai pemicu lonjakan harga beras 

    “Itu memang sudah disiapkan tempat untuk menjual beras dengan harga pemerintah,” tutur Dwita saat ditemui Parlementaria di sela diskusi dengan stakeholder terkait.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan dalam kemasan curah 5 kilogram (kg) dengan HET yang beragam berdasarkan 3 zona harga.

    Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi seharga Rp10.900 per kg;

    Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan, sebesar Rp11.500 per kg; serta Zona 3 meliputi Maluku dan Papua senilai Rp11.800 per kg. 

  • Bulog Perkirakan Harga Beras Tak Akan Kembali ke Harga Semula

    Bulog Perkirakan Harga Beras Tak Akan Kembali ke Harga Semula

    7cloud.asia – Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memproyeksikan harga beras akan sulit kembali ke harga semula atau mengalami penurunan harga.

    “Bayangannya adalah harga beras mungkin akan bertahan, tidak akan sampai ke serendah seperti yang diperkirakan semula,” ungkap Bayu di Kementerian BUMN, Senin (18/3/2024).

    Faktor utama yang menyebabkan harga gabah naik adalah karena kenaikan biaya produksi gabah dari petani sendiri.

    Biaya produksi beras ini antara lain meliputi ongkos tenaga kerja, sewa lahan, pupuk, benih hingga komponen lain yang taraf harganyanya memang sudah naik lebih dulu.

    Baca: Amartha dorong konsumsi pangan lokal

    Jika biaya produksi gabah petani per kilogram pada tahun lalu mencapai Rp4.700 atau cenderung dibulatkan menjadi Rp5.000, maka tahun ini, ujar Bayu, biaya itu kemungkinan sudah naik.

    Bayu mengatakan, faktor yang membentuk harga gabah itu yang paling besar adalah dari ongkos tenaga kerja yang kira-kira hampir 50 persen dari harga pokok produksi gabah.

    Jadi, ujarnya, kalau kita lihat dari semua faktor-faktor itu, sekarang sudah naik. Sehingga perkiraannya biaya produksi petani untuk menghasilkan satu kg gabah sudah berubah dibandingkan dengan satu tahun lalu.

    ”Kalau itu terjadi maka, harga gabah diperkirakan tidak akan turun sampai ke Rp5.000 lagi,” jelasnya.

    Baca: Produksi beras dalam ancaman pangan lokal dipromosikan

    Meski demikian, Bayu enggan merinci berapa kisaran harga beras nantinya.

    “Jadi berapa perhitungannya, saya tidak tahu berapa besar angka resminya. Otoritas yang akan menentukan apakah di Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau di BPS,” tegasnya.

    Pengamat pangan di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, sependapat dengan Bayu, bahwa harga beras akan sulit untuk turun dalam beberapa waktu ke depan karena berbagai pertimbangan tadi.

    Ia menyerukan pihak-pihak terkait, seperti BPS, untuk mengadakan survei dan riset terbaru mengenai besaran biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani saat ini untuk memproduksi gabah per kilogramnya.

    Baca: Alih fungsi lahan mengancam produksi pangan 

    Data terakhir BPS disusun pada tahun 2017, menurut Khudori, sudah tidak lagi relevan untuk digunakan saat ini.

    Ia sependapat tentang akan ada keseimbangan baru yang menyesuaikan antara kenaikan ongkos produksi dengan harga di hilir.

    ”Karena kalau kita cek harga beras yang tinggi itu dicerminkan oleh harga gabah yang tinggi.  Harga gabah yang tinggi itu cerminan dari ongkos produksi yang naik itu,” ungkap Khudori.

    Terkait naiknya harga beras ini, Khudori menyarankan pemerintah untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang sudah ada.

    Seperti bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat dengan masing-masing 10 kilogram yang menurut rencana akan diberikan sampai dengan Juni, melakukan operasi pasar, serta menggelar pasar pangan murah.

    Sumber: VOA Indonesia

     

  • Soal Kenaikan Harga Beras, Pengamat Sebut Ada Kebijakan yang Tak Adil untuk Petani

    Soal Kenaikan Harga Beras, Pengamat Sebut Ada Kebijakan yang Tak Adil untuk Petani

    7cloud.asia – Pengamat pangan di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori meminta semua pihak untuk juga melihat masalah kenaikan harga beras ini dari sisi petani.

    Pasalnya, dua komponen biaya produksi yakni ongkos tenaga kerja dan sewa lahan, memakan porsi 75 persen dari komponen biaya produksi gabah para petani ini.

    Dua komponen ini yang membuat harga beras di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam.  

    “Apakah mungkin pemerintah misalnya mengintervensi dengan mengatur upah buruh tani? Apakah mungkin juga pemerintah mengintervensi dalam bentuk mengatur sewa lahan?” tanyanya.

    Baca: DPR minta anggaran pupuk bersubsidi tidak dipangkas

    Dilansir VOA Indoneia, Khudori menegaskan, dua isu ini tidak terjadi di Vietnam dan Thailand.

    Dua negara tetangga yang dijuluki sebagai penghasil beras dunia sehingga harga beras mereka cenderung lebih murah dibanding harga beras di Indonesia.

    Kalau di Vietnam itu kan lahan negara, sistemnya komunis jadi lahan negara, rakyat diserahkan untuk menggarap.

    ”Jadi tidak ada sewa lahan, kalaupun ada sangat murah. Thailand juga sama,” ujarnya

    Ia menambahkan, jika dilihat dari sisi produktivitas, Indonesia mengalahkan Thailand dan Vietnam. Vietnam itu hanya tiga ton per hektare, kita bisa lima ton per hektare.

    Baca: Petani keluhkan sulitnya beli pupuk bersubsidi

    Menurutnya, biaya produksi petani yang cenderung fluktuatif sepanjang waktu tidak sebanding dengan harga eceran tertinggi (HET) beras yang kerap ditetapkan oleh pemerintah.

    Meskipun dalam praktiknya di lapangan, menurut Khudori, HET ini tidak selalu dipatuhi oleh pelaku usaha.

    “HET ditetapkan oleh pemerintah, ibaratnya dikunci. Sementara input produksi di hulu tidak ada yang dikunci seperti sewa lahan, ongkos tenaga kerja, harga BBM yang semuanya sangat fluktuatif.

    Tidak adil ketika input produksi itu harganya fluktuatif, bahkan cenderung naik terus. Sementara di hilir (HET) outputnya itu dikunci harganya, gak boleh naik di atas HET,” imbuhnya.

    Baca: Pupuk organik makin banyak digunakan

    Khudori sependapat dengan Dirut Bulog yang mengatakan bahwa harga beras akan sulit untuk turun dalam beberapa waktu ke depan karena berbagai pertimbangan tadi.

    Karena itu ia menyerukan pihak-pihak terkait, seperti BPS, untuk mengadakan survei dan riset terbaru mengenai besaran biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani saat ini untuk memproduksi gabah per kilogramnya.

    Data terakhir BPS adalah pada tahun 2017 dan sudah tidak relevan untuk digunakan. Ia melihat akan ada keseimbangan baru yang menyesuaikan antara kenaikan ongkos produksi dengan harga di hilir.

    ”Karena kalau kita cek harga beras yang tinggi itu dicerminkan oleh harga gabah yang tinggi. Harga gabah yang tinggi itu cerminan dari ongkos produksi yang naik itu,” ungkap Khudori.

    Sumber: VOA Indonesia

     

  • Harga Beras Melonjak Meski Pemerintah Klaim Surplus, Ada Apa?

    Harga Beras Melonjak Meski Pemerintah Klaim Surplus, Ada Apa?

    7cloud.asia – Lonjakan harga beras dilaporkan terjadi di tingkat konsumen beberapa waktu terakhir, meskipun cadangan beras nasional diklaim dalam kondisi sangat mencukupi.

    Data per 10 Juni 2025 menunjukkan bahwa harga beras medium telah menembus Rp13.772 per kilogram (kg), melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500/kg.

    Sementara itu, beras premium mencapai Rp15.725/kg, melebihi HET Rp14.900/kg. Lebih dari 133 kabupaten/kota terdampak, bahkan di beberapa wilayah, harga beras dilaporkan telah menyentuh angka Rp50.000/kg.

    Karena itu, Anggota Komisi IV DPR, Cindy Monica meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga beras.

    “Ini adalah anomali yang tidak bisa dibiarkan. Ketika stok cadangan beras pemerintah (CBP) sudah mencapai 4 juta ton, maka kenaikan harga ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi,” kata Cindy dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani terkait harga beras

    Pemerintah harus segera turun tangan. Tidak hanya menghitung stok, tapi memastikan beras benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga terjangkau.

    Cindy mendesak pemerintah, terutama melalui Perum Bulog untuk segera memperluas dan mempercepat pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Operasi pasar harus dilakukan secara terukur, cepat, dan tepat sasaran, demi menahan laju inflasi pangan, serta menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

    “Yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dan ketepatan distribusi. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban dari kelambanan antisipasi dan lemahnya koordinasi,” lanjut Politisi Partai NasDem ini.

    Dia juga menekankan bahwa fenomena itu bertentangan dengan hukum dasar ekonomi supply and demand.

    Baca: Inpres pengelolaan gabah dinilai bakal rugikan petani

    “Jika stok melimpah, harga seharusnya turun atau setidaknya stabil. Ini jelas menunjukkan adanya bottleneckdi sistem distribusi kita. Bisa jadi ada inefisiensi, penumpukan stok, atau bahkan potensi penimbunan,” ujar politisi asal Sumatera Barat ini.

    Cindy mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam dua tahap, yakini jangka pendek, segera lakukan bantuan langsung kepada kelompok rentan, baik di pedesaan maupun perkotaan agar mereka tidak semakin tertekan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

    Pemerintah juga diminta memperrcepat pula operasi pasar sebagai langkah antisipatif, bukan reaktif.

    Sedangkan untuk jangka menengah, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi beras, identifikasi titik-titik inefisiensi dan hambatan, serta modernisasi alat distribusi agar beras bisa lebih cepat dan efisien sampai ke tangan konsumen.

    “Surplus produksi beras tidak akan membanggakan bila rakyat tidak ikut merasakan surplus itu di dompet dan di meja makan mereka. Apa gunanya gudang penuh jika perut anak-anak kita tetap kosong,” tegas Cindy

    Baca: Indonesia disebut sebagai pengimpor beras terbesar di dunia pada 2024

  • DPR Soroti Anomali: Pemerintah Klaim Stok Beras Melimpah Tetapi Harga Beras di Atas HET

    DPR Soroti Anomali: Pemerintah Klaim Stok Beras Melimpah Tetapi Harga Beras di Atas HET

    7cloud.asia – Pemerintah mengklaim stok beras nasional dalam kondisi melimpah, tetapi di pasaran harga beras fluktuatif bahkan di atas harga eceran tertinggi atau HET.

    Berdasarkan data yang dirilis Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), per Mei 2025 stok beras di Bulog telah menyentuh 4.000.708 ton atau tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    Sementara dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu (16/7/2025) rata-rata harga beras medium berada di angka Rp14.297 per kilogram atau 14,8 persen dari HET nasional sebesar Rp12.500.

    Menyoroti kejanggalan yang terjadi pada harga beras nasional ini, Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa fenomena ini menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola perdagangan dan distribusi pangan nasional.

    Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Baca: Harga beras melonjak meski pemerintah klaim surplus

    “Ini saya bingung, saya orang ekonomi, S1 ekonomi, kok stok beras melimpah tapi harga naik? Ini ilmu baru lagi?” kata Demer, sapaan akrabnya.

    Jika kondisi ini dibiarkan, lanjutnya, fenomena ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang mana akan berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kalau hal yang begini saja tidak bisa diselesaikan, memalukan sekali. Padahal ini tidak terlalu rumit,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia juga menyinggung adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penentuan kuota impor yang tidak jelas. Bahkan, ia menerima laporan adanya kebijakan impor yang berjalan tanpa rekomendasi kementerian terkait.

    “Ini pola lama, tidak boleh terjadi lagi. Kalau tata kelola impor saja tidak beres, bagaimana kita mau atur harga di pasar?” ucapnya.

    Baca: Ada kebijakan tak adil untuk petani terkait harga beras

    Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan perdagangan.

    Ia mencontohkan Amerika Serikat yang kini gencar menerapkan proteksi ekonomi, bahkan berani keluar dari WTO demi mengutamakan industri dalam negeri.

    “Kalau Amerika bicara ‘America great again’, kita juga harus bicara ‘Indonesia great again’. Kalau perlu pasang barrier, tax barrier, lakukan segera untuk lindungi petani dan konsumen kita,” tegasnya.

    Gde berharap masalah anomali harga beras dapat segera diselesaikan agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Baginya, kestabilan harga pangan adalah salah satu kunci penting menjaga ketahanan sosial dan ekonomi nasional.

    “Jangan sampai stok beras hanya melimpah di atas kertas, tapi rakyat tidak bisa menikmati harga yang wajar,” pungkas legislator dari Bali itu.

    Baca: Inpres pengelolaan gabah dinilai bakal rugikan petani

  • Komisi IV DPR Soroti Harga Beras yang Masih Tinggi di Atas HET

    Komisi IV DPR Soroti Harga Beras yang Masih Tinggi di Atas HET

    7cloud.asia – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti harga beras yang masih tinggi dan di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (21/8/2025) pukul 14.22 WIB, harga rata-rata beras premium dan beras medium secara nasional masih melampaui HET di tingkat konsumen.

    Bahkan, harga beras juga terpantau masih tinggi di semua zonasi. Untuk harga rata-rata beras premium dibanderol Rp16.089 per kilogram secara nasional, atau naik 7,98 persen dari HET nasional Rp14.900 per kilogram

    Titiek menyebut, masyarakat kembali dihadapkan pada tantangan serius di sektor pangan dalam satu bulan terakhir, mulai dari harga beras, bawang merah, hingga minyak goreng.

    “Harga beberapa komoditas utama seperti beras, bawang merah, hingga minyak goreng mengalami kenaikan, masih berada di level tinggi, bahkan untuk komoditas beras melampaui harga eceran tertinggi yang ditentukan,” kata Titiek dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (21/8/2025).

    Baca: Pemerintah klaim stok melimpah tetapi harga beras di atas HET

    Menurut Titiek, kondisi harga beras yang mahal ini semakin menekan daya beli masyarakat, terutama masyarakat rumah tangga berpendapatan rendah.

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti adanya kasus praktik beras oplosan yang dijual tak sesuai mutu dan kualitas beras.

    Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian merek yang dipasarkan ke dalam kategori beras premium tidak memenuhi kriteria mutu dan tidak sesuai antara isi dengan yang tertulis pada kemasan.

    “Praktik seperti ini [beras oplosan tak sesuai mutu dan kualitas] tentu saja merugikan masyarakat, merusak kepercayaan konsumen, mengganggu stabilitas pasar dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

    Lebih lanjut, Titiek menyatakan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan praktik beras oplosan.

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani terkait harga beras

    Kendati demikian, menurutnya, adanya praktik beras oplosan menandakan bahwa masalah ini menyentuh aspek mendasar dari tata kelola pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengawasan.

    Di sisi lain, Titiek juga menyoroti rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami kenaikan mencapai Rp7.000–Rp7.500 per kilogram.

    Harganya melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

    “Akibatnya, penggilingan kesulitan memproduksi beras dengan harga sesuai HET. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan serius antara regulasi harga, biaya produksi, dan tata niaga pangan kita,” tuturnya.

    Titiek menekankan bahwa Komisi IV DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan seluruh kebijakan berpihak kepada petani dan masyarakat.

    Baca: Petani mengeluh sulit membeli pupuk bersubsidi

     

  • Komisi IV DPR Soroti Anomali: Stok Melimpah dan Catat Rekor Tertinggi Tetapi Harga Beras Jauh Lampaui HET

    Komisi IV DPR Soroti Anomali: Stok Melimpah dan Catat Rekor Tertinggi Tetapi Harga Beras Jauh Lampaui HET

    7cloud.asia – Laporan dari Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok beras nasional saat ini tercatat yang tertinggi dalam sejarah. Namun, di lapangan harga beras masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Saat ini harga beras kualitas bawah I di harga Rp 14.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp 14.550 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp 16.050 per kg dan beras kualitas medium II di harga Rp 15.950 per kg

    Padahal HET beras medium terbaru mulai 22 Agustus 2025 (Keputusan Kepala Bapanas No. 299/2025) menjadi Rp13.500 – Rp15.500 per kg,

    Kondisi ini menjadi sorotan Komisi IV DPR saat melakukan peninjauan langsung ke Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2026).

    Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global dan ancaman fenomena “Godzilla” El Nino yang diprediksi melanda tahun ini.

    ​Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto mengungkapkan bahwa posisi stok pangan nasional saat ini berada di angka 5.198.000 ton, meningkat signifikan dari angka sebelumnya sebesar 4,7 juta ton.

    Baca: Fenomena Godzilla El Nino Mengancam Produksi Pangan

    Dilansir Parlementaria, Panggah memberikan catatan penting mengenai kondisi harga di pasar.

    ​”Stok sangat mencukupi, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Tapi dalam diskusi tadi muncul fakta bahwa harga beras di pasar masih di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Kami meminta kalkulasi tepat agar stok yang aman ini berbanding lurus dengan harga pasar yang terkendali,” ujar Panggah.

    ​Ia menekankan perlunya keseimbangan angka agar stok yang tinggi bisa efektif meredam gejolak harga, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik petani maupun konsumen.

    ​​Selain stabilitas harga, Komisi IV juga menyoroti infrastruktur pergudangan Bulog. Panggah mencatat adanya kendala pada program pembangunan gudang baru, di mana anggaran investasi sebesar Rp5 triliun hanya mencakup pembangunan fisik tanpa pengadaan tanah.

    ​”Kalau lahan Pemda jauh dari pusat distribusi atau pasar, tentu akan membebani biaya logistik. Kami sedang memikirkan bagaimana pengamanan pengadaan tanah agar tidak ada spekulasi atau penyimpangan, sehingga distribusi pangan lebih efisien,” tambahnya.

    ​​Sebagai langkah konkret dukungan regulasi, Panggah menyebut Komisi IV DPR tengah mendorong percepatan Undang-Undang Pangan.

    Baca: Masyarakat Diimbau Bersiap Hadapi Kekeringan

    Mengingat banyaknya poin yang diubah (mencapai 33 poin), langkah ini bukan lagi sekadar perubahan, melainkan penggantian Undang-Undang.

    ​Beberapa poin utama dalam regulasi baru tersebut meliputi ​penguatan fungsi Bulog sebagai stabilisator stok dan harga, ​peningkatan keterlibatan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten), dan program diversifikasi pangan nasional.

    Komisi IV mengingatkan, pentingnya mitigasi terhadap fenomena El Nino 2026. Berdasarkan data BMKG, ancaman kekeringan dapat mengganggu pola tanam dan menurunkan produksi pertanian.

    ​Sebagai salah satu lumbung pangan utama, Sulawesi Selatan diharapkan tetap konsisten menjadi penopang distribusi pangan nasional.

    Komisi IV meminta sinergi antara Bulog, Bapanas, dan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan input pertanian seperti bibit unggul dan pupuk guna menjaga produktivitas di tengah cuaca ekstrem.

    ​Dalam kesempatan yang sama, ​Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita menegaskan bahwa Bulog terus bergerak sesuai penugasan dari Bapanas, baik di sektor hulu maupun hilir.

    ​”Di hulu kami menjadi off-taker petani sesuai Inpres, dan di hilir kami melaksanakan penyaluran SPHP serta bantuan pangan. Dukungan pendanaan dan infrastruktur dari Komisi IV sangat penting agar kami bisa merealisasikan program kerja sesuai target,” jelas Febby.