ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Negara Miskin Paling Merasakan Dampak Perubahan Iklim, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

    Negara Miskin Paling Merasakan Dampak Perubahan Iklim, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

     

    7cloud.asia – Seruan agar negara-negara kaya memberikan kompensasi dalam bentuk dana khusus  untuk menutupi biaya kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim alias loss and damage semakin kencang disuarakan aktivis lingkungan beberapa tahun terakhir.

    Hal ini dinilai sebagai penanganan yang adil bagi dampak perubahan iklim yang lebih banyak dirasakan oleh negara-negara miskin dan negara-negara berkembang. 

    Sementara negara-negara kaya relatif lebih kuat daya tahannya terhadap perubahan iklim dibanding negara miskin, padahal sumbangan mereka atas terjadinya perubahan iklim sangat besar.

    Konsep loss and damage (kerugian dan kerusakan) pertama kali diperkenalkan oleh Alliance of Small Island States pada konferensi iklim internasional di Jenewa tahun 1991. Mereka mengusulkan skema asuransi atas kenaikan permukaan laut dengan biaya yang harus ditanggung oleh negara-negara industri.

    Baca: Aksi anak muda Bandung ini layak ditiru

    Usulan tersebut tidak dipertimbangkan secara serius hingga tahun 2013, tepatnya di konferensi iklim COP19 di Warsawa, Polandia.

    Dalam konferensi tersebut, Mekanisme Internasional Warsawa untuk Kerugian dan Kerusakan pun dibuat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang masalah tersebut dan mencari cara untuk mengatasinya. Namun, hanya ada sedikit tindak lanjut sejak saat itu.

    Pada konferensi iklim PBB di Glasgow, Skotlandia tahun lalu, para negosiator juga menolak proposal dari kelompok G77 yang terdiri dari lebih dari seratus negara berkembang dan Cina atas kerugian formal dan kerusakan fasilitas keuangan yang mereka alami.

    Sebagai gantinya, Dialog Glasgow dibentuk untuk memungkinkan diskusi lanjutan mengenai pendanaan dengan “cara terbuka, inklusif dan non perspektif”. Dialog tersebut kemudian banyak dikritik sebagai “alasan untuk menunda tindakan lebih lanjut.”

    Baca: Ancaman perubahan iklim sudah diingatkan sejak 70 tahun silam

     

    Negara-negara kaya tak tepati janji?

    Secara historis, negara-negara maju punya tanggung jawab paling besar atas emisi yang menyebabkan naiknya suhu global.

    Disebutkan bahwa antara tahun 1751 dan 2017, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan Inggris bertanggung jawab atas 47% emisi karbon dioksida kumulatif, sangat jauh bila dibandingkan dengan total emisi karbon di seluruh Benua Afrika dan Amerika Selatan yang hanya mencapai 6%.

    Meski tanggung jawabnya paling besar, negara-negara maju tersebut justru lambat memberikan kontribusi keuangan untuk mengurangi beban negara-negara yang paling terdampak perubahan iklim.

     

    Pada tahun 2010, negara-negara maju dari Global Utara memang telah sepakat menjanjikan USD 100 miliar setiap tahunnya dimulai tahun 2020 untuk membantu negara-negara berkembang beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

    Tetapi menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), negara-negara kaya itu hanya mengucurkan $83 miliar pada tahun 2020. Walaupun ada peningkatan 4% dari tahun sebelumnya, bantuan itu masih jauh dari jumlah yang disepakati.

    “Alih-alih hanya mengatasi masalah kemiskinan dan pendidikan, mereka harus segera mengambil langkah untuk mengatasi perubahan iklim,” ujar Marlene Achoki, salah satu pemimpin kebijakan global tentang keadilan iklim di LSM Care International.

    “Mereka harus mencari sumber daya, keuangan untuk membangun ketahanan masyarakat,” tambahnya.

    Baca: Cara Coldplay agar turnya lebih ramah lingkungan

    Bukan hanya kerugian ekonomi saja

    55 dari 58 negara yang termasuk dalam kelompok Rentan 20 (Vulnerable 20) – sekelompok negara berkembang yang meliputi Kenya, Filipina dan Kolombia – telah menderita kerugian ekonomi terkait iklim sebesar lebih dari setengah triliun dolar dalam dua dekade pertama abad ini, demikian menurut laporan yang disusun oleh Loss and Damage Collaboration.

    Tapi kerugian non-ekonomi juga ada, seperti hilangnya daerah-daerah yang memiliki signifikansi budaya dan tradisi.

    “Banyak komunitas yang paling rentan terhadap perubahan iklim merupakan masyarakat adat, komunitas lokal dan suku. Dan mereka menghadapi sebagian besar kerugian itu,” kata Zoha Shawoo, seorang ilmuawan yang meneliti loss and damage di Stockholm Environment Institute.

    Shawoo mengatakan ada ketakutan dari negara-negara maju untuk mengakui pentingnya kebutuhan keuangan tambahan, untuk kerugian dan kerusakan. Menurutnya, “itu akan membuat mereka menjadi target dari tuntutan kewajiban dan kompensasi, yang tentunya memerlukan biaya besar.”

    Baca: Konsep kota hutan bukan jaminan ramah lingkungan

    Katakanlah jika sebuah jembatan runtuh karena banjir, atau rumah-rumah hancur akibat angin topan di negara berkembang, ada ketakutan di antara negara-negara maju bahwa “mereka akan dimintai pertanggungjawaban untuk membayarnya,” tambahnya.

    Beberapa negara telah memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Seperti Denmark, di awal tahun ini, menjanjikan kompensasi kerugian dan kerusakan senilai lebih dari USD 13 juta kepada negara-negara berkembang. Dan pada konferensi iklim COP26 tahun lalu, Skotlandia juga menjanjikan setidaknya USD 1 juta.

    Menurut Shawoo, tindakan ini baik untuk memenuhi urgensi kerugian yang dialami negara-negara berkembang. Tetapi dengan suhu global yang semakin meningkat dan gagalnya negara-negara kaya mengurangi emisi karbon dioksida secara signifikan, maka dampak perubahan iklim akan terus mengintai komunitas termiskin.

    “Dampak yang kita hadapi dengan pemanasan 1,2 derajat sudah cukup parah dan masih belum ada tindakan serius yang terlihat untuk mengatasinya,” pungkas Njuguna.

    Sumber: DW Indonesia baca artikel asli di sini

  • Gerakan Keadilan Iklim: Perlunya Melibatkan Kelompok Rentan dalam Adaptasi Perubahan Iklim

    Gerakan Keadilan Iklim: Perlunya Melibatkan Kelompok Rentan dalam Adaptasi Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono pada Oktober 2022 lalu menyampaikan kuliah umum yang menyoroti perjuangan memasukkan elemen keadilan iklim dalam dokumen-dokumen internasional.

    “Sebuah perjalanan panjang. Gerakan keadilan iklim ditandai beberapa milestone penting,” ujar Tory.

    Pada 1990, sebuah laporan berjudul “Green House Gangsters vs Climate Justice” yang diterbitkan Corps Watch, di San Francisco, menegaskan bahwa dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan minyak terbukti jauh lebih berat menimpa kelompok miskin.

    Laporan ini menandai dimulainya gerakan yang menyoroti perlunya perspektif keadilan dan keberpihakan bagi kelompok rentan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang kemudian dikenal dengan gerakan keadilan iklim.

    Baca: Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia

    Tonggak penting lain, Torry menjelaskan, adalah Durban Group on Climate Justice, yang dibentuk pada 2004. Gelombang gugatan masyarakat Nigeria terhadap perusahaan minyak Shell, pada 2000-2020, juga menjadi milestone yang menguatkan dorongan wacana keadilan iklim.

     “Climate Justice Now!” yang dideklarasikan Civil Society Forum di Denpasar, Bali, di tengah perhelatan COP13 pada tahun 2007, juga menjadi tonggak penting gerakan keadilan iklim. 

    Yang juga tak kalah penting adalah pidato ensiklik, surat kepada umat manusia, Paus Franciscus I bertajuk “Laudato Si – Care for Our Common Home”, pada tahun 2015. 

    Baca: Nasib nelayan tradisonal terombang-ambing dampak perubahan iklim

    Dalam pidato ini, Paus menggarisbawahi problem yang dihadapi umat manusia, yakni polusi, perubahan iklim, kelangkaan air, hilangnya biodiversitas, dan ketimpangan global.

    Laudato Si yang fenomenal ini juga menyoroti betapa penggunaan teknologi, sebagai alat untuk memanipulasi alam, telah memisahkan manusia dari lingkungan dan mengedepankan kepentingan ekonomi.

    Gerakan keadilan iklim, karenanya, adalah adalah kritik atas pembangunan dan sekaligus upaya untuk memperkecil ketimpangan. Sebuah upaya yang tidak mudah dan terus bergerak.

    “Gerakan keadilan iklim, yang sejak empat dekade lalu banyak disuarakan aktivis di berbagai belahan dunia, akhirnya kini masuk dalam dokumen-dokumen resmi IPCC,” kata Torry.

    Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim

    Keadilan iklim tak boleh diabaikan jika dunia ingin sukses menahan laju perubahan iklim.

    Jika ketimpangan bisa dikikis, maka adaptasi dan mitigasi iklim bisa disinergikan. Bila keadilan iklim bisa dijalankan, maka masyarakatnya akan bisa beradaptasi.

    “Sebaliknya, jika adaptasi iklim bisa dilakukan, maka akan menghasilkan masyarakat yang adil,” kata Torry, yang meneliti dokumen IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) Assessment Report 6.

    Baca: Negara miskin paling terdampak perubahan iklim

    IPCC Assessment Report adalah laporan yang diterbitkan Panel Antarpemerintah di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempelajari masalah perubahan iklim dari sisi ilmiah, teknis, dan sosial-ekonomi.

    Laporan itu kini sudah memasuki seri ke 6 yang dirilis pada akhir Februari tahun 2022 lalu.

    Laporan setebal 3.675 halaman ini salah satunya memberikan panduan pentingnya memperluas partisipasi publik dalam menyusun kebijakan iklim, sehingga aksi dan mitigasi iklim dapat berdampak bagi semua.

    Baca: Kelompok disabilitas sering terabaikan dalam adaptasi perubahan iklim

    Torry menjelaskan, keadilan iklim bisa terjadi jika pemerintah membuka partisipasi publik (rekognisi) dari kelompok rentan agar mereka bisa efektif beradaptasi dengan perubahan iklim dan mencegah maladaptasi.

    Partisipasi ini perlu dijamin oleh prosedur hukum untuk memberikan keadilan yang lebih bagi kelompok rentan. Pasalnya selama ini, mereka yang paling terkena dampak dari bencana iklim.

    “Pada prinsipnya yang paling menderita harus menerima manfaat lebih besar daripada manfaat yang diterima orang rata-rata supaya ketimpangan bisa ditangani,” ujarnya.

    Baca: Ancaman perubahan iklim sudah dibicarakan sejak 70 tahun silam

    Dalam kesempatan yang sama Bivitri Susanti, Pendiri dan Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum JENTERA menilai, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, terutama kelompok rentan perlu dibuka dengan luas dan bebas dari tekanan.

    “Perlu perubahan yang transformatif agar suara-suara kelompok rentan benar-benar ditampung dalam kebijakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia beberapa waktu lalu.

     

  • Nasib Nelayan Tradisional Terombang-ambing Dampak Perubahan Iklim

    Nasib Nelayan Tradisional Terombang-ambing Dampak Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Dampak perubahan iklim semakin dirasakan dan dialami sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah ancaman krisis pangan.

    Hal ini karena kelompok penghasil pangan seperti petani, masyarakat adat, dan nelayan jumlahnya terus menyusut, seiring semakin sulitnya kehidupan mereka akibat perubahan iklim.

    Sebagai yang paling terdampak perubahan iklim, suara masyarakat rentan sangat strategis untuk didengar dalam perumusan berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi.

    Tapi malangnya, saat ini, ruang partisipasi publik untuk pembahasan upaya antisipasi perubahan iklim justru kian menyusut. Alhasil, keadilan iklim pun sulit terwujud.

    Baca: Sisi gelap dari transisi ke energi terbarukan

    Dua dari contoh bencana iklim akibat perubahan iklim ini adalah tenggelamnya desa karena banjir, serta makin sulitnya nelayan melaut.

    Menurut Parid Ridwanudin, Manajer Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Eksekutif Nasional WALHI, di Demak, Jawa Tengah, 4 desa sudah tenggelam. Salah satunya Desa Bedono.

    Parid menambahkan, sepanjang 2010-2019, jumlah nelayan makin sedikit karena banyak yang tewas saat melaut.

    Dijelaskannya, dalam kurun 2010-2019 jumlah nelayan berkurang 330 ribu. Pada 2010 jumlahnya ada 2,16 juta nelayan. Namun pada 2019 tinggal 1,83 juta orang. Hal ini tak lepas dari berbagai bencana akibat perubahan iklim

    Baca: Plus minus penggunaan minyak sawit untuk biodiesel

    Parid menjelaskan, nelayan terdampak langsung oleh iklim, sebab mereka melaut berdasar kondisi cuaca.

    Krisis iklim membuat mereka semakin sulit memprediksi cuaca. Akibatnya, waktu melaut pun sangat terbatas. Dalam setahun, mereka hanya melaut selama 180 hari.

    “Pada masa yang akan datang kita akan mengalami krisis pangan laut,” ujar Parid, dalam acara Bedah Dokumen dan Diskusi: “Menguak Elemen Keadilan Iklim dalam Aksi Iklim Global dan Penerapannya di Indonesia”, Oktober tahun lalu di Jakarta.

    Baca: Mendulang cuan dari mengolah sampah

    Parid menilai, jika kondisi ini dibiarkan, lebih dari 12.000 desa pesisir, dan lebih dari 86 pulau kecil terluar (terdepan) di Indonesia akan tenggelam.

    Imbasnya, banyak masyarakat pesisir yang akan menjadi pengungsi karena bencana iklim (climate refugee) yang dipicu oleh perubahan iklim,

    “Lebih jauh, generasi yang hidup pada tahun 2050 akan menghadapi kenaikan air laut dan terancam krisis pangan sebagai dampak perubahan iklim,” kata dia.

    Untuk itu ia menyerukan, agar semua pihak khususnya pemerintah lebih serius dalam melakukan langkah-langkah pencegahan laju perubahan iklim. 

     

  • Koalisi Keadilan Iklim: Kelompok Rentan Justru Ditinggalkan dalam Perumusan Kebijakan soal Perubahan Iklim

    Koalisi Keadilan Iklim: Kelompok Rentan Justru Ditinggalkan dalam Perumusan Kebijakan soal Perubahan Iklim

    7cloud.asia –  Pada Oktober tahun lalu Koalisi Keadilan Iklim menggelar seminar bertajuk “Menguak Elemen Keadilan Iklim dalam Aksi Iklim Global dan Penerapannya di Indonesia”

    Koalisi Keadilan Iklim adalah gerakan masyarakat sipil yang mendorong perlunya kebijakan terkait iklim dan lingkungan yang berkeadilan.

    Koalisi Keadilan Iklim ini terdiri dari Yayasan Pikul, Yayasan Madani Berkelanjutan, Eksekutif Nasional WALHI, Kemitraan, dan Institute for Essential Services Reform (IESR).

    Bivitri Susanti, Pendiri dan Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum JENTERA menilai, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, terutama kelompok rentan perlu dibuka dengan luas dan bebas dari tekanan.

    “Perlu perubahan yang transformatif agar suara-suara kelompok rentan benar-benar ditampung dalam kebijakan demi terwujudnya keadilan iklim,” ujarnya dalam diskusi yang dipantau melalui Youtube pada Selasa (6/6/2023).

    Baca: Pajak karbon, apa itu dan kapan akan diterapkan?

    Ia menilai, selama ini suara publik banyak diabaikan dalam pembuatan hukum atau kebijakan. Misal, di tingkat kebijakan soal kelapa sawit dan perpajakan, keputusan politik diambil oleh kelompok oligarki yang kental isinya dengan kepentingan mereka.

    Di tingkat perumusan undang-undang dan lembaga peradilan, oligarki sudah menutup rapat kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Hal ini terjadi pada proses UU Cipta Kerja yang problematik.

    Kemudian, yang terjadi belakangan adalah hakim konstitusi yang berinisiatif memperbaiki UU Cipta Kerja justru dicopot dari posisinya. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi publik, juga suara kelompok rentan, tidak diakomodasi secara sungguh-sungguh dalam pembuatan kebijakan.

    Memang betul, Bivitri menegaskan, dalam banyak hal tak ada aturan dan prosedur yang dilanggar pemerintah.

    “Partisipasi publik dibuka, tapi hanya sekadar formalitas dan permukaan. Jadi, walaupun aturannya legal, namun belum tentu benar,” ujar Bivitri.

    Baca: Sejauh mana kelompok rentan dilibatkan dalam adaptasi perubahan iklim?

    Siti Rakhma Mary Herwati, Tim Manajemen Pengetahuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, ketidakadilan iklim ini terbentuk karena ketimpangan kuasa dan adanya privilese bagi kalangan industri ekstraktif.

    Sedangkan imbasnya, ditanggung masyarakat kelompok rentan. Misalnya penggusuran, pencemaran udara, hingga kerusakan lingkungan.

    Rakhma menjelaskan, banyak kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditangani LBH berdampak besar pada kelompok rentan, di mana dalam proses rancangannya tidak melibatkan partisipasi publik.

    Misalnya, di kawasan pantai utara Jawa (Pantura) masyarakat sering ditimpa banjir, namun pembangunan infrastruktur jalan terus.

    Baca: Disabilitas empat kali lebih merasakan dampak perubahan iklim

    Di Manado, reklamasi dilakukan tanpa mengajak bicara masyarakat. Sedangkan jika protes, malah dikriminalisasi.

    “Dalam kasus ini, banyak aspek HAM yang dilanggar. Misalnya hak informasi, hak rasa aman, serta hak atas air lingkungan dan pangan,” ujar Rakhma.

    Dia menilai, pemerintah malah anomali; menjadikan perubahan iklim sebagai isu strategis namun di sisi lain juga memberi jalan bagi industri ekstraktif yang menyebabkan naiknya emisi gas rumah kaca (GRK).

    Sementara Parid Ridwanudin, Manajer Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Eksekutif Nasional WALHI, masyarakat yang selama ini menanggung langsung dampak buruk dari bencana iklim seperti nelayan tradisional atau petani, justru menjadi kelompok yang paling tidak tahu-menahu proses kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

    Baca: Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia

    Kalaupun ada partisipasi publik, dilakukan dengan teknokratis, yang hanya sekadar menggugurkan syarat-syarat teknis saja.

    Parid menilai, publik perlu mendorong adanya Undang-undang Keadilan Iklim. Aturan ini diperlukan agar keadilan iklim menjadi isu penting dan genting yang perlu segera diwujudkan.

    Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL, Torry Kuswardono menilai, keadilan iklim juga merupakan isu pembangunan untuk memperkecil ketimpangan, dan bisa memberi manfaat bagi kalangan miskin dan kelompok rentan.

    Baca: Ilmuwan AS gunakan jamur dan tanaman untuk bersihkan lahan yang kena polusi

     

     

     

     

  • Aktivisme Lokal Perempuan untuk Lingkungan Global

    Aktivisme Lokal Perempuan untuk Lingkungan Global

    Foto perempuan Chipko yang memeluk pohon untuk melindungi hutan. (Arnab Chaudhary/Wikimedia Commons)

    7cloud.asia – Perubahan iklim membawa dampak berbeda bagi laki-laki dan perempuan, terutama di negara-negara belahan bumi Selatan.

    Perbedaan dampak perubahan iklim pada perempuan dan laki-laki ini salah satunya dipengaruhi oleh budaya patriarki.

    Dan, perjuangan perempuan terkait lingkungan sebenarnya sudah berlangsung lama dan terjaid di banyak negara. Bagaimana perjuangan perempuan di berbagai negara, ikuti telaah dari Andi Misbahul Pratiwi, PhD Student, University of Leeds yang juga seorang peneliti di Pusat Riset Gender Universitas Indonesia. 

    Tulisan Andi Misbahul Pratiwi terkait perjuangan perempuan untuk lingkungan ini telah dimuat di The Conversation Indonesia. 

     

    Perempuan dalam isu lingkungan kerap terpinggirkan dari kepemilikan dan pengelolaan sumber daya. Perempuan tidak dilibatkan dalam diskusi tentang pengetahuan lokal. Budaya patriarki juga membuat relasi gender yang timpang: perempuan hanya dianggap cakap mengurus rumah tangga.

    Akibatnya, ketika perubahan iklim terjadi: cuaca ekstrem, kebakaran hutan, ataupun banjir, perempuan menanggung beban dan dampak lebih berat. Selain mengalami dampak langsung, perempuan juga rentan menghadapi kekerasan berbasis gender yang lebih intens.

    Meski demikian, narasi bahwa perempuan hanyalah “korban” kerusakan lingkungan perlu kita bedah lagi. Di negara-negara Selatan, perempuan juga berdaya dan memiliki kekuatan untuk melestarikan lingkungan.

    Keberdayaan atau agensi perempuan dalam mempertahankan lingkungan terwujud dalam berbagai bentuk aksi politik, baik formal maupun informal, individu maupun kolektif.

    Gerakan perempuan di negara-negara Selatan

    Sejarah mencatat kontribusi dan peran perempuan dalam advokasi konservasi dan perjuangan melindungi lingkungan dari kerusakan. Salah satu contohnya adalah gerakan Chipko di India. 

    Gerakan ini berawal pada 1974, masyarakat dan perempuan adat di desa Reni, India, berjuang melindungi hutan dari penebangan yang mengancam kelangsungan hidup.

    Para perempuan setempat pun melakukan aksi kolektif menjaga dan memeluk pohon untuk menarik mundur kontraktor dan mencegah penebangan.

    Upaya mempertahankan lingkungan tersebut berlanjut di level global.

    Dalam Konferensi Nairobi tentang keberadaan perempuan negara-negara dunia ketiga pada 1985, para perempuan menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan dan aksi politik perempuan. Dalam konferensi ini, testimoni dari gerakan Chipko dan gerakan perempuan serupa di negara-negara lain terus berdengung.

    Selain gerakan Chipko, gerakan perempuan di Zapotalito–desa di pesisir Pantai Pasifik Oaxaca, sebelah selatan Meksiko, turut mengusung aksi politik sejak 2016. Desa ini berada di dalam kawasan taman nasional laguna Chacahua-Pastoría yang rusak: ikan-ikan mati, bau amonia menyengat, air tergenang, dan kualitas udara buruk.

    Para perempuan beraksi dengan bertahan tinggal di desa dan melakukan kegiatan sehari-hari di tengah kerusakan laguna Chacahua-Pastoría. Mereka memasak makanan, membuat tortilla, membersihkan rumah, merawat anak-anak, merawat hewan peliharaan dan tanaman, dan menangkap ikan untuk konsumsi keluarga.

    Sayangnya, upaya perempuan mempertahankan ruang hidup dengan kegiatan sehari-hari ini kerap tidak dianggap sebagai tindakan politik.

    Selain bertahan, perempuan Zapotalito juga bersama-sama membersihkan kanal-kanal alami di kawasan mangrove Coaxaca. Pembersihan dilakukan secara berkala menggunakan sekop dan cangkul.

    Sementara itu, gerakan perempuan di Chiquiacá, Bolivia, melawan pengrusakan kawasan konservasi Tariquía Flora and Fauna National Reserve sejak 2017.

    Para perempuan ini memimpin unjuk rasa untuk menentang masuknya perusahan minyak dan gas bumi di kawasan tersebut. Pada tahun 2019, para perempuan memblokade jalan masuk wilayah konservasi selama 5 bulan untuk mencegah masuknya alat pengeboran.

    Para perempuan Chiquiacá juga berdemonstrasi di jalanan, menghalangi pembangunan masuk wilayah mereka. Gerakan ini menjadi aksi kolektif yang lebih luas hingga saat ini dan telah mendapatkan dukungan dari ribuan warga Bolivia.

    Di Indonesia, para perempuan nelayan di Jawa Tengah berjuang untuk menjamin keberlanjutan komunitas dan ruang hidup mereka di tengah krisis iklim sejak 2020. Ketidakpastian gelombang laut, banjir pasang yang semakin tinggi, dan kenaikan permukaan air laut telah membuat beberapa rumah-rumah nelayan di tenggelam.

    Gerakan perempuan nelayan yakni Puspita Bahari dan Persatuan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terus menyuarakan masalah ini. Mereka berbicara mengenai lingkungan dan hak atas ruang hidup kepada para pengambil kebijakan, melakukan peningkatan kesadaran masyarakat, menggalang dana untuk membangun jembatan, dan melakukan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

    Mereka juga secara aktif mengungkapkan masalah ini di berbagai forum dan media untuk memastikan agar masalah yang dihadapi oleh nelayan perempuan didengar dan mendapatkan perhatian yang lebih luas.

    Selain di Demak, ada juga gerakan perempuan lainnya seperti Mpu Uteun yang menjaga hutan Aceh sejak 2015, Kartini Kendeng di Jawa Tengah yang melakukan aksi menyemen kaki dan membangun tenda perlawanan untuk menolak pembangunan pabrik semen sejak 2014, dan aksi ‘mama’ Aleta Baun di Nusa Tenggara Timur yang melawan pertambangan dengan menenun kain sejak 1999.

    Tidak jarang dalam setiap aktivisme yang dilakukan, perempuan mengalami ancaman, intimidasi, dan kekerasan dari berbagai pihak. Misalnya, kekerasan verbal: “perempuan seharusnya duduk diam di rumah dan mengurus dapur” yang dialami gerakan perempuan di Chiquiacá, Bolivia. Ada juga ancaman pembunuhan yang diterima Aleta Baun di NTT.

    Walau begitu, mereka pantang mundur. Para perempuan maju terus untuk memperjuangkan kelestarian ruang hidup mereka.

    Berbagai dukungan di tingkat global

    Gerakan di atas membuktikan bahwa perempuan berdaya melakukan dengan aktivisme lingkungan dari tingkat rumah tangga, komunitas, hingga negara.

    Dunia internasional pun mengamini perjuangan tersebut. Kebijakan dan dokumen internasional saat ini telah memasukkan dimensi gender sebagai elemen penting dan spesifik dalam isu lingkungan dan pembangunan.

    Dokumen terbaru, misalnya, diterbitkan oleh Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) pada 2023. Laporan mereka mengangkat topik gerakan perempuan lokal dan perempuan adat sebagai solusi kebijakan dan aksi iklim. Laporan ini mengakui bahwa perempuan dari komunitas lokal dan perempuan adat memimpin dalam pengembangan dan implementasi kebijakan iklim di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

    Baca juga: Konferensi iklim masih didominasi laki-laki, saatnya meningkatkan keterlibatan perempuan

    Sejumlah kebijakan juga mendorong keterlibatan perempuan dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

    Contohnya, Deklarasi Rio de Janeiro 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan menyepakati peran penting perempuan pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Ada juga Konvensi PBB tahun 2004 untuk Melawan Kekeringan dan Degradasi Lahan (UNCCD). Konvensi ini menekankan peran penting perempuan di wilayah terdampak kekeringan, terutama di daerah pedesaan negara-negara berkembang.

    Selain itu, Laporan Pertemuan Antar Pemerintah Tingkat Tinggi terkait Platform Beijing di Asia dan Pasifik turut menyoroti hubungan krusial perubahan lingkungan dengan peran perempuan sebagai pengelola dan penyedia sumber daya alam. Platform Beijing yang disepakati pada 1995 adalah resolusi yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia.

    Langkah ke depan

    Meskipun merasakan dampak berlapis akibat perubahan iklim, perempuan terus menunjukkan ketangguhan dan pengetahuan mereka untuk menemukan solusi terhadap krisis iklim.

    Aksi perempuan menuntut keadilan iklim menjelang Konferensi Bonn pada 2017. (Dokumentasi Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim)

    Karena itulah, pengakuan terhadap aktivisme perempuan sangat penting untuk menghubungkan aktivisme di tingkat akar rumput dengan politik global. Pengakuan ini juga akan menunjukkan banyaknya perbedaan, kesamaan, dan keterhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya, antara satu negara dengan negara lainnya. Sehingga bisa menjadi salah satu cara untuk menghadirkan solidaritas.

    Kita dapat memulai upaya mendokumentasikan aktivisme lokal. Pencatatan ini berfungsi sebagai upaya mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman perempuan ke dalam agenda pembangunan lingkungan.

    Kedua langkah tersebut penting dilakukan untuk menghindari generalisasi berlebihan terhadap situasi perempuan di berbagai negara sekaligus melampaui narasi bahwa “perempuan secara inheren adalah korban”.

  • Film dan Festival Film Jadi Media Kampanye Perubahan Iklim

    Film dan Festival Film Jadi Media Kampanye Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Film menjadi media yang berperan dalam kampanye, termasuk dalam kampanye perubahan iklim. Lewat film, realitas perubahan iklim terasa nyata dan membuat penontonnya tersentak menyadari seriusnya ancaman perubahan iklim. 

    Lewat film, imajinasi mengambil alih dan menulis ulang realitas perubahan iklim itu.

    Beberapa variasi tema perubahan iklim telah ditawarkan dalam film-film arus utama (yang seringkali merupakan film laris produksi Amerika) yang menjadikan bencana alam sebagai pusat cerita.

    Dapat dikatakan bahwa di Korea Selatan, kesadaran akan perubahan iklim sedang tumbuh, seperti di tempat lain di dunia.

    Baca: Peringatan soal ancaman perubahan iklim sudah muncul sejak 70 tahun silam

    Sejak 2018, Komisi Keadilan dan Perdamaian Fransiskan Korea menyelenggarakan serangkaian seminar dengan pemutaran film untuk meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklim bekerja sama dengan beberapa LSM, misalnya jaringan ICE (Iklim dan Ekologi Antaragama), Asia Hijau, dll. .

    Pemutaran film bulanan ini dimulai pada Mei 2018 dengan film dokumenter Amerika, “Disruption of Kelly Nyks” yang berisi pesan peringatan dari perubahan iklim global terhadap manusia.

    Pesannya sangat jelas, bahwa perubahan iklim juga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Salah satu aksi yang harus dilakukan adalah pemberdayaan perempuan.

    Film ini melihat perubahan iklim juga sebagai hasil dari konstruksi masyarakat yang tidak setara. Film ini berlatarkan di Amerika Latin.

    Baca: Negara miskin paling terdampak perubahan iklim

    Di antara film-film laga ini, adalah Before the Flood karya Leonardo DiCaprio; mockumentary Sizzle: A Global Warming Comedy dan “film aksi dari Jerman, “Voice of Transition”.

    Setelah pemutaran film selama satu jam tersebut, dilanjutkan dengan debat tema film oleh spesialis iklim dan sesi tanya jawab dengan penonton.

    Selain itu, komunitas film Korea juga memiliki Festival Film Ramah Lingkungan Seoul (SEFF). Festival ini dulu bernama Green Film Festival, merupakan festival film pertama dan terbesar di Korea yang berfokus pada isu lingkungan.

    Didirikan pada tahun 2004, Korean Green Foundation, SEFF adalah festival yang berupaya berbagi harapan untuk dunia yang lebih baik, di mana semua kehidupan dapat hidup selaras dengan lingkungan dan alam.

    Baca: Kampanye perubahan iklim harus tumbuhkan kesadaran

    Melalui sinema, festival ini berharap dapat mempromosikan ide-ide pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap kehidupan untuk mendorong kesadaran dan tindakan publik untuk perubahan positif.

    Pada tahun 2019 film dokumenter “Grit” dari Cynthia Wade dan Sasha Friedlander memenangkan penghargaan utama di festival ini. Gritt menceritakan tentang sebuah perusahaan besar yang menghancurkan 16 desa di Indonesia dan hampir dua puluh tahun memperjuangkan keadilan.

    Di Korea Selatan, dalam dua dekade terakhir ini diproduksi sejumlah film yang mengangkat isu perubahan iklim ini. Berikut beberapa di antaranya.

    1. Wonderful Days or Sky blue (2003)

    Salah satu yang pertama dan visioner adalah film animasi “Wonderful Days or Sky blue (2003) oleh Kim Moonsaeng yang berlatarkan tahun 2142.

    Polusi memicu kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan peradaban manusia hancur berantakan. Sekali lagi, ada orang miskin yang bekerja sebagai budak yang menderita akibat pencemaran orang kaya.

    Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim

    2. Snowpiercer (2013)

    Sepuluh tahun kemudian, pada 2013, sutradara film Korea Bong Joon-Ho mengadaptasi novel grafis Prancis Le Transperceneige ke dalam film aksi fiksi ilmiah “Snowpiercer”.

    Film ini diakui secara internasional terutama untuk visinya tentang perubahan iklim. Film ini menyorot kejadian saat umat manusia gagal menghentikan pemanasan global melalui intervensi teknologi. Hasilnya adalah zaman es baru.

    Hanya sekelompok kecil manusia yang selamat, dan mereka berada di kereta khusus yang berjalan mengelilingi bumi melalui es dan salju. Penumpang dipisahkan secara sosial, dan hukum yang terkuat ada dengan manipulasi dan cuci otak. Namun, kejahatan akan dikalahkan oleh kebaikan dan empati terhadap mereka yang diperlakukan tidak adil.

    3. Parasite (2019)

    Dalam film terbaru Bong, Parasite (2019), ada petunjuk tentang perubahan iklim ketika bagian kota Seoul yang selama ini tidak terjangkau oleh pemerintah setempat, dilanda banjir hebat. 

    Sumber: signiasia.com

  • Perubahan Iklim Picu Bedol Desa di Pantura

    Perubahan Iklim Picu Bedol Desa di Pantura

    7cloud.asia –  Indonesia berada di urutan tiga teratas sebagai negara yang paling berisiko terdampak perubahan iklim. Menurut Bank Pembangunan Asia (ADB), sekitar 1,4 juta warga akan terdampak banjir ekstrem pada 2035-2044.

    Sementara, sejumlah organisasi sipil yang tergabung dalam Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia (Jaring Nusa KTI) menyatakan ribuan desa yang ada di pesisir pantai khususnya di wilayah Indonesia timur terancam mengalami krisis atau bahkan hilang akibat dampak perubahan iklim.

    Di Pulau Jawa perubahan iklim telah memaksa ribuan warga pesisir di pantai utara Jawa  untuk pindah ke tempat yang lebih aman.

    Seperti apa perubahan iklim berdampak pada kehidupan warga pesisir utara Pulau Jawa (Pantura), berikut tulisan Muhammad Soufi Cahya Gemilang (Research Officer Resilience Development Initiative (RDI) yang telah dimuat di The Conversation.

     

    Baca: Ribuan desa pesisir di Indonesia terancam hilang akibat perubahan iklim

    Pada 2019, seluruh penduduk dari Dusun Simonet, Desa Wonokerto Kulon, Kabupaten Pekalongan, harus berbondong-bondong mengungsi dari rumah. Banjir rob menggenangi bangunan-bangunan di dusun yang dulu terkenal dengan produksi melatinya. Garis pantai yang dulu berjarak 1 km dari rumah warga telah terkikis. Kini, rumah mereka tepat berada di bibir pantai.

    Banjir rob serta abrasi yang terjadi lagi pada 2020 dan 2021 membuat warga harus mengubur impian untuk kembali ke rumah. Saat ini, banyak warga Dusun Simonet yang berpencar ke berbagai wilayah karena desa mereka tenggelam. Meski dusun ini terancam ‘hilang’ dari peta, tidak ada kejelasan seputar program relokasi warga dari pemerintah.

    Tak hanya Dusun Simonet, fenomena kehilangan ruang hidup dan perpindahan massal akibat perubahan iklim (disebut juga migrasi iklim) juga terjadi di beberapa daerah lainnya di sepanjang pantai utara Jawa. Misalnya, sekitar 273 bidang tanah milik warga di tiga desa di pesisir Sayung, Demak, hilang akibat abrasi.

    Baca: Film sebagai media kampanye tentang iklim

    Seiring tahun berlalu, risiko semakin besar. Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan Indonesia berada dalam urutan tiga teratas sebagai negara yang paling berisiko terdampak perubahan iklim. 

    Menurut ADB, sekitar 1,4 juta warga akan terdampak banjir ekstrem pada 2035-2044. Sekitar 4,2 juta warga (terutama di pesisir) bakal terimbas banjir permanen akibat peruahan iklim pada 2070-2100 sehingga keberadaan rumah mereka terancam.

     

    Sayangnya, risiko gelombang migrasi yang membesar tak berbanding lurus dengan kebijakan maupun program yang memadai. Saya mendapati persoalan perpindahan warga tidak termuat dalam kebijakan serta aturan di Indonesia. Ketiadaan regulasi ini akhirnya berdampak pada upaya penanggulangan migrasi di lapangan dan hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi.

    Absennya urusan migrasi iklim

    Saya menelaah Rencana Aksi Nasional – Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan Peta Jalan Target Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (Roadmap NDC).

    Dokumen RAN-API berfungsi untuk mendetailkan strategi dan langkah intervensi terhadap dampak perubahan iklim dari berbagai sektor. Sementara itu, Roadmap NDC adalah dokumen referensi target dan strategi pelaksanaan adaptasi perubahan iklim. Masing-masing terbit pada 2014 dan 2016.

    Dalam RAN-API, pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan di empat sektor: ekonomi, ekosistem, kesehatan, dan wilayah khusus (perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil). Penekanan terhadap peningkatan infrastruktur dan perencanaan tata ruang yang adaptif menjadi strategi dominan, terutama di bagian ekosistem dan wilayah khusus.

    Sayangnya, mobilitas warga akibat perubahan iklim masih belum hadir di dalam kerangka kebijakan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam laporan para peneliti yang mengkaji RAN-API, dokumen tersebut masih berfokus di dimensi teknis dan fisik (seperti infrastruktur) dari adaptasi terhadap perubahan iklim.

    Isu migrasi iklim juga belum banyak dibahas dalam pembahasan ilmiah di Indonesia. Hanya ada satu mengenai fenomena ini, yaitu di Lombok dan satu studi yang berupaya mempelajari pola migrasi iklim di Indonesia. Studi yang kedua sendiri masih menggunakan data pengungsi bencana alam dari Internally Displacement Monitoring Center (IDMC) yang tidak spesifik membedakan tipe bencana penyebab relokasi.

    Baca: Perubahan iklim membuat banjir rob makin sering terjadi

    Ada tiga dampak akibat absennya urusan perpindahan warga dalam kebijakan pemerintah.

    Pertama, pendekatan yang dipakai dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim masih bersifat lokal. Mayoritas strategi dalam dua kebijakan tersebut masih menekankan kepada bentuk adaptasi yang sifatnya melindungi permukiman. Kebijakan tak berfokus kepada warga yang terdampak dan berpindah.

    Kita bisa melihat program pemerintah pusat: Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Jakarta dan Proyek Strategis Nasional Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD). Keduanya adalah contoh proyek yang bertujuan melindungi permukiman.

    Proyek pemerintah daerah pun setali tiga uang. Studi dari lembaga riset untuk pembangunan berkelanjutan, BlueUrban (tidak dipublikasi), pada 2023 di Kabupaten dan Kota Pekalongan menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah lokal masih terbatas kepada pembuatan tanggul laut untuk daerah terdampak banjir rob.

    Strategi serupa juga diterapkan pemerintah Indramayu, Jawa Barat, untuk mengatasi banjir rob di daerah Kandanghaur.

    Kedua, ketiadaan fokus soal migrasi iklim berakibat pada absennya rencana sistematis pemberian kompensasi bagi warga terdampak perubahan iklim. Rencana sistematis penting agar warga mendapatkan kepastian kompensasi jika ruang hidup mereka hilang.

    Di Pekalongan, pengadaan lahan relokasi bagi warga Dusun Simonet di daerah Teratebang hingga kini belum ada kemajuan. Sementara itu, di Demak, relokasi warga terdampak abrasi masih terbatas pada satu dusun, belum menjangkau penduduk dusun lainnya.

    Ketiga, belum adanya upaya pemberdayaan masyarakat yang berpindah. Upaya pemberdayaan ini sangat penting. Migrasi iklim berpotensi menciptakan kerentanan baru karena warga terpaksa meninggalkan sumber penghidupan mereka.

    Riset BlueUrban di Pekalongan menemukan warga Simonet kehilangan akses ke mata pencaharian, umumnya sebagai sebagai petani melati atau nelayan muara, karena desa mereka tenggelam.

     

    Selain hilangnya mata pencaharian, kenaikan muka air laut juga membuat tanah sejumlah warga berstatus musnah. Sialnya, Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2022 hanya mengatur pemberian kompensasi sekitar 25% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Di Demak, besaran kompensasi ini menuai protes dari banyak warga karena jumlahnya yang dianggap terlalu kecil.

    Baca: Kelompok sering ditinggalkan dalam upaya adaptasi perubahan iklim

    Pemerintah perlu menyertakan aspek perpindahan warga dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim. Migrasi seharusnya bagian dari upaya adaptasi masyarakat terhadap peralihan bentang alam akibat perubahan iklim.

    Pemerintah dapat melakukan beberapa langkah untuk menghadapi migrasi iklim.

    Pertama, pengakuan status “pengungsi” bagi para migran iklim baik yang bermigrasi karena guncangan (shock) maupun tekanan (stress). Keduanya berbeda. Migrasi karena guncangan terjadi secara cepat sebagai respons seseorang terhadap bencana (kerap disebut “pengungsi”).

    Sementara itu, perpindahan akibat tekanan timbul secara perlahan karena suatu faktor yang secara langsung ataupun tidak langsung mengancam kehidupan seseorang (misalnya kehilangan sumber penghidupan).

    Secara formal, para migran iklim yang berpindah perlahan seringkali tidak dipandang sama dengan mereka yang berpindah akibat bencana cepat (guncangan). Padahal, tak mudah menyebut migrasi seseorang ataupun komunitas karena guncangan maupun tekanan. “Berpindah” adalah keputusan yang kompleks.

    Fenomena ini juga terlihat pada studi tim BlueUrban di Pekalongan. Bencana hebat yang terjadi pada akhir 2019 memang memaksa banyak warga di Dusun Simonet untuk langsung berpindah. Namun, warga Desa Api-api–berada di sebelah Simonet pun–banyak bermigrasi keluar karena didorong oleh hilangnya penghasilan akibat abrasi.

    Untuk mengatasi kerumitan ini, Indonesia dapat mencontoh Argentina. Negara ini mengumumkan komitmen untuk memfasilitasi migrasi yang teratur, aman, dan massal kepada warganya yang terdampak perubahan iklim. Mereka juga memberikan perlindungan sosial bagi “migran iklim” baik dari dalam maupun luar negeri yang belum diakui sebagai pengungsi oleh hukum internasional.

    Baca: Nasib nelayan terombang-ambing karena perubahan iklim

    Kedua, pemerintah dapat memasukkan aspek migrasi iklim ke dalam Rencana Adaptasi Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Pemerintah Togo dan Ghana sudah menempuh langkah tersebut dengan menjadikan migrasi iklim sebagai salah satu prioritas adaptasi. Masuknya migrasi ke dalam rencana adaptasi nasional membuat mereka mampu memberikan sumber daya memadai untuk merumuskan upaya perlindungan, relokasi sistematis, dan program pemberdayaan para migran.

    Ketiga, penguatan kapasitas pemerintah lokal di dalam merespons migrasi iklim. Penguatan kapasitas harus diarahkan untuk proses analisis permasalahan di lapangan dan pengembangan solusi yang tidak bersifat lokal (misalnya hanya di suatu dusun).

    Pada akhirnya, pemerintah daerah menjadi pemangku kepentingan utama di dalam penanganan aspek ini. Sebab, mereka mengetahui kebutuhan jangka panjang dan sumber daya yang mampu dikerahkan di daerah masing-masing untuk menghadapi migrasi iklim.

  • 20 Film Soal Lingkungan yang Wajib Ditonton (1)

    20 Film Soal Lingkungan yang Wajib Ditonton (1)

    7cloud.asia – Isu lingkungan menjadi topik yang semakin seksi untuk diangkat di film dan televisi beberapa tahun belakangan ini.

    Kemajuan teknologi membuat warga dunia semakin mudah untuk mengakses berbagai film dokumenter atau film bertema lingkungan. 

    Mencari konten film yang menghibur sekaligus mendidik soal lingkungan  mungkin akan membuat Anda kewalahan.

    Berikut adalah 20 film lingkungan terbaik tahun 2022 pilihan earth.org. Baik film lama maupun film baru, film ini memotret beberapa masalah lingkungan terbesar, termasuk perubahan iklim, limbah makanan, ekosistem air, industri hewan, dan keberlanjutan.

    1. The Human Element (2019)
    Film lingkungan terbaik pilihan earth.org adalah The Human Element. Berpusat pada perubahan iklim, The Human Element mengisahkan pencarian fotografer lingkungan James Balog yang menyoroti empat elemen alam, udara, tanah, air, dan api diubah oleh aktivitas manusia.

    Menjadi pionir dalam videografinya, film dokumenter ini mengungkapkan bagaimana pemanasan global telah berkontribusi secara drastis terhadap kebakaran hutan dan angin topan yang mengganggu keseimbangan alam.

    Untuk mengkaji dampaknya, Balog mengunjungi warga Amerika di garis depan perubahan iklim, termasuk penduduk Pulau Tangier, sebuah komunitas nelayan yang menghadapi kenaikan permukaan laut. Film dokumenter ini mengajak penontonnya merenungkan kembali hubungan mereka dengan alam.

    Baca: Nicholas Saputra dan lingkungan 

    2. Before the Flood (2016)
    Daftar film lingkungan terbaik berikutnya adalah Before the Flood. Film ini merupakan kolaborasi antara aktor dan salah satu pendiri Earth Alliance Leonardo DiCaprio dan National Geographic.

    Membawa pemirsa ke seluruh dunia, film dokumenter ini menampilkan kisah-kisah pedih tentang bagaimana berbagai pemangku kepentingan dipengaruhi oleh perubahan iklim, melalui penggundulan hutan, naiknya permukaan laut, dan aktivitas manusia lainnya.

    Film ini mengajak para pemimpin dunia untuk memperjuangkan masa depan yang lebih berkelanjutan dan mempersenjatai pemirsa dengan solusi yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengurangi konsumsi daging hingga memilih pemimpin yang akan memulai perubahan lingkungan yang positif.

    3. Eyes of Orangutan (2021)
    Fitur debut oleh jurnalis foto lingkungan yang diakui secara internasional Aaron Gekoski, Eyes of the Orangutan merinci penyalahgunaan primata dalam industri pariwisata.

    Film ini mendokumentasikan bagaimana orangutan dan hewan liar lainnya dipindahkan secara paksa dari habitat aslinya dan dipaksa tampil dalam pertunjukan yang merendahkan. Film ini juga mengungkap bagaimana sindikat penyelundupan orangutan bekerja.

    Meskipun tidak ada kekurangan adegan yang mengejutkan dan menjengkelkan, ini adalah film yang sangat penting yang menyoroti eksploitasi satwa liar. Film ini juga membuka  diskusi apakah turis bertanggung jawab dan terlibat dalam eksploitasi ini.

    Baca: Film jadi media efektif untuk kampanye peduli lingkungan

    4. 2040 (2019)
    2040 adalah pilihan optimis yang menyegarkan untuk mereka yang tak menyukai sesuatu yang terlalu suram. Alih-alih berfokus pada urgensi masalah, film dokumenter berorientasi solusi mencari alternatif kreatif untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.

    Secara khusus, ini membayangkan terobosan teknologi yang, didukung oleh para akademisi dan ahli ekologi, memiliki potensi untuk membalikkan keadaan pada tahun 2040.

    Contoh kasusnya termasuk energi terbarukan seperti energi surya, pergeseran menuju praktik pertanian regeneratif, dan penggunaan rumput laut yang serbaguna. sebagai fasilitator ketahanan pangan.

    5. An Inconvenient Truth (2006)
    An Inconvenient Truth mengisahkan kampanye mantan Wakil Presiden AS Al Gore pada tahun 2000 untuk mengedukasi masyarakat tentang pemanasan global. Film dokumenter inimenonjol dalam narasi eksperimentalnya.

    Gore menyebut, kampanye tentang perubahan iklim ini telah lebih dari 1000 kali disampaikan kepada khalayak di seluruh dunia. Selain grafik mendetail, diagram alir, dan visual, peragaan slide Keynote juga menyusun anekdot pribadi Gore seperti pendidikan kuliahnya dengan pakar iklim awal.

    Film diakhiri dengan Gore menekankan bagaimana “masing-masing dari kita adalah penyebab pemanasan global, tetapi […] .] solusinya ada di tangan kita.” Ini adalah salah satu film lingkungan terbaik yang pernah dibuat.

    Baca: Blacpink pun ikut kampanye perubahan iklim

    6. RiverBlue (2017)
    RiverBlue mengikuti ahli konservasi Kanada, profesor dan pendayung Mark Angelo memulai perjalanan sungai tiga tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia.

    Selama petualangannya, dia menyingkap kerusakan permanen yang ditimbulkan oleh industri mode global pada persediaan air.

    Melalui interaksi dengan para konservasionis lokal yang diselingi rekaman sungai dan laut yang tercemar berat oleh bahan kimia beracun, film eco-fashion ini mendorong kita untuk mengevaluasi kembali kehausan kita akan fast fashion dan mengarahkan kembali praktik konsumsi kita.

    7. Artifishal (2019)
    Diproduksi oleh Patagonia, Artifishal mengungkap dampak penangkapan ikan berlebihan, dengan fokus khusus pada salmon liar, yang kini berada di ambang kepunahan di Amerika Utara.

    Film dokumenter ini menyoroti implikasi peternakan salmon liar di peternakan akuakultur dan pembenihan ikan yang merupakan salah satu dari banyak upaya kami untuk mengeksploitasi alam demi keuntungan.

    Artifishal membuka jendela yang jarang jujur ​​tentang bagaimana selera obsesif kita terhadap makanan laut mengikis keragaman sistem ekologi

    Baca: Kerja keras Coldplay wujudkan tur ramah lingkungan

    8. Chasing Coral (2017)
    Film ini adalah dokumenter produksi Netflix, mengabadikan tim penyelam, fotografer, dan ilmuwan yang berkumpul untuk mendokumentasikan hilangnya terumbu karang akibat pemanasan global.

    Mereka memulai perjalanan laut, menemukan banyak terumbu karang yang memutih di seluruh dunia. Produser film berhasil mengilustrasikan bahwa kematian kehidupan akuatik yang mengancam adalah tragedi lingkungan yang kita buat sendiri dan hanya dapat dicegah melalui intervensi aktif.

    9. David Attenborough: Kehidupan di Planet Kita (2020)
    Film dokumenter ini berfungsi sebagai “pernyataan saksi” dari naturalis berusia 94 tahun David Attenborough, yang menelusuri karirnya sebagai sejarawan alam dan menguraikan bagaimana keanekaragaman hayati planet Bumi telah merosot selama masa hidupnya.

    Narasi dimulai di Pripyat, kota hantu tempat bekas Pabrik Nuklir Chernobyl, dan melintasi berbagai lokasi termasuk Serengeti Afrika. Dia menyesali penurunan drastis satwa liar, yang disebabkan oleh manusia.

    Attenborough pada akhirnya mengartikulasikan harapan untuk masa depan dan menghadirkan solusi terdepan yang dapat memulihkan keanekaragaman hayati. Melihat karirnya selama lima dekade, ini bisa dengan mudah disebut sebagai salah satu film lingkungan terbaik sepanjang masa.

    Baca: Film-film ini bakal bikin kamu makin cinta Indonesia

    10. My Octopus Teacher (2020)
    My Octopus Teacher (Netflix) menangkap pembuat film dan penyelam Craig Foster yang menjalin persahabatan aneh dengan gurita liar.

    Difilmkan di hutan rumput laut di False Bay dekat Cape Town, Afrika Selatan, pengalaman sekali seumur hidupnya termasuk melacak pergerakan gurita setiap hari, menyaksikan bagaimana gurita mempertahankan diri melawan hiu piyama dan akhirnya mati setelah kawin.

    Foster menggambarkan efek dari pertemuan yang tidak biasa ini dalam hidupnya dan selanjutnya merefleksikan hubungannya dengan putranya, yang kini tertarik pada keajaiban kehidupan laut.

    Sumber: earth.org, baca artikel asli di sini

     

     

     

     

  • Petani Kopi Kehilangan Produksi Akibat Perubahan Iklim

    Petani Kopi Kehilangan Produksi Akibat Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Studi memperkirakan bahwa perubahan iklim akan menurunkan produktivitas pertanian di negara berkembang sebesar 10-20% selama 40 tahun ke depan.

    Menurut kajian tim peneliti BRIN, salah satu dampak perubahan iklim di Indonesia adalah durasi musim hujan lebih panjang. Lamanya bisa mencapai 49 hari di Indonesia bagian selatan. Dampak ini juga dirasakan petani kopi di sejumlah daerah di Indonesia.

    Seperti apa dampak perubahan iklim mempengaruhi petani kopi, berikut hasil kajian BRIN yang laporannya ditulis , Peneliti Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

    Tulisan yang telah diterbitkan di The Conversation ini merupakan sebagian dari hasil riset yang dibiayai oleh Rumah Program OR IPSH BRIN Tahun 2022. Mari kita simak selengkapnya.

    Kopi merupakan salah satu jenis tanaman primadona di Indonesia. Sebagai negara pengekspor terbesar ke-4 di dunia–setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia–biji kopi asal Indonesia menjangkau negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, dan Amerika Serikat.

    Minum kopi pun menjadi bagian gaya hidup masyarakat Indonesia, ditandai dengan tumbuhnya kafe-kafe baru di berbagai daerah.

    Bermacam fakta di atas seharusnya berdampak positif pada petani sebagai salah satu aktor utama dalam mata rantai penjualan kopi. Namun, penelitian kami di Jawa Barat nyatanya menunjukkan hasil yang miris.

    Usai bergulat dengan penurunan permintaan di masa pandemi, para petani langsung disambut dengan dampak perubahan iklim yang kian nyata. Produksi mereka kemudian turun drastis.

    Baca: Kisah sukses petani pisang di Kalimantan Timur

     

    Lepas pandemi, diterjang anomali cuaca

    Kami melaksanakan wawancara terstruktur dan mendalam dengan 219 responden petani kopi di Jawa Barat pada 2022. Provinsi ini banyak menerapkan kegiatan perhutanan sosial berbasis kopi.

    Menurut para responden kami, pandemi tidak menghalangi aktivitas petani dalam kegiatan budidaya sampai pemanenan. Namun, pembatasan aktivitas masyarakat membuat permintaan kopi menurun khususnya oleh kafe-kafe sebagai salah satu pembeli kopi mentah dari petani.

    Dampaknya: harga jual kopi menurun, pun pendapatan petani. Di puncak pandemi pada 2021, misalnya, ceri kopi para petani yang biasanya dihargai hingga Rp 9.500/kg hanya laku di kisaran Rp 5.000/kilogram.

    Meredanya pandemi pada 2022 tak terlalu mengubah keadaan. Pasalnya, pertanian kopi mulai terimbas perubahan iklim.

    Studi memperkirakan bahwa perubahan iklim akan menurunkan produktivitas pertanian di negara berkembang sebesar 10-20% selama 40 tahun ke depan. Menurut kajian tim peneliti BRIN, salah satu dampak perubahan iklim di Indonesia adalah durasi musim hujan lebih panjang. Lamanya bisa mencapai 49 hari di Indonesia bagian selatan.

    Baca: Petani milenial di Jawa Barat gunakan teknologi untuk dongkrak produksi

    Kondisi cuaca yang tidak menentu, misalnya hujan ekstrem di musim kemarau, menyebabkan sebagian kopi gagal berbunga. Imbasnya, kopi gagal berbuah sehingga angka produksi menurun drastis.

    Meskipun secara nasional jumlah produksi kopi meningkat, para petani yang kami wawancarai di Jawa Barat (seperti di Kabupaten Garut, Bandung, dan Ciamis) menyatakan bahwa produksi mereka menurun antara 20%-80%.

    Pertumbuhan produksi nasional didominasi oleh produksi kopi dari Sumatra. Daerah tersebut bisa jadi memiliki perbedaan iklim mikro dengan petani di Jawa Barat.

    Penurunan produksi sebenarnya membuat suplai menipis di pasar sehingga mengerek naik harga produk kopi. Sayangnya, banyak petani yang tidak menikmati kenaikan harga. Anjloknya hasil panen karena perubahan iklim sulit diperbaiki karena akses mereka ke pupuk masih terbatas.

    Pada saat pandemi, pupuk tersedia dengan harga normal. Namun, pupuk tidak terjangkau karena pendapatan petani menurun sehingga belanja lebih difokuskan untuk konsumsi rumah tangga.

    Sebaliknya, pascapandemi pupuk menjadi susah diperoleh. Kalaupun ada, harganya lebih mahal. Pupuk yang paling banyak dibutuhkan oleh petani kopi berjenis urea dan NPK.

    Ada beberapa masalah yang jadi biang keladi. Dunia memang tengah mengalami krisis pupuk akibat Perang Rusia-Ukraina. Sebab, Rusia merupakan penyuplai 30% fosfor dan kalium yang menjadi bahan baku NPK.

    Wawancara kami juga menemukan masalah distribusi pupuk subsidi yang diduga tidak tepat sasaran. Ini terlihat dari bagaimana petani yang berhak menerima pupuk dengan harga subsidi harus membayar dengan harga normal karena pupuk subsidi tidak tersedia. Sementara, suplai justru tersedia bagi kelompok tani lain di daerah yang sama yang tak membeli pupuk.

    Baca: Petani di Magelang mulai tinggalkan tembakau

    Pekerjaan rumah untuk pemerintah

    Permasalahan budi daya yang dihadapi petani selama dan pascapandemi, ditambah dengan dampak perubahan iklim, membuat petani kopi kelimpungan. 

    Studi pun mengamini petani swadaya di negara berkembang kerap kesulitan mengatasi dampak perubahan iklim karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk mencari pemasukan tambahan demi menjamin kesejahteraan keluarga mereka.

    Oleh karena itu, perlu campur tangan pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

    Pemerintah, misalnya, perlu memperkuat pengawasan untuk memastikan distribusi pupuk yang tepat sasaran. Titik-titik kerawanan penyimpangan perlu diberantas. Perlu ada sanksi tegas terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi.

    Di sisi lain, kelembagaan petani juga perlu penguatan. Berdasarkan wawancara, saat ini posisi tawar petani dalam penentuan harga jual kopi sangat rendah. Pembeli, yang mayoritas adalah pedagang besar, memiliki kuasa yang besar dalam menentukan harga.

    Lantaran margin yang kecil, petani hanya sedikit merasakan manfaat kenaikan harga kopi. Sebaliknya, adanya penurunan harga akan langsung menghantam perekonomian mereka karena minimnya modal usaha untuk memupuki tanaman.

    Oleh sebab itu, perlu dibentuk lembaga yang berfungsi menstabilkan harga kopi di tingkat petani, misalnya dengan menampung produk pada saat panen raya.

    Baca: DPR usulkan insentif untuk daerah penghasil oksigen

    Meski demikian, upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan instabilitas harga jual dan harga sarana produksi pertanian tidak selamanya dapat bergantung pada pemerintah. Petani harus didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk kopi mereka dengan pengolahan lanjutan.

    Pengolahan produk memberikan dua keuntungan sekaligus. Pertama, meningkatkan harga jual dan margin keuntungan yang lebih besar.

    Kedua, adanya penyerapan tenaga kerja selama proses pengolahan kopi meliputi proses pengupasan, pengeringan, pembuatan bubuk kopi, bahkan penjual produk kopi siap saji.

    Pemerintah dan swasta dapat membantu penyediaan mesin pengolah kopi dengan skema hibah atau pinjaman berbunga rendah. Perlu bantuan lembaga keuangan resmi pemerintah selama proses ini.

    Soalnya, petani cenderung langsung menjual kopi setelah panen untuk mendapatkan uang tunai.

    Perubahan iklim merupakan sebuah keniscayaan. Bukan tidak mungkin hal yang sama bisa menimpa petani-petani kopi lain di Indonesia. Yang dapat kita lakukan adalah beradaptasi dan meredam dampaknya, serta meningkatkan ketangguhan petani kecil kita.

    Penulis berterimakasih kepada Dr. Sanudin dan Eva Fauziyah, M.Sc. (peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN) yang telah berkontribusi terhadap tulisan ini.

  • Gelombang Panas Mengakibatkan Ratusan Orang Meninggal, PBB Ingatkan 2023-2027 Jadi Periode Terhangat

    Gelombang Panas Mengakibatkan Ratusan Orang Meninggal, PBB Ingatkan 2023-2027 Jadi Periode Terhangat

    7cloud.asia – gelombang panas hebat dengan suhu mencapai 49 derajat celcius yang melanda India, Meksiko, hingga Amerika Serikat (AS).  Gelombang panas itu menewaskan ratusan orang dari tiga negara tersebut.

    Sementara itu, gelombang panas juga mengakibatkan kebakaran hutan terburuk dalam sejarah Kanada.

    Fenomena gelombang panas ini menurut para ilmuwan diperparah oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia.

    Pada Mei lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa 2023-2027 akan menjadi periode lima tahun terhangat yang pernah tercatat, sebab gas rumah kaca dan El Nino bergabung dan membuat suhu bumi melonjak dan memicu gelombang panas.

    Baca: Emisi gas ruang kaca capai rekor tertinggi

    Para ilmuwan mengatakan pemanasan global memperburuk cuaca di Meksiko. Hal ini, katanya, banyak negara mengalami rekor suhu tinggi dan mengalami gelombang panas

    Kementerian Kesehatan Meksiko pada Rabu (28/6/2023) menyebut, ada lebih dari 1.000 keadaan darurat terkait panas dilaporkan di Meksiko antara 12 hingga 25 Juni, di mana 104 di antaranya mengakibatkan kematian.

    Pihak berwenang melaporkan delapan kematian antara 14 April hingga 31 Mei. Sehingga total kematian hingga saat ini menjadi 112.

    Kementerian Kesehatan menyebut penyebab utamanya adalah heat stroke, kemudian diikuti oleh dehidrasi yang dipicu gelombang panas.

    Baca: Fenomena El Nino memuncak pada bulan Juni-Juli

    Wilayah utara Meksiko melaporkan kematian terbanyak, dengan 64 kematian tercatat di negara bagian timur laut Nuevo Leon dan 19 di negara tetangga Tamaulipas, berbatasan dengan negara bagian Texas, AS, yang juga dilanda panas ekstrem.

    Otoritas Meksiko menyebut, suhu maksimum rata-rata di Meksiko selama musim panas berfluktuasi antara 30 dan 45 derajat Celcius.

    Pihak berwenang memperingatkan bahwa gelombang panas lain dapat mempengaruhi mulai 1 Juli.

    Baca: Gelombang panas tewaskan 96 orang di India

    Di Amerika Serikat, dilaporkan setidaknya 13 orang tewas akibat gelombang panas ekstrem yang melanda negara itu dalam dua minggu terakhir. Korban tewas tertinggi, 11 orang, tercatat di Webb County, Texas, dekat perbatasan Meksiko.

    Dalam beberapa hari terakhir, suhu di beberapa kota di AS bagian selatan terasa seperti 113 derajat Fahrenheit, dengan trotoar retak di Houston, Texas.

    Otoritas setempat  telah mendirikan pusat-pusat pendinginan di kota berpenduduk 2,3 juta jiwa tersebut untuk mencegah damak lanjutan dari gelombang panas ini.

    Sementara itu, Kanada terus memerangi musim kebakaran hutan terburuk dalam sejarahnya, sebuah fenomena yang menurut para ilmuwan diperparah oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia.

    Baca: Cuaca panas di Indonesia apakah bisa disebut gelombang panas

    Di India, gelombang panas menewaskan setidaknya 96 orang akibat terik matahari yang tak tertahankan itu.

    Ada dua daerah yang paling parah merasakan dampak gelombang panas, yaitu Uttar Pradesh dan Bihar, yang memiliki penduduk yang padat. Daerah padat penduduk dengan udara yang terik, pengap, dan kering membuat kondisi semakin parah!

    Otoritas Uttar Pradesh dan Bihar memperingatkan warga berusia 60 tahun ke atas dan orang-orang yang menderita berbagai penyakit untuk tetap berada di dalam rumah pada siang hari.

    Distrik Ballia di Uttar Pradesh kena dampak gelombang panas paling parah. Lebih dari setengah jumlah korban tewas berasal dari Ballia.

    Baca: Jokowi sebut perlu langkah nyata atasi perubahan iklim