ruangkota

Tag: ugm

  • BEM UGM Umumkan Mosi Tidak Percaya terhadap Rektor Ova Emilia

    BEM UGM Umumkan Mosi Tidak Percaya terhadap Rektor Ova Emilia

    7cloud.asia – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Rektor UGM Ova Emilia.

    Sikap itu disampaikan Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, dalam pernyataan resmi yang beredar pada Sabtu, 25 Mei 2025.

    “Kami hanya ingin mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan, yang artinya harus berpihak semata-mata demi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa,” kata Tiyo saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Sabtu, 24 Mei 2025.

    Dalam pernyataan tersebut, BEM KM UGM menilai UGM telah turut berperan dalam membesarkan kekuasaan mantan presiden, Joko Widodo (Jokowi), yang kala itu masih menjabat. Menurut Tiyo, Jokowi merupakan pembunuh demokrasi.

    Baca: BEM SI serukan aksi tolak UU TNI

    Menurut Tiyo, meski kini pemerintahan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kekuasaan hari ini tetap merupakan kelanjutan dari kehendak politik Jokowi.

    “UGM mestinya turut bertanggung jawab dengan menegaskan keberpihakannya,” ucap Tiyo.

    Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas sikap kampus yang dinilai tidak tegas menyikapi dinamika politik nasional.

    BEM UGM menuntut agar rektor mereka menyatakan mosi tidak percaya kepada lembaga negara. Mereka menilai penyelenggaraan diskusi akademik saja tidak cukup.

    Baca: Civitas Academica UGM yatakan sikap darurat demokrasi

    “UGM telah menyelenggarakan kegiatan diskusi yang mengkritik realitas politik hari ini yang tidak lebih dari sebuah akrobat dalam panggung media sementara ketidakadilan dan penindasan terus tetap serta senantiasa terjadi di mana-mana,” ujarnya.

    Tiyo mengatakan mahasiswa tidak akan mencabut sikap mosi tidak percaya mereka kepada Rektor Ova Emilia selama kampus tidak menyatakan sikap politik yang jelas terhadap rezim hari ini.

    “BEM KM UGM menyatakan mosi tidak percaya kepada Rektor UGM Ova Emilia. Mosi ini tidak akan kami cabut dan kami akan tetap tidak percaya sampai Rektor UGM menyatakan Mosi Tidak Percaya ke Rezim Prabowo-Gibran atau yang setara dengannya sebagai penegasan keberpihakan kepada rakyat,” tutur Tiyo.

  • UGM Jadi Pilihan Favorit ke-3 Dalam Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Tahun 2025

    UGM Jadi Pilihan Favorit ke-3 Dalam Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Tahun 2025

    7cloud.asia – Universitas Gadjah Mada tetap menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) favorit bagi pelajar di seluruh Indonesia.

    Tahun ini, sebanyak 89 ribu lebih calon mahasiswa mendaftar di program studi UGM. Angka tersebut menempati posisi tertinggi ke-3 di tingkat nasional.

    Pada tahun ini, PTN dengan pendaftar terbanyak adalah Universitas Indonesia (UI) dengan 111.206 calon mahasiswa. Disusul Universitas Sebelas Maret 101.069 peserta, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) 89.296 peserta.

    Adapun total pendaftar calon mahasiswa perguruan tinggi negeri tercatat 860.976 orang, dengan persentase peserta diterima 29,43 persen.

    Jika melihat perkembangannya pada tiga tahun terakhir, kata Wening, UGM berhasil mempertahankan posisi sebagai universitas dengan peminat terbanyak.

    Sepanjang 2022-2025, jumlah pendaftar UGM untuk seleksi SNBT berada di rentang 20-89 ribu peserta.

    Baca: UGM alokasikan 40 persen kursi untuk jalur mandiri

    Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro mengatakan, angka tersebut menunjukkan peningkatan minat pada universitas yang terus naik selama empat tahun terakhir.

    Seperti diketahui, UGM membuka tiga jalur seleksi utama, yakni SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri dengan total daya tampung sebanyak 9.236 mahasiswa baru yang akan diterima.

    Selain itu juga terdapat Jalur International Undergraduate Program (IUP) dengan daya tampung 1.039. Pada SNBP 2025 lalu, jumlah pendaftar UGM meningkat dibanding tahun 2024.

    “Tahun 2024 pendaftar SNBP UGM sampai 31.289 peserta, naik di tahun ini jadi 32.429 peserta,” ungkap Wening Udasmoro, Rabu (28/5/2025), di Kampus UGM.

    Sebanyak 2.783 mahasiswa atau sekitar 30 persen dari daya tampung telah diterima di jalur ini.

    Persentase daya tampung yang sama, ditambah realokasi daya tampung SNBP, menjadikan UGM akan menerima 2.812 calon mahasiswa pada jalur SNBT.

    Baca: Wacana pinjaman pendidikan perlu dikaji ulang

    Sedangkan untuk jalur Mandiri, UGM menyediakan daya tampung paling besar yakni 40 persen dari total daya tampung.

    “UGM menerima sebanyak 2.812 mahasiswa lewat jalur SNBT ini,” kata Wening.

    Jika menilik persebaran minat calon mahasiswa yang mendaftar pada program studi yang ada di UGM, Fakultas Hukum menempati peringkat tertinggi dengan jumlah pendaftar mencapai 3.654 peserta.

    Disusul Fakultas Psikologi dengan jumlah pendaftar 3.601 dan Fakultas Kedokteran mencapai 3.155 peserta.

    Data ini memperlihatkan adanya pergeseran minat dibanding tahun sebelumnya di mana Fakultas Psikologi berada di posisi pertama sebagai program studi terfavorit di SNBT 2024.

    Baca: Mahasiswa FH UGM ajukan uji materi atas Permendikbudristek 2/2024 ke MA

    “Tahun lalu peminat yang terbanyak justru dari pada prodi Psikologi,” ungkapnya.

    Dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusif, ujar Wening, UGM juga membuka jalur Seleksi Mandiri.

    Bagi calon mahasiswa yang belum beruntung di jalur SNBT, katanya, UGM masih membuka pendaftaran di jalur ini sebagai pilihan. Total kuota penerimaan jalur ini 40 persen.

    Wening mengimbau agar calon mahasiswa dapat mengakses informasi lengkap seputar penerimaan jalur seleksi Mandiri di laman resmi um.ugm.ac.id.

    Para calon mahasiswa juga diingatkan untuk tidak tergiur tawaran oknum yang memberikan jaminan pasti diterima kuliah di UGM dengan membayar sejumlah uang tertentu.

    Baca: PTN-BH jadi akar masalah mahalnya biaya kuliah

  • Kisah Siswa Disabilitas Ikuti Tes UM UGM CBT 2025

    Kisah Siswa Disabilitas Ikuti Tes UM UGM CBT 2025

    7cloud.asia – Pada pelaksanaan Ujian Mandiri UGM Computer Based Test (UM UGM CBT) 2025, Universitas Gadjah Mada atau UGM kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kampus yang inklusif dan ramah disabilitas.

    Pada UM UGM CBT 2025 ini panitia memfasilitasi peserta dari kelompok penyandang disabilitas agar dapat mengikuti ujian dengan nyaman dan optimal.

    Terdapat 8 orang disabilitas yang hadir mengikuti ujian, terdiri dari 3 peserta disabilitas rungu, 1 peserta dengan disabilitas mental, dan 4 peserta dengan disabilitas fisik.

    “UGM terus berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi yang inklusif, yang membuka ruang bagi siapapun untuk berkembang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus,” ujar rektor UGM, Prof. Ova Emilia

    Dalam pelaksanaan ujian, UGM melibatkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) UGM yang bekerja sama dengan Direktorat Kemahasiswaan, GMC UGM, K3 K5L, serta didukung oleh mahasiswa relawan.

    Para peserta difabel mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing, mulai dari aksesibilitas fisik ruangan, perangkat penunjang, hingga asistensi teknis selama ujian berlangsung.

    Baca: RPP Konsesi untuk penyandang disabilitas segera disahkan

    Pelibatan aktif berbagai unit di lingkungan UGM menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan ujian yang inklusif ini. Pendekatan kolaboratif tersebut selaras dengan semangat UGM sebagai kampus kerakyatan yang menjunjung tinggi nilai kemandirian dan keberlanjutan.

    Dengan langkah-langkah ini, UGM terus menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan, serta terbuka untuk semua anak bangsa tanpa kecuali.

    Ifanda (18), peserta asal Probolinggo dengan disabilitas mental mengapresiasi pendampingan yang diberikan oleh relawan selama proses berlangsung.

    Ia berharap UGM terus meningkatkan akses dan dukungan bagi calon mahasiswa dengan disabilitas mental di tahun-tahun mendatang.

    “Alhamdulillah, ujiannya lancar. Tadi sempat ada kendala saat pengecekan karena anting saya tidak bisa dicopot, tapi secara keseluruhan pelayanannya sangat baik. Saya merasa terlayani dengan adil,” tuturnya.

    Rakhmat (18) peserta dengan disabilitas fisik asal Riau juga merasa terbantu dengan layanan yang diberikan. Ia menyebut bahwa suasana ujian terasa tenang dan tidak membuatnya terintimidasi.

    Baca: Beasiswa ADIK untuk penyandang disabilitas

    Rakhmat berharap pelayanan ramah disabilitas seperti ini terus menjadi standar dalam setiap seleksi masuk perguruan tinggi.

    “Dari gerbang sudah diarahkan oleh Pak Satpam yang sangat baik. Arahan menuju ruang ujian jelas, dan semuanya ramah. Layanannya bagus sekali,” ungkapnya.

    Sebanyak 34.627 peserta mengikuti Ujian Mandiri UGM Computer Based Test (UM UGM CBT) 2025 yang dilaksanakan pada 1-5 Juli 2025 di Yogyakarta dan 7-12 Juli 2025 di UGM Jakarta.

    Dari jumlah tersebut, 26.522 peserta melaksanakan ujian di Yogyakarta dan 8.105 peserta di Jakarta.

    Jika dibandingkan dengan materi soal tahun lalu, tahun ini dibuat berbeda. Peserta akan menghadapi materi tes berupa Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU), Tes Potensi, dan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang terdiri dari dua mata uji sesuai pilihan program studi calon mahasiswa.

    Sementara itu, pengumuman UM UGM CBT akan disampaikan pada 19 Juli 2025.

    Baca: Penyandang disabilitas yang menginspirasi

  • Aksi Relagama Bergerak: Tuntut Rektor UGM Bersikap Jujur Terkait Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

    Aksi Relagama Bergerak: Tuntut Rektor UGM Bersikap Jujur Terkait Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

    7cloud.asia – Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada atau Relagama Bergerak menggelar aksi di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Selasa (8/7/2025).

    Aksi ini dihadiri puluhan orang, baik anggota Kagama maupun masyarakat sipil yang menyorot dugaan ijazah palsu mantan presiden Joko Widodo

    Dalam orasinya, Koordinator Relagama Bergerak, Bangun Sutoto menegaskan bahwa aksi ini murni gerakan moral alumni, bukan kepentingan pribadi.

    “Saya kembali menegaskan bahwa aksi tersebut bukan berorientasi pribadi dari rekan-rekan Relagama Bergerak. Ini murni suara kami sebagai alumni,” ujarnya sebagaimana dipantau di akun YouTube @LangkahUpdate

    Bangun Sutoto menegaskan, UGM bukan hanya milik para alumni ataupun birokrasi semata, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.

    “Para alumni jangan hanya diam. Harus bergerak untuk menyelematkan nama baik almamater! UGM itu bukan hanya milik para alumni saja. UGM sudah menjadi milik Indonesia dan dunia. Jadi, sudah sewajarnya kita semua menjaganya,” katanya.

    Baca: Warganet pertanyakan integritas Polri dalam penanganan dugaan ijazah palsu Jokowi

    Ia juga menepis anggapan aksi ini untuk memecah belah. Mereka hanya ingin menuntaskan dugaan ijazah palsu Jokowi yang tidak berujung.

    “Kami berjuang untuk menuntaskan kasus ijazah. Bukan untuk menambah masalah,” Bangun menuturkan.

    Ia pun mengajak seluruh alumni untuk bersatu. Memanfaatkan momen tersebut demi menjaga nama baik kampus.

    “Saya mengajak sekaligus berpesan kepada para alumni yang masih punya hati nurani untuk bereuni. Reuni akal sehat bersama di UGM,” ajaknya.

    Bangun bilang, para alumni seharusnya bersikap lebih peduli terhadap UGM sebab kampus dengan julukan ‘Kampus Kerakyatan’ telah berjasa banyak.

    “UGM telah berjasa kepada kami. Kini, saat yang tepat bagi para alumni untuk membalas jasanya dengan peduli atas ujian yang tengah menerpa UGM,” jelasnya.

    Baca: Polisi diminta terlebih dulu membuktikan keabsahan ijazah Jokowi

    Relagama Bergerak menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kejujuran, berdasar nilai-nilai objektivitas, dan keterbukaan informasi kepada publik.

    Berikut pernyataan sikap Relagama Bergerak yang kembali dibacakan dalam aksi kali ini:

    1. Meminta kepada rektor UGM beserta staf rektor terkait, dekan Fakultas Kehutanan berserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Sdr. Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya.

    2. Meminta kepada Sdr. Joko Widodo dengan suka rela, itikad baik, dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya (S1) kepada publik secara apa adanya.

    3. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2, sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

    4. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk civitas akademika UGM dan para alumninya.

    5. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1×24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh ybs dan tidak dipenuhi permintaan kami maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut.

    6. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan dan staf dekan terkait, beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Sdr. Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat.

    7. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Sdr. Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada.

  • Keabsahan Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Kali Ini Melalui Citizen Lawsuit di PN Solo

    Keabsahan Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Kali Ini Melalui Citizen Lawsuit di PN Solo

    7cloud.asia – Keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali digugat. Kali ini melalui mekanisme gugatan citizen lawsuit (CLS) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo.

    Adapun pihak penggugat adalah dua alumni UGM Yogyakarta yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Selain Jokowi, ada tiga tergugat lainnya yakni Rektor UGM, Ova Emilia; Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, dan Polri.

    Pihak penggugat didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Taufiq. Kepada awak media, Taufiq mengatakan bahwa gugatan citizen lawsuit ini berbeda dengan gugatan PMH biasa.

    “Kami tidak harus membuktikan asli atau palsunya ijazah Jokowi, cukup menunjukkan negara ini sedang tidak beres,” ucap dia seperti dikutip Tempo.co.

    Sidang perdana gugatan citizen lawsuit kasus ini digelar pada Selasa (16/9/2025), tetapi Jokowi yang dalam kasus itu sebagai Tergugat 1 tidak hadir dan diwakili kuasa hukumnya, YB Irpan.

    Baca: Pakar minta Jokowi tunjukkan ijazahnya untuk akhiri polemik

    Dilansir Tempo, majelis hakim yang diketuai oleh Putu Gde Hariadi itu kemudian menunda sidang karena dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dalam kasus tersebut sebagai Tergugat 4, tidak hadir, juga tidak ada kuasa hukum yang mewakili Polri.

    Majelis Hakim pun menjadwalkan sidang satu minggu yang akan datang yakni Selasa, 30 September 2025. Panitera akan kembali melakukan pemanggilan kepada Tergugat 4, Polri.

    “Sidang hari ini ditunda satu minggu kemudian dengan agenda untuk memerintahkan kepada panitera pengganti supaya melakukan pemanggilan ulang melalui pos tercatat kepada Tergugat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar Putu saat berjalannya sidang hari ini.

    Saat sidang berlangsung, pihak penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, Muhammad Taufiq menyatakan akan melayangkan surat kepada Ketua PN Kota Solo untuk mengganti majelis hakim yang menangani gugatan tersebut.

    Taufiq menjelaskan alasan meminta pergantian majelis hakim karena yang menangani gugatan kali ini sama dengan majelis hakim yang menangani gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berkaitan dengan ijazah Jokowi sebelumnya.

    Baca: Polemik ijazah Jokowi, jika terbukti palsu bisa dijerat pidana

    Dalam amar putusan perkara nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Skt itu, Majelis Hakim yang saat itu juga diketuai oleh Putu Gde Hariadi memutuskan menolak gugatan ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh Muhammad Taufiq.

    “Kami menilai hal itu berpotensi melahirkan putusan serupa dan mencederai prinsip keadilan. Jadi hakim harus diganti,” kata Taufiq.

    Taufiq mengatakan dalam setiap proses hukum, selalu ada kalimat pro justicia, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu diatur dalam UU No 48/2009 tentang Pokok-Pokok Kehakiman.

    “Saya tidak melihat itu jika perkara ini tetap diadili hakim yang sama, Hari ini (Selasa) kami mengirimkan surat resmi kepada ketua pengadilan untuk meminta penggantian majelis hakim,” tuturnya.

    Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mengatakan pihaknya mendapatkan kuasa dari Jokowi. Ia menambahkan timnya masih mendalami substansi gugatan perkara dengan nomor PN-SKT 28082025GIR tersebut.

    Menanggapi soal pergantian hakim yang diusulkan oleh penggugat, menurutnya itu merupakan kewenangan internal PN Kota Solo.

    “Setidaknya kami sudah punya pemikiran apa yang akan dilakukan, tapi terlalu dini jika kami buka sekarang terkait gugatan citizen lawsuit ini,” katanya.

    Baca: Kejanggalan yang belum terjawab terkait polemik ijazah Jokowi