7cloud.asia – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap, dokumen hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 terus dipersiapkan.
Dokumen hak angket yang disusun PDI Perjuangan itu juga telah diulas oleh para pakar yang terlibat.
“Jadi terkait dengan persiapan itu sudah direview oleh para pakar,” ujar Hasto dalam jumpa pers yang disiarkan Kompas TV, Kamis (21/3/2024).
Kini, dokumen itu memasuki tahap penyempurnaan. Adapun yang dimaksud ialah menambahkan hasil audit forensik.
“Tinggal menambahkan hasil dari audit forensik yang kami lakukan dibantu pakar-pakar IT yang akan menyempurnakan,” jelas dia.
Dokumen-dokumen itu kemudian akan menjadi pembanding dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca: Audiensi pendukung hak angket dengan Fraksi PDI Perjuangan
Menurutnya, dokumen itu bakal membuktikan adanya penggelembungan suara pada Pemilu 2024.
“Kalau dari sum check saja itu bisa diketemukan penggelembungan 23 juta lebih apalagi nanti setelah kita bandingkan dengan C1 Plano. Karena sejak awal kami tahu bahwa suara Ganjar-Mahfud itu memang dilock 17%,” tutupnya.
Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo memastikan bakal melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara, terkait wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu akan diserahkan ke partai.
“Kebetulan saya dan Prof Mahfud tidak di DPR. Jadi sudah kita siapkan, kita berikan ke partai dan DPR untuk menyiapkan itu (hak angket),” kata Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Meski tidak merinci sejauh mana wacana hak angket itu sudah digodok, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku wacana menggulirkan hak angket masih terus berjalan.
“Dari seluruh prosesnya, saya dengar sudah disiapkan (hak angket),” tegas dia.
Baca: Para guru besar dan mahasiswa akan turun ke jalan sikapi perusakan demokrasi oleh Jokowi
Dalam jumpa pers, Hasto memaparkan sejumlah intimidasi yang terjadi sebelum dan sesudah Pemilu 2024. Intimidasi diperkirakan terus berlangsung dan mengancam jalannya demokrasi di Indonesia.
“Kalau intimidasi kan memang dilakukan sejak awal. Ketika proses ini berjalan, bahkan ketika penetapan partai-partai mana yang bisa ikut pemilu itu dilakukan berbagai intimidasi,” ujarnya, Kamis (21/3/2024).
Bahkan, Hasto menyinggung bukti yang ditunjukkan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR, beberapa waktu lalu.
Kala itu, Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar yang diduga berisi percakapan anggota KPU Provinsi yang merasa resah karena diduga mengalami intervensi KPU Pusat.
“Testimoni dari Pak Hadar Nafis Gumay di Komisi II itu menunjukkan bahwa sebenarnya beberapa partai itu tidak memiliki syarat untuk ikut pemilu seperti PSI,” kata Hasto.
“Tapi, kemudian ada upaya untuk meloloskan, ini saya hanya membaca pernyataan-pernyataan,” sambungnya.
Baca: PDI Perjuangan lamban, Koalisi Perubahan buka opsi ambil alih inisiatif
Dia juga menyinggung mesin partai yang mengalami intimidasi karena solid bergerak untuk memenangkan pasangan calon (paslon) capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Mesin partai sangat solid sampai diintimidasi. Kalau kita diintimidasi kan berhadapan dengan abuse of power dari Presiden Jokowi yang semua aspek dikerahkan.”
“Bansosnya, instrumen hukumnya, hasilnya sudah disetting terlebih dahulu seperti zaman Orde Baru, anggarannya ada automatic adjustment, itu kita hadapi,” ungkap Hasto.
“Lalu, bagaimana dengan kemenangan di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi yang memberikan kemenangan bagi Ganjar-Mahfud. Ini pertama kali hasil pilpres di luar negeri berbeda dengan hasil di dalam negeri,” tambahnya.
Leave a Reply