ruangkota

Tag: transportasi publik

  • Banyak yang Belum Paham, Ini Beda JakLingko dan MikroTrans

    Banyak yang Belum Paham, Ini Beda JakLingko dan MikroTrans

    7cloud.asia – Meski sudah cukup lama beroperasi, ternyata masih banyak anggota masyarakat yang belum paham perbedaan transportasi publik JakLingko dan Mikrotrans.

    Belakangan, muncul kesalahpahaman di masyarakat mengenai perbedaan sistem transportasi publik terintegrasi JakLingko dan layanan Mikrotrans.

    Karena itu, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan transportasi publik di Jakarta, salah satunya terkait dengan perbedaan JakLingko dan Mikrotrans.

    “Pada kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa JakLingko merupakan sistem transportasi terintegrasi yang menjadi payung berbagai moda transportasi di Jakarta, termasuk TransJakarta, MRT, dan LRT,” kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas TransJakarta Tjahjadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/9/2024).

    Sistem tersebut, sebut dia, dirancang untuk mempermudah perpindahan antarmoda dengan sistem pembayaran terintegrasi, yang tentunya memberikan kemudahan bagi mobilitas warga.

    Baca: Ke depan diharapkan 55 persen warga Jakarta gunakan transportasi publik

    Sementara itu, Mikrotrans merupakan salah satu moda dalam jaringan JakLingko yang beroperasi sebagai angkutan kota (angkot) dengan menggunakan kendaraan kecil yang biasa disebut angkot.

    “Mikrotrans berfungsi untuk melayani rute-rute pendek di area perumahan dan jalan sempit. Meskipun berada dalam sistem JakLingko, Mikrotrans memiliki peran spesifik sebagai angkot, yang berbeda dari moda transportasi lain seperti bus TransJakarta atau MRT,” ujar Tjahjadi.

    Menurut dia, keberadaan Mikrotrans telah dirasakan manfaatnya oleh berbagai kalangan masyarakat.

    Misalnya, ibu-ibu rumah tangga dapat dengan mudah menggunakan Mikrotrans untuk beraktivitas sehari-hari keluar rumah tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.

    Anak-anak sekolah pun di area perumahan juga dapat dengan aman menggunakan untuk perjalanan harian.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Mikrotrans, ujarvTjahjadi, juga bermanfaat bagi para pekerja yang tinggal di perumahan yang jauh dari jalur utama bus TransJakarta sehingga mereka dapat menjangkau halte TransJakarta atau stasiun MRT terdekat dengan mudah.

    “Hal ini meningkatkan efisiensi waktu dan kenyamanan, terutama saat jam sibuk,” ucapnya.

    Dengan berbagai inovasi dan penyesuaian layanan tersebut, TransJakarta mengharapkan semakin banyak masyarakat beralih ke transportasi publik.

    Hal itu juga sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurangi kemacetan dan mempromosikan penggunaan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

    Sumber:Antaranews.com

  • BRIN: Butuh Pembenahan Struktural Transportasi Publik untuk Atasi Polusi Udara di Jakarta

    BRIN: Butuh Pembenahan Struktural Transportasi Publik untuk Atasi Polusi Udara di Jakarta

    7cloud.asia – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut sumber utama polusi udara di Jakarta adalah sektor transportasi, yakni 70 persen sumber polusi udara bersumber dari emisi kendaraan bermotor, terutama kendaraan pribadi.

    Karena itu solusi tepat untuk mengatasi polusi udara di Jakarta adalah pembatasan kendaraan bermotor dan membenahi sistem transportasi publik yang hingga hari ini bisa dibilang belum memadai.

    Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun dan memperbaiki transportasi publik di Jabodetabek. Namun, upaya itu belum cukup memadai.

    Misalnya, DKI Jakarta sudah memiliki JakLingko, sebuah sistem transportasi terintegrasi mapan yang menggabungkan TransJakarta, minitrans (BRT) dan mikrotrans (non-BRT) sebagai moda pengumpan (feeder).

    Berbagai proyek infrastruktur besar seperti Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT dan Lintas Raya Terpadu (LRT) juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik massal di Jakarta.

    Pemerintah juga terus berupaya mendorong warga untuk menggunakan transportasi publik demi lingkungan yang lebih baik.

     

    Baca: Butuh transportasi berkualitas untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki program Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum pada tahun 2022 dan Program Langit Biru.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) juga melakukan uji emisi kendaraan sebagai bentuk dukungan terhadap pengendalian pencemaran udara.

    Pembenahan struktural
    Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, lalu mengapa belum optimal dalam mengajak masyarakat beralih ke transportasi publik?

    Pertama, solusi-solusi yang hadir selama ini hanya bersifat jangka pendek, seperti persuasi penggunaan kendaraan listrik, yang juga masih problematik, atau kebijakan ganjil genap dan 4-in-1.

    Meminjam pandangan sosiolog C. Wright Mills dari Columbia University, AS, transportasi publik pada dasarnya bukanlah personal troubles, tetapi merupakan isu publik yang perlu mendapat perhatian karena terkait dengan hajat hidup orang banyak.

    Baca: Metamorfosa Jakarta melalui penataan transportasi publik

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki program Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum pada tahun 2022 dan Program Langit Biru.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) juga melakukan uji emisi kendaraan sebagai bentuk dukungan terhadap pengendalian pencemaran udara.

    Secara struktural, pemprov DKI Jakarta perlu membangun tata kelola transportasi publik yang terdesain dengan sistematik dan berkelanjutan.

    Sistem kereta rel listrik (KRL) CommuterLine bisa jadi contoh baik. Sistem transportasi berbasis rel warisan dari zaman Belanda ini berhasil mereformasi sistemnya dan menjadi salah satu moda paling diandalkan oleh komuter Jabodetabek karena jangkauannya (secara geografis dan ekonomis) yang baik.

    Namun demikian, sistem ini perlu didukung dengan transportasi publik pengumpan yang mendukung mobilitas warga menuju stasiun.

    Misalnya, pemerintah daerah khususnya di wilayah pinggiran dapat mengoptimalkan angkot menjadi pengumpan, sama halnya Jakarta mengoptimalkan mikrotrans sebagai feeder TransJakarta.

    Baca: Pemprov DKJakarta targetkan 55 persen warganya gunakan transportasi publik

    Di samping infrastruktur, pemerintah juga perlu membangun kultur bertransportasi publik. Dari sisi budaya publik, penggunaan transportasi publik akan optimal jika struktur penyediaan layanan transportasi yang aman, inklusif, aksesibel, dan ekonomis sudah berjalan.

    Penggunaan transportasi publik harus jadi bagian dari keseharian masyarakat dan ditanamkan sejak kecil.

    Dalam proses tersebut, proyeksi agar anak-anak terinternalisasi budaya menggunakan layanan transportasi publik sejak dini menjadi sangat krusial.

    Pembudayaan untuk menggunakan transportasi publik sejak dini perlu didukung dengan layanan infrastruktur yang memberi keamanan dan kenyamanan, seperti yang ada di Jepang.

    Kebijakan penyediaan bus sekolah di DKI Jakarta perlu diperluas cakupannya sehingga dapat dinikmati lebih banyak anak-anak usia sekolah di wilayah Jabodetabek.

    Upaya ini menjadi ikhtiar jangka panjang yang perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang lebih pro kepada masyarakat umum.

    Beriringan dengan kebijakan penanganan polusi udara lainnya, udara bersih yang merupakan hak setiap warga pasti dapat dihirup kembali.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Dwiyanti Kusumaningrum dan Anggi Afriansyah (Peneliti BRIN)

  • Keberadaan Transportasi Publik di Jakarta Makin Lengkap dan Terintegrasi

    Keberadaan Transportasi Publik di Jakarta Makin Lengkap dan Terintegrasi

    7cloud.asia – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, hingga saat ini keberadaan transportasi publik di Jakarta sudah cukup lengkap dengan “headway” (waktu antara) yang juga sudah cukup cepat.

    Heru Budi mencontohkan MRT dan LRT yang memiliki “headway” tepat waktu dan lintasan bebas macet.

    Selain itu, jangkauan layanan TransJakarta juga sudah mencapai hampir 90 persen dari seluruh wilayah Kota Jakarta.

    Dengan layanan yang lengkap ini diharapkan dapat lebih banyak menarik masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.

    “Penumpang TransJakarta 1,2 juta kalau dibanding tahun-tahun lalu, itu cukup tinggi. Memang tantangannya adalah transportasi roda dua, mereka dari rumah langsung,” katanya usai Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

    Baca: Pemprov DKI Jakarta targetkan 55 persen warga gunakan transportasi publik

    Lebih lanjut Heru berharap transportasi publik di Jakarta semakin terintegrasi secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat merasakannya untuk memperlancar aktivitas sehari-hari.

    “Semoga transportasi publik di Jakarta dapat terintegrasi sempurna. Baik itu, Moda Raya Terpadu (MRT) sampai Ancol bisa selesai, Lintas Raya Terpadu (LRT) sampai Manggarai selesai maupun TransJakarta,” kata Heru

    Heru menambahkan, transportasi Jakarta tarifnya sudah cukup baik dan sudah terintegrasi.

    “Tarifnya Rp3.500, maksimum Rp10 ribu. Setelah itu kan lebih dari itu Pemda DKI membiayainya atau memberikan subsidi,” kata Heru.

    Selain itu, Heru juga menekankan penanganan kemacetan tidak bisa hanya diselesaikan oleh Kota Jakarta, tetapi perlu kontribusi dengan kota aglomerasi lainnya.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    “Contohnya, kemarin sudah diinisiasi oleh Presiden, dengan pembangunan MRT Fase Timur-Barat yang sampai ke Bekasi. Nanti bertahap sampai dengan Manggarai, lalu sampai ke Dukuh Atas. Jadi memang membangun transportasi harus terus-menerus,” ujar Heru.

    Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya memperbaiki kualitas udara di Jakarta bersama Dinas Perhubungan, melalui TransJakarta yang bertahap mengganti dan menambah kendaraan umum bus berbasis listrik.

    Heru mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menampung keluhan-keluhan masyarakat terkait transportasi umum dan permasalahan Jakarta lainnya demi perbaikan Jakarta ke depannya.

    Adapun tema Harhubnas Tahun 2024, yakni “Transportasi Maju Nusantara Baru” dimaknai sebagai momentum untuk melakukan refleksi terhadap bakti dan karya yang telah kita berikan di bidang transportasi untuk bangsa dan negara.

    Selain itu, perayaan ini dalam rangka komitmen menjaga keberlanjutan dari pencapaian tersebut, sekaligus membuat catatan peningkatan di masa-masa selanjutnya.

    Sumber:Antaranews.com

  • Kurangi Polusi Udara, Save The Children Kampanyekan Naik Transportasi Publik

    Kurangi Polusi Udara, Save The Children Kampanyekan Naik Transportasi Publik

    7cloud.asia – Ratusan anak dan orang muda yang tergabung dalam Child Campaigner Save the Children di Jawa Barat melakukan kampanye menggunakan transportasi publik.

    Kampanye ini merupakan aksi nyata untuk berkontribusi mengurangi polusi udara di Bandung dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik.

    “Aksi ratusan anak hari ini menjadi sangat penting sebagai solusi nyata untuk mengurangi polusi udara di Bandung,” kata Interim Chief of Advocacy, Campaign, Communication and Media Save the Children Indonesia Tata Sudrajat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

    Menurut dia, kesadaran tentang bahaya polusi udara di masyarakat masih menjadi tantangan besar, padahal secara fakta polusi udara dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada anak.

    “Seperti gangguan pernapasan, berisiko terkena penyakit pneumonia, penyebab kematian utama pada balita di dunia dan Indonesia,” ujar dia.

    Baca: Butuh pembenahan struktural transportasi publik untuk atasi polusi udara

    Aksi yang dinamai “Fun walk bersama anak dan orang muda” itu merupakan bagian dari kampanye nasional aksi generasi iklim Save the Chidren Indonesia yang dipimpin langsung oleh anak-anak dan para generasi muda.

    Aksi ini untuk memastikan anak-anak serta keluarga yang paling terdampak krisis iklim untuk bertahan hidup dan beradaptasi.

    “Melalui funwalk kami mengajak anak-anak dan generasi muda menjadi bagian dari solusi nyata. Kegiatan ini bukan sekadar ajakan untuk berjalan kaki, tetapi sebuah langkah adaptasi dalam menghadapi parahnya polusi udara di Bandung,” kata Anggota Child Campaigner Jawa Barat, Rasyid (20).

    Ia menyebutkan, funwalk hadir untuk menciptakan gerakan yang terarah dan berdampak sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan dan berjalan kaki dalam menjaga kualitas udara bersih.

    Berdasarkan observasi para Child Campaigner di Bandung juga melihat bahwa permasalahan polusi udara banyak disebabkan karena kurangnya kesadaran untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik.

    Baca: Transportasi publik berkualitas bisa atasi polusi udara

    Selain itu perilaku merokok sembarangan utamanya di tempat umum juga masih sering ditemukan.

    Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung per Agustus 2023, kualitas udara Kota Bandung masuk dalam kategori kualitas sedang, satu level di bawah kualitas tidak sehat.

    Sedangkan berdasarkan data pada indeks kualitas udara IQAir per 8 November 2024 udara di Kota Bandung sudah dalam kategori tidak sehat.

    Faktor yang menyebabkan kualitas udara memburuk yakni sekitar 70 persen karena emisi gas transportasi, sisanya berasal dari rumah penduduk seperti pembakaran sampah, juga dari cerobong pabrik dan genset lainnya.

  • Pakar: Butuh Waktu 20 tahun untuk Merasakan Dampak Transformasi Transportasi Publik di Sebuah Kota

    Pakar: Butuh Waktu 20 tahun untuk Merasakan Dampak Transformasi Transportasi Publik di Sebuah Kota

    7cloud.asia – Profesor Perencanaan Kota dan Kebijakan Publik dari University of Southern California Marlon G. Boarnet menyatakan, dibutuhkan waktu antara 10-20 tahun untuk melihat dampak signifikan dari adanya transformasi pada transportasi publik di sebuah kota.

    Dalam skala kota metropolitan, menurut Marlon, diperlukan visi pembangunan dan pengembangan transportasi publik baru yang dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu hingga 20 tahun.

    “Ketika saya mengajar mahasiswa di sini, saya memberi tahu tentang sesuatu yang saya sebut two-decade rule. Argumen saya bahwa untuk benar-benar melihat transformasi transportasi publik yang bermakna, Anda memerlukan sekitar dua dekade dengan kebijakan dan aktivitas perencanaan yang berkelanjutan,” kata Marlon yang hadir secara virtual dalam webinar di Jakarta, akhir Oktober lalu.

    Ia mencontohkan pengembangan transportasi umum di salah satu daerah yang dekat dengan Washington D.C., Amerika Serikat (AS), yakni Arlington County di negara bagian Virginia.

    Ketika Washington D.C. merencanakan sistem kereta bawah tanah pada tahun 1960-an, Arlington County melihat peluang untuk memanfaatkan perencanaan tersebut untuk mengubah beberapa lingkungan menjadi apa yang disebut sebagai kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

    Baca: Penataan transportasi publik dan pembangunan kawasan berkonsep TOD di Jakarta

    Setelah kereta bawah tanah Washington dibuka pada 1976, Marlon mengatakan bahwa saat itu Arlington County sangat berhati-hati untuk membangun koridor prioritas, sehingga dapat terhubung ke Washington.

    Pembangunan koridor mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk hingga akhirnya diikuti dengan pembangunan hunian 25 lantai yang kini telah dilengkapi area komersial di lingkungan sekitarnya.

    “Itu adalah pembangunan berorientasi transit yang sangat matang dan penuh semangat. Tetapi, itu membutuhkan waktu sekitar dua dekade (untuk benar-benar melihat dampaknya),” ujar Marlon.

    Akan tetapi, untuk kasus kota metropolitan seperti Jakarta, Marlon memandang pengembangan transportasi umum mungkin lebih cepat setidaknya satu dekade atau 10 tahun.

    “Tetapi, pada dasarnya hal-hal seperti ini membutuhkan waktu yang lama, biasanya lebih lama dari rentang waktu jabatan pemimpin terpilih, dan itu salah satu tantangannya. Jadi, kalau saya simpulkan, mungkin antara 10-20 tahun,” kata dia.

    Baca: Transportasi publik berkualitas bisa atasi polusi udara

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya S. Dillon juga mengamini pendapat Marlon.

    Ia mencontohkan ide untuk pembangunan MRT sebenarnya sudah dipertimbangkan sejak tahun 1980-an, namun baru terealisasikan pada dekade sekarang.

    Begitu pula yang terjadi pada pembangunan Transjakarta di era kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada tahun 2000-an.

    Setelah Transjakarta mulai beroperasi pada tahun 2004, muncul pertanyaan apakah gubernur berikutnya akan melanjutkan pengembangan Transjakarta atau tidak. Namun, akhirnya Transjakarta semakin berkembang hingga saat ini.

    Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah mengembangkan TOD. Harya mengatakan, pembangunan hunian vertikal atau apartemen yang terintegrasi dengan transportasi umum juga relatif berjalan cepat, karena sebagian besar lahan merupakan milik pemerintah.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Namun sayangnya, apartemen berbasis TOD tersebut masih mengakomodasi lahan parkir untuk kendaraan pribadi. Hal ini, menurut Harya, perlu ditinjau kembali secara kritis terhadap efektivitas konsep TOD.

    Untuk melihat dampak signifikan atas TOD, ia berharap waktu yang dibutuhkan lebih cepat dari dua dekade.

    Jadi, lanjutnya, TOD ini sedang berkembang. Two-decade rule, saya kira dalam rentang sejarah, itulah yang diekspektasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    “Tapi, mari kita lihat nanti. Saya berharap, untuk generasi muda dapat mengembangkannya lebih cepat dari generasi sebelumnya,” kata Harya.

  • BRT Tayo: Transportasi Publik Unggulan Warga Kota Tangerang

    BRT Tayo: Transportasi Publik Unggulan Warga Kota Tangerang

    7cloud.asia – Jumlah penumpang yang dilayani transportasi publik Bus Rapid Transit atau BRT Tayo yang melayani warga Kota Tangerang, Banten, terus meningkat.

    Menurut data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang, selama periode Januari-November 2024, BRT Tayo telah melayani 864.041 penumpang.

    Sementara, pada periode yang sama tahun lalu jumlah penumpang BRT Tayo tercatat mencapai 480.555 penumpang

    “Jika dibandingkan periode yang sama, ada peningkatan terhadap minat masyarakat menggunakan transportasi publik selama tahun 2024 ini,” kata Kepala Dishub Kota Tangerang Achmad Suhaely di Tangerang, Sabtu (23/11/2024)

    Suhaely mengatakan bahwa BRT Tayo selama ini telah menjadi moda transportasi publik unggulan untuk menunjang pelayanan mobilitas masyarakat di Kota Tangerang.

    Baca: Layanan gratis Transjakarta untuk disabilitas dan lansia

    BRT Tayo saat ini melayani empat koridor aktif yang dioperasikan melayani masyarakat setiap hari mulai pukul 05.00-19.00 WIB.

    Adapun empat koridor tersebut meliputi koridor Poris Plawad-Jatake, Poris Plawad-Cibodas, Ciledug-Tangcity Mall, dan Cadas-Pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

    Berkapasitas 25 hingga 30 penumpang, BRT Tayo memiliki fasilitas full AC, musik, CCTV, serta pintu otomatis. Jumlah BRT Tayo yang dioperasikan setiap hari yakni 40 armada.

    “Kami berharap layanan BRT Tayo kian dimanfaatkan secara lebih luas, apalagi sistem pembayarannya telah terintegrasi dengan layanan non-tunai yang lebih memudahkan para penumpang,” tambahnya.

    Dinas Perhubungan Kota Tangerang terus mengupayakan agar rute BRT Tayo terkoneksi dalam reutilisasi halte dan shelter bus armada Transjakarta.

    Baca: Pemikiran Arsitek top dunia soal penataan kampung di Jakarta

    Dengan terkoneksinya koridor BRT Si Tayo dengan koridor Transjakarta melalui halte-halte yang sudah ada, tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat.

    Selain itu Pemkot Tangerang juga mempunyai moda transportasi umum darat lainnya yakni Angkutan Si Benteng, yang juga mencatatkan lonjakan penumpang secara luar biasa. Tercatat Angkutan Si Benteng telah melayani 110.452 penumpang sepanjang tahun ini.

    Angkutan Si Benteng memiliki sembilan rute dengan empat warna yaitu rute Gandasari-Gajah Tunggal, Gajah Tunggal-Kampung Ledug, Taman Cibodas-Situ Bulakan, Terminal Cimone-Pasar Lama, dan Perumahan BTN Pasir Jaya-GOR gandasari.

    Selain itu ada juga rute Terminal Cimone-Koang Jaya, Terminal Cimone-Jalan Dipati Unus-Jalan Ganda Sari, Terminal Cimone-GOR Pabuaran Tumpeng, dan terbaru Kavling Perkebunan Raya-RS Melati

    Adapun harga yang dikenakan untuk menikmati transportasi publik tersebut yakni Rp2.000 sekali naik dan pembayaran dilakukan melalui digital atau non-tunai.

  • BRIN: Fokuskan Subsidi Kendaraan Listrik pada Transportasi Publik Agar Berdampak Positif bagi Lingkungan

    BRIN: Fokuskan Subsidi Kendaraan Listrik pada Transportasi Publik Agar Berdampak Positif bagi Lingkungan

    7cloud.asia – Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkular BRIN Indra Al Irsyad memandang program subsidi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) perlu difokuskan pada transportasi publik agar lebih berdampak positif bagi lingkungan.

    Menurutnya, skema tambahan adalah memfokuskan penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi publik seperti bus dan sebagainya sehingga mengurangi kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, dan sebagainya.

    ”Jadi kita berikan subsidi atau insentif kendaraan listrik ke bus, bus jarak jauh, truk, dan sebagainya,” kata Indra dalam diskusi BRIN yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (5/11/2024)

    Ia mengatakan saat ini umumnya harga bus listrik dan kendaraan besar lainnya seperti truk listrik masih lebih mahal dibandingkan kendaraan besar konvensional.

    Dengan harga beli kendaraan listrik yang masih tinggi, ujarnya, akan berimbas kepada peningkatan loan payment.

    Apabila jumlah bus listrik lebih banyak, lanjut dia, diharapkan hal ini akan menciptakan skala keekonomian yang baru di Indonesia.

    Baca: Transportasi publik berkualitas untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Dari simulasi yang dilakukan peneliti, mahalnya biaya tersebut akan berkurang jika tingkat mobilitas kendaraan listrik semakin tinggi.

    “Dan bus listrik ini akan membuka sebuah peluang yang baru. Di Singapura kami dengar sudah mulai dikembangkan autonomous-nya. Dan ini biaya (cost) untuk supir ini jadi bisa dikurangi, gaji untuk driver. Maka secara total cost akan semakin berkurang,” kata Indra.

    Secara umum, penggunaan kendaraan listrik memang dapat menurunkan emisi. Namun di sisi lain, bahan baku baterai kendaraan listrik saat ini masih membutuhkan penggunaan nikel, dimana proses penambangan nikel menimbulkan isu kerusakan lingkungan.

    Menjawab hal ini, Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN Eka R. Priandana mengatakan teknologi baterai yang terkini cenderung akan meninggalkan nikel.

    Dengan penggunaan baterai berbasis non-nikel diharapkan akan mengurangi perusakan lingkungan akibat penambangan nikel.

    Eka menambahkan, setiap perusahaan pertambangan pada dasarnya telah memiliki tanggung jawab lingkungan sesuai dengan regulasi pemerintah.

    Baca: Bus listrik hasil kolaborasi UI-Petrosea

    Dengan kata lain, setiap penambang sudah memiliki exit plan yang tepat berkaitan dengan isu lingkungan.

    “Dengan harapan, mudah-mudahan penambangan nikel ini nanti tidak sampai benar-benar merusak lingkungan, karena sudah ada yang bertanggung jawab di pihak penambang itu sendiri,” kata Eka.

    Terkait dengan keberlanjutan kendaraan listrik dari industri hulu hingga hilir, Eka mengatakan saat ini masih tahap prematur untuk menilai hal itu baik dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial.

    Pasalnya, industri kendaraaan listrik ini dapat dikatakan baru bergerak.

    “Kalau baterai itu sudah settle, artinya sudah bisa fast charging, kemudian jangkauannya bisa jauh, kemudian tidak beracun atau bahannya aman, di situ baru kelihatan nanti dari sisi aspek yang lain yaitu dari ekologi, ekonomi, dan seterusnya,” kata Eka.

  • Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Hadirkan Transportasi Publik yang Terintegrasi di Kota Bekasi

    Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Hadirkan Transportasi Publik yang Terintegrasi di Kota Bekasi

    7cloud.asia – Untuk mengintegrasikan layanan transportasi publik di Kota Bekasi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama PT Kilap Propertindo dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi meresmikan halte bus Revo.

    Peresmian halte yang berlokasi di depan Revo Mall Bekasi ini, menjadi langkah penting dalam mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi di kawasan transit oriented development atau TOD LRT Bekasi Barat.

    Melalui kolaborasi antara BPTJ, pemerintah daerah, dan pihak swasta, diharapkan pelayanan transportasi publik bagi masyarakat semakin nyaman, efisien, dan terjangkau.

    Peresmian halte ini sekaligus menandai serah terima halte yang telah dibangun oleh PT Kilap Propertindo kepada BPTJ, sebagai salah satu upaya memperkuat fasilitas transportasi terintegrasi di kawasan TOD LRT Bekasi Barat.

    Kehadiran halte ini diharapkan dapat mempermudah mobilisasi pengguna layanan BISKITA Trans Bekasi Patriot yang saat ini jumlahnya terus meningkat.

    Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (12/12/2024) halte ini diharapkan menjadi transfer point untuk berpindah ke LRT Jabodebek yang terhubung dengan Mall Revo.

    Baca: LRT Jabodebek ubah lanskap transportasi publik di Jakarta

    Direktur Prasarana BPTJ Zamrides menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi yang terjalin dalam pembangunan halte ini. Menurutnya, kolaborasi ini jadi contoh nyata bagaimana Pemerintah dan swasta bekerja bersama untuk menciptakan transportasi publik yang lebih baik.

    “Kami sangat berterima kasih kepada PT Kilap Propertindo atas inisiatifnya dan kepada Pemerintah Kota Bekasi yang telah mendukung pengembangan transportasi di kawasan TOD ini,” ujar Zamrides.

    Ia menambahkan bahwa pembangunan fasilitas transportasi publik harus mengutamakan integrasi antarmoda dan intermoda.

    “Tujuan kita bersama adalah menciptakan layanan transportasi yang nyaman, efisien, dan mempermudah aksesibilitas masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak swasta, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya,” jelas Zamrides.

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, yang turut hadir dalam peresmian, menyatakan bahwa halte ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan layanan transportasi di Kota Bekasi.

    Baca: Jumlah penumpang LRT Jabodebek terus meningkat

    “Halte ini mendukung upaya kami dalam menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” kata Zeno.

    Sementara itu, General Manager Revo Mall, Wahyu Hidayat, mengungkapkan kebanggaannya dapat berkontribusi dalam pengembangan transportasi di kawasan TOD Bekasi Barat.

    “Kami percaya bahwa keterlibatan sektor swasta sangat penting untuk mendukung pengembangan fasilitas publik. Halte ini kami bangun untuk meningkatkan konektivitas kawasan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna transportasi umum,” ujar Wahyu.

    Selain halte bus, PT Kilap Propertindo sebelumnya juga telah membangun skybridge yang menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek Bekasi Barat dengan Revo Mall yang diresmikan pada tahun 2022 lalu.

    Skybridge ini dilengkapi dengan fasilitas park and ride, memberikan kemudahan akses bagi warga Bekasi untuk menggunakan transportasi umum.

  • Soroti Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta, DPRD dan Pengamat: Menambah Beban Masyarakat

    Soroti Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta, DPRD dan Pengamat: Menambah Beban Masyarakat

    7cloud.asia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

    Kebijakan menaikkan tarif Transjakarta dinilai akan membebani perekonomian masyarakat.

    “Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino dalam keterangannya seperti dikutip Antaranews.com Sabtu (21/12/2024)

    Penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama dengan situasi ekonomi yang masih sulit.

    Menurut dia, kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada moda transportasi publik ini untuk aktivitas sehari-hari.

    Baca: Warga Jakarta dan sekitarnya masih enggan gunakan transportasi publik

    Kemudian, kata Wibi, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

    “Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil,” kata Wibi.

    Menurut dia, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.

    “Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas,” tegas Wibi.

    Dia menjelaskan, salah satu tujuan utama dari keberadaan Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara.

    Baca: Butuh transportasi publik yang berkualitas untuk atasi polusi udara di Jakarta 

    Jika tarif dinaikkan, menurut dia, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.

    Karena itu, dia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp3.500.

    Pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan.

    “Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan,” tandas Wibi.

    Terpisah, Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota (FAKTA) Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menilai bahwa wacana kenaikan tarif TransJakarta bukanlah kebijakan yang tepat.

    Baca: Penataan transportasi publik di Jakarta

    Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang mencapai Rp 85,1 triliun dianggap masih memungkinkan untuk mensubsidi biaya operasional Transjakarta bagi masyarakat Jakarta.

    “Subsidi untuk operasional Transjakarta hanya sekitar Rp 3,57 triliun, sehingga APBD Jakarta masih dapat menutupi biaya operasional tersebut,” ujar Tigor dilansir Kompas.com, Sabtu (21/12/2024).

    Kenaikan tarif Transjakarta justru bisa berdampak negatif terhadap mobilitas masyarakat, terutama bagi kalangan yang sangat bergantung pada transportasi publik untuk kegiatan sehari-hari.

    “Jangan naikkan tarif Transjakarta. Subsidi diberikan ke Transjakarta atau angkutan umum agar warga lebih menggunakan transportasi publik dan mengurangi kemacetan Jakarta,” tambah Tigor.

    Tigor menyarankan agar Pemprov Jakarta mempertimbangkan kebijakan untuk membuat transportasi umum seperti Transjakarta gratis, setidaknya untuk lapisan masyarakat tertentu yang membutuhkan.

  • Rute Transjakarta yang Bersinggungan dengan Jalur MRT Akan Dihapus

    Rute Transjakarta yang Bersinggungan dengan Jalur MRT Akan Dihapus

    7cloud.asia – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa rute Transjakarta yang bersinggungan dengan jalur MRT akan dihapus atau dihentikan setelah jaringan selesai.

    Menurut dia, penghapusan layanan TransJakarta tersebut akan dilakukan setelah pembangunan jalur MRT rute Lebak Bulus ke Stasiun Kota selesai dikerjakan.

    Penghapusan rute TransJakarta ini agar tidak saling tumpang tindih antarmoda transportasi publik tersebut.

    “Layanan koridor satu Transjakarta dari Blok M sampai dengan Kota itu nanti ditiadakan,” kata Syafrin di Jakarta, saat rapat dengan DPRD Jakarta, Kamis (19/12/2024)

    Baca: Wacana kenaikan tarif TransJakarta

    Ia menambahkan bahwa tidak hanya koridor satu, penghapusan rute Transjakarta juga akan dilakukan di koridor dua Pulogadung ke Harmoni, jika seluruh jaringan MRT sudah terbangun.

    “Mereka akan dialihkan untuk mengisi kekosongan layanan lainnya. Demikian pula halnya dengan layanan TransJakarta yang nantinya akan berhimpitan dengan angkutan rel,” tuturnya.

    Ia menambahkan bahwa terkait transportasi umum di Jakarta sudah ada rencana induk jadi dapat dipastikan nantinya tidak ada yang saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

    “Memang sudah masuk juga dalam rencana induk transportasi Jakarta jadi tidak akan tumpang tindih,” katanya.

    Baca: Warga Jakarta dan sekitarnya masih enggan gunakan transportasi publik

    Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Sutikno mempertanyakan efektivitas angkutan umum di Jakarta, karena ada beberapa rute yang saling bersinggungan terutama antara MRT dan Transjakarta.

    “Penggunaan transportasi di Indonesia tumpang tindih. Apakah dalam penentuan kajian terkait jalur-jalur transportasi itu sudah betul-betul atau memang asal-asalan,” tuturnya.

    Saat pembangunan MRT Lebak Buluk- Kota fase 2A Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kota dengan panjang 5,6 kilometer sedang berlangsung dan sudah mencapai 40 persen.

    Proyek MRT Fase 2A terbagi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI-Harmoni yang ditargetkan selesai pada 2027.

    Sedangkan pembangunan segmen dua MRT fase 2A yaitu jalur Harmoni-Kota ditargetkan selesai pada 2029.