ruangkota

Tag: psi

  • Kaesang: Pengeluaran Kampanye PSI Salah IInput 

    Kaesang: Pengeluaran Kampanye PSI Salah IInput 

    7cloud.asia – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengakui salah input dalam menyampaikan  Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PSI  dengan pendapatan sebesar Rp 2,002 miliar dan pengeluaran hanya Rp 180 ribu, pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Oh yang Rp 180 ribu itu salah input, nanti dibenerin. Nanti bendahara umum yang akan menginfokan,. Belasan miliar kalau enggak salah,” jelasnya,  pada wartawan di Jakarta Timur, Rabu (10/1) lalu.

    Semenara itu keterangan berbeda diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalia yang mengatakan bila data total pengeluaran kampanye PSI belum final dan masih dalam proses pelaporan ke KPU.

    “Perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran karena ada yang pembayaran di belakang. Jadi  masih proses, itu bukan laporan final,” ujarnya pada CNNIndonesia.com

    Baca: Ideologi PSI dipertanyakan

    Sebelumnya KPU mengungkap rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam LADK semua partai politik tingkat nasional peserta pemilu 2024.

    Dalam rincian data tersebut, PDIP tercatat sebagai partai politik dengan total penerimaan paling tinggi, yakni sebesar Rp 183 miliar (Rp 83.861.799.000) dan total pengeluaran tertinggi sebesar Rp 115 miliar (Rp 115.046105.000).

    Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tercatat memilki total penerimaan sebesar Rp 2 miliar (Rp 2.002.000.000) dan total pengeluaran senilai Rp 180 ribu (Rp 180.000)

    Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idham Holik menjelaskan rincian total penerimaan dan pengeluaran partai poitik itu disampaikan ke KPU RI melalui Sistim Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).

    Akan tetapi, berdasarkan rincian waktu penyampaian LADK partai politik 2024 tingkat pusat yang disampaikan  KPU, status penyampaian LADK 18 parpol tersebut belum lengkap dan belum selesai.

    Reporter: Rudyanti

  • PSI Alami Lonjakan Suara, Cak Imin Ingatkan Jangan Ada Jual Beli Suara

    PSI Alami Lonjakan Suara, Cak Imin Ingatkan Jangan Ada Jual Beli Suara

    7cloud.asia – Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengalami lonjakan suara yang cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada periode 1-2 Maret 2024.

    Dalam selang waktu 24 jam, PSI memperoleh tambahan suara hingga 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat (1/3/2024).

    Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam ledakan suara.

    Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

    Baca: Beratnya partai baru untuk bisa lolos ke Senayan

    PSI membutuhkan 4 persen perolehan suara nasional DPR RI untuk mendapat kursi di parlemen sesuai syarat ambang batas parlemen.

    Menanggapi ledakan suara yang diraih PSI ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengingatkan semua partai politik agar tidak ada jual beli suara.

    “Ya saya minta kepada semua partai, termasuk khususnya PKB untuk benar-benar menjaga suara masing-masing,” ujar Cak Imin dalam keterangannya ditemui di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/3/2024) dikutip Tempo.co

    Baca: Kesalahan data Sirekap terjadi di lebih 154.000 TPS

    Calon wakil presiden nomor urut satu itu mengingatkan semua partai politik agar mencegah terjadinya jual beli suara.

    “Jangan sampai terjadi jual beli suara, transfer hasil pemilu yang itu sangat tidak bermoral,” kata dia.

    Karena itu, Cak Imin mengimbau semua pihak untuk mengawasi jalannya perhitungan suara di KPU.

    “Sehingga kita betul-betul harus awasi hari-hari di mana penghitungan ini kita mencurigai adanya transfer dan transaksi suara di luar aturan yang ada,” kata dia.

    Baca:  Masalah di Sirekap bisa jadi pintu masuk kecurangan

    Sebelumnya, juru bicara PSI Sigit Widodo mengaku optimistis PSI akan meraih suara 4 persen. Ia mengacu pada elektabilitas PSI terakhir sebelum pencoblosan yang sudah di atas 4 persen, termasuk dari survei internal.

    Sigit juga mengklaim hasil quick count rata-rata menyebutkan suara PSI di sekitar 3 persen. Menurut dia, quick count punya margin of error sekitar 1-1,5 persen. Bahkan, katanya, ada yang margin of error quick count sampai 2 persen.

    “Dari dua data tersebut saja kami optimis suara PSI sudah di atas 4 persen,” kata Sigit, 26 Februari lalu.

    Sigit mengungkapkan survei internal mengatakan PSI meraih suara di kisaran 4,5 persen dengan margin of error sekitar 1-2 persen.

    Baca: Banyak masalah, sejumlah pihak desak Sirekap diaudit

    Sebelumnya peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, meminta Partai Solidaritas Indonesia menerima hasil pemilu legislatif dengan lapang dada.

    Burhanuddin mengatakan survei terakhir Indikator sebelum pemilu menyatakan PSI hanya dapat 2,3 persen.

    Sementara Hasil Quick Count Indikator mencatat PSI hanya dapat 2,65 persen. Indikator sudah menghitung margin of error (MoE) per partai berdasarkan 3000 TPS dengan total suara sah 520.616 sebagai sampel dan menghasilan margin of error PSI sekitar 0,16 persen.

    “Bahkan jika kami memakai MoE generik sekitar 0,54 persen, perolehan suara PSI sekarang (2,65 persen) takkan sampai 4%. Ini juga terkonfirmasi semua lembaga penyelenggara quick count,” kata Burhanuddin Senin lalu.

    Sumber: Tempo.co 

     

     

     

  • Pemilu 2024: Anomali Kenaikan Suara PSI Memunculkan Dugaan Operasi Senyap untuk Loloskan PSI ke Senayan

    Pemilu 2024: Anomali Kenaikan Suara PSI Memunculkan Dugaan Operasi Senyap untuk Loloskan PSI ke Senayan

    7cloud.asia – Melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundang kecurigaan sejumlah pihak.

    Melonjaknya perolehan suara PSI ini memunculkan dugaan ada operasi senyap untuk meloloskan PSI yang dipimpin anak Jokowi ini ke Senayan dengan mencuri suara dari partai-partai lain. 

    PSI menjadi sorotan karena kenaikan suaranya berdasarkan hitung manual (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tak wajar dalam beberapa hari terakhir.

    Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, suara suatu partai politik mustahil naik secara tajam secara langsung. Dia bahkan menyindir kenaikan seperti itu tidak ubahnya semacam sulap. 

    Ujang mengatakan, beberapa politisi mulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menyadari ketidakwajaran kenaikan suara PSI.

    “Karena sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” kata Ujang dikutip Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

    Baca: Suara PSI menggelembung, Cak Imin ingatkan jangan ada manipulasi suara 

    Menurut Ujang, di antara kecurigaan mereka adalah dugaan operasi untuk meloloskan PSI ke parlemen dengan cara menaikkan perolehan suaranya hingga tembus 4 persen.

    Caranya dengan mengalihkan suara partai politik tertentu kepada PSI. Ujang menyebut, jika memang operasi tersebut benar adanya maka kedaulatan masyarakat dalam sistem demokrasi terancam.

    “Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” ujar Ujang.

    Dugaan Ujang tentang adanya operasi senyap untuk meloloskan PSI ke Senayan ini bukan tanpa alasan.

    Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menjadi salah satu korbannya. Ia takbisa menyembunyikan kegeramannya karena perolehan suaranya di beberapa TPS di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur tiba-tiba pindah ke PSI.

    Baca: Pemilu 2024 dibajak keluarga Jokowi, masyarakat sipil siap melawan

    “Di Dapil saya, saya jadi korban. Dua TPS saya suara saya pindah ke suara Anda itu. Di TPS di Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, suara saya ada yang pindah ke PSI,” kata laki-laki yang akrab disapa Awiek itu dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia TV, Minggu (3/3/2024).

    Awiek merupakan caleg petahana yang maju kembali dari Dapil Jawa Timur XI meliputi Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep di Pemilu 2024.

    Awiek mengatakan kebijakan KPU soal Sirekap harus dikritisi. Apabila ada perbedaan perhitungan antara Sirekap dengan perhitungan manual, maka seharusnya perhitungan secara manual dijadikan rujukan sesuai ketentuan undang-undang.

     

    “Rakyat berhak tahu dan mengaudit Sirekap ini. Makanya perlu dilakukan perbaikan-perbaikan,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Awiek menegaskan tak wajar suara partai alami naik dan turun secara tiba-tiba di Sirekap KPU.

    Baca: Anomali data pilpres ditemukan di lebih 154.000 TPS

    Awiek pun menyoroti perolehan suara PPP yang masuk di Sirekap KPU sempat tiba-tiba menurun jumlahnya. Di sisi lain, ia menyoroti ada partai lain yang tiba-tiba melonjak suaranya seperti PSI.

    “Makanya ini siapa yang bermain? Makanya saya bilang ke KPU jangan utak atik. Yang kita khawatirkan ada oknum-oknum tertentu yang manfaatkan situasi,” ujarnya.

    Berdasarkan hasil real count di Sirekap KPU sementara pada Senin (4/3) pukul 07.00 WIB menunjukkan perolehan suara PPP berada di angka 4,01 persen dengan memperoleh 3.082.507 suara.

    Sementara Juru Bicara PSI Sigit Widodo menganggap lonjakan suara partainya di Sirekap KPU masih wajar lantaran suara di daerah-daerah unggul baru tercatat masuk rekapitulasi.

    “Kenaikan ini sesuatu yang wajar. Karena kami lihat beberapa suara dari daerah PSI mendapatkan suara cukup signifikan mulai masuk. Memang seharusnya seperti itu,” kata Sigit dalam acara yang sama.

    Baca: ICW dan KontraS sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi

    Komisioner KPU Idham Holik mengatakan hasil pemilu ditentukan lewat rekapitulasi manual berjenjang, bukan Sirekap.

    Menurutnya, saat ini penghitungan suara secara manual dan berjenjang itu masih di tingkat kabupaten/kota.

    Idham mengklaim proses rekapitulasi juga diawasi ketat oleh semua pihak, termasuk media massa.

    “Proses rekapitulasi secara berjenjang dilakukan secara terbuka tidak hanya disaksikan oleh saksi dan diawasi oleh Bawaslu, tetapi dipantau oleh pemantau terdaftar dan disaksikan oleh masyarakat serta diliput oleh jurnalis media,” ucap Idham Minggu (3/3/2024) dikutip CNN Indonesia.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

  • Pemilu 2024: Komisi III DPR Minta KPU Antisipasi Lonjakan Suara PSI, KPU Malah Minta Semua Pihak Sabar

    Pemilu 2024: Komisi III DPR Minta KPU Antisipasi Lonjakan Suara PSI, KPU Malah Minta Semua Pihak Sabar

    7cloud.asia – Lonjakan suara PSI (Partai Solidaritas Indonesia) mendapat sorotan negatif dari sejumlah pihak.

    Mereka menengarai ada operasi senyap yang dilakukan pihak tertentu agar PSI yang kini dipimpin anak Presiden Jokowi ini bisa melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan menempatkan wakilnya di DPR Pusat

    Kecurigaan ini muncul, karena terjadi lonjakan suara yang signifikan dari dalam beberapa hari terakhir sehingga perolehan suara PSI telah melampaui 3 persen dan mendekati ambang batas parlemen 4 persen.

    Padahal dari hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan perolehan suara PSI di bawah 3 persen.

    Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.

    “Sayang seribu sayang kalau ini tidak diantisipasi oleh KPU secepatnya, secara apa? Secara manual,” kata Sahroni saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (5/3/2024).

    Baca: Koalisi sipil dukung hak angket untuk selidiki lonjakan suara PSI

    Melalui penghitungan manual, ia menyebutkan KPU akan bisa melihat permasalahan dan daerah mana saja yang mengalami lonjakan signifikan suara PSI.

    Dengan begitu, kata Sahroni, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dinilai hanya diam oleh masyarakat.

    Menurut Sahroni, dinamika politik setiap Pemilu per lima tahun di lapangan memang selalu ada, sehingga terkadang memang wajar jika terdapat kesalahan peng-input-an angka.

    Tetapi, lanjut dia, yang menjadi pertanyaan jika terdapat kenaikan signifikan jumlah suara, khususnya jika lonjakan tersebut hanya terjadi pada suara salah satu partai saja.

    Langkah cepat, baik oleh KPU maupun Bawaslu tersebut pun, diharapkan Sahroni bisa dilakukan tidak hanya apabila terdapat lonjakan suara salah satu partai dalam Pemilu 2024, namun semua partai dengan konsep yang sama.

    Baca: Lonjakan suara PSI munculkan dugaan operasi TSM untuk lolos ke Senayan

    Menanggapi sorotan terhadap lonjakan suara PSI ini, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik meminta semua pihak untuk bersabar menunggu rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024.

    “Dan dikarenakan hasil resmi di tingkat nasional itu belum ditetapkan, maka mohon kepada semua pihak agar bisa bersabar, menunggu hasil resmi rekapitulasi tingkat nasional yang akan diselenggarakan oleh KPU,” ujar Idham dikutip Antaranews.com Selasa (5/3/2024).

    Dia menjelaskan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu dilakukan KPU lewat rekapitulasi manual berjenjang mulai tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

    Idham mengungkapkan pelaksanaan rekapitulasi berjenjang itu dilaksanakan secara terbuka dan tidak hanya disaksikan oleh para saksi sesuai tingkatannya.

    Lalu, diawasi langsung oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya serta dipantau oleh pemantau terdaftar. KPU juga mewajibkan BPK, KPU kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan siaran langsung saat rekapitulasi.

    Baca: Jokowi dinilai telah membajak Pemilu 2024, salah satunya demi PSI 

    Menurutnya, apabila terdapat ketidaksesuaian perolehan suara peserta pemilu saat rekapitulasi berjenjang, maka forum rekapitulasi itu bisa mengoreksi sesuai dengan data autentik perolehan suara peserta pemilu.

    “Sebagaimana yang termuat di dalam Formulir Formulir Model C1-Plano,” tambahnya.

    Selain itu, sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, KPU mempunyai waktu sampai 19 Maret 2023, untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara hingga tingkat nasional.

    Dengan demikian, paling lambat hasil rekapitulasi penghitungan suara diumumkan pada 20 Maret 2024.

    “UU memberikan tenggat waktu kepada KPU paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara,” jelasnya.

    Baca: Kaesang ditunjuk jadi Ketum setelah dua hari gabung, warganet pertanyakan integritas PSI

    Oleh karenanya, KPU memiliki waktu paling lambat sekitar 35 hari untuk membereskan penghitungan suara.

    Sebelumnya, Idham sudah menegaskan bahwa tidak ada penggelembungan terhadap jumlah suara PSI.

    Idham menjelaskan bahwa yang tidak akurat justru optical character recognition (OCR) atau teknologi yang mengekstrak teks dari gambar dalam membaca foto Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

    “Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut,” kata Idham.

  • Pengamat: Faktor Jokowi Saja Tak Mampu Antar PSI Bisa Lolos ke Senayan

    Pengamat: Faktor Jokowi Saja Tak Mampu Antar PSI Bisa Lolos ke Senayan

    7cloud.asia – Lonjakan suara PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang naik lbih 1,2 persen dan dua koma menjadi tiga koma menjadi sorotan publik. 

    Padahal dalam hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, PSI yang menggunakan bunga mawar sebagai simbol ini paling mentok mendapat 2,95% atau di bawah ambang batas parlemen yang 4 persen.

    Lonjakan suara PSI ini membuat sejumlah pihak menengarai ada operasi senyap untuk mendorong partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Jokowi ini agar lolos ke Senayan.

    Apalagi sebelumnya juga santer diberitakan bahwa PSI bisa lolos ke Senayan menjadi salah satu angan-angan Jokowi di Pemilu 2024.

    Selain membesarkan PSI, Jokowi juga bertekad memenangkan Prabowo-Gibran dan mengalahkan PDI Perjuangan yang mengusungnya sejak menjadi walikota Solo.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil desak agar lonjakan suara PSI diselidiki

    Namun, akankah PSI yang didirikan pada November 2014 ini akan mampu menempatkan wakilnya di Senayan jika mengikuti cara yang fair?  Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad meragukannya.

    Dilansir Kompas.com, Nyarwi menilai, hasil perolehan suara PSI sampai saat ini menunjukan peran Jokowi saja tak cukup untuk membuat parpol itu melenggang lolos ke Senayan.

    Menurut dia, ada sejumlah faktor yang membuat raihan suara PSI pada Pileg 2024 belum mencapai ambang batas parlemen.

    Pertama, basis akar rumput PSI yang belum cukup kuat. Ia menjelaskan, pileg lebih kompleks ketimbang pilpres, sehingga mengandalkan popularitas Kaesang saja tak cukup.

    “Mungkin ya, tadi yang disebut Kaesang sebagai public figure, masuknya Kaesang sebagai ketua umum kan belum lama juga dan untuk pileg saya kira kan beda dengan pilkada atau pilpres,” tutur Nyarwi pada Kompas.com, Kamis (7/3/2024). 

    Baca: Lonjakan suara PSI munculkan dugaan ada operasi senyap

    Meski punya Kaesang sebagai nakhoda di tingkat pusat, PSI dianggap belum punya banyak tokoh berpengaruh di tingkat daerah.

    Padahal, salah satu yang bakal mempengaruhi konstituen adalah pengaruh tokoh-tokoh di akar rumput.

    “Menurut saya, basis akar rumput, itu memang perlu. Betul bahwa akses pada internet dan sosial media terus meningkat, tapi kalau kita lihat dengan banyaknya para tokoh yang terbaru misalnya dalam pileg, tentu membutuhkan model-model kampanye yang saling melengkapi,” papar dia.

    “Sosial media penting tapi kan tidak cukup, dia harus dilengkapi dengan model-model sosialisasi dan kampanye yang saya kira interpersonal ke kelompok,” ucap dia.

    Ia juga melihat bahwa PSI belum dilengkapi dengan para calon legislatif (caleg) yang memiliki pengaruh cukup luas dan kuat di masyarakat.

    Baca: Tanggapi lonjalan suara PSI, Cak Imin ingatkan jangan ada jual beli suara

    “Pileg itu kan referensinya figur-figur caleg ya selain partai dan kehadiran atau keberadaan partai itu saya kira butuh waktu. Daya jangkau PSI saya kira masih cukup lemah di sana,” kata dia. 

    Faktor kedua, kata Nyarwi, PSI belum mampu menarik suara konstituen dari keberadaannya di dalam pemerintahan Jokowi.

    Hal itu juga dipengaruhi oleh banyaknya parpol besar yang saat ini bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

    Apalagi, posisi kader PSI di kabinet hanya sebagai wakil menteri. Posisi ini membuat PSI tidak mempunyai pengaruh cukup kuat untuk publik jika dibandingkan parpol lain yang kadernya menduduki kursi menteri.

    “Ya, fisibilitas PSI di pemerrintah kan tidak menonjol dan gabungnya PSI sebagai partai pendukung Jokowi kan belum lama jika dibandingkan dengan Jokowi berkuasa, dia baru beberapa tahun, belum lama,” ujar Nyarwi.

    Baca: Selain PSI, sulit bagi partai baru untuk lolos ke Senayan  

    Terakhir, Nyarwi menilai PSI tidak mendapatkan efek ekor jas cukup besar dari dukungannya pada calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.

    Salah satu penyebabnya, pada Pilpres 2019, PSI menjadi salah satu parpol yang paling keras mengkritik Prabowo yang kala itu menjadi rival Jokowi.

    “Ya itu bisa saja, artinya kan walaupun PSI di pilpres mendukung Prabowo. Tapi, belum tentu juga para pendukung Prabowo kemudian melihat PSI sebagai pendukung Prabowo,” ucap dia.

    Sumber: Kompas.com

  • Dibahas di Rekapitulasi Suara Nasional, Penggelembungan Suara PSI Terjadi Saat Rekapitulasi Manual

    Dibahas di Rekapitulasi Suara Nasional, Penggelembungan Suara PSI Terjadi Saat Rekapitulasi Manual

    7cloud.asia – Dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pileg DPR 2024 sempat disinggung rapat rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)

    Penggelembungan suara PSI yang sekarang diketuai anak Jokowi ini sempat mengemuka dan menjadi sorotan warganet secara ramai.

    Banyak warganet menangkap momen perolehan suara PSI di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU melesat dalam waktu singkat.

    Mereka juga menemukan banyak kesenjangan perolehan suara PSI sebagaimana termuat dalam formulir C.Hasil TPS yang foto aslinya diunggah ke Sirekap, dengan data numerik yang tertera di Sirekap.

    Muncul pula dugaan bahwa penggelembungan suara PSI ini diperoleh dengan cara mengkonversi suara tidak sah di TPS menjadi suara partai, sehingga tidak akan merugikan partai politik lain.

    Baca: Faktor Jokowi tak mampu dongkrak suara PSI 

    Baca juga: Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

    KPU berdalih bahwa hal ini disebabkan oleh kesalahan pembacaan data oleh Sirekap.

     

    Dalam rekapitulasi suara nasional di KPU Pusat, Senin (18/3/2024) malam, terungkap sejumlah penggelembungan, bukan kesalahan baca Sirekap. 

    Sebesar apa pun suara PSI yang terbaca Sirekap, menurut KPU, tidak berarti apa-apa jika formulir D.Hasil rekapitulasi berjenjang menyatakan perolehan suara asli PSI tidak sebesar itu.

    Berdasarkan UU Pemilu, hasil rekapitulasi berjenjang secara manual inilah yang menjadi dasar resmi penetapan suara partai politik.

    Namun, bagaimana jika hasil rekapitulasi berjenjang secara manual itu sendiri yang dimanipulasi? Situasi ini tercermin di Sorong Selatan, Papua Barat Daya, provinsi terbaru hasil pemekaran pemerintah Indonesia tahun lalu.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil minta lonjakan suara PSI diselidiki

    Penggelembungan yang terbukti terjadi di TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan.

    Pada formulir C.Hasil plano di tingkat TPS, suara PSI dan 3 orang calegnya di sana kosong, bukan saja nol. Tidak ada turus maupun angka perolehan hasil suaranya.

    Namun, di tingkat kecamatan/distrik, formulir D.Hasil rekapitulasi justru menyebutkan bahwa di TPS 002 Wernas PSI mendapatkan total 130 suara

    Jika dirinci 130 suara tersebut adalah 64 coblosan untuk partai, 23 coblosan untuk caleg nomor urut 1, 16 coblosan untuk caleg nomor urut 2, dan 27 coblosan untuk caleg nomor urut 3.

    Penggelembungan suara PSI ini terungkap setelah seorang saksi dari Partai Ummat meminta Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyandingkan data antara formulir D.Hasil tingkat kecamatan/distrik Teminabuan dengan formulir C.Hasil TPS 002 Wernas! di layar lebar sehingga bisa dicermati bersama-sama oleh seluruh saksi peserta pemilu.

    Baca: Lonjakan suara PSI munculkan dugaan kecurangan TSM

    Hasyim pun memutuskan untuk mengambil kebijakan koreksi atas penggelembungan suara PSI yang terungkap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Papua Barat Daya ini.

    Penggelembungan suara PSI juga ditemukan di Madiun, Jawa Timur. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keberatan atas tidak dibukanya lonjakan suara PSI yang disebut terjadi di Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur.

    Keberatan itu disampaikan dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang merupakan rekapitulasi tahap terakhir di kantor KPU,  Rabu (13/3/2024).

    Akibatnya Bawaslu merekomendasikan dilakukan pleno rekapitulasi suara ulang. 

  • Ditanya Nasib PSI yang Tak Lolos ke Senayan, Seperti Ini Respon Jokowi

    Ditanya Nasib PSI yang Tak Lolos ke Senayan, Seperti Ini Respon Jokowi

    7cloud.asia – Presiden Jokowi enggan menjawab pertanyaan wartawan soal tidak lolosnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Senayan.

    Jokowi yang adalah ayahanda dari Kaesang, Ketua Umum PSI saat ini berusaha meninggalkan dan menutup sesi wawancara dengan para wartawan usai ada yang bertanya soal nasib PSI pada Pemilu 2024.

    Momen tersebut terjadi dalam sesi wawancara usai Jokowi menyaksikan laga Timnas Indonesia VS Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F di Stadion GBK pada Kamis (21/3/2024) malam.

    Dipantau dari YouTube Kompas TV, Jokowi mengabaikan pertanyaan wartawan soal PSI, tetapi memberikan respon saat ditanya soal jersey terbaru Timnas.  

    Baca: PDI Perjuangan cetak hattrick di Pemilu 2024

    Seperti diketahui, pada Pemilu 2024 atau keikut-sertaan kedua PSI di Pemilu, partai berlambang mawar itu kembali gagal meraih ambang batas parlemen 4 persen.

    Dari pengumuman hasil Pemilu 2024 yang dilakukan KPU pada Rabu (20//2024) lalu, PSI hanya meraih 4.260.169 suara

    Perolehan suara PSI ini setara dengan 2,80 persen dari total suara sah di Pemilu 2024 yang mencapai 151.796.631 suara. 

    Baca: PPP dan PSI tak lolos ke Senayan 

    Seperti diketahui, berbagai kabar tak sedap menyertai keikutsertaan PSI di Pemilu 2024 yang oleh banyak pihak disebut sebagai yang terburuk sepanjang era reformasi ini.

    Sorotan itu berawal dengan diangkatnya anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi ketua umum hanya dua hari setelah dia bergabung menjadi anggota PSI. 

    Sorotan berlanjut dengan diberitakan ada upaya dari Jokowi untuk meloloskan PSI agar bisa lolos ke Senayan. 

    Saat masa kampanye PSI diberitakan mendapat dukungan dari aparat yang menurut Undang-undang seharusnya bersikap netral.

    Baca: Lonjakan suara PSI munculkan dugaan operasi senyap untuk lolos ke Senayan

    Sorotan kepada PSI kembali terjadi, saat partai yang menyebut sebagai partainya anak muda ini keliru melaporkan dana kampanye. 

    Saat penghitungan, PSI kembali mendapat sorotan setelah perolehan suaranya mengalami lonjakan. 

    Namun, hingga akhirnya KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024 perolehan suara PSI tetap tak bisa melampaui ambang batas parlemen.  

    PSI masih berkesempatan lolos lewat mekanisme perselisihan hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. 

    Baca: Warganet mulai pertanyakan idealisme PSI sebagai partai anak muda

     

     

  • Tim OMO FOLU Net Sink Banyak Diisi Kader PSI: Raja Juli Antoni Menuai Kritik Tajam

    Tim OMO FOLU Net Sink Banyak Diisi Kader PSI: Raja Juli Antoni Menuai Kritik Tajam

    7cloud.asia – Penetapan tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use atau OMO FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan yang lebih seperempatnya diisi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuai reaksi keras dari masyarakat.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman mempertanyakan proses dan siapa yang menyeleksi para kader PSI sehingga bisa duduk di Tim OMO FOLU Net Sink yang mengelola dana hibah dari pemerintah Norwegia tersebut.

    “Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Sebagai informasi, salinan surat keputusan (SK) struktur organisasi tim OMO FOLU Net Sink beredar di media sosial sejak Kamis (6/3/2025). Dari 43 orang yang menjadi bagian dari Tim OMO FOLU Net Sink, 12 di antaranya merupakan kader PSI.

    Nama-nama kader PSI yang mengisi struktur itu antara lain Waketum PSI Andy Budiman, jubir PSI Kokok Dirgantoro, jubir PSI Sigit Widodo. Adapun jabatan penanggung jawab/pengarah yang diduduki Menhut sekaligus Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

    Dalam salinan itu juga termuat gaji per jabatan, dengan kisaran Rp20 juta dan gaji tertinggi mencapai Rp50 juta.

    Sebelumnya, Tim OMO FOLU Net Sink diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta para akademisi prolingkungan.

    Diketahui, FOLU Net Sink dibiayai dana hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

    Baca: Efektifitas perhutanan sosial dalam mewujudkan FOLU Net Sink 2030

    Pemerintah Norwegia memberikan hibah dana sebesar 216 juta dolar AS atau setara Rp3,5 triliun kepada Indonesia untuk mendukung penanganan krisis iklim melalui program Indonesia FOLU Net Sink 2030.

    Hibah ini diumumkan oleh Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Rabu 19 Februari 2025.

    “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakal terwujud,” ujar Alex.

    Alex menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dia mengatakan hal itu setelah mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink periode sebelumnya.

    Alex mendesak Raja Juli Antoni bersikap transparan dalam menetapkan personel tim FOLU Net Sink 2030 itu.

    Menurutnya, jika tidak ada keterbukaan, keputusan Raja Juli itu hanya untuk berbagi kekuasaan. Dia menilai hal itu sangat bertentangan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni sendiri sudah membenarkan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan autentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

    Raja Juli Antoni menyebut revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.

    Baca: Pemulihan lahan gambut dukung tercapainya FOLU Net Sink 2030

    Dijelaskan OMO terdiri atas ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

    “Dokumen keputusan menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Sementara Juru bicara DPP PSI Agus Mulyono Herlambang menyebut orang-orang yang mengisi struktur OMO FOLU itu tidak membebani anggaran negara.

    Seperti yang dapat kita baca dari Humas Kementerian Kehutanan, ujarnya, struktur OMO itu terdiri dari ASN, pensiunan ASN, dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu OMO dalam menjalankan program-programnya.

    “Bang Menteri menunjuk beberapa orang profesional nonpartai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

    “Kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU,” kata Agus.

    Lebih lanjut, Agus menyampaikan alasan penunjukan beberapa kader PSI di struktur tersebut. Dia mengatakan para kader PSI telah memahami ritme kerja Raja Juli.

    “Karena sudah lama membantu Bang Menteri, sudah bisa langsung bekerja tancap gas, karena sudah memahami ritme kerja Bang Menteri,” tambah Agus.

    Esti Utami, dari berbagai sumber.