7cloud.asia – Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kondisi pertanian dan jumlah petani di Sulawesi Selatan dalam sepuluh tahun terakhir semakin mengkhawatirkan.
Dari hasil sensus pertanian (ST 2023) yang dirilis BPS Sulawesi Selatan baru-baru ini menunjukkan, jumlah petani terus menurun.
Data itu menyebut, dari 1.173.954 unit usaha pertanian (UTP) tahun 2013, kini menjadi 1.121.665 pada tahun 2023, ada penurunan sebesar sekitar 52.289 atau 4,45 persen selama sepuluh tahun terakhir.
Selain itu, menurut Deputi Bidang PKKP Kementerian Pertanian, Andriko Noto Susanto, luas tanam dan produksi padi memang menurun tajam.
Luas tanam Oktober 2023 s.d. Februari 2024 hanya 5,4 juta ton atau menurun 1,9 juta hektar di banding periode yang sama 2015-2019 yang mencapai 7,4 juta hektar.
Baca: Atasi lahan pertanian, subsidi pengadaan pupuk organik ditingkatkan
Produksi beras sejak tahun 2019 – 2023 hanya berkisar 30 sampai 31 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 34 juta ton.
Kebutuhan nasional pertahun rata-rata 31,2 juta ton, artinya terjadi kekurangan pasokan dari dalam negeri.
Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi IV DPR Slamet mengingatkan Pemerintah harus meyakinkan, membuat program yang bisa memastikan bahwa proses peralihan fungsi profesi petani ini tidak hilang.
Slamet menegaskan, kebijakan yang pro petani penting karena menyangkut masa depan pertanian dan ketahanan pangan.
“Kami menemukan di Makassar ini, proses peralihan fungsi lahan dan alih fungsi profesi petani ini tinggi dan bukan tidak mungkin ini pasti terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya di sela Kunker Reses Komisi IV DPR ke Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/5/2024).
Baca: Kuota pupuk subsidi harus tepat sasaran ke petani yang membutuhkan
Slamet menambahkan, proses peralihan fungsi lahan dan alih fungsi profesi petani sangat tinggi. Dan bukan tidak mungkin, kondisi ini juga terjadi di seluruh Indonesia.
Slamet menambahkan, solusi dari permasalahan ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu bagaimana agar pemerintah dapat meyakinkan kalau petani berproduksi dapat untung dan ada kesehatan yang terjamin.
Sehingga, lanjutnya, mereka akan tetap akan menjadi profesi petani.
Dalam pertemuan, dia menanyakan bagaimana Badan Pangan bersikap ketika masa panen puncak. Apa yang akan dilakukan oleh Badan Pangan terkait dengan kesejahteraan petani.
”Kita bukan sekadar menyerap (hasil produksi dari petani) tapi bagaimana nanti penyerapan itu dikaitkan dengan kesejahteraan petani. Saya ingin mendapatkan jawaban Badan Pangan saat nanti kita rapat kerja di Jakarta,” pungkas Slamet.
Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani
Leave a Reply