7cloud.asia – Pengamat pangan di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori meminta semua pihak untuk juga melihat masalah kenaikan harga beras ini dari sisi petani.
Pasalnya, dua komponen biaya produksi yakni ongkos tenaga kerja dan sewa lahan, memakan porsi 75 persen dari komponen biaya produksi gabah para petani ini.
Dua komponen ini yang membuat harga beras di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam.
“Apakah mungkin pemerintah misalnya mengintervensi dengan mengatur upah buruh tani? Apakah mungkin juga pemerintah mengintervensi dalam bentuk mengatur sewa lahan?” tanyanya.
Baca: DPR minta anggaran pupuk bersubsidi tidak dipangkas
Dilansir VOA Indoneia, Khudori menegaskan, dua isu ini tidak terjadi di Vietnam dan Thailand.
Dua negara tetangga yang dijuluki sebagai penghasil beras dunia sehingga harga beras mereka cenderung lebih murah dibanding harga beras di Indonesia.
Kalau di Vietnam itu kan lahan negara, sistemnya komunis jadi lahan negara, rakyat diserahkan untuk menggarap.
”Jadi tidak ada sewa lahan, kalaupun ada sangat murah. Thailand juga sama,” ujarnya
Ia menambahkan, jika dilihat dari sisi produktivitas, Indonesia mengalahkan Thailand dan Vietnam. Vietnam itu hanya tiga ton per hektare, kita bisa lima ton per hektare.
Baca: Petani keluhkan sulitnya beli pupuk bersubsidi
Menurutnya, biaya produksi petani yang cenderung fluktuatif sepanjang waktu tidak sebanding dengan harga eceran tertinggi (HET) beras yang kerap ditetapkan oleh pemerintah.
Meskipun dalam praktiknya di lapangan, menurut Khudori, HET ini tidak selalu dipatuhi oleh pelaku usaha.
“HET ditetapkan oleh pemerintah, ibaratnya dikunci. Sementara input produksi di hulu tidak ada yang dikunci seperti sewa lahan, ongkos tenaga kerja, harga BBM yang semuanya sangat fluktuatif.
Tidak adil ketika input produksi itu harganya fluktuatif, bahkan cenderung naik terus. Sementara di hilir (HET) outputnya itu dikunci harganya, gak boleh naik di atas HET,” imbuhnya.
Baca: Pupuk organik makin banyak digunakan
Khudori sependapat dengan Dirut Bulog yang mengatakan bahwa harga beras akan sulit untuk turun dalam beberapa waktu ke depan karena berbagai pertimbangan tadi.
Karena itu ia menyerukan pihak-pihak terkait, seperti BPS, untuk mengadakan survei dan riset terbaru mengenai besaran biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani saat ini untuk memproduksi gabah per kilogramnya.
Data terakhir BPS adalah pada tahun 2017 dan sudah tidak relevan untuk digunakan. Ia melihat akan ada keseimbangan baru yang menyesuaikan antara kenaikan ongkos produksi dengan harga di hilir.
”Karena kalau kita cek harga beras yang tinggi itu dicerminkan oleh harga gabah yang tinggi. Harga gabah yang tinggi itu cerminan dari ongkos produksi yang naik itu,” ungkap Khudori.
Sumber: VOA Indonesia
Leave a Reply