Tag: ojek online

7cloud.asia – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan rute armada bus sesuai dengan kondisi lapangan saat berlangsung unjuk rasa pengemudi ojek online serentak pada Selasa (20/5/2025).

“Penyesuaian rute situasional, sesuai kondisi di lapangan,” ujar Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani melalui pesan teksnya yang diterima di Jakarta, Senin (19/5/2025)

Terkait hal itu, pelanggan bisa mendapatkan informasi terkini (update) melalui aplikasi TJ dan media sosial (medsos) resmi Transjakarta.

Hingga siang ini, belum ada informasi terkait rute bus yang akan dialihkan ataupun bus alternatif yang disediakan bagi calon penumpang.

Sekitar 500 ribu pengemudi ojek online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon hingga Palembang, Lampung dan wilayah Banten Raya akan mengadakan unjuk rasa pada Selasa (20/5/2025).

Baca: Ratusan ribu pengemudi ojek online akan matikan aplikasi pada 20 Mei

Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB itu nantinya dipusatkan di sekitar Monas, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

Para pengemudi selain melalui aksi turun langsung juga akan mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada mitra pengemudi.

Dalam keterangannya, Serikat Pekerja Transportasi (SEPETA) menyatakan, aksi ini didasarkan pada kenyataan di lapangan, di mana beban kerja pengemudi ojek online semakin berat dan pendapatan kian menurun,

Baca: Badan Aspirasi Masyarakat DPR tampung keluhan pengemudi ojek online

“Kami banyak menemukan keluhan driver ojol terutama kebijakan aplikasi sepihak dan terselubung soal potongan aplikasi yang melebihi aturan maksimal 20 persen kenyataannya lebih bahan mencapai 35 persen, ujar Ketua SEPETA Indonesia, Iwan Setiawan.

Para driver ojek online juga memprotes kebijakan sepihak aplikator yang dinilai menambah beban mitra pengemudi, seperti soal slot dan program aceng yang diterapkan gojek dan grab

Program ini dinilai cara aplikator merampas upah dan pendapatan yang diterima pengemudi ojek online.

“Program slot ini juga upaya aplikasi untuk memperuncing persaingan di”antara ojol dan pecah belah antar ojol. Ojol reguler digerus dengan ojol slot dan aceng,” pungkas Iwan

7cloud.asia – Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA) mendesak Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Ojek Online (Ojol).

Dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Minggu (21/12/2025) SEPETA menyatakan hal ini sesuai janji politik Presiden untuk melindungi pengemudi dan kurir online di Indonesia.

Dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Prabowo mengatakan sedang berdiskusi dengan perusahaan besar ojek online untuk mencari solusi terbaik untuk pengemudi, maupun aplikator.

“Demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptkan lapangan kerja yang terjadim untuk para pengemudi online,” kata Prabowo saat itu.

Pemerintah sedang menyiapkan aturan baru –kemungkinan dalam bentuk Perpres– untuk mengatur kesejahterahan pengemudi ojek online (Ojol), juga untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar aplikator.

Baca: Pengemudi ojek online sadar pekerjaannya tak langgeng

Namun, hingga kini Perpres itu tak kunjung disahkan, sementara jutaan pengemudi ojol masih hidup dalam ketidakpastian, tanpa kepastian status kerja, tanpa jaminan sosial yang layak, dan terus dibebani potongan aplikasi yang mencekik.

SEPETA menegaskan bahwa Perpres Ojol harus berpihak sepenuhnya kepada pengemudi dan kurir sebagai mitra.

“Ojol adalah tulang punggung ekonomi digital di Indonesia. Tanpa Kami, aplikasi tidak berjalan. Sudah saatnya negara berdiri di pihak pekerja, bukan di pihak korporasi,” demikian SEPETA dalam pernyataannya.

SEPETA mengusulkan sejumlah ketentuan utama terkait Ojek Online sebagai berikut:
1. Mengakui pengemudi dan kurir online sebagai pekerja, bukan mitra.
2. Berikan kebebasan berserikat dan berunding bagi ojol
3. Memberikan perlindungan jaminan sosial secara penuh, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, yang ditanggung oleh perusahaan aplikasi dengan dukungan subsidi pemerintah.

SEPETA menilai kondisi ekonomi nasional yang membutuhkan penguatan daya beli masyarakat justru terhambat oleh potongan aplikasi yang terlalu tinggi.

Baca: Lemahnya perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online

Potongan besar tidak hanya menekan pendapatan pengemudi, tetapi juga memukul warung dan UMKM yang bekerja sama dengan platform digital, serta berdampak pada mahalnya harga barang dan jasa bagi konsumen.

Oleh karena itu, SEPETA mendesak Presiden Prabowo untuk membatasi potongan aplikasi maksimal 10 persen bagi pengemudi dan warung UMKM. Menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari strategi nasional meningkatkan konsumsi masyarakat dan memperkuat ekonomi rakyat.

SEPETA juga mendesak adanya perlindungan khusus bagi Pengemudi Ojol Perempuan. Jaminan keselamatan kerja bagi pengemudi perempuan, termasuk mekanisme darurat yang efektif. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender.

Selain itu, SEPETA juga menuntut agar Presiden memastikan seluruh perusahaan aplikasi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tanpa syarat kepada seluruh pengemudi dan kurir online, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi nyata ojek online dan kurir terhadap perekonomian nasional.

Hapus kebijakan sepihak Progam Aceng (argo goceng) milik gojek, Slot milik Grab,HUB milik shopee yang hakekatnya merampas pendapatan driver dan kurir serta sebagai politik aplikator untuk pecah belah diantara driver dilapangan.

Sebagai langkah perjuangan lanjutan, SEPETA menyerukan kepada seluruh pengemudi ojol di Indonesia untuk memperkuat solidaritas, konsolidasi organisasi, dan bersiap melakukan aksi nasional pada Januari 2026, apabila tuntutan ini terus diabaikan.

Baca: Dampak hubungan kemitraan dalam gig economy terhadap kesejahteraan pekerja

 

7cloud.asia – Sejak beberapa bulan belakangan, keluhan tentang ojek online (ojol) makin sering muncul.

Postingan berisi keluh kesah sulitnya mendapatkan ojek online kerap berseliweran di linimasa, khususnya di jam pergi-pulang kerja, kondisi hujan deras, dan ketika mendekati waktu berbuka puasa pada bulan Ramadan lalu.

Ada pandangan bahwa situasi ini terjadi karena pengemudi baik Grab maupun Gojek yang terlalu pilih-pilih, atau kurang profesional. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, masalah dalam layanan ojek online lahir dari cara platform bekerja.

Sedari dulu, para mitra ojek online dijanjikan bisa bekerja kapan pun sesuai keinginan. Pendapatan dibagi sesuai porsinya setelah penyelesaian satu pesanan.

Kenaikan harga bahkan terjadi saat periode-periode tertentu seperti jam berangkat dan pulang kerja. Artinya, pundi-pundi pendapatan mitra ojol seharusnya bisa melonjak karena harga yang harus dibayarkan pengguna juga meningkat.

Namun ternyata, potongan saat rush hour justru bisa lebih besar sehingga dianggap merugikan pengemudi. Ketika protes dianggap angin lalu oleh perusahaan dan pemerintah, mereka pun enggan ngebid/onbid alias menyalakan aplikasi.

Model bisnis seperti ini sejalan dengan karakter ekonomi platform yang bertumpu pada penguasaan infrastruktur digital dan koordinasi pasar, tanpa harus memikul seluruh biaya produksi secara langsung.

Efek gulungan bola salju yang kita sedang saksikan belakangan ini adalah dampak negatif kapitalisme platform yang sejak awal sudah didesain untuk menguntungkan aplikator dan cenderung merugikan pengemudi maupun pengguna.

Boncos di jam ramai

Kemitraan para ojol dan aplikator berbasis model kerja pengupahan berdasarkan order, atau piece-rate: dibayar per tugas, bukan per jam kerja. Konsekuensinya, setiap pesanan harus dihitung cepat.

Dalam sistem seperti ini, menerima order bukan sekadar soal mau atau tidak mau, melainkan soal apakah order itu masih layak secara ekonomi.

Bagi pengguna pun, transaksi dengan aplikasi sebatas pada penyelesaian antaran. Banyak di antara kita juga akan memaklumi lonjakan harga yang terjadi pada periode tertentu seperti jam pulang kerja atau saat sedang hujan.

Banyak yang tak menyadari, aplikator tidak lagi sekadar menjadi perantara antara pengguna dan pengemudi.

Platform bertindak sebagai pengelola kerja yang dominan. Melalui algoritma, sistem bisa menentukan order mana yang muncul, ke siapa pesanan didistribusikan, pengemudi mana yang diprioritaskan, serta insentif apa yang mendorong mereka tetap aktif lebih lama.

Tarif selangit yang dibebankan ke pengguna aplikasi seharusnya bisa memberikan tambahan pendapatan bagi para mitra ojol. Namun di lapangan, para mitra justru tidak semangat narik dalam periode-periode tersebut.

Sebab, bagi para mitra ojol, narik di jam-jam ramai tersebut tak layak untuk dilakukan. Potongan komisi, biaya operasional, waktu tunggu tanpa order, hingga jarak penjemputan yang tidak selalu terkompensasi membuat penghasilan bersih jauh lebih kecil daripada yang terlihat di layar.

Mirisnya, dalam kondisi ini para mitra ojek online yang justru menjadi kambing hitam karena merugikan pelanggan. Ini adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh mitra ojol yang menjalankan perannya sebagai ghost work dalam ekonomi digital.

Pengguna hanya tahu keandalan dan tarif aplikasi tanpa tahu bagaimana proses kerja manusia di belakangnya. 

Sistem teknologi yang dirancang untuk mengeksploitasi

Dalam sistem kapitalisme, platform memegang kendali penuh terhadap para mitra yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Karena berlandaskan dorongan untuk mendapatkan komisi layanan yang sebesar-besarnya, aplikator tetap mengatur tarif, distribusi order, dan ukuran performa. Ini menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi untuk terus menerus melayani orderan tanpa pandang bulu.

Untuk menggugah pengguna, aplikasi juga kerap memberikan tarif promo yang menarik. Dan kondisi inilah yang tidak adil bagi mitra ojol karena beban ekonomi promo disematkan kepada para mitra.

Di mata pengguna, opsi ini tampak menguntungkan karena membuat ongkos lebih rendah. Namun dari sisi pengemudi, layanan seperti ini dapat berarti pendapatan per order makin menipis.

Algoritma pun dengan mudah merancang agar para mitra tidak pilih-pilih orderan dengan imbalan akan dimudahkan mendapatkan orderan selanjutnya. Sebaliknya, semakin sering pengemudi ojol meng-cancel, order pun semakin berkurang karena canggihnya sistem platform.

Mitra ojek online tak memiliki ruang tawar yang layak. Mereka memang bebas menentukan jam kerjanya. Tetapi kebebasan itu dibatasi oleh sistem insentif, target performa, prioritas order, dan ancaman turunnya peluang pendapatan bila terlalu sering menolak pesanan.

Dampaknya bukan hanya dirasakan pengemudi, tetapi juga pengguna. Ketika kepentingan kedua pihak ini dipertemukan dalam sistem distribusi yang tidak transparan, gesekan menjadi mudah terjadi.

Tak pernah berhenti berharap ada perubahan

Semakin hari, semakin kita diperlihatkan sulitnya kehidupan teman-teman ojol. Sudah harus menyediakan alat kerja sendiri seperti kendaraan, gawai, paket data, bahan bakar, tapi mereka tidak mempunyai banyak ruang untuk menentukan syarat kerjanya sendiri.

Istilah mitra seolah-olah menghadirkan hubungan yang setara dan saling menguntungkan. Relasi antara pengemudi, pengguna, dan aplikator dibentuk oleh satu model bisnis yang tidak adil: pengemudi disebut mitra, tetapi banyak unsur penting pekerjaannya dikendalikan sepihak oleh platform.

Kita sebagai pengguna juga perlu memahami bahwa tarif murah tidak pernah benar-benar gratis. Dalam banyak kasus, harga yang ditekan di satu sisi berarti beban yang dipindahkan ke sisi lain.

Ketika pengguna merasa diuntungkan oleh ongkos yang rendah, belum tentu sistemnya efisien. Bisa jadi sistem itu hanya membuat biaya kerja menjadi tidak tampak.

Dinamika ini sudah seharusnya jadi dorongan perubahan regulasi untuk memperbaiki realitas kerja platform yang sudah menjadi bagian penting dari mobilitas dan sosial-ekonomi masyarakat luas.

Selama desain dasarnya tidak berubah, masalah ojol akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Bukan karena pengguna dan pengemudi tidak mau saling memahami, melainkan karena keduanya terus ditempatkan berseberangan oleh arsitektur platform itu sendiri.

---

Nirma Yossa, Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

7cloud.asia – Pemerintah melalui Danantara saat ini telah mulai masuk dalam struktur kepemilikan saham sejumlah aplikator ojek online.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, dengan pengambil alihan ini, kebijakan yang menyangkut sistem kerja dan pembagian pendapatan akan disesuaikan secara bertahap.

Langkah awal yang akan ditempuh, adalah menurunkan persentase potongan biaya yang diambil oleh aplikator.

“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” ujar Dasco saat menerima audiensi aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Gedung Nusantara, DPR Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dasco menerangkan pembahasan mengenai status pengemudi ojek online apakah sebagai pekerja atau mitra masih dalam tahap simulasi dan kajian.

Dasco menegaskan bahwa proses tersebut tidak akan dilakukan sepihak, melainkan melibatkan organisasi dan komunitas pengemudi ojol.

Baca: Pekerja Gig Economy, Jadi Mitra Tapi Tak Ada Payung Hukumnya

Tak hanya itu, Pimpinan DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini juga menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah dalam struktur aplikator.

Hal ini termasuk melalui kepemilikan saham, membuka ruang untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja.

“Nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk. Karena Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu mengambil bagian saham gitu,” pungkas Dasco.

Hadir dalam kesempatan itu, aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat terdiri dari Konfederasi KASBI, FSBMM, Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, FSBM, KSN, Serikat Pekerja Kampus, serta perwakilan pekerja medis dan kesehatan.

Selain itu turut hadir juga dalam pertemuan tersebut KPBI, elemen petani dari Konsorsium Pembaruan Agraria, mahasiswa dari LMID, SMI, dan SEMPRO, serta organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace

Baca: Promo Ojek Online Mencekik Mitra Pengemudi, Jam‑jam Padat Malah Bikin Rugi