7cloud.asia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Kebijakan menaikkan tarif Transjakarta dinilai akan membebani perekonomian masyarakat.
“Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino dalam keterangannya seperti dikutip Antaranews.com Sabtu (21/12/2024)
Penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama dengan situasi ekonomi yang masih sulit.
Menurut dia, kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada moda transportasi publik ini untuk aktivitas sehari-hari.
Baca: Warga Jakarta dan sekitarnya masih enggan gunakan transportasi publik
Kemudian, kata Wibi, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
“Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil,” kata Wibi.
Menurut dia, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.
“Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas,” tegas Wibi.
Dia menjelaskan, salah satu tujuan utama dari keberadaan Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara.
Baca: Butuh transportasi publik yang berkualitas untuk atasi polusi udara di Jakarta
Jika tarif dinaikkan, menurut dia, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.
Karena itu, dia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp3.500.
Pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan.
“Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan,” tandas Wibi.
Terpisah, Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota (FAKTA) Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menilai bahwa wacana kenaikan tarif TransJakarta bukanlah kebijakan yang tepat.
Baca: Penataan transportasi publik di Jakarta
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang mencapai Rp 85,1 triliun dianggap masih memungkinkan untuk mensubsidi biaya operasional Transjakarta bagi masyarakat Jakarta.
“Subsidi untuk operasional Transjakarta hanya sekitar Rp 3,57 triliun, sehingga APBD Jakarta masih dapat menutupi biaya operasional tersebut,” ujar Tigor dilansir Kompas.com, Sabtu (21/12/2024).
Kenaikan tarif Transjakarta justru bisa berdampak negatif terhadap mobilitas masyarakat, terutama bagi kalangan yang sangat bergantung pada transportasi publik untuk kegiatan sehari-hari.
“Jangan naikkan tarif Transjakarta. Subsidi diberikan ke Transjakarta atau angkutan umum agar warga lebih menggunakan transportasi publik dan mengurangi kemacetan Jakarta,” tambah Tigor.
Tigor menyarankan agar Pemprov Jakarta mempertimbangkan kebijakan untuk membuat transportasi umum seperti Transjakarta gratis, setidaknya untuk lapisan masyarakat tertentu yang membutuhkan.
Leave a Reply