ruangkota

Tag: pdi perjuangan

  • Banjir Karangan Bunga untuk Megawati Soekarnoputri, Mendesak Mega Memimpin Penyelamatan Reformasi

    Banjir Karangan Bunga untuk Megawati Soekarnoputri, Mendesak Mega Memimpin Penyelamatan Reformasi

    7cloud.asia – Pada Selasa (5/3/2024) kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Kantor PDI Perjuangan dibanjiri karangan bunga. 

    Hingga Selasa petang ada lebih dari 20 karangan bunga tampak berjajar di depan kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. 

    Pengirim karangan bunga untuk Megawati ini beragam. Ada yang berasal dari komunitas, persatuan alumni dan tidak sedikit yang mewakili masing-masing pribadi. 

    Menyimak ucapan yang tertulis, karangan bunga untuk Mgawati ini ternyata terkait dengan perkembangan politik terkini khususnya sepak terjang Presiden Jokowi di Pemilu 2024.

    Karangan bunga ini dimaksudkan untuk mendorong dan menyemangati Megawati untuk terus menjadi benteng yang setia mengawal demokrasi dan cita-cita reformasi 98. 

    Baca: PDI Perjuangan pimpin perolehan suara Pileg

    “Ayo Bu Mega. Lawan Penjahat Bansos dan Demokrasi,” demikian ucapan yang tertulis di karangan bunga kiriman Ronin Demokrasi

    “Bersama Bu Mega Selamatkan Reformasi 98”, ucapan dari Alumni ITB Revolusioner  

    “Perjuangan Belum Selesai,” dari Gerakan Alumni UI for NKRI

    “Mendukung Banteng Melawan Kecurangan TSM,” dari GU3PL

    “Mendukung Bu Mega Mengembalikan Reformasi,” dari pengirim yang menamakan diri sebagai Kita Indonesia. 

    Inong, salah seorang pengirim karangan bunga untuk Megawati mengatakan karangan bunga ini sebagai bentuk dukungan dan penguatan kepada Megawati.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud masih tunggu hasil penghitungan resmi KPU

    Agar Megawati yang banyak menjadi sasaran kritik bisa kuat menghadapi pemojokan baik terhadap dirinya maupun kepada PDI Perjuangan yang dipimpinnya 

    “Kami ingin membersamai ibu Mega, agar tidak merasa sendirian menghadapi semua ini,” ujar Nong melalui sambung telepon kepada 7cloud.asia. 

    Nong mengaku tergerak mengirim bunga untuk Megawati karena prihatin dengan kondisi politik saat ini, khususnya dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilainya tidak selaras dengan prinsip demokrasi. 

    Kami, ujarnya, mendorong Megawati dan PDI Perjuangan menjadi garda terdepan untuk melawan berbagai kecurangan yang terjadi.

    Baca: Aktivis perempuan akan geruduk Istana untuk adili Jokowi karena telah merusak demokrasi

    Secara pribadi ia mendorong agar PDI Perjuangan menjadi motor yang menggerakkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

    Dan, kalaupun nantinya hasil Pilpres 2024 tidak berubah, Nong mendorong PDI Perjuangan menjadi motor oposisi dan tidak bergabung dengan pemerintah yang baru nanti.   

    “Di bawah kepemimpinan Bu Mega, PDI Perjuangan terbukti bisa menjadi oposisi yang kuat dan ini dibutuhkan untuk demokrasi yang sehat,” ujarnya. 

    Nong menambahkan,apa yang terjadi saat ini tidak bisa lepas dari perkembangan politik selama 9 tahun terakhir, yang bisa dikatakan tidak ada oposisi yang kuat sehingga tidak ada check and balance.  

    Akibatnya, presiden sebagai kepala pemerintahan bisa bertindak semau sendiri termasuk mengkhianati cita-cita reformasi.

  • Serius Gunakan Hak Angket untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sudah Susun Naskah Akademik

    Serius Gunakan Hak Angket untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sudah Susun Naskah Akademik

    7cloud.asia – PDI Perjuangan serius ingin mengusulkan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.

    Bahkan, PDI Perjuangan sudah menyiapkan naskah akademik untuk dijadikan dasar hingga tujuan penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 tersebut.

    Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) Aria Bima mengatakan penyusunan naskah akademik hak angket soal kecurangan di Pemilu 2024 ini melibatkan beberapa ahli untuk mengkaji.

    “Dari tim akademisi juga ada, dari kalangan praktisi, dan juga ada berbagai lintas sektoral. Ini sekarang baru dipersiapkan. Saya ikut membantu memonitor persiapan naskah akademik angket,” katanya Selasa (5/2/2024) dikutip Bisnis.com.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil tak ingin hak angket masuk angin

    Bima yang kemarin sempat mengajukan interupsi di rapat paripurna ini menegaskan hak angket yang bakal digulirkan hanya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan untuk pemakzulan Presiden Jokowi.

    Aria menjelaskan, hak angket harusnya digunakan untuk cari tahu apakah berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama masa Pemilu 2024 sengaja untuk menguntungkan calon-calon tertentu.

    “Angket tidak ada kaitan dengan pembatalan pemilu, angket juga tidak ada kaitan dengan pemakzulan,” jelasnya.

    Dia mencontohkan, bantuan sosial (bansos) bisa jadi kebijakan pemerintah untuk menguntungkan calon tertentu.

    Baca: Aksi unjuk rasa dukung hak angket berlangsung serempak di banyak kota

    Selain itu nantinya lewat angket, DPR juga bisa menyelidiki apakah ada perintah ke Plt kepala daerah untuk memenangkan calon tertentu.

    Termasuk, kata Bima, ada atau tidaknya tekankan dari kepolisian kepada para kepala desa agar mencari suara untuk calon-calon tertentu.

    Lewat hak angket DPR juga bisa menyelidki apakah BUMN digunakan untuk kepentingan elektoral paslon tertentu.

    “Hanya itu. Kalau toh tidak angket [karena] dikhawatirkan, misalnya [bisa] interpelasi atau pansus atau diawasi dari masing-masing komisi,” ujar Aria. 

    Baca: Aktivis 98 ini ajak masyarakat turun ke jalan agar hak angket tidak masuk angin 

    Seperti diketahui wacana penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024 diusulkan oleh capres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

    Usulan Ganjar ini mendapat sambutan dari koalisi partai pendukung Anies-Muhaimin, yang menyatakan siap mendukung penggunaan hak angket.

    Sejumlah pakar dan organisasi masyarakat sipil juga mendukung penggunaan hak angket karena menilai kecurangan di Pemilu 2024 sudah sangat telanjang dipertontonkan Presiden Jokowi.

    Di jalanan, aksi unjuk rasa mendukung penggunaan hak angket juga dilakukan hampir setiap hari di banyak daerah.

    Baca: Survei Kompas ungkap mayoritas warga dukung hak angket

     

  • Pemilu 2024: Saksi PDI Perjuangan Bali Tolak Tandatangani Hasil Pleno Rekapitulasi Suara

    Pemilu 2024: Saksi PDI Perjuangan Bali Tolak Tandatangani Hasil Pleno Rekapitulasi Suara

    7cloud.asia – Sejumlah saksi PDI Perjuangan di kabupaten/kota di Bali menolak menandatangani hasil pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024 di KPUD Bali.

    Wakil Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Ketut Bela Nusantara mengatakan keengganan saksi menandatangani hasil pleno rekapitulasi tingkat provinsi Bali karena beberapa alasan.

    Menurutnya ini terjadi secara spontan dan natural tanpa instruksi, namun bukan karena hasil rekapitulasi di Bali, Penolakan itu sebagai bentuk protes mereka atas pelaksanaan Pemilu 2024 di pusat.

    “Di Bali sudah, sudah sesuai sejauh ini karena kan kita punya data dari bawah, komparasikan diawasi juga suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatifnya,” kata Bela di Denpasar, Jumat (8/3/2024).

    Ia menyampaikan hingga proses rekapitulasi suara tingkat provinsi berlangsung, kerja KPU Bali sudah sesuai, namun mereka memprotes soal pencalonan salah satu peserta pemilu.

    Baca: DPD PDI Perjuangan Bali sempat minta Sirekap diaudit

    Para saksi juga menyoal  proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang sempat dihentikan serentak akibat perbaikan Sirekap, dan indikasi peran aparat yang membantu salah satu paslon.

    “Banyak ya yang kita lihat prosesnya banyak anomali, terjadi banyak dugaan-dugaan kecurangan pemilu yang kita sudah diskusikan, tapi karena kita partai yang punya aturan jadi kita menyampaikan melalui keberatan itu,” ujarnya.

    Meski keberatan mereka tak berkaitan langsung dengan proses di rekapitulasi suara di Pulau Dewata, KPU Bali tak mempermasalahkan jika ada kejadian khusus berupa keberatan saksi.

    PDI Perjuangan di Bali juga menyebut tak ada instruksi khusus bagi saksinya di bawah untuk tidak menandatangani berita acara pleno, semuanya berjalan natural dan secara tidak disengaja kompak dilakukan saksi di 9 kabupaten/kota.

    “Kalau instruksi sebenarnya tidak ada, karena yang kita bekali ke saksi kalau dia melihat ada kejanggalan yasudah dilaporkan, itu sudah alamiah saja,” kata Bela.

    Baca: Jusuf Kalla sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah

    Pada proses rekapitulasi suara tingkat provinsi yang hari ini berlangsung, PDI Perjuangan Bali mengatakan akan menunjukkan sikap juga pada akhir pleno.

    Namun, Bela enggan membocorkan apa yang akan dimunculkan oleh kader PDI Perjuangan di Bali.

    Dalam kesempatan ini ia datang bersama 3 orang saksi lainnya, ia mengaku tak akan ragu berdiskusi dan mengajukan keberatan apabila terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi provinsi.

    KPU Bali menggelar proses pleno rekapitulasi suara provinsi menghadirkan saksi peserta Pemilu 2024 dan KPU kabupaten/kota.

    Selama proses mereka akan membacakan hasil penghitungan suara kelima jenis surat suara tiap kabupaten/kota untuk selanjutnya dijumlahkan dan diserahkan ke KPU pusat. 

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Belasan Tokoh Masyarakat Temui Megawati, Meminta Memimpin Gerakan Perbaikan Demokrasi

    Belasan Tokoh Masyarakat Temui Megawati, Meminta Memimpin Gerakan Perbaikan Demokrasi

    7cloud.asia – Sebanyak 16 tokoh masyarakat meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk memimpin gerakan perbaikan demokrasi.

    Hal itu disampaikan saat para tokoh menemui Mahfud, Megawati, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Jumat (8/3/2024) di Jakarta.

    Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, para tokoh yang temui Megawati itu berasal dari sejumlah elemen masyarakat, di antaranya guru besar, lembaga bantuan hukum, dan gerakan anti korupsi.

    Mahfud mengatakan, dalam pertemuan itu, guru besar Prof Sulistyowati sempat menangis sambil mengatakan demokrasi di Indonesia telah hancur.

    Baca: Karangan bunga untuk Megawati

    Untuk itu, mereka meminta agar Megawati segera memimpin perbaikan demokrasi yang dinilai telah dirusak Jokowi.

    Mahfud, saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kertaredjasa, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (11/3/2024) menuturkan saat menyampaikan permintaannya, Prof Sulis berbicara sambil menangis.

    “Ini menangis beneran, sedih karena Indonesia porak-poranda. Indonesia yang dibangun baik-baik dan reformasi berjalan 24 tahun dengan baik, ternyata (hancur) berkeping-keping dalam waktu sekejap. Ini Bu Sulis yang katakan,” kata Mahfud.

    Mahfud menambahkan, Megawati kini menjadi satu-satunya harapan mereka dalam menjaga demokrasi.

    Baca: Hari Perempuan Internasional nilai Jokowi layak diadili karena rusak demokrasi

    ‘Ibu sekarang harapan kami, (ibu) untuk memimpin gerakan memperbaiki dan mereparasi demokrasi Indonesia. Sekarang Bu Megawati memimpin, karena kalau ini dibiarkan, nanti ke depan enggak ada demokrasi’,” kata Mahfud menirukan ucapan Sulistyowati.

    Mahfud mengatakan, para tokoh menilai, saat ini, jika ini menang Pemilu, maka terlebih dahulu harus jadi penguasa, dekat dengan penguasa, atau punya uang.

    “Rakyat tidak akan bisa menentukan karena semua sudah bisa dibeli oleh penguasa melaui macam-macam. Melalui politik gentong babi, politik pegang kerah leher. Maka mari kita perbaiki, jangan sampai berlanjut,” kata Mahfud.

    Terkait permintaan itu, kata Mahfud, Megawati belum mau menjawab. Namun, Megawati sempat menyinggung soal hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2024.

    Baca: Masyarakat gagas class action sikapi kecurangan Jokowi

    “Tapi waktu itu jawaban Bu Mega, ‘saya belum waktunya menjawab itu, tapi gerakan mengajukan ke MK sebagai langkah hukum dan angket bisa diteruskan,” kata Mahfud.

    “Tidak harus terlalu resmi, ada pimpinan, itu kan haknya anggota DPR. Nanti pada saat yang tepat, kalau situasi sudah kita baca semua. Pendekatan, nah, Bu Mega ini spritual, pendekatan spiritual sudah ketemu, baru kita (bergerak).

    “Situasi sekarang, silakan jalan, tanpa saya (Mega) kan tidak terhalang,” kata Mahfud.

    Sebelumnya masyarakat juga mengirim karangan bunga untuk Megawati agar jadi garda terdepan dalam penyelamatan cita-cita reformasi yang dirusak Jokowi.

    Sumber: Kompas.com

     

  • Mardani Ali Sera: Hak Angket Bisa Digulirkan Sambil Mengumpulkan Bukti Kecurangan Pemilu 2024

    Mardani Ali Sera: Hak Angket Bisa Digulirkan Sambil Mengumpulkan Bukti Kecurangan Pemilu 2024

    7cloud.asia – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim mengatakan konsolidasi lintas partai masih terus dilakukan untuk menggulirkan 
    hak angket kecurangan Pemilu 2024.

    Konsolidasi soal hak angket untuk usut kecurangan Pemilu 2024 ini, menurut Chico, dilakukan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem.

    Chico memastikan bahwa PDI Perjuangan masih solid terkait rencana menjalankan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    “Tentunya PDIP masih solid. Terutama dengan apa yang sudah menjadi keputusan dari Bu Megawati yang mendorong kader-kadernya di parlemen sebagai individu-individu yang hak untuk mengajukan hak angket,” ungkap Chico dikutip metrotvnews.com. 

    Baca: Tokoh ini menangis di depan Megawati Soekarnoputri 

    Chico mengatakan PDI Perjuangan bakal segera menggulirkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 ini.

    Dia mengaku pihaknya tengah mempersiapkan bukti maupun dokumen, strategi, dan argumen terkait dengan dugaan pelanggaran apa yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan UU terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024.

    Terkait dengan waktu kapan akan menggulirkan hak angket, Chico mengaku semuanya berkomunikasi. Walaupun, kata dia, tidak ada urusan dengan perselisihan suara.

    “Tetapi tentu kami ingin melihat apakah pengumuman 20 Maret nanti juga menjadi bagian dari bukti terkait dengan kecurangan dan pelanggaran yng dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif,” tandasnya.

    Baca: Aktivis perempuan nilai Jokowi layak diadili karena telah merusak demokrasi 

    Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memintai koalisi pendukung paslon 01 dan 03 tetap menggulirkan hak angket di DPR.

    Pengguliran hak angket dinilai bisa tetap berjalan sembari mengumpulkan bukti dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

    “Gulirkan dulu hak angket, sambil jalan dilengkapi,” ujarnya dikutip metrotvnews.com. 

    Mardani mengingatkan pemerintah tidak perlu takut dengan hak angket. Dia pun meminta partai pendukung 01 dan 03 terus berkomunikasi untuk mewujudkan pengguliran hak angket.

    Baca: Puluhan tokoh surati ketua umum partai, mendorong penggunaan hak angket

    “Hak angket mesti segera digulirkan. Berbarengan bisa dibangun komunikasi antar parpol pendukung 01 dan 03,” ujar dia.

    Sebanyak 50 tokoh masyarakat mulai dari aktivis antikorupsi hingga mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati para pimpinan partai politik untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

    Tokoh tersebut mendesak ketua partai mengajukan hak angket. Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

    Dalam surat yang diterbitkan pada Jumat, 8 Maret 2024, para tokoh menyatakan telah terjadi praktik kecurangan pada Pemilu 2024.

    Baca: Tim Ganjar-Mahfud serius siapkan hak angket dan gugatan ke MK

  • Fraksi PDI Perjuangan DPR Terima Perwakilan Pengunjukrasa Pendukung Hak Angket Soal Pemilu 2024

    Fraksi PDI Perjuangan DPR Terima Perwakilan Pengunjukrasa Pendukung Hak Angket Soal Pemilu 2024

    7cloud.asia – Perwakilan massa pengunjukrasa menolak kecurangan Pemilu 2024 dan mendukung hak angket melakukan audiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (19/3/2024).

    Sebelum audiensi dilakukan sejumlah politisi dari PDI Perjuangan menemui massa yang berunjukrasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat mendesak DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024.

    Sebanyak 10 perwakilan massa pengunjukrasa kemudian diterima beraudiensi  di ruang Fraksi PDI Perjuangan di Lantai 7 Gedung Nusantara I DPR, Jakarta.

    Perwakilan massa aksi tersebut terdiri dari Karam Demokrasi Gerakan Kebangsaan, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Banten Bersatu, Gerakan Sipil, Forum Koordinasi Nasional hingga Petisi 100.

    Baca: Adian Napitupulu undang perwakilan pengunjukrasa untuk melakukan audiensi

    Dipantau dari YouTube Kompas TV, massa menolak Pemilu 2024 yang dinilai curang dan mendorong DPR untuk menggulirkan hak angket terkait Pemilu 2024.

    Berikut pernyataan perwakilan massa:

    Sehubungan dengan hak angket yang sedang dicanangkan oleh anggota DPR RI pada saat ini bersama ini kami bersama keluarga besar alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia mendesak DPR RI membuat surat pernyataan sebagaimana konsep terlampir untuk memberikan ketenangan dan jaminan pada rakyat yang resah di luar gedung ini, bahwa DPR RI adalah wakil rakyat yang tetap menyuarakan kehendak rakyat secara konsisten menjadi pilar penyangga demokrasi sekaligus penyelamat bangsa dan NKRI dari kehancuran akibat praktik dari penyelenggara yang tidak sesuai dengan konstitusi.

    Adapun Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh anggota DPR Aria Bima, Masinton Pasaribu, dan Adian Napitupulu. 

     

    “Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, kami bertiga ditunjuk oleh fraksi untuk mendengarkan betul-betul yang sebelumnya sudah beberapa kali ada unjuk aspirasi di depan Gedung DPR hampir sama tuntutan-tuntutan yang sama yaitu penggunaan hak angket,” kata Aria Bima dalam pertemuan.

    Baca: Para guru besar dan mahasiswa akan turun sikapi perusakan demokrasi oleh Jokowi

    Bima menyatakan akan merumuskan secara sungguh-sungguh menjadi satu rumusan fraksi yang nantinya akan mereka perjuangkan.

    “Beberapa pimpinan DPP partai kita telah menyuarakan hak angket dan itu pun gayung bersambut dengan suasana kebatinan kita,” ucap dia.

    Hari ini, massa aksi mendukung hak angket kembali menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.

    Sejumlah anggota fraksi di DPR menemui massa aksi. Mereka ialah, Masinton dan Adian dari PDIP dan, Luluk Nur Hamidah dan Daniel Johan dari PKB, serta Fraksi PKS diwakili Al Muzzammil Yusuf.

    Seluruhnya berorasi di depan demonstran. Adian dalam orasinya mengundang perwakilan massa aksi masuk dan berbicara di dalam gedung DPR.

    “Kami mau bicara serius di dalam sana. Yakinkan kami bahwa hak angket memang jalan keluar bagi persoalan bangsa ini,” kata Adian.

    “Saya mau argumentasi yang kuat, data yang kuat, dasar yang kuat,” imbuhnya.

    Baca: Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 aksi unjukrasa makin intens dilakukan

     

  • KPU Resmi Putuskan Hasil Pemilu 2024: PDI Perjuangan Teratas di Perolehan Suara Pileg

    KPU Resmi Putuskan Hasil Pemilu 2024: PDI Perjuangan Teratas di Perolehan Suara Pileg

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (20/3/2024) malam menetapkan rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu 2024.

    Hasilnya, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak pada Pileg DPR 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri.

    Dari hasil 151.796.631 suara sah, PDI Perjuangan meraih 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil) atau sekitar 16,72 persen suara.

    Di bawah PDI Perjuangan, Partai Golkar membuntuti dengan perolehan 23.208.654 suara atau 15,29 persen suara sah nasional.

    Di tempat ketiga, ada Partai Gerindra dengan perolehan 20.071.708 suara atau 13,22 persen dari total suara sah nasional.

    Baca: Unjukrasa tolak hasil Pemiu 2024 berakhir ricuh

    Melengkapi posisi empat besar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengantongi 10,62 persen suara sah nasional setelah mengoleksi 16.115.655 suara.

    Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi tergusur dari Senayan dengan hanya mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).

    Perolehan suara PPP di Pileg DPR 2024 ini tercatat 3,87 persen suara atau sedikit di bawah ambang batas parlemen yang dipatok  persen. 

    Namun begitu, di atas kertas,  PPP masih berpeluang untuk membalikkan keadaan dengan mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

    Selain PPP, beberapa partai politik lain juga gagal melaju ke Senayan, yakni PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

    Baca: Jelang penetapanhasil Pemilu 2024, aksi unjukrasa makin masif dilakukan

    Mengacu pada Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, partai politik yang perolehan suaranya di bawah 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan.

    Namun demikian, pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan gugatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

    Jika mereka membawa bukti-bukti yang dianggap cukup ke MK, perolehan suara bisa berubah. 

    Berikut daftar perolehan suara Pileg DPR yang telah ditetapkan KPU pada Rabu malam.

    1. PDI-P: 25.387.279 (16,72 persen)

    2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)

    3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)

    4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen)

    5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen)

    6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)

    7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)

    8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)

    9. PPP: 5.878.777 (3,87 persen)

    10. PSI: 4.260.169 (2,806 persen)

    11. Perindo: 1.955.154 (1,29 persen)

    12. Gelora: 1.281.991 (0,84 persen)

    13. Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)

    14. Buruh: 972.910 (0,64 persen)

    15. Ummat: 642.545 (0,42 persen)

    16. PBB: 484.486 (0,32 persen)

    17. Garuda: 406.883 (0,27 persen)

    18. PKN: 326.800 (0,215 persen)

     

  • Penjelasan Hasto Soal Maju Mundurnya Sikap PDI Perjuangan Terkait Hak Angket

    Penjelasan Hasto Soal Maju Mundurnya Sikap PDI Perjuangan Terkait Hak Angket

    7cloud.asia – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap,  dokumen hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 terus  dipersiapkan.

    Dokumen hak angket yang disusun PDI Perjuangan itu juga telah diulas oleh para pakar yang terlibat.

    “Jadi terkait dengan persiapan itu sudah direview oleh para pakar,” ujar Hasto dalam jumpa pers yang disiarkan Kompas TV,  Kamis (21/3/2024).

    Kini, dokumen itu memasuki tahap penyempurnaan. Adapun yang dimaksud ialah menambahkan hasil audit forensik.

    “Tinggal menambahkan hasil dari audit forensik yang kami lakukan dibantu pakar-pakar IT yang akan menyempurnakan,” jelas dia.

    Dokumen-dokumen itu kemudian akan menjadi pembanding dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Baca: Audiensi pendukung hak angket dengan Fraksi PDI Perjuangan

    Menurutnya, dokumen itu bakal membuktikan adanya penggelembungan suara pada Pemilu 2024.

    “Kalau dari sum check saja itu bisa diketemukan penggelembungan 23 juta lebih apalagi nanti setelah kita bandingkan dengan C1 Plano. Karena sejak awal kami tahu bahwa suara Ganjar-Mahfud itu memang dilock 17%,” tutupnya.

    Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo memastikan bakal melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sementara, terkait wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu akan diserahkan ke partai.

    “Kebetulan saya dan Prof Mahfud tidak di DPR. Jadi sudah kita siapkan, kita berikan ke partai dan DPR untuk menyiapkan itu (hak angket),” kata Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024). 

    Meski tidak merinci sejauh mana wacana hak angket itu sudah digodok, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku wacana menggulirkan hak angket masih terus berjalan.

    “Dari seluruh prosesnya, saya dengar sudah disiapkan (hak angket),” tegas dia.

    Baca: Para guru besar dan mahasiswa akan turun ke jalan sikapi perusakan demokrasi oleh Jokowi

    Dalam jumpa pers, Hasto memaparkan sejumlah intimidasi yang terjadi sebelum dan sesudah Pemilu 2024. Intimidasi diperkirakan terus berlangsung dan mengancam jalannya demokrasi di Indonesia.

    “Kalau intimidasi kan memang dilakukan sejak awal. Ketika proses ini berjalan, bahkan ketika penetapan partai-partai mana yang bisa ikut pemilu itu dilakukan berbagai intimidasi,” ujarnya, Kamis (21/3/2024).

    Bahkan, Hasto menyinggung bukti yang ditunjukkan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR, beberapa waktu lalu.

    Kala itu, Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar yang diduga berisi percakapan anggota KPU Provinsi yang merasa resah karena diduga mengalami intervensi KPU Pusat.

    “Testimoni dari Pak Hadar Nafis Gumay di Komisi II itu menunjukkan bahwa sebenarnya beberapa partai itu tidak memiliki syarat untuk ikut pemilu seperti PSI,” kata Hasto.

    “Tapi, kemudian ada upaya untuk meloloskan, ini saya hanya membaca pernyataan-pernyataan,” sambungnya.

    Baca: PDI Perjuangan lamban, Koalisi Perubahan buka opsi ambil alih inisiatif  

    Dia juga menyinggung mesin partai yang mengalami intimidasi karena solid bergerak untuk memenangkan pasangan calon (paslon) capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    “Mesin partai sangat solid sampai diintimidasi. Kalau kita diintimidasi kan berhadapan dengan abuse of power dari Presiden Jokowi yang semua aspek dikerahkan.”

    “Bansosnya, instrumen hukumnya, hasilnya sudah disetting terlebih dahulu seperti zaman Orde Baru, anggarannya ada automatic adjustment, itu kita hadapi,” ungkap Hasto.

    “Lalu, bagaimana dengan kemenangan di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi yang memberikan kemenangan bagi Ganjar-Mahfud. Ini pertama kali hasil pilpres di luar negeri berbeda dengan hasil di dalam negeri,” tambahnya.

  • Hasto Sampaikan Solidaritas PDI Perjuangan untuk Tiga Partai Pendukung Ganjar-Mahfud yang Tak Lolos ke Senayan

    Hasto Sampaikan Solidaritas PDI Perjuangan untuk Tiga Partai Pendukung Ganjar-Mahfud yang Tak Lolos ke Senayan

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memberikan solidaritasnya kepada partai politik (parpol) pengusung pasangan Ganjar-Mahfud yang tidak lolos ke Senayan.

    Hal ini karena perolehan suara parpol pendukung Ganjar-Mahfud, yakni  PPP, Perindo dan Hanura di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari total suara sah.

    Hasto menyebut, suara dari tiga parpol pendukung pasangan Ganjar-Mahfud ini memang sengaja dikerdilkan oleh penguasa.

    “PPP, Hanura, dan Perindo yang juga mengalami kerugian kerugian, yang suaranya dikecil-kecilkan karena mendukung Ganjar-Mahfud,” ujar Hasto dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, yang dipantau melalui Youtube Kompas TV.

    Seperti diketahui, tiga parpol pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PPP, Perindo, dan Hanura tidak lolos ambang batas parlemen sebesar empat persen.

    Baca: 8 Parpol lolos ke Senayan, PPP terpental

    Berdasarkan rekapitulasi suara oleh KPU, PPP meraup 5.878.777 suara atau 3,87 persen dari total suara sah nasional sebesar 151.796.631.

    Kemudian, Perindo meraih 1.955.154 suara (1,28 persen)  dan Hanura dengan perolehan 1.094.588 suara  (0,72 persen).

    Sementara itu, PDI Perjuangan meski turun, tetap memperoleh suara tertinggi di Pileg 2024 yaitu 25.387.279 atau 16,72 persen suara.

    PPP menurut Hasto adalah sahabat setia PDI Perjuangan dalam perjuangan sejak masa orde baru, yang di masa lalu PDI dan PPP dijadikan ornamen demokrasi oleh rezim Orde Baru.

    “Maka ketika ada upaya untuk menghilangkan sejarah partai Kabah di dalam politik kita, ya kami akan memberikan solidaritas terbesar bagi eksistensi PPP, Hanura, dan Perindo,” ujar Hasto.

    Baca: Hasil Pileg 2024, PDi cetak hattrick   

    Hasto kembali mengulang pernyataannya beberapa waktu lalu bahwa ada operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar-Mahfud. Lantas, upaya ini berimbas pada suara-suara partai pendukung Ganjar-Mahfud, yang menurut Hasto semua dikecil-kecilkan

    Menurut dia, potensi suara partai politik pengusung Ganjar-Mahfud yang bakal rendah sudah diprediksi oleh Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto.

    Namun, Hasto tidak membeberkan detail prediksi Andi tersebut. Dia hanya menyatakan bahwa prediksi itu dilihat Andi setelah bertemu Presiden Jokowi di suatu kesempatan.

    “Itu disampaikan oleh Saudara Andi Widjajanto ketika bertemu dengan Presiden Jokowi, jauh sebelum kampanye pemilu presiden dijalankan,” ujarnya.

    “Bahwa tidak hanya Ganjar yang akan berhadapan dengan abuse of power presiden. Tetapi juga PDI Perjuangan pun akan diturunkan kursinya,” kata Hasto lagi. 

    Baca: Tiga keinginan Jokowi di Pemilu 2024

    Lebih lanjut, Hasto mengatakan, turunnya suara PPP dinilai berkaitan dengan isu penggelembungan suara pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menurutnya dilakukan secara sistematik.

    “Dan kemudian suara dari PPP, Perindo, dan Hanura yang berdasarkan survei internal itu juga tidak seperti ini hasilnya,” ujar Hasto.

    Dalam kesempatan itu Hasto juga menyebut ada upaya-upaya mengerdilkan suara para calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan untuk tingkat DPR.

    Dia menyebut hal ini sebagai operasi politik khusus untuk menyingkirkan kader-kader PDI-P yang selama ini dinilai kritis.

    Hal itu ia sampaikan usai ditanya soal beberapa kader PDI-P yang kerap vokal menyuarakan kritikan pada pemerintah seperti Ribka Tjiptaning hingga Masinton Pasaribu terancam tidak lolos menjadi anggota DPR pada periode 2024-2029.

    Baca: Aktivis perempuan kecam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Jokowi di Pemilu 2024 

    “Sehingga ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis,” kata Hasto 

    Hasto khawatir, ke depan DPR akan diisi oleh politisi-politisi yang hanya tunduk pada pemerintah. Menurut dia, hal tersebut justru menjadi tanda bahaya bagi demokrasi Indonesia.

    Untuk itu, ujar Hasto, PDI Perjuangan akan  terus memperjuangkan kader-kader yang kritis itu untuk tetap bisa melaju ke Senayan.

    “Kami kan memberikan banyak sekali catatan. Kader-kader PDI Perjuangan yang kritis itu kan ada operasi khusus. Maka ini akan terus diperjuangkan PDI Perjuangan,” ungkapnya.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

     

     

  • Ajukan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK, TPN Ganjar-Mahfud Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli

    Ajukan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK, TPN Ganjar-Mahfud Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli

    7cloud.asia – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyiapkan puluhan saksi dan ahli  gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Mereka akan dihadirkan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK dalam waktu dekat.

    Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menyebutkan para saksi dan ahli tersebut terdiri atas 30 saksi dan 10 ahli yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

    “Saksi itu kami dapat dari banyak daerah, bukan hanya Jakarta,” kata Todung dalam konferensi pers usai pendaftaran gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

    Baca: Ganjar-Mahfud minta pemilu ulang

    Todung mengatakan, sidang perdana gugatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK dijadwalkan berlangsung pada 27 Maret 2024, yang diikuti dengan beberapa sidang lanjutan.

    Selanjutnya putusan MK terkait gugatan PHPU Pemilu 2024 akan dibuat pada 22 April 2024.

    Todung menegaskan bahwa pihaknya akan melindungi para saksi maupun ahli yang akan hadir di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  nantinya.

    Melindungi saksi, kata dia, merupakan tugas seluruh pihak, terutama aparat keamanan.

    Baca: TPN minta MK tak hanya fokus pada perolehan suara

    Maka dari itu, dia meminta semua pihak untuk bekerja sama melindungi saksi manapun yang akan menyuarakan fakta mengenai Pemilu 2024.

    “Saksi-saksi tidak boleh diintimidasi, tidak boleh dikekang. Kami akan menjaga saksi kami tentunya, tetapi siapapun tidak boleh intervensi saksi-saksi kami,” ujarnya.

    TPN Ganjar-Mahfud telah mendaftarkan gugatan PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK, Sabtu sore. Gugatan TPN Ganjar-Mahfud terdaftar dengan nomor perkara 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

    Dalam perkara itu, pemohon tercatat dengan nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sedangkan termohon yakni KPU.

    Baca: Anies-Muhaimin juga tuntut pemilu ulang

    Dalam kesempatan itu  Todung didampingi Ketua TPN Ganjar-Mahfud Irsjad Rasjid dan sejumlah pengacara lainnya seperti Henry Yosodiningrat, Magdir Ismail 

    Sekjen PDI Perjuangan  Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Syaiful Hidayat, Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar-Mahfud Adian Napitupulu, serta Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu juga ikut hadir.