ruangkota

Tag: pilpres 2024

  • Pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD Daftar sebagai Peserta Pilpres 2024 dengan Gunakan Mobil RI -1

    Pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD Daftar sebagai Peserta Pilpres 2024 dengan Gunakan Mobil RI -1

    7cloud.asia – Bakal pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 ke Kantor KPU di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

    Pasangan bakal capres – cawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD tiba di Kantor KPU dengan menggunakan mobil dinas RI-1 yang pernah digunakan Presiden pertama RI, Soekarno.

    Eks mobil dinas RI-1 berjenis Cadillac Fleetwood 75 Limousine berwarna hitam  mengantar  iring-iringan prosesi capres-cawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD ke Kantor KPU dari Tugu Proklamasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

    Baca: Pasangan Anies-Muhaimin resmi daftar jadi capres cawapres 

    Mobil dinas terakhir Bung Karno yang siang itu ditumpangi Ganjar Pranowo – Mahfud MD tersebut masih terawat dengan baik, tampak dari cat mobil yang masih mengkilap dan kaca mobil tanpa goresan.

    Saat mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 ke Kantor KPU Ganjar Pranowo mengenakan kemeja warna hitam, sedangkan Mahfud MD mengenakan baju berwarna putih dan peci warna hitam.

    Pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura ini meninggalkan Tugu Proklamasi menuju ke Kantor KPU sekitar pukul 11.40 WIB.

    Baca: Ganjar ajak peserta Pilpres 2024 untuk tidak korbankan persatuan demi kemenangan

    Pimpinan partai pengusung, yakni PDIP, PPP, Perindo dan Hanura ikut mengantar pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD untuk mendaftar sebagai capres-cawapres peserta Pilpres 2024 ke KPU ini.

    Pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD merupakan pasangan kedua bakal capres-cawapres yang mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024.

    Sebelumnya pasangan capres-cawapres yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies dan Cak Imin sudah mendaftar lebih dulu.

    Baca: Falsafah kepemimpinan Ganjar Pranowo

    Sementara capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto hingga kini belum mengumumkan siapa cawapres yang bakal mendampingi dirinya.

    Seperti diketahui KPU membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 mulai hari ini, Kamis (19/10/2023) hingga 25 Oktober 2023.

    Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu dengan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR.

    Baca: Pilih pemimpin pro lingkungan di Pilpres 2024

    Pasangan capres-cawapres juga bisa diajukan parpol yang memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan capres – cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. 

     

  • Survei Alvara: Pasangan Ganjar Mahfud Unggul di Pilpres 2024

    Survei Alvara: Pasangan Ganjar Mahfud Unggul di Pilpres 2024

    7cloud.asia – Lembaga Alvara Research Center merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas para bakal capres-cawapres di Pilpres 2024.

    Dalam survei ini dilakukan simulasi pilihan di Pipres 2024 terhadap tiga paslon capres-cawapres yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Hasilnya, duet capres/cawapres Ganjar-Mahfud berada di posisi teratas, mengalahkan dua pasangan lainnya.

    “Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat suara 36,5 persen, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 30,1 persen, sementara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 19,4 persen. Lalu yang belum memutuskan 13,9 persen,” kata peneliti senior Alvara Research Center Lilik Purwandi, Selasa (24/10/2023).

    Baca: Pasangan Anies – Cak Imin mendaftar ke KPU

    Lilik menuturkan secara umum, pasangan Ganjar-Mahfud Md unggul dibandingkan dua pasangan lainnya.

    Kendati demikian dia tidak memungkiri dinamika politik ke depan bisa saja mengubah klasemen elektabilitas capres dan cawapres..

    “Hal ini tentunya tergantung dari strategi dari masing-masing pasangan dalam meningkatkan elektoral hingga Februari 2024,” kata dia.

    Dia juga menyebut duet Ganjar Mahfud cukup mendominasi di sektor pemilih Gen X dan Baby Boomers.

    Baca: Warganet soroti dinasti keluarga Jokowi

    Sedangkan di kalangan pemilih Gen Z dan milenial, terjadi persaingan yang cukup ketat antara Ganjar Mahfud Md dan Prabowo-Gibran.

    “Kedua segmen generasi tersebut merupakan kelompok pemilih terbesar pada Pilpres 2024. Sehingga perlu kerja ekstra untuk mampu merebut hati pemilih muda ini dan memperbesar elektabilitas pada masing-masing pasangan,” paparnya.

    Kemudian apabila mengacu pada elektabilitas di atas, maka Pilpres 2024 akan berpotensi dilakukan melalui dua putaran. Untuk putaran pertama, duet Anies-Muhaimin atau AMIN bakal kandas.

    “Semua pasangan masih memiliki peluang untuk meningkatkan elektabilitasnya, namun pasangan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran diprediksi akan lanjut berkontestasi pada putaran kedua,” kata dia.

    Baca: Kaesang jadi ketua umum PSI disebut dinasti politik

    “Sehingga pasangan terpilih diperkirakan baru akan diketahui pada Juli 2024,” lanjut Lilik.

    Diketahui survei ini dilakukan pada periode 1-6 Oktober 2023. Survei dari Alvara ini menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka, dengan melibatkan 1.517 responden berusia 17 tahun ke atas.

    Sampel diambil di seluruh Provinsi di Indonesia, dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk.

    Rentan margin of error sebesar 2,52 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Profil responden pada survei ini sesuai profil demografi Indonesia baik dari sisi gender, usia, area maupun agama.

    Sumber: detik.com

  • Menkopolhukam Mahfud MD: Kecurangan Tidak Akan Menang Maka Jangan Menekan Masyarakat

    Menkopolhukam Mahfud MD: Kecurangan Tidak Akan Menang Maka Jangan Menekan Masyarakat

    7cloud.asia – Menkopolhukam, Mahfud MD mengajak semua pihak untuk melaksanakan proses pemilihan presiden dan pemilu secara adil dan tidak melakukan kecurangan serta kesewenang-wenangan.

    “Jangan pernah curang. Karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah,” kata Mahfud MD di Surabaya seperti yang dilihat dalam akun instagramnya, Sabtu (11/11/2023).

    Menurut Mahfud MD jika nanti Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan dalam melaksanakan pemilu, maka indonesia tidak akan pernah baik.

    Karena itu, untuk menuju kondisi negara Indonesia lebih baik lagi, maka rakyat harus diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan kecurangan.

    Baca: Menkopolhukam bentuk tim untuk dalami intimidasi yang dialami melki sedek huang

    “Ingat ya, ada adagium vox populi vox dei, suara rakyat itu suara Tuhan. Tetapi bukan berarti rakyat itu sama dengan Tuhan.  Itu artinya Tuhan akan selalu membela rakyat yang memperjuangkan kebenaran,” jelasnya.

    Selain itu, calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo ini juga khawatir jika proses pemilihan presiden dan pemilu dilakukan dengan curang, maka rakyat akan mencari jalannya sendiri untuk menang.

    “Siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi rakyat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Ingat ini,” tegasnya.

    Baca: Menakar peluang pasangan ganjar dan mahfud md di pemilu 2024

    Seperti yang diwartakan sebelumnya indikasi kecurangan dan itimidasi kepada masyarakat mulai muncul jelang pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.

    Dugaan pelibatan aparat untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran makin kuta dirasakan di lapangan. 

    Sejumlah media memberitakan pengakuan aparat yang menolak disebutkan namanya, tentang adanya instruksi dari atas untuk memesang baliho Prabowo Gibran. 

    Saat ini perintah itu berlangsung di Jawa Timur, namun menurut sumber tersebut perintah ini akan diberlakukan di banyak daerah.

    Baca: TPN Ganjar Mahfud minta aparat netral

    Menanggapi hal ini, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mengecam ketidaknetralan aparat dalam proses pemilu dan pilpres.

    Mereka mengingatkan, dalam negara demokrasi dan negara hukum, tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakkan hukum dan menjaga kemananan ketertiban masyarakat sesuai mandat Konstitusi UUD 1945 dan UU Polri No. 2 Tahun 2002,

    “Bukan terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho,” jelas Ketua PBHI, Julius Ibrani, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

    Karena itu, lanjut Julius, dugaan ketidaknetralan aparat tersebut tidak bisa dibiarkan dan perlu ditindak untuk membuktikan instruksi Presiden Jokowi yang menekankan netralitas, bukan lip service.

    Baca: DPR Tekankan Pemilu Jurdil, Jangan Ada Penggunaan Aparatur Negara untuk Kemenangan Calon Tertentu

    Julius  menambahkan, dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuataannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024.

    “Sebelumnya, Baliho dari lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan oleh aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali dan lainnya,” papar Julius.

    Selanjutnya koalisi masyarakat sipil menilai putusan MK Nomor: 90/2023 menjadi gerbang masuk aparat bersikap tidak netral.

    Putusan MK tersebut mengistimewakan putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi peserta Pilpres 2024.

    Baca: Intimidasi terhadap kelompok oposisi mulai dilakukan polisi

    “Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat, karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka yakni Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024” urainya.

    Sementara itu, pengamat politik Karyono Wibowo mendesak agar Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengusut kasus pemasangan baliho capres-cawapres, Prabowo dan Gibran di Jawa Timur.

    “Sebaiknya Bawaslu kalau sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pengawasan serta Polri ada pengawasan internal itu juga harus segera bergerak untuk mengusut, menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Jawa Timur itu,” urai Karyono seperti yang dikutip Medcom.id.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Hasil Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres Peserta Pilpres 2024

    Hasil Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres Peserta Pilpres 2024

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (14/11/2023) malam melakukan pengundian nomor urut capres-cawapres Pilpres 2024.

    Komisioner KPU yang juga menjadi Kepala Divisi Bidang Teknis Idham Holik mengatakan pengundian nomor urut capres-cawapres Pilpres 2024 dilakukan dalam dua tahap. 

    Skema yang akan dilakukan adalah pasangan capres-cawapres akan mengambil nomor urut pengundian terlebih dahulu. Setelahnya, baru mengambil nomor urut yang akan dipakai pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

    “Tahap pertama pengambilan nomor antrean dan pengambilan nomor antrean ini sesuai dengan waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang waktu itu telah dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober,” ujar Idham saat ditemui di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa siang.

    Baca: Forum Pemred juga ingatkan Jokowi bersikap netral

    “Setelah mereka mendaftarkan nomor antrean, baru mereka mengambil nomor undian sesungguhnya untuk penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi sekali lagi kegiatan pemilihan ini dilakukan secara 2 tahap,” sambung Idham.

    Dalam pengundian nomor urut capres-cawapres ini, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1.  

    Sementara pasangan mendapat nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta yang terakhir pasangan Ganjar Pranowo dan M. Mahfud mendapat nomor urut 3. 

    Usai pengundian nomor urut capres, Tahapan Pilpres 2024 akan memasuki masa kampanye. 

    Baca: Tokoh bangsa ingatkan Jokowi telah melukai perasaan masyarakat

    Sebelumnya KPU telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta pilpres.

    Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Acara pengundian nomor urut ini dawali dengan makan malam (gala dinner) KPU dengan elite partai politik serta pasangan capres dan cawapres. 

    KPU mengundang 150 orang dari tiap kubu capres-cawapres untuk menghadiri acara makan malam dan pengundian nomor urut tersebut. Mereka bakal dijamu di tribun yang telah disiapkan KPU di halaman parkir kantor KPU.

    Baca: Pencalonan Gibran dinilai cacat hukum

    Pengundian nomor urut pun dilakukan dengan disaksikan oleh para ketua umum partai, petinggi partai serta para pendukung masing-masing calon. Diantaranya tampak ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

     

  • Ganjar Pranowo: Demokrasi Indonesia Sedang Tidak Baik-baik saja

    Ganjar Pranowo: Demokrasi Indonesia Sedang Tidak Baik-baik saja

    7cloud.asia – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengingatkan  demokrasi harus tetap sejalan dengan arah reformasi Indonesia.

    Karena itu tidak boleh ada cacat demokrasi dalam perhelatan Pilpres 2024 yang disebabkan pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai aturan. 

    “Jangan sampai demokrasi ini terjadi cacat, terjadi noktah hitam,” ucap Ganjar suai melakukan pengundian nomor urut capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.

    Ganjar mengatakan, situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Indikasi kecurangan dan pengerahan aparat untuk memenangkan pasangan tertentu sangat kuat terasa.

    Baca: Forum Pemred ingatkan Jokowi, sikapnya bisa picu ketegangan

    Hal itu telah dirasakan semua lapisan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, seniman hingga budayawan.

    “Kami mendengarkan apa yang ada di masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, agama, jurnalis, seniman, budayawan menyampaikan itu. Maka ini adalah forum yang paling tepat untuk kami menyampaikan secara terbuka bahwa itu ada, itu terjadi,” tegas Ganjar.

    Ganjar menyebutkan, jika terjadi pelanggaran yang disengaja dalam Pilpres 2024, maka hal itu akan membuat masyarakat menilai buruk dalam proses demokrasi di Pemilu 2024 kali ini.

    “Hentikan, atau kemudian masyarakat akan memberikan penilaian,” ucap Ganjar.

    Baca: Budayawan ingatkan pelanggaran prinsip demokrasi yang dilakukan Jokowi melukai masyarakat

    Dalam sambutannya seusai pengambilan nomor urut, Ganjar berharap demokrasi yang berintegritas, serta menjauhi unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

     

    “Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh, jauh sekali dari unsur KKN,” tegasnya.

    Ganjar mengatakan, pihaknya akan memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi. Menurut Ganjar, demokrasi itu telah menjadi amanat konstitusi yang harus menjadi pedoman demi menjaga keutuhan NKRI.

    “Kewajiban kita untuk menjaga, karena kalau kita merasakan, itu tandanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik, meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu,” tegas Ganjar.

    Baca: Unjuk rasa protes pencalonan Gibran yang dinilai khianati konstitusi

    Selain itu, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD ini juga bersyukur karena mendapatkan nomor urut tiga.

    Hal itu sejalan dengan sila ketiga tentang persatuan Indonesia.

    “Jadi kita mendapatkan nomor urut tiga itu pas, sesuai dengan sila ketiga, persatuan Indonesia,” ucap Ganjar yang disambut riuh pendukungnya. 

    Ganjar yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura menyatakan persatuan Indonesia harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks Pilpres 2024.

    “Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Itulah seharusnya kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan,” tegas mantan gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut.

    Baca: Merasa dibodohi Jokowi, GM ajak masyarakat melawan pencawapresan Gibran

     

     

     

  • Survei Terbaru Indikator Politik: Kecil Kemungkinan Pilpres 2024 Berlangsung Satu Putaran

    Survei Terbaru Indikator Politik: Kecil Kemungkinan Pilpres 2024 Berlangsung Satu Putaran

    7cloud.asia – Hasik jajak pendapat terbaru dari Indikator Politik menyebut, kecil kemungkinan Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran.

    Dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia  tentang elektabilitas capres-cawapres yang dirilis Selasa (26/12/2023) belum ada pasangan capres cawapres yang elektabilitasnya melampaui 50 persen.

    Dalam survei yang dilaksanakan pada 23–24 Desember 2023 itu, jika Pilpres 2024 dilaksanakan hari ini, Prabowo-Gibran dipastikan lolos putaran kedua namun belum mampu menyentuh angka 50 persen.

    “Kami belum menemukan data Prabowo-Gibran menyentuh angka 50 persen,” ucap Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil survei yang disiarkan secara daring. 

    Baca: Cawe-cawe Jokowi turunkan kepuasan publik

    Burhanuddin Muhtadi, menyatakan hasil survei ini sekaligus membantah lembaga lain yang menyebut Prabowo-Gibran bakal menang satu putaran. 

    Survei Indikator Politik ini dilakukan setelah debat yang disiarkan televisi antara calon presiden pada 12 Desember dan debat cawapres pada 22 Desember. Tiga debat lagi akan dilangsungkan sebelum Pemilu 2024 digelar pada Februari mendatang.  

    Dalam hasil surveinya, Indikator Politik Indonesia menyebut Prabowo-Gibran unggul dengan 46,7 persen.

    Sementara itu, Ganjar-Mahfud berada di posisi kedua dengan memperoleh suara sebesar 24,5 persen dan Anies-Muhaimin sebesar 21 persen.

    Namun, Muhtadi mengingatkan, peringkat kedua dan ketiga itu dalam margin of error, yakni sebesar 2,9 persen.

    Baca: Relawan Ganjar-Mahfud gunakan hati untuk lawan kekuasaan Jokowi

    Burhanuddin menambahkan, pihaknya tidak tahu siapa yang unggul di antara Ganjar-Mahfud atau Anies-Muhaimin.

    Dia mengatakan pendamping Prabowo-Gibran di putaran kedua masih belum bisa diprediksikan.

    “Itu misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Kami belum bisa menebak sampai hari ini,” ujarnya berseloroh.

    Peluang Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin untuk lolos ke putaran kedua, menurut Burhanuddin, masih sama besar. 

    Namun, dia mengingatkan hal itu berlaku jika Prabowo-Gibran gagal mendapatkan suara 50 persen plus satu di putaran pertama.

    Baca: Mengapa politik dinasti Jokowi disoal

     

    Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional. 

    Sampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi metode Random Digit Dialing (RDD) sebanyak 265 responden dan Double Sampling (DS) sebanyak 952 responden.

    RDD adalah proses pembangkitan nomor telepon secara acak, sementara DS adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.

    Margin of error survei diperkirakan ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang sudah terlatih dan profesional.

    Baca: Akankah polarisasi kembali terjadi di Pemilu 2024?

    Jajak pendapat yang dilakukan Kompas bulan ini menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran memperoleh 39,3 persen suara dan menempatkan Anies sebagai lawan terdekatnya dengan 16,7 persen, disusul Ganjar dengan 15,3 persen.

    Keputusan mahkamah konstitusi Indonesia pada Oktober lalu membuka jalan bagi Gibran untuk mencalonkan diri dalam pemilu, meningkatkan kekhawatiran yang luas mengenai semakin mendalamnya politik dinasti di Indonesia.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

  • Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Ajak Masyarakat Tidak Pilih Prabowo-Gibran

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Ajak Masyarakat Tidak Pilih Prabowo-Gibran

    7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak memilih pasangan calon Prabowo-Gibran yang mengandung pelanggaran etik berat pada pilpres 14 Februari nanti.

    Koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi seperti KontraS, YLBHI, PBHI, Imparsial, KPI, LBH PersELSAM, ICW, IKOHI, dan lain-lain.

    Seruan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran etik.

    Baca: KPU terbukti melanggar etik

    Pelanggaran etik tersebut berupa menerima menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto tanpa dasar hukum berupa perubahan peraturan KPU.

    Putusan yang dibacakan pada Senin (05/02/2024) kemarin tersebut memberikan teguran keras kepada ketua dan anggota KPU.

    Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia, pencalonan Gibran sebagai cawapres nomor urut 02 tersebut sangat problematik dan cacat hukum berat.

    Sebelumnya putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman yang juga paman Gibran, terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

    Baca: Ada banyak masalah ditemukan di MK

    Pelanggaran tersebut dilakukan saat Anwar memutus perkara nomor 90/2023 yang memberikan jalan bagi Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai cawapres bagi capres Prabowo Subianto.

    “Putusan DKPP juga mempertebal daftar kecurangan Pemilu 2024 yang turut diwarnai cawe-cawe Presiden Jokowi dan problem netralitas instansi negara/pemerintah dan aparatur negara serta korupsi lewat programmatic politics Bantuan Sosial di berbagai daerah,” jelas Gufron Mabruri, aktivis Imparsial.

    Karena itu, pemilih harus mengekspresikan kedaulatan rakyat pada pemilihan presiden nanti dengan tidak memilih pelaku pelanggaran etik berulang, yaitu pasangan nomor urut 02, Prabowo-Gibran.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Pemilu 2024: Ada Indikasi Pelanggaran, Panwaslu Kuala Lumpur Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang

    Pemilu 2024: Ada Indikasi Pelanggaran, Panwaslu Kuala Lumpur Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang

    7cloud.asia – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur menyatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan merekomendasikan melakukan pemungutan suara ulang sistem Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos.

    Ketua Pawaslu LN Kuala Lumpur Rizky Al-Farizie di Kuala Lumpur, mengatakan telah melakukan penelusuran terkait beberapa isu yang secara garis besar berkaitan dengan pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

    Terhadap dugaan pelanggaran pemilu, ia mengatakan Panwaslu selanjutnya merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur untuk enam hal.

    Baca: Sejumlah TPS di Jakarta kebanjiran

    Pertama, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur.

    Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

    Ketiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK.

    Keempat, pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK.

    Kelima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK.

    Baca: WNI di Hongkong dan Makau gunakan hak suara mereka

    Keenam, mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.

    Ia mengatakan sudah memberikan surat rekomendasi itu kepada PPLN Kuala Lumpur.

    Panwaslu, kata Rizky, sebelumnya telah berkoordinasi dengan PPLN terkait dengan video viral yang menunjukkan tumpukan surat suara dicoblos di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur.

    Dan kebenarannya masih ditelusuri.Namun Panwaslu menemukan beberapa dugaan pelanggaran administratif terkait pemungutan suara metode pos yang salah satunya adanya 1.972 surat suara yang dikembalikan oleh satu orang yang tidak diketahui identitasnya.

    Cara pengembalian itu tidak sesuai dengan standar operasional prosedur Pos Malaysia.

    Sedangkan terkait metode KSK, ia mengatakan dari 136 kotak suara keliling ada kesalahan administrasi dalam proses pendistribusian karena PPLN menetapkan seluruh KSK menyediakan 500 surat suara, padahal setiap KSK memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbeda.

    Baca: Mempertanyakan etika bernegara Jokowi

    Panwaslu, menurut dia, juga mendapat laporan adanya pemilih yang melakukan dua kali pencoblosan. “Ini meresahkan, karena bisa mendegradasi Pemilu”.

    Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Bawaslu RI, termasuk Gakkumdu dan tentunya akan ada tindakan hukum

    Terkait dengan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur, juru bicara PPLN Kuala Lumpur Puji Sumarsono mengatakan baru menerima surat rekomendasi itu sehingga masih akan mengkaji lebih lanjut.

    “Kami akan diskusikan dulu terkait poin-poin rekomendasi. Belum ada keputusan dan sampai saat ini masih sedang berjalan (perhitungan suara KSK),” jelasnya.

    Sumber: Antaranews

  • Pemilu 2024: THN Pasangan AMIN Temukan 9 Jenis Kecurangan

    Pemilu 2024: THN Pasangan AMIN Temukan 9 Jenis Kecurangan

    7cloud.asia – Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies-Muhaimin menemukan ada 9 (sembilan) bentuk kecurangan dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

    Ketua THN Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, mengatakan, kecurangan tersebut terjadi sebelum, sesaat, dan setelah pencoblosan Pilpres 2024 berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024 lalu.

    Dalam dalam konferensi pers di Rumah Pemenangan Timnas Anies-Muhaimin di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis (15/2/2024), Ari mengatakan, pihaknya akan menghormati capres yang menang secara fair.

    Namun demikian dengan ditemukannya sejumlah kecurangan baik sebelum maupun setelah pencoblosan, maka pihaknya memutuskan untuk tidak diam.  

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud dan AMIN tunggu hasil penghitungan resmi KPU

    “Jadi, kami dari THN AMIN sejak satu hari sebelum pencoblosan, kami telah menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran. Kemudian, sampai saat ini, THN masih menerima semua laporan itu,” ujarnya.

    Bentuk kecurangan pertama yaitu penggelembungan suara melalui sistem informasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang cukup masif.

    Saat ini, pihaknya masih melakukan verifikasi data dan mencocokkannya antara Formulir C1-Hasil plano dengan data unggahan di situs web KPU.

    Kecurangan kedua dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Baca: Salah konversi pengisian formulir C1-Plano

    Menurut Ari, kecurangan jenis kedua ini ditemukan di banyak daerah, baik di Jawa, luar Jawa dan bahkan di luar negeri

    “Itu banyak sekali, sedang kami kumpulkan,” imbuh Ari.

    Kecurangan ketiga yaitu pengerahan aparat melalui kepala desa yang seharusnya bersikap netral.

    Modus tersebut dilakukan pada hari pencoblosan agar kepala desa memberi pengarahan langsung kepada petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk memenangkan paslon tertentu.

    Baca: KPU sebut ada kesalahan konversi rekap suara C1-Plano

    Keempat, kecurangan dalam bentuk pengerahan lansia memilih calon tertentu oleh KPPS.

    Kecurangan kelima adalah jumlah surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap (DPT).

    Keenam, upaya menghalagi pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). 

    Ketujuh, manipulasi data DPT; delapan, upaya menghalangi saksi di TPS; dan terakhir, praktik politik uang.

    “Ini pengelompokan dan modus (kecurangan) di lapangan yang sudah kami temukan. Pada waktunya secara bertahap akan kami sampaikan ke publik setelah verifikasi,” ujarnya.

    Sumber: Kompas.com

     

  • 7 Isu Krusial Membayangi Pasangan Prabowo-Gibran: Penegakan HAM (1)

    7 Isu Krusial Membayangi Pasangan Prabowo-Gibran: Penegakan HAM (1)

    7cloud.asia – Setelah empat kali mengikuti perhelatan pemilihan umum (pemilu) dan tiga kali maju sebagai calon presiden (capres), Prabowo Subianto akhirnya hampir berhasil mencapai kursi kekuasaan tertinggi negara, setidaknya untuk lima tahun ke depan.

    Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, mantan jenderal yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo meraih suara tertinggi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Dari 90% suara nasional yang sudah masuk hitungan, Prabowo-Gibran meraih lebih dari 58% suara. Lawannya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tertinggal cukup jauh, masing-masing sekitar 25% dan 16%.

    Hasil hitung cepat juga menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran menang di 36 dari total 38 provinsi di Indonesia. Mayoritas lembaga survei sudah mendeklarasikan bahwa Prabowo menang satu putaran.

    Hasil hitung cepat ini mendapat sorotan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, menyusul berbagai kecurangan yang dilakukan sebelum dan setelah pencoblosan Pemilu 2024. 

    Baca: Pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud tunggu hasil penghitungan resmi KPU

    Apakah ‘challenge’ ini akan membuahkan hasil, publik masih menunggu. Namun demikian ada sejumlah hal yang patut disorot jika memang Prabowo-Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden negeri ini.  

    Tim The Conversation merangkum pandangan sembilan akademisi terkait tujuh isu krusial yang menjadi perbincangan di publik—beberapa di antaranya menjadi bahasan dalam debat capres dan cawapres beberapa waktu yang lalu.

    Para akademisi menganggap gagasan serta program kerja Prabowo-Gibran dibayangi sejumlah kelemahan dan memiliki risiko besar bagi kelangsungan Indonesia ke depan.

    Penegakan HAM tinggal harapan
    Eka Nugraha Putra, Research Fellow dari National University of Singapore, yang sekaligus dosen ilmu hukum dari University Merdeka Malang, menegaskan bahwa Prabowo, sebagai sosok yang kental dengan catatan buruk pelanggaran HAM, adalah capres dengan prospek paling meresahkan.

    Prabowo pernah mengakui melakukan penculikan aktivis, namun sudah mengembalikannya. Pernyataan ini menjadi bentuk pengakuan atas peran dirinya dalam tragedi yang terjadi tahun 1997-1998 silam.

    Baca: PDI Perjuangan akan kumpulkan bukti kecurangan di Pilpres 2024

    Pengakuannya tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan peradilan untuk mengungkap kasusnya. Mengembalikan aktivis yang ia culik tidak berarti proses hukumnya terhapuskan begitu saja.

    Namun, Prabowo seakan kebal hukum, bahkan sampai bisa memenangkan Pilpres 2024 ini.

    Ironisnya lagi, lanjut Eka, komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu bahkan tidak ada dalam visi misi dan program Prabowo-Gibran.

    Eka juga menyebut fakta lainnya, yakni ketika Human Rights Watch, salah satu organisasi HAM internasional, mengirimkan kuesioner untuk mencari kejelasan terkait posisi para kandidat terkait isu-isu HAM, hanya kubu Prabowo yang tidak merespons kuesioner tersebut.

    “Berharap pada Prabowo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu tampaknya fana. Sulit berharap Prabowo bisa melakukan perlindungan HAM secara utuh pada hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan sosial budaya segenap masyarakat,” kata Eka.

    Baca: THN Pasangan AMIN temukan 9 jenis kecurangan di Pilpres 2024

    Selain soal hak hidup dan rasa aman, kebebasan sipil bisa dinilai dari kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Terkait kedua hal ini Prabowo juga lagi-lagi tidak punya catatan yang baik.

    Pada 2018, Eka menyebutkan, Prabowo pernah menyatakan bahwa para jurnalis adalah antek penghancur negara karena minimnya pemberitaan dirinya datang ke demo Reuni 212.

    Dengan kemenangan satu putaran Prabowo, rakyat Indonesia kini menghadapi risiko terancamnya kebebasan dan keterbukaan terhadap dialog serta kritik atas hukum dan kebijakan.

    “Ini seolah ‘meneruskan’ sikap Jokowi yang kerap tidak mendengarkan kritik dan kajian ilmiah dari akademisi dan masyarakat sipil, sehingga melahirkan produk hukum tanpa kajian mendalam dan keterbukaan proses,” pungkas Eka.

    Sumber: The Conversation, Penulis: Ahmad Nurhasim (Health+Science Editor) Anggi M. Lubis (Business + Economy Editor), Hayu Rahmitasari (Education & Culture Editor), Nurul Fitri Ramadhani (Politics + Society Editor), Robby Irfany Maqoma (Environment Editor)