ruangkota

Tag: petani

  • Pupuk Organik Biosaka, Cara Ramah Lingkungan Petani Klaten Tingkatkan Hasil Panen

    Pupuk Organik Biosaka, Cara Ramah Lingkungan Petani Klaten Tingkatkan Hasil Panen

    7cloud.asia – Para petani di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berhasil meramu sendiri semacam pupuk organik yang diberi nama Biosaka.

    Pupuk organik Biosaka yang dikembangkan petani di Klaten ini terbukti dapat membuat tanaman padi tumbuh subur, tahan terhadap hama, dan mempercepat masa panen. 

    Karena besarnya manfaat pupuk organik biosaka, maka Tim Komisi IV DPR menyarakan agar penerapan pupuk organik Biosaka dapat direplikasi para petani di seluruh Indonesia.

    Rombongan Komisi IV menilai pupuk organik Biosaka ini menjadi salah satu cara efektif untuk mengatasi kekeringan yang selama ini menjadi momok yang dihadapi petani.

    Baca: Penjelasan mengapa pupuk kandang lebih baik untuk lingkungan

    Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah meminta, pihak terkait mendukung inovasi pupuk organik berupa Biosaka yang terbukti menyuburkan tanaman.

    “Kita mendengar dari petani di Klaten yang menggunakan metode Biosaka ternyata hasilnya lebih maksimal, tahan terhadap hama dan panen lebih cepat, ini harus menjadi perhatian,” ungkap Sulaeman saat Kunjungan Kerja Spesifik ke daerah pertanian yang terdampak kekeringan akibat El Nino, Kamis (16/11/2023).

    Sulaeman menjelaskan, Biosaka sangat mudah dan murah diproduksi. Biosaka dibuat dari bahan-bahan organik, seperti daun dan rerumputan yang diambil dari lahan yang akan di tamami dan dicampur air, kemudian diperas.

    Baca: Biotron, inovasi BRIN untuk atasi kelangkaan pupuk kimia

    Cairan hasil perasan inilah yang bisa diaplikasikan untuk tanaman perkebunan. Para petani di Klaten sudah mengaplikasikan Biosaka pada tanaman padinya dengan hasil maksimal.

    “Hal ini menjadi perhatian kami dan harus dibicarakan dengan pemerintah agar ada regulasi dan supporting systemuntuk mendukung masyarakat dalam memanfaatkan Biosaka,” ujar Anggota DPR dapil Papua ini.

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Nasdem ini mengatakan, Biosaka sendiri sebetulnya bukan pupuk atau pestisida, tapi elisitor yang mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida hingga 50 sampai 90 persen.

    Baca: Pertanian besar-besaran jadi masalah serius bagi lingkungan

    Biosaka juga terbukti meminimalisir serangan hama dan menjadikan lahan lebih subur. Tanaman padi di Klaten juga tak terpengaruh dengan iklim cuaca.

    “Biosaka bukan produk pabrikan yang diproduksi secara massal. Tapi, masih diproduksi secara terbatas dan mandiri oleh para petani, c sini kementerian terkait harus segera melakukan riset agar dapat ditindaklanjuti ,” ungkapnya. 

    Dikutip dari laman kementan.go.id, Biosaka adalah bahan dari larutan tumbuhan atau rerumputan yang diketahui mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit.

    Baca: alih fungsi lahan pertanian ancam produksi pangan

    Biosaka mampu menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90 persen. Biosaka terdiri dari suku kata Bio dan Saka.

    Bio singkatan dari Biologi, dan Saka artinya dari. Jadi, Biosaka artinya adalah dari Alam Kembali ke Alam.

    Inovasi ini dikembangkan petani dari bahan baru-terbarukan yang tersedia melimpah di alam.

    Dikembangkan dari artikel di Parlementaria

  • PLANTO, Produk Baru Sayurbox yang Lebih Ramah Petani

    PLANTO, Produk Baru Sayurbox yang Lebih Ramah Petani

    7cloud.asia – Sayurbox secara resmi meluncurkan produk baru bernama PLANTO yang merupakan sayur-sayuran yang lebih sehat lagi ramah bagi petani.

    Mengapa ramah untuk petani? Karena PLANTO dibeli dari para petani lokal dan mengenalkan asal usulnya sebagai langkah inovasi dalam meningkatkan transparansi produksi makanan bagi pelanggannya.

    Dalam prosesnya, PLANTO hadir berkat kolaborasi Sayurbox bersama dengan CENTRIGO Farming Ecosystem (Sygenta) yang diharapkan dapat berdampak tidak hanya kepada petani lokal tapi juga konsumennya.

    “Kami mengajak para pelanggan untuk lebih mengenal para petani di balik sayuran yang mereka konsumsi sambil menikmati rasa yang lezat dan segar sesuai dengan komitmen kami,” kata CEO dan Co-Founder Sayurbox Amanda Susanti dalam keterangan resminya, Kamis (25/1/2024).

    Baca: Cara petani Klaten terbebas dari pupuk kimia

    Untuk mendukung perilisan produk ini, Sayurbox melakukan kampanye bertajuk “Farm to Table: Ketahui Perjalanannya”.

    Produk ini menawarkan keunggulan berupa tingkat ketertelusurannya dibandingkan produk sejenis lainnya di pasaran.

    Pelanggan nantinya dapat secara jelas mengetahui asal usul dan cerita dari sayuran yang mereka beli.

    Baca: Mengapa pupuk kandang lebih baik bagi lingkungan

    Dengan memindai kode QR yang terdapat pada kemasan, pelanggan dapat mengakses informasi lengkap mengenai proses penanaman.

    Pelanggan juga bisa mengetahui metode pertanian yang digunakan oleh petani lokal, manfaat nutrisi, hingga saran resep untuk mengolah sayur terkait.

    Adanya informasi mengenai kandungan gizi yang terdapat pada setiap sayuran, diharapkan dapat membantu konsumen lebih percaya diri dalam menentukan pilihan.

     

    Baca: Pertanian Indonesia pengguna pestisida terbesar

    PLANTO juga membantu pelanggan menciptakan pilihan menu yang sehat bagi keluarga, termasuk nilai gizi dan resep yang disarankan.

    “Kami percaya kolaborasi ini akan membawa dampak positif dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menyediakan pilihan makanan sehat bagi konsumen. Kami sangat senang dengan diperkenalkannya PLANTO ke pasar Indonesia,” kata pendiri dan Kepala CENTRIGO Andre Oliveira.

    Nantinya jenis-jenis sayuran yang akan dijual dalam produk PLANTO antara lain baby vegetables seperti baby cos lettuce, baby chickpeas, baby cabbage, baby bok choy.

     

    Baca: Pestisida ramah lingkungan produksi BRIN

    Ada juga aneka tanaman herbal seperti oregano, basil, thyme, daun ketumbar, rosemary, dan beberapa jenis sayuran potong seperti paprika, kubis ungu, dan kembang kol.

    Dia berharap untuk menciptakan masa depan di mana kehidupan masyarakat berkembang, petani lokal sejahtera, dan setiap individu memiliki gaya hidup yang lebih sehat.

    “PLANTO adalah langkah konkret kami untuk mewujudkan visi tersebut,” tutup Amanda.

    Produk ini tersedia mulai 25 Januari 2024 di platform aplikasi Sayurbox dan akan tersedia di Lotte Supermarket, Gandaria City, yang telah bekerja sama dengan Sayurbox mulai Februari 2024.

    Sumber: Antaranews

  • Aksi Petani Memprotes Kebijakan Ramah Lingkungan Meluas di Eropa

    Aksi Petani Memprotes Kebijakan Ramah Lingkungan Meluas di Eropa

    7cloud.asia – Aksi protes petani Prancis terkait kebijakan ramah lingkungan yang sangat ketat meluas di negara itu.

    Aksi petani memprotes kebijakan ramah lingkungan dipusatkan di pasar Rungis, pasar terbesar di Prancis yang menjual bahan makanan.

    Polisi berjaga-jaga ketika para petani telah sampai di pusat produksi itu pada Rabu (31/1/2024). Aksi ini sebagai bagian dari aksi protes yang juga telah meluas ke negara-negara lain di Eropa.

    Gambar-gambar dari pasar itu menunjukkan puluhan kendaraan polisi, petugas antihuru-hara dan lainnya tampak menggeledah orang-orang yang ingin mengikuti aksi ini.

    Baca: Dari Bumi, produk yang lahir dari dan untuk Indonesia

    Pasar Rungis, salah satu pasar terbesar di dunia, telah menjadi sasaran simbolis para petani yang marah akibat kebijakan ramah lingkungan yang terlalu membebani mereka.

    Banyak dari petani ini menempuh perjalanan ratusan kilometer dengan traktor untuk sampai ke lokasi aksi.

    Para petani mengatakan mereka tidak dibayar dengan cukup, terbebani oleh pajak dan aturan ramah lingkungan, serta menghadapi persaingan tidak sehat dari luar negeri.

    Aksi memprotes kebijakan ramah lingkungan yang membuat harga jual produk mahal juga terjadi di Italia dan Spanyol. 

    Baca: Planto kenalkan produk sayuran yang ramah untuk petani

    Bendera nasional Italia berkibar di depan traktor yang diparkir di sepanjang jalan saat para petani melakukan aksi protes di dekat pintu masuk jalan raya di Melegnano, dekat Milan, 30 Januari 2023. 

    Para petani Spanyol dan Italia mengatakan mereka bergabung dengan gerakan protes yang juga melanda Jerman, yang bertujuan untuk menekan pemerintah agar melonggarkan peraturan lingkungan hidup.

    Pemerintah juga diminta melindungi mereka dari kenaikan biaya dan gempuran produk impor yang murah.

    Aksi protes petani ini digelar Menjelang pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa yang dijadwalkan pada Kamis (1/2/2024) hari ini.

    Baca: Cara petani Klaten lepas dari ketergantungan pupuk kimia  

    Menyikapi hal ini, komisi eksekutif Uni Eropa telah menyusun proposal untuk membatasi impor pertanian dari Ukraina dan melonggarkan beberapa peraturan ramah lingkungan.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Grace Natalie Bilang Lumbung Pangan Perlu Dibuat Masif, Analisis Data Bilang Tidak Tepat

    Grace Natalie Bilang Lumbung Pangan Perlu Dibuat Masif, Analisis Data Bilang Tidak Tepat

    7cloud.asia – Penduduk tiap tahun nambah 3 juta orang. Per orang, butuh 120 kilogram beras per tahun. Sedangkan luas lahan pertanian berkurang 100 ribu hektare (ha) per tahun.

    “Jadi, kita cepat atau lambat kalau enggak menambah secara masif atau membuat lumbung pangan, kita pasti akan krisis pangan,” ujar Grace Natalie, Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,  yang tayang di kanal YouTube TVOneNews pada 23 Januari 2024.

    Benarkah? Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertambahan penduduk setiap tahun memang mencapai 3 juta jiwa.

    Adapun rincian jumlah penduduk dari tahun ke tahun adalah: 2020 sebanyak 270 juta jiwa, 2021 sebanyak 272 juta, 2022 sebanyak 275 juta, dan 2023 mencapai 278 juta jiwa.

    Sementara, luas panen padi pada 2022 mencapai sekitar 10,45 juta ha, naik 40,87 ribu ha atau 0,39% dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 10,41 juta ha.

    Baca: Alih fungsi lahan ancam produksi pangan

    Kenaikan menyebabkan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2022 mencapai 31,54 juta ton, bertambah 184,50 ribu ton atau 0,59% dibandingkan produksi beras pada 2021 yang sebesar 31,36 juta ton.

    Jika dikaitkan dengan konsumsi beras di tahun yang sama, menurut data Kementerian Pertanian,konsumsi beras di tahun 2022 sekitar 30.6 juta ton.

    Ini lebih besar dibanding konsumsi di tahun 2021 yang berkisar 30.04 juta ton. Namun hal ini masih setara dengan kenaikan produksi beras di tahun 2022.

    Jadi dapat disimpulkan bahwa produksi dan konsumsi beras sampai tahun 2022 masih mencukupi kebutuhan konsumsi Masyarakat.

    Adapun luas panen padi pada 2023 menjadi 10,20 juta hektare, menurun sebanyak 255,79 ribu ha atau 2,45% dibandingkan 2022 sebesar 10,45 juta ha.

    Baca: Kekeringan akibat El Nino pengaruhi produksi pangan  

    Akibatnya, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk menurun sebanyak 645,09 ribu ton atau 2,05% menjadi 30,90 juta ton, dibandingkan produksi tahun 2022 sebesar 31,54 juta ton.

    Fenomena cuaca kering El Nino yang terjadi pada 2023 diduga menjadi penyebab penurunan produksi beras.

    Hasil analisis:
    Benar bahwa setiap tahun pertambahan penduduk mencapai 3 juta jiwa, tapi luasan panen padi juga bertambah—kecuali pada 2023, yang mungkin menurun karena El Nino.

    Data-data di atas juga menunjukkan bahwa produksi dan konsumsi beras sampai tahun 2022 masih mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

    Walaupun begitu, mengatasi krisis pangan bukan hanya dengan menambah produksi dan menambah luas lahan pertanian, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat pada pangan yang sudah tersedia.

    Jadi pernyataan Grace Natalie kurang tepat.

  • Pemerintah Prancis Capai Kesepakatan Lindungi Petani di Negeri Itu

    Pemerintah Prancis Capai Kesepakatan Lindungi Petani di Negeri Itu

    7cloud.asia – Dua serikat petani terbesar di Prancis mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan blokade di seluruh negeri pada hari Kamis (1/2/2024).

    Sikap para petani ini dirilis tak lama setelah perdana menteri Prancis mengumumkan langkah-langkah baru yang bertujuan melindungi mata pencaharian para petani di negeri itu.

    Para petani menggambarkan kebijakan pemerintah Prancis ini sebagai sebuah  “kemajuan nyata.”

    Namun, aktivis petani yang aksinya telah memacetkan lalu lintas di sepanjang jalan raya utama di sekitar Paris mengatakan, mereka akan bertahan setidaknya satu hari lagi untuk melihat janji pemerintah secara tertulis.

    Baca: Aksi petani Eropa memprotes kebijakan ramah lingkungan yang bebani mereka

    Dan, kedua serikat petani mengatakan mereka akan memantau dengan cermat setiap penerapan langkah-langkah itu oleh pemerintah.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada hari Kamis (1/2/2024) mengumumkan janji terbaru pemerintah Prancis kepada para petani.

    Dalam jumpa pers di Brussels, Macron mengatakan kebijakan ini menunjukkan pemerintah mendengarkan kekhawatiran para petani. 

    Macron mengatakan, ia berhasil meraih konsesi besar dari UE dan menggambarkannya sebagai “revisi mendalam dari logika” dalam kebijakan pertanian Eropa.

    Baca: Produk Sayurbox ini dekatkan petani dengan konsumennya

    “Kami berhasil memperoleh peraturan yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan yang jelas tampak dalam beberapa bulan terakhir.” ujarnya

    Prancis memperoleh penerapan klausul pengamanan yang diperkuat untuk biji-bijian kalau terjadi gangguan di pasar.

    Prancis, ujar Macron, akan bertindak, jika biji-bijian dari Ukraina yang mencapai pasar Eropa mengganggu kestabilan harga.

    Terkait telur, unggas dan gula (dari Ukraina), Prancis berhasil memperoleh mekanisme perlindungan, dengan melihat besarnya produksi antara tahun 2022 hingga 2023.

    Baca: Cara petani Klaten lepas dari ketergantungan pupuk kimia

    “Produksi pada awal tahun 2022 termasuk tinggi dan akan memungkinkan kami memberlakukan kembali tarif,” tambah Macron.

    Seperti diketahui beberapa hari ini petani Prancis melakukan unjukrasa memprotes kebijakan ramah lingkungan yang terlalu ketat yang dinilai sangat membebani mereka. 

    Kebijakan ini membuat harga produksi pertanian Prancis menjadi lebih mahal sehingga kalah bersaing dari produk luar.

    Untuk itu para petani meminta kebijakan dan perlindungan dari pemerintah Prancis. Sumber: VOA Indonesia.

     

     

  • Musim Tanam Tiba, Petani Dipersulit Membeli Pupuk

    Musim Tanam Tiba, Petani Dipersulit Membeli Pupuk

     

    7cloud.asia – Seiring dengan makin sering turunya hujan musim tanam padi pun mulai terjadi di sejumlah daerah di Ciamis, Jawa Barat sejak awal Januari lalu. Para petani dengan suka hati mengolah tanah dan menanam padi.

    Namun suka cita itu hanya berlangsung tak lama. Pupuk kini dibatasi dan petani pun mengaku kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi.

    Seperti yang dialami oleh Salman, salah seorang petani di Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat.

    Saat ia membeli pupuk 1 karung urea dan 1 karung phonska yang beratnya masing-masing 50 kilogram.

    Salman harus rela difoto dan data pribadinya dicatat sebagai bukti pembelian pupuk bersubsidi ini.

    Baca: Pupuk organik ramah lingkungan untuk petani

    Tidak hanya itu, untuk sawah seluas 4500 meter persegi, Salman hanya mendapat jatah pupuk 100 kilogram atau 1 kwintal. Padahal dulu, saat pembelian pupuk masih belum dibatasi, ia bebas membeli pupuk untuk sawahnya.

    “Sekarang mah ribet, 200 kilo untuk dua musim tanam. Kartu tani nggak berlaku lagi. Jadi lama kalau mau beli,” jelas Salman kepada 7cloud.asia.

    Untuk menyiasati kekurangan pupuk, Salman biasanya meminjam KTP milik kerabatnya yang sawahnya tidak luas.

    “Padahal kalau mau naik dikit ya nggak papa asal kita mudah dapat pupuk, bebas kayak dulu. Nggak dibatas-batasi lagi,” katanya.

     

    Baca: Musim kemarau, biaya tanam melonjak

    Kondisi ini semakin sulit bagi petani yang harus menghadapi kenaikan biaya produksi seperti pembelian obat semprot, biaya penyewaan traktor, dan biaya lainnya.

    Hal senada juga diungkapkan oleh Jajang Rusdiana. Bapak dua anak ini mengaku kaget dirinya harus difoto saat hendak membeli sebanyak 4 kilogram pupuk untuk kebutuhan pembenihan.

    Selain itu, dia harus menandatangani formulir dan di aplikasi penyalur pupuk. Menurutnya cara seperti ini membuat petani tidak nyaman.

    “Ini semua hal yang nggak biasa atau asing untuk para petani yang rata-rata pendidikannya hanya lulusan SD. Jadi kami diibaratkan seperti penjahat atau penipu,” cetus Jajang.

     

    Baca: Imbas El Nino, petani di Ciamis tunda masa tanam

    Selanjutnya Jajang menjelaskan cara seperti ini harus dilalui para petani yang akan membeli pupuk meski hanya membeli pupuk sedikit.

    Sementara itu, Haji Enceng, salah seorang pedagang pupuk serta obat-obatan semprot mengakui banyak keluhan dari para pelanggan saat akan membeli pupuk.

    Pasalnya kini para petani hanya mendapat jatah 100 kilogram untuk sekali tanam. Namun, dirinya tidak dapat berbuat banyak saat mendapat protes dari para pembeli.

    “Terserah sawahnya mau seluas apa, ya tetep segitu jatahnya. Setiap petani dapat 200 kilo untuk dua kali musim tanam” kata Haji Enceng. 

    Baca: Dampak El Nino mulai dirasakan petani

    Padahal, dahulu sekali tanam petani mendapat jatah pupuk 200 kilogram. Namun jumlah itu kini dikurangi.  

    Jika petani butuh pupuk lebih banyak, maka ia terpaksa harus membeli pupuk non subsidi yang dijual dengan harga Rp 8000 per kilogram. Padahal pupuk subsidi dijual dengan harga Rp 2.250 per kilogram.

    “Ini kayak gini sejak Januari, nggak berlaku lagi tuh Kartu Tani. Cuma pakai NIK KTP,” katanya.

    Karena itu, baik Salman, Jajang maupun Haji Enceng berharap siapapun presidennya yang terpilih nanti dapat memperhatikan kondisi petani.

    Baca: Produksi beras yang adaptif terhadap perubahan iklim

    Mereka dapat dengan mudah membeli pupuk dan harga obat semprot harga murah seperti dahulu.

    Tidak seperti saat ini, di mana biaya bercocok tanam mahal tidak sebanding dengan hasil panen.

    ‘Harga beras mahal, kami mah tetep aja biayanya tinggi. Tidak merasakan hasilnya,” ungkap Salman menutup perbincangan.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Benarkah Penguasaan Kebun Sawit di Indonesia Sangat Timpang?

    Benarkah Penguasaan Kebun Sawit di Indonesia Sangat Timpang?

    7cloud.asia – Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md saat debat capres beberapa waktu lalu menyebut, reforma agraria sangat penting agar penguasaan lahan di Indonesia lebih berpihak pada petani kecil.

    Dia mencontohkan dalam pertanian kelapa sawit, rata-rata petani kecil di Indonesia hanya menguasai setengah hektare (ha).

    The Conversation Indonesia menghubungi kandidat doktor di Global Development Institute, University of Manchester; Sandy Nofyanza, untuk memeriksa pernyataan Mahfud.

    Berkit hasil analisinya. Mahfud mengatakan bahwa ada sekitar 39 hektere (Ha) lahan yang dikuasai segelintir orang di bisnis perkebunan kelapa sawit.

    Faktanya, angka dan data 39 ha kebun sawit yang disebut Mahfud tersebut tidak dapat ditemukan.

    Baca: Mitos efisiensikebn sawit rugikan petani kecil

    Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perusahaan perkebunan sawit menguasai sekitar 8,58 juta ha atau sekitar 56 persen dari total luas lahan sawit di Indonesia.

    Berapa orang yang menguasai jutaan hektare lahan tersebut? 

    Menurut data Komisi Pengawas Persaingan Usaha, jumlah perusahaan sawit swasta hanya 0,07 persen dari total pelaku usaha, tetapi mereka menguasai lahan sebesar 54,52 persen.

    Lain halnya dengan pekebun sawit kecil. Jumlah mereka mencapai 99,92 prsendari total pelaku usaha perkebunan sawit. Pekebun kecil—yang menggarap lahan hingga maksimal 25 ha—mengelola 41,35% total kebun sawit di Indonesia.

    Adapun sisa lahan sawit, sebesar 0,55 juta ha atau 3,57%, dikuasai badan usaha milik negara.

    Baca: Minyak sawit, antara ketahanan pangan dan masalah lingkungan  

    Berdasarkan hasil Sensus Pertanian BPS 2023, ada 2,52 juta Usaha Pertanian Perorangan (UTP) yang menggarap sawit. UTP memiliki tanggung jawab teknis, hukum, dan ekonomi suatu unit pertanian yang mereka kelola.

    Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum).

    Dari hasil sensus tersebut, jika dipukul rata, satu UTP menggarap sekitar 2,5 ha lahan perkebunan sawit.

    Kesimpulan: Mahfud benar, tapi tidak akurat
    Pernyataan Mahfud seputar adanya ketimpangan lahan penguasaan sawit benar. Namun, angkanya tidak akurat.

    Baca: Insentif untuk daerah penghasil oksigen dan penyerap emisi karbon

    Mahfud mengatakan pelaku bisnis menguasai 39 ha lahan. Sementara itu, menurut BPS, penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan sawit mencapai 8,58 juta ha.

    Menurut data KPPU, porsi perusahaan sawit hanya 0,07% dari total pelaku usaha perkebunan sawit.

    Pekebun kecil sawit, menurut Mahfud, menguasai rata-rata 0,5 ha. Sementara, berdasarkan sensus BPS, mereka rata-rata menguasai 2,5 ha.

    Kendati demikian, secara total pekebun kecil menguasai 41,35% lahan sawit di Indonesia, dengan porsi pelaku perorangan mencapai 99,92% dari total pelaku usaha perkebunan sawit.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Soal Kenaikan Harga Beras, Pengamat Sebut Ada Kebijakan yang Tak Adil untuk Petani

    Soal Kenaikan Harga Beras, Pengamat Sebut Ada Kebijakan yang Tak Adil untuk Petani

    7cloud.asia – Pengamat pangan di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori meminta semua pihak untuk juga melihat masalah kenaikan harga beras ini dari sisi petani.

    Pasalnya, dua komponen biaya produksi yakni ongkos tenaga kerja dan sewa lahan, memakan porsi 75 persen dari komponen biaya produksi gabah para petani ini.

    Dua komponen ini yang membuat harga beras di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam.  

    “Apakah mungkin pemerintah misalnya mengintervensi dengan mengatur upah buruh tani? Apakah mungkin juga pemerintah mengintervensi dalam bentuk mengatur sewa lahan?” tanyanya.

    Baca: DPR minta anggaran pupuk bersubsidi tidak dipangkas

    Dilansir VOA Indoneia, Khudori menegaskan, dua isu ini tidak terjadi di Vietnam dan Thailand.

    Dua negara tetangga yang dijuluki sebagai penghasil beras dunia sehingga harga beras mereka cenderung lebih murah dibanding harga beras di Indonesia.

    Kalau di Vietnam itu kan lahan negara, sistemnya komunis jadi lahan negara, rakyat diserahkan untuk menggarap.

    ”Jadi tidak ada sewa lahan, kalaupun ada sangat murah. Thailand juga sama,” ujarnya

    Ia menambahkan, jika dilihat dari sisi produktivitas, Indonesia mengalahkan Thailand dan Vietnam. Vietnam itu hanya tiga ton per hektare, kita bisa lima ton per hektare.

    Baca: Petani keluhkan sulitnya beli pupuk bersubsidi

    Menurutnya, biaya produksi petani yang cenderung fluktuatif sepanjang waktu tidak sebanding dengan harga eceran tertinggi (HET) beras yang kerap ditetapkan oleh pemerintah.

    Meskipun dalam praktiknya di lapangan, menurut Khudori, HET ini tidak selalu dipatuhi oleh pelaku usaha.

    “HET ditetapkan oleh pemerintah, ibaratnya dikunci. Sementara input produksi di hulu tidak ada yang dikunci seperti sewa lahan, ongkos tenaga kerja, harga BBM yang semuanya sangat fluktuatif.

    Tidak adil ketika input produksi itu harganya fluktuatif, bahkan cenderung naik terus. Sementara di hilir (HET) outputnya itu dikunci harganya, gak boleh naik di atas HET,” imbuhnya.

    Baca: Pupuk organik makin banyak digunakan

    Khudori sependapat dengan Dirut Bulog yang mengatakan bahwa harga beras akan sulit untuk turun dalam beberapa waktu ke depan karena berbagai pertimbangan tadi.

    Karena itu ia menyerukan pihak-pihak terkait, seperti BPS, untuk mengadakan survei dan riset terbaru mengenai besaran biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani saat ini untuk memproduksi gabah per kilogramnya.

    Data terakhir BPS adalah pada tahun 2017 dan sudah tidak relevan untuk digunakan. Ia melihat akan ada keseimbangan baru yang menyesuaikan antara kenaikan ongkos produksi dengan harga di hilir.

    ”Karena kalau kita cek harga beras yang tinggi itu dicerminkan oleh harga gabah yang tinggi. Harga gabah yang tinggi itu cerminan dari ongkos produksi yang naik itu,” ungkap Khudori.

    Sumber: VOA Indonesia

     

  • Kuota Pupuk Subsidi Naik Jadi 9,5 Juta Ton, DPR Pesan Harus Tepat Sasaran ke Petani yang Membutuhkan

    Kuota Pupuk Subsidi Naik Jadi 9,5 Juta Ton, DPR Pesan Harus Tepat Sasaran ke Petani yang Membutuhkan

    7cloud.asia – Penambahan kuota pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton mendapatkan apresiasi meskipun di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani masih diperlukan 12 juta ton.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR ke kompleks Pusri Agro Edupark, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Sumatera Selatan, Senin (29/4/2024) mengatakan, meskipun masih terdapat kekurangan tiga juta ton peningkatan di tahun 2024 ini sudah signifikan.

    “Diharapkan penyaluran pupuk bersubsidinya yang beralih dari melalui T-Pubers ke aplikasi iPubers sudah selesai di dalam memadupadankan datanya. Sehingga, petani nanti bisa betul-betul hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bisa melakukan tebus pupuk,” ujarnya

    Diketahui, mekanisme penebusan pupuk bersubsidi telah mengalami perubahan. Sekarang, petani harus menggunakan aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (I-Pubers) dan menunjukkan KTP asli.

    Untuk penebusan pupuk bersubsidi, petani diwajibkan membawa KTP asli. Jika petani tersebut tidak bisa datang sendiri, mereka harus memberikan surat kuasa kepada orang lain.

    Baca:Komisi-iv-dpr-desak-alokasi-pupuk-bersubsidi-dikembalikan-jadi-955-juta-ton

    Mekanisme ini diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Dengan adanya sistem ini, jika terjadi kekurangan pupuk, penyebabnya bisa ditelusuri.

    “Saya tekankan kepada pihak terkait agar dapat memberikan sosialisasi terhadap para petani terkait pencairan pupuk bersubsidi. Sehingga, nantinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari”

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan agar sosialisasi tentang pencairan pupuk bersubsidi dilakukan secara masif oleh PT Pupuk Indonesia dan juga Dinas Pertanian di daerah-daerah.

    Hal itu agar tidak ada lagi persoalan-persoalan di dalam pencairan tersebut.

    “Saya tekankan kepada pihak terkait agar dapat memberikan sosialisasi terhadap para petani terkait pencairan pupuk bersubsidi. Sehingga, nantinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tekannya.

    Baca: Petani mengeluh kesulitan akses pupuk bersubsidi

    Menanggapi persoalan penyaluran pupuk bersubsidi yang masih tidak tepat sasaran. Ia menilai sudah seharusnya dilakukan pengecekan data para petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi secara bertahap.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Nomor 1 tahun 2024, bahwa pengecekan data petani dilakukan empat kali perubahan data dalam satu tahun.

    “Sedangkan dulu hanya satu kali dalam satu tahun. Dengan demikian dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu para petani agar dapat mengefektifkan penyaluranya dan tepat sasaran,” urainya.

    Anggota Komisi IV DPR Endang Setyawati Thohari juga mengapresiasi program pupuk bersubsidi ini. Namun, ia menyayangkan kurangnya sosialisasi.

    Menurutnya, kurangnya sosialisasi mengenai pupuk bersubsidi sehingga petani masih sulit mendapatkan pupuk tersebut, terutama untuk daerah-daerah yang sulit diakomodir.

    Baca: Pupuk organik lebih ramah lingkungan

    “Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah hadir memberikan jalan keluar dengan memberikan sosialisasi bagi para petani yang membutuhkan pupuk atau bisa juga permintaan pupuk yang subsidi lebih banyak,” ujar Endang dalam kesempatan yang sama.

    Petani, ujarnya, walaupun punya KTP kalau tidak ada sosialisasi tetap tidak bisa akses ke distributor sehingga akan memicu keresahan para petani.

    “Padahal tujuan dari didorongnya program pupuk bersubsidi oleh komisi IV DPR RI pertanian yang maju, petani sejahtera,” lanjutnya.

    Endang mengingatkan tujuan program pupuk bersubsidi tidak akan tercapai jika petani tetap miskin karena banyak persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, sehingga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa diakses para petani.

    “Sehingga perlu ada sosialisasi pada distributor pupuk bagaimana mereka memberikan akses pupuk bersubsidi kepada para petani sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang Daconi Khotob mengatakan, pihaknya mendapat porsi 75 persen dari total kuota pupuk subsidi 9,5 juta ton pada 2024 ini.

    Baca: Mengapa pupuk kandang lebih bagus ketimbang pupuk kimia

  • SOS! Luas Lahan Pertanian dan Jumlah Petani Terus Menurun

    SOS! Luas Lahan Pertanian dan Jumlah Petani Terus Menurun

    7cloud.asia – Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kondisi pertanian dan jumlah petani di Sulawesi Selatan dalam sepuluh tahun terakhir semakin mengkhawatirkan.

    Dari hasil sensus pertanian (ST 2023) yang dirilis BPS Sulawesi Selatan baru-baru ini menunjukkan, jumlah petani terus menurun.

    Data itu menyebut, dari 1.173.954 unit usaha pertanian (UTP) tahun 2013, kini menjadi 1.121.665 pada tahun 2023, ada penurunan sebesar sekitar 52.289 atau 4,45 persen selama sepuluh tahun terakhir.

    Selain itu, menurut Deputi Bidang PKKP Kementerian Pertanian, Andriko Noto Susanto, luas tanam dan produksi padi memang menurun tajam.

    Luas tanam Oktober 2023 s.d. Februari 2024 hanya 5,4 juta ton atau menurun 1,9 juta hektar di banding periode yang sama 2015-2019 yang mencapai 7,4 juta hektar.

    Baca: Atasi lahan pertanian, subsidi pengadaan pupuk organik ditingkatkan

    Produksi beras sejak tahun 2019 – 2023 hanya berkisar 30 sampai 31 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 34 juta ton.

    Kebutuhan nasional pertahun rata-rata 31,2 juta ton, artinya terjadi kekurangan pasokan dari dalam negeri.

    Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi IV DPR Slamet mengingatkan Pemerintah harus meyakinkan, membuat program yang bisa memastikan bahwa proses peralihan fungsi profesi petani ini tidak hilang.

    Slamet menegaskan, kebijakan yang pro petani penting karena menyangkut masa depan pertanian dan ketahanan pangan.

    “Kami menemukan di Makassar ini, proses peralihan fungsi lahan dan alih fungsi profesi petani ini tinggi dan bukan tidak mungkin ini pasti terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya di sela Kunker Reses Komisi IV DPR ke Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/5/2024).

    Baca: Kuota pupuk subsidi harus tepat sasaran ke petani yang membutuhkan

    Slamet menambahkan, proses peralihan fungsi lahan dan alih fungsi profesi petani sangat tinggi. Dan bukan tidak mungkin, kondisi ini juga terjadi di seluruh Indonesia.

    Slamet menambahkan, solusi dari permasalahan ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu bagaimana agar pemerintah dapat meyakinkan kalau petani berproduksi dapat untung dan ada kesehatan yang terjamin.

    Sehingga, lanjutnya, mereka akan tetap akan menjadi profesi petani.

    Dalam pertemuan, dia menanyakan bagaimana Badan Pangan bersikap ketika masa panen puncak. Apa yang akan dilakukan oleh Badan Pangan terkait dengan kesejahteraan petani.

    ”Kita bukan sekadar menyerap (hasil produksi dari petani) tapi bagaimana nanti penyerapan itu dikaitkan dengan kesejahteraan petani. Saya ingin mendapatkan jawaban Badan Pangan saat nanti kita rapat kerja di Jakarta,” pungkas Slamet.

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani