ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Bencana Alam Meluas, Anggota Baleg DPR Dorong RUU Keadilan Iklim Segera Disahkan

    Bencana Alam Meluas, Anggota Baleg DPR Dorong RUU Keadilan Iklim Segera Disahkan

    7cloud.asia – Banjir dan bencana alam lainnya yang semakin sering terjadi dan tak terkendali di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan betapa gentingnya dampak perubahan iklim yang dihadapi masyarakat.

    Cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, serta kerusakan lingkungan di darat dan perairan memperparah situasi, mengancam keselamatan warga dan menimbulkan kerugian ekonomi.

    Merespons hal itu, Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR Muhammad Kholid, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim adalah kebutuhan mendesak.

    “Dalam menghadapi bencana alam yang disebabkan oleh krisis iklim ini, sudah saatnya Indonesia memiliki payung hukum yang jelas dan kuat terkait keadilan iklim,” tegas Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

    Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sejak awal tahun hingga 3 Maret 2025, telah terjadi 526 peristiwa bencana alam di Indonesia, di mana 342 di antaranya adalah banjir.

    Beberapa hari belakangan, daerah yang paling terdampak banjir adalah Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan daerah lainnya di Jawa Barat.

    Baca: ARUKI Menggugat Keadilan Iklim di Tengah Ancaman Perubahan Iklim

    Kejadian ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil yang signifikan tetapi juga menelan korban jiwa dan memaksa ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

    “Rentetan bencana ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tapi dampaknya sudah nyata di hadapan kita,” ujar Politisi PKS ini.

    Anggota DPR Dapil Jawa Barat VI itu memandang bahwa RUU Keadilan Iklim tidak hanya mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tetapi juga memastikan adanya perlindungan bagi masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan.

    “Keadilan iklim berarti mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini tidak boleh menjadi korban terbesar, dan tanggung jawab utama harus dipikul oleh para pelaku emisi besar dan industri yang lalai terhadap kelestarian lingkungan,” sambung Kholid.

    Selain itu, RUU ini juga harus mencakup tata ruang dan tata wilayah yang berkeadilan dan tidak memarjinalkan ekosistem lingkungan, guna memastikan bahwa pengelolaan ruang dan wilayah dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat secara adil.

    Pengesahan RUU Keadilan Iklim juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta dunia usaha dalam menjalankan kebijakan ekonomi hijau.

    Baca: ARUKI Sebut Hasil COP 29 Perburuk Dampak Perubahan Iklim

    Tanpa regulasi yang tegas, upaya mengurangi emisi karbon dan mengelola risiko bencana hanya akan menjadi janji kosong.

    “RUU ini perlu menjadi landasan hukum agar semua pihak, termasuk masyarakat sipil, memiliki peran aktif dalam pengawasan kebijakan iklim,” ujar Kholid yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.

    Sebagaimana diketahui, DPR sudah memasukkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan akan segera masuk tahap berikutnya.

    Kolaborasi lintas sektor—pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta—sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat adil dan inklusif.

    “Kita di DPR akan segera menindaklanjuti, karena sudah masuk Prolegnas Prioritas tahun ini,” tutup Kholid.

  • Perubahan Iklim dan Anomali Cuaca Turunkan Produksi Kopi Indonesia

    Perubahan Iklim dan Anomali Cuaca Turunkan Produksi Kopi Indonesia

    7cloud.asia – Kopi merupakan salah satu jenis tanaman primadona di Indonesia. Sebagai negara pengekspor terbesar ke-4 di dunia–setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia, biji kopi asal Indonesia menjangkau negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, dan Amerika Serikat.

    Minum kopi pun menjadi bagian gaya hidup masyarakat Indonesia, ditandai dengan tumbuhnya kafe-kafe baru di berbagai daerah.

    Bermacam fakta di atas seharusnya berdampak positif pada petani sebagai salah satu aktor utama dalam mata rantai penjualan kopi. Namun, penelitian kami di Jawa Barat nyatanya menunjukkan hasil yang miris.

    Usai bergulat dengan penurunan permintaan di masa pandemi, para petani kini harus menghadapi dampak perubahan iklim yang kian nyata.

    Produksi petani kopi, setidaknya petani kopi di Jawa Barat, turun drastis akibat perubahan iklim dan cuaca tidak menentu

    Baca: Dampak lingkungan jika pemanasan global mencapai 2°C

    Anomali cuaca
    Penulis melaksanakan wawancara terstruktur dan mendalam dengan 219 responden petani kopi di Jawa Barat pada 2022. Provinsi ini banyak menerapkan kegiatan perhutanan sosial berbasis kopi.

    Menurut para responden kami, pandemi tidak menghalangi aktivitas petani dalam kegiatan budidaya sampai pemanenan. Namun, pembatasan aktivitas masyarakat membuat permintaan kopi menurun khususnya oleh kafe-kafe sebagai salah satu pembeli kopi mentah dari petani.

    Dampaknya: harga jual kopi menurun, pun pendapatan petani. Di puncak pandemi pada 2021, misalnya, ceri kopi para petani yang biasanya dihargai hingga Rp 9.500/kg hanya laku di kisaran Rp 5.000/kilogram.

    Meredanya pandemi pada 2022 tak terlalu mengubah keadaan. Pasalnya, pertanian kopi mulai terimbas perubahan iklim.

    Studi memperkirakan bahwa perubahan iklim akan menurunkan produktivitas pertanian di negara berkembang sebesar 10-20 persen selama 40 tahun ke depan.

    Baca: Perubahan iklim berdampak pada produksi kopi dunia

    Menurut kajian tim peneliti BRIN, salah satu dampak perubahan iklim di Indonesia adalah durasi musim hujan lebih panjang. Lamanya bisa mencapai 49 hari di Indonesia bagian selatan.

    Kondisi cuaca yang tidak menentu, misalnya hujan ekstrem di musim kemarau, menyebabkan sebagian kopi gagal berbunga. Imbasnya, kopi gagal berbuah sehingga angka produksi menurun drastis.

    Meskipun secara nasional jumlah produksi kopi meningkat, para petani yang kami wawancarai di Jawa Barat (seperti di Kabupaten Garut, Bandung, dan Ciamis) menyatakan bahwa produksi mereka menurun antara 20 hingga 80 persen.

    Pertumbuhan produksi nasional didominasi oleh produksi kopi dari Sumatra. Daerah tersebut bisa jadi memiliki perbedaan iklim mikro dengan petani di Jawa Barat.

    Penurunan produksi sebenarnya membuat suplai menipis di pasar sehingga mengerek naik harga produk kopi. Sayangnya, banyak petani yang tidak menikmati kenaikan harga.

    Baca: Menjaga produksi kopi Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim

    Anjloknya hasil panen karena perubahan iklim sulit diperbaiki karena akses mereka ke pupuk masih terbatas.

    Pada saat pandemi, pupuk tersedia dengan harga normal. Namun, pupuk tidak terjangkau karena pendapatan petani menurun sehingga belanja lebih difokuskan untuk konsumsi rumah tangga.

    Sebaliknya, pascapandemi pupuk menjadi susah diperoleh. Kalaupun ada, harganya lebih mahal. Pupuk yang paling banyak dibutuhkan oleh petani kopi berjenis urea dan NPK.

    Ada beberapa masalah yang jadi biang keladi. Dunia memang tengah mengalami krisis pupuk akibat Perang Rusia-Ukraina. Sebab, Rusia merupakan penyuplai 30% fosfor dan kalium yang menjadi bahan baku NPK.

    Wawancara kami juga menemukan masalah distribusi pupuk subsidi yang diduga tidak tepat sasaran. Ini terlihat dari bagaimana petani yang berhak menerima pupuk dengan harga subsidi harus membayar dengan harga normal karena pupuk subsidi tidak tersedia.

    Sementara, suplai justru tersedia bagi kelompok tani lain di daerah yang sama yang tak membeli pupuk.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Ary Widiyanto (Peneliti Ahli Madya BRIN). Penulis berterimakasih kepada Dr. Sanudin dan Eva Fauziyah, M.Sc. (peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN) yang telah berkontribusi terhadap tulisan ini.

  • Perubahan Iklim Turunkan Produksi Kopi: Pemerintah Didesak Turun Tangan

    Perubahan Iklim Turunkan Produksi Kopi: Pemerintah Didesak Turun Tangan

    7cloud.asia – Kopi merupakan salah satu jenis tanaman primadona di Indonesia. Sebagai negara pengekspor terbesar ke-4 di dunia–setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia, biji kopi asal Indonesia menjangkau negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, dan Amerika Serikat.

    Namun, perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi terjaganya produksi kopi Indonesia.

    Permasalahan budi daya yang dihadapi petani selama dan pascapandemi, ditambah dengan dampak perubahan iklim, membuat kelimpungan petani kopi di sejumlah daerah.

    Studi pun mengamini petani kopi swadaya di negara berkembang kerap kesulitan mengatasi dampak perubahan iklim karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk mencari pemasukan tambahan demi menjamin kesejahteraan keluarga mereka.

    Oleh karena itu, perlu campur tangan pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

    Pemerintah, misalnya, perlu memperkuat pengawasan untuk memastikan distribusi pupuk yang tepat sasaran. Titik-titik kerawanan penyimpangan perlu diberantas. Perlu ada sanksi tegas terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi.

    Baca: Menjaga produksi kopi Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim

    Di sisi lain, kelembagaan petani juga perlu penguatan. Berdasarkan wawancara, saat ini posisi tawar petani dalam penentuan harga jual kopi sangat rendah.

    Pembeli, yang mayoritas adalah pedagang besar, memiliki kuasa yang besar dalam menentukan harga. Lantaran margin yang kecil, petani hanya sedikit merasakan manfaat kenaikan harga kopi.

    Sebaliknya, adanya penurunan harga akan langsung menghantam perekonomian mereka karena minimnya modal usaha untuk memupuki tanaman.

    Oleh sebab itu, perlu dibentuk lembaga yang berfungsi menstabilkan harga kopi di tingkat petani, misalnya dengan menampung produk pada saat panen raya.

    Meski demikian, upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan instabilitas harga jual dan harga sarana produksi pertanian tidak selamanya dapat bergantung pada pemerintah.

    Petani harus didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk kopi mereka dengan pengolahan lanjutan.

    Baca: Petani kopi kehilangan produksi

    Pengolahan produk memberikan dua keuntungan sekaligus. Pertama, meningkatkan harga jual dan margin keuntungan yang lebih besar.

    Kedua, adanya penyerapan tenaga kerja selama proses pengolahan kopi meliputi proses pengupasan, pengeringan, pembuatan bubuk kopi, bahkan penjual produk kopi siap saji.

    Pemerintah dan swasta dapat membantu penyediaan mesin pengolah kopi dengan skema hibah atau pinjaman berbunga rendah. Perlu bantuan lembaga keuangan resmi pemerintah selama proses ini.

    Pasalnya, petani cenderung langsung menjual kopi setelah panen untuk mendapatkan uang tunai.

    Perubahan iklim merupakan sebuah keniscayaan. Bukan tidak mungkin hal yang sama bisa menimpa petani-petani kopi lain di Indonesia.

    Yang dapat kita lakukan adalah beradaptasi dan meredam dampaknya, serta meningkatkan ketangguhan petani kecil kita.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Ary Widiyanto (Peneliti Ahli Madya BRIN). Penulis berterimakasih kepada Dr. Sanudin dan Eva Fauziyah, M.Sc. (peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN) yang telah berkontribusi terhadap tulisan ini.

  • Tantangan Petani Kopi Gayo: Perubahan Iklim hingga Kurangnya Dukungan Pemerintah

    Tantangan Petani Kopi Gayo: Perubahan Iklim hingga Kurangnya Dukungan Pemerintah

    7cloud.asia – Dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah tersohor dengan produk kopinya. Sekitar 80 persen pasokan bahan baku kopi Starbucks—perusahaan kedai kopi terbesar dunia—merupakan jenis Arabika yang berasal dari Gayo.

    Namun di balik harum dan nikmat khas kopi yang telah mendunia itu, tersimpan kisah perjuangan berat para petani. Gurihnya bisnis kopi Gayo tidak bisa dinikmati oleh para pekerja di belakangnya.

    Hasil penelitian kami (belum dipublikasi) dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sepanjang 2023-2024 mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang membebani para petani kopi Gayo, dari perubahan iklim yang menyebabkan produktivitas menurun, hingga sistem pasar yang tidak berpihak pada mereka.

    1. Penurunan produksi akibat perubahan iklim
    Perubahan iklim telah meningkatkan suhu permukaan udara yang mengubah pola curah hujan di Dataran Tinggi Gayo.

    Selama 30 tahun terakhir, data Stasiun Meteorologi Sutan Iskandar Muda menunjukkan adanya tren peningkatan laju suhu udara sebesar 0,3°C/sepuluh tahun.
    Sementara menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, curah hujan mengalami penurunan dari 5558,8 mm pada 2015 menjadi 2310,38 mm pada 2023.

    Kondisi ini menyebabkan lokasi kebun kopi pada area ketinggian 800-1200 meter di atas permukaan laut (MDPL) tidak lagi optimal menghasilkan kopi Arabika berkualitas.

    Perubahan iklim yang menyebabkan kemarau ekstrem juga membuat tanaman kopi susah berbunga dan memudahkan penyebaran penyakit.

    Dapatkan rangkuman isu terkini langsung dari editor-editor kami
    Hal ini tidak hanya menyebabkan penurunan produktivitas kopi, tapi juga berisiko gagal panen. Alhasil, petani merugi, penghasilan mereka turun drastis.

    Baca: Perubahan iklim pengaruhi produksi kopi dunia

    2. Pasar yang tidak adil
    Sebagian besar petani Gayo menjual kopi mereka dalam bentuk cherry alias buah kopi mentah, yang harganya jauh lebih rendah dibandingkan kopi yang sudah diolah.

    Sebagai perbandingan, harga kopi dalam bentuk cherry hanya dihargai Rp15 ribu/kilogram. Sebanyak 11 kilogram ceri kopi dapat diolah menjadi 1 kilogram bubuk kopi yang harganya bisa mencapai Rp450 ribu/kilogram.

    Keterbatasan peralatan produksi menjadi penyebab utama petani tidak bisa mandiri mengolah kopi hasil panen mereka.

    Pengolahan pascapanen membutuhkan banyak peralatan canggih dan mahal seperti pulper (mesin pengupas kulit kopi), alat fermentasi, pencucian, hingga pengeringan. Petani kecil tentu tidak mampu membeli peralatan tersebut yang diperburuk minimnya akses terhadap permodalan.

    Kondisi infrastruktur dasar seperti jalanan di daerah yang rusak kian memperburuk keadaan. Petani terpaksa menjual hasil panen kepada pengepul yang bersedia menjemput bola.

    Walhasil, para pengepul atau tengkulak bisa seenaknya menentukan harga ketika bernegosiasi dengan petani karena berada di atas angin.

    Sementara petani harus segera menjual hasil panen agar tidak busuk. Akibatnya, pada saat panen raya, harga kopi pasti anjlok karena kelebihan suplai dan sebaliknya harga naik ketika suplai terbatas—hasil penjualan kopi sering kali tidak cukup menutup biaya produksi.

    Saat posisi petani terjepit, para pengepul lokal atau rentenir justru mengambil kesempatan.

    Mereka datang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi, membuat petani semakin bergantung. Pada akhirnya banyak petani kopi yang terjebak dalam siklus utang yang tidak bisa diputus.

    Baca: Masalah lingkungan di balik budidaya kopi Gayo

    3. Tipu-tipu sertifikasi
    Persyaratan sertifikasi produk menjadi penghalang besar bagi petani untuk bisa masuk ke pasar global atau menjual biji kopi langsung ke konsumen akhir.

    Sertifikasi produk seperti fair trade, organik, atau Geographical Indication (GI) mensyaratkan standar yang sangat tinggi. Di antaranya, mengharuskan kualitas dan kuantitas produk harus stabil, yang tentu membutuhkan biaya besar.

    Petani harus membayar pelatihan, penilaian, dan pengawasan—sesuatu yang sulit mereka jangkau. Jadi, lagi-lagi ujungnya petani kembali bergantung pada pengepul lokal dengan imbalan harga yang rendah.

    “Bagi kami petani, bersertifikat atau tidak, harga cherry tetap sama segitu saja. Kami tidak tahu harga premium yang dijanjikan oleh sertifikasi untuk siapa” —Raje, petani kopi Gayo.

    4. Kelembagaan bisnis yang lemah
    Di Kabupaten Aceh Tengah, terdapat beberapa koperasi yang seharusnya bisa menjadi perantara antara petani dan pasar untuk memastikan harga jual kopi yang adil. Namun dalam praktiknya, para petani merasa bahwa koperasi tidak mewakili kepentingan mereka.

    Harga kopi yang ditetapkan koperasi sering kali terlalu rendah, dengan sistem pembagian keuntungan dan pengelolaan keuangan yang kurang transparan. Kesenjangan akses dan informasi membuat tidak semua anggota koperasi terlibat dalam pengambilan keputusan.

    Pemerintah daerah melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Kopi Arabika Gayo sebagai Kopi Spesialti telah menetapkan Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) bertanggung jawab sebagai penjamin mutu, rantai pasok, dan keberlanjutan usaha kopi

    Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan petani kopi di Gayo harus berjuang sendiri.

    Baca: Mempertahankan produksi kopi Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim

    5. Kurangnya dukungan pemerintah
    Dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri kopi berkelanjutan, termasuk pemberian insentif, pendidikan, pelatihan bagi petani kopi Arabika Gayo masih sangat minim.

    Dalam penelitian yang kami lakukan, tercatat hanya ada enam pelatihan dengan 18 peserta per sesi yang dilakukan sepanjang 2022–2024. Angka ini sangat kecil dibandingkan jumlah petani kopi di Aceh Tengah yang mencapai 39.475 orang

    Kami juga menemukan banyak petani masih menggunakan bahan tanam seadanya dan bibit yang tidak berkualitas serta tidak mampu menerapkan manajemen kebun yang baik.

    Tak ayal, produktivitas kebun kopi pun rendah. Rata-rata produktivitas kebun kopi di lokasi penelitian hanya 800 kg per hektare, jauh dari potensi optimal Arabika Gayo yang seharusnya bisa mencapai 1,5 ton per hektare.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    Ari Susanti (Dosen di Fakultas Kehutanan UGM, Universitas Gadjah Mada)
    Cut Maila Hanum (Dosen STIK Pante Kulu Aceh)
    Dahlan Dahlan (Dosen, Universitas Syiah Kuala)
    Arsy Widowangi dari Fakultas Kehutanan UGM berkontribusi dalam riset ini sebagai asisten peneliti.

  • Strategi Iklim Indonesia Kurang Berkeadilan: Masyarakat dan Lingkungan Terancam Dampak Perubahan Iklim

    Strategi Iklim Indonesia Kurang Berkeadilan: Masyarakat dan Lingkungan Terancam Dampak Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Perubahan iklim membawa sederet dampak bagi masyarakat, mulai dari bencana alam, pengungsian, penyebaran penyakit menular, hingga kematian.

    Indonesia telah mengembangkan beberapa kebijakan iklim untuk menghadapi perubahan iklim dan segala akibatnya. Indonesia memiliki sejumlah dokumen kebijakan kembangkan seperti Enhanced Nationally Determined Contributions, Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR), dan Low Carbon Development Indonesia (LCDI).

    Sebagai seorang akademisi dalam pembangunan sosial dan kebijakan lingkungan, penulis melakukan analisis deskriptif pada lebih dari lima rancangan kebijakan iklim Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempelajari apakah kebijakan tersebut telah mengusung konsep transisi berkeadilan.

    Hasilnya, kelima kebijakan iklim Indonesia tersebut masih terlalu menggunakan pendekatan berbasis iklim, sehingga gagal memasukkan aspek sosial dan lingkungan.

    Padahal, kedua aspek ini sangat penting agar Indonesia bisa menerapkan transisi berkeadilan (just transition) atau upaya global menjaga kelestarian Bumi sekaligus membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mementingkan perkembangan masyarakat dan lingkungan.

    Indonesia perlu melaksanakan transisi berkadilan untuk memastikan agar upaya kita melestarikan Bumi lebih merangkul semua lapisan masyarakat. Mengabaikan faktor-faktor ini dalam aksi iklim justru mengancam kesetaraan, keadilan, dan inklusi bagi masyarakat terdampak serta ekosistem di dalamnya.

    Ancaman dari ketidakadilan
    Sejauh ini, Indonesia masih menitikberatkan upaya transisi berkeadilan ke sektor energi. Buktinya terpampang dalam kebijakan Rencana Transisi Berkeadilan yang dirilis pemerintah Indonesia pada September tahun lalu. Kebijakan tersebut sangat terpusat pada aspek energi saja.

    Kata “adil” dalam transisi berkeadilan (dalam bahasa aslinya: “just” dalam Just Energy Transition Partnership (JETP)) — sebuah kerja sama internasional yang berfokus mempercepat pengembangan energi terbarukan dan penghentian penggunaan batu bara di Indonesia — memang telah membantu konsep transisi ini jadi lebih dikenal.

    Baca: Cara perempuan menarasikan transisi energi yang berkeadilan

    Namun, transisi berkeadilan perlu melibatkan upaya yang lebih merangkul masyarakat dalam melawan dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Segala usaha harus memperhitungkan komunitas—pihak secara langsung terdampak atas perubahan ini.

    Meski memang Indonesia sudah semakin peduli pada sektor energi, pendekatan transisi berkeadilan masih belum diterapkan di sektor-sektor lainnya yang penting bagi penanganan perubahan iklim.

    Di sektor perhutanan, misalnya, Indonesia menerapkan strategi Sustainable Forest Management (SFM) atau pengelolaan hutan berkelanjutan. Strategi ini meliputi imbauan penebangan pohon secara selektif untuk meminimalkan kerusakan.

    Imbauan ini dapat berujung pada larangan praktik peladangan tebas bakar yang sudah turun-temurun dilaksanakan dengan cara ramah lingkungan di beberapa daerah.

    Akibatnya, larangan tersebut mengancam komunitas lokal yang sudah lama melakukan pembakaran terukur sebagai metode peladangan yang berkelanjutan.

    Contoh selanjutnya adalah FOLU Net Sink 2030. Rencana Indonesia mengurangi emisi dari kehutanan dan penggunaan lahan melalui perhutanan sosial. Skema ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan mengelola hutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka.

    Sayangnya, inisiatif tersebut tak memperhitungkan risiko bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dan warisan budaya mereka di hutan. Kelompok masyarakat tersebut justru dapat terancam oleh strategi pengelolaan hutan berkelanjutan.

    Contoh lainnya yaitu strategi iklim Indonesia yang berfokus pada masyarakat pesisir. Strategi yang disusun ini mengabaikan aspek sosio-kultural dari aktivitas perikanan transional yang telah menjadi sumber penghidupan masyarakat.

    Baca: Perspektif Gender dan Inklusi Sosial luput dari kebijakan iklim daerah

    Pemerintah berencana untuk memberikan pelatihan pengembangan bisnis untuk keluarga nelayan. Rencana ini dibuat sebagai upaya memperluas jenis mata pencaharian masyarakat agar ketika cuaca ekstrem, mereka tetap memiliki pemasukan.

    Namun, tanpa menyadari kaitan budaya dan ekonomi dalam aktivitas memancing, ada risiko rencana tersebut tak akan bermanfaat.

    Apa dampaknya bagi kita?
    Ketidakadilan dalam rancangan kebijakan iklim Indonesia membawa konsekuensi serius bagi masyarakat, bahkan bagi lingkungan kita sendiri.

    Misalnya peralihan sumber energi fosil ke energi listrik yang mendorong Indonesia mengeruk limpahan nikel, terutama di wilayah Indonesia tengah dan timur, untuk dijadikan baterai kendaraan listrik. Untuk memfasilitasi penambangan dan pengolahan nikel, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan.

    Lonjakan permintaan nikel memang menguatkan pertumbuhan ekonomi bagi provinsi padat sumber daya alam seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.

    Namun, pertumbuhan ini bukan tanpa pengorbanan. Emisi gas rumah kaca Indonesia naik 20 persen dalam rentang 2022 hingga 2023 akibat ketergantungan penggunaan batu bara untuk memproses nikel.

    Tak hanya persoalan emisi. Penambangan nikel juga berujung pada deforestasi dan polusi. Dampak negatif tersebut berimbas pada masyarakat lokal yang tak bisa melepaskan alam dari mata pencaharian dan budaya mereka. Keragaman hayati di daerah pertambangan juga menjadi rusak.

    Memaksakan transisi energi, dalam konteks ini melalui penambangan nikel, membuktikan bagaimana transisi tak berkeadilan dapat semakin menganiaya masyarakat rentan dan justru terus merusak lingkungan.

    Baca: Mobil listrik pegang peran penting dalam aksi iklim, namun ada banyak masalah

    Langkah selanjutnya
    Indonesia harus mendefinisikan ulang makna transisi berkeadilan agar sesuai dengan situasi masyarakat kita. Definisi ini penting agar prinsip transisi berkeadilan dapat kebijakan yang dibuat menjadi efektif.

    Untuk saat ini, istilah tersebut sama sekali belum diperhitungkan dalam rancangan kebijakan iklim Indonesia.

    Definisi transisi yang jelas dan sesuai konteks akan membantu Indonesia merealisasikan transisi yang berkeadilan dan inklusif.

    Untuk itu, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak dalam memahami dan merencanakan kegiatan terkait perubahan iklim. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, semua sektor yang ada di Indonesia.

    Keterlibatan ini perlu mencakup partisipasi yang luas—tak hanya dari sektor publik dan swasta, tetapi juga dari masyarakat lokal, kelompok rentan termasuk perempuan dan masyarakat adat merupakan pihak yang tak kalah penting untuk terlibat.

    Rancangan kebijakan yang terkonsep dan terstruktur jelas akan memudahkan proses realisasi, pemantauan, dan evaluasi. Tak hanya itu, rancangan tersebut juga perlu memastikan distribusi beban dan manfaat yang merata dan adil.

    Indonesia juga harus melakukan pemantauan dan mekanisme evaluasi yang tegas untuk mendukung penerapan kebijakan iklim.

    Indonesia dapat belajar dari Skotlandia yang telah mengembangkan kerangka transisi berkeadilan dengan ukuran keberhasilan dan indikator terukur dengan tetap memastikan partisipasi dan pembelajaran berkelanjutan dari setiap pihak.

    Dengan mempelajari literatur dan laporan yang sudah ada, Indonesia dapat menyusun kerangka rencana iklim yang sesuai dengan konteks uniknya.

    Kezia Kevina Harmoko berkontribusi dalam penerjemahan artikel yang ditulis Wira A. Swadana (Climate Action Senior Lead, World Resources Institute) untuk The Conversation ini

  • Sebanyak 1.050 Warga Indonesia Ikuti Pelatihan Tanggap Perubahan Iklim Bersama Al Gore

    Sebanyak 1.050 Warga Indonesia Ikuti Pelatihan Tanggap Perubahan Iklim Bersama Al Gore

    7cloud.asia – The Climate Reality Project Indonesia bersama mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Al Gore telah melatih 1.050 orang di Indonesia terkait pendidikan dan advokasi tanggap perubahan iklim.

    Direktur The Climate Reality Project Indonesia Amanda Katili Niode mengatakan, pihaknya mencatat telah melatih lebih dari 50.000 pemimpin iklim di 190 negara, termasuk 1.050 orang di Indonesia.

    “Dan yang terbaru kami latih 200 peserta lintas generasi dari 18 kota di Indonesia di Studio Produksi Film Negara Jakarta,” kata Katili dalam keterangannya di Tangerang, Minggu (6/4/2025).

    Ia mengatakan pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan jejaring, untuk mendorong aksi kolektif menghadapi krisis iklim

    Khusus pelatihan di Indonesia, Amanda menuturkan merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan di Jakarta setelah sebelumnya pada tahun 2011.

    Baca: Megawati undang Al Gore berdiskusi soal perubahan iklim dengan BRIN

    Acara berdurasi satu hari ini merupakan bagian dari The REALITY® Tour 2025 yaitu serangkaian pelatihan dan kampanye global selama satu tahun penuh

    Kegiatan ini untuk membangun kemauan politik, momentum publik, dan ambisi komitmen iklim menjelang Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim COP30 UNFCCC bulan November di Brasil.

    Acara tersebut mencakup diskusi bersama para pegiat dan mengikuti rekaman siaran presentasi utama Al Gore dari Paris.

    Lalu juga refleksi 10 tahun persetujuan Paris tentang perubahan iklim yang dimoderatori Al Gore, bersama Christiana Figueres dan Laurence Tubiana, dua tokoh kunci di balik keberhasilan tercapainya Persetujuan Paris 2015

    Untuk pertama kalinya Al Gore juga menyampaikan presentasi ikoniknya dalam 12 bahasa, sekaligus dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) mutakhir sehingga memungkinkan lebih banyak orang dari seluruh dunia memahami krisis iklim dan solusinya.

    Baca: Megawati dan Paus Fransiskus diskusikan isu pemanasan global

    Dalam sambutannya Al Gore mengatakan The REALITY® Tour 2025 bertujuan membangun kekuatan kolektif masyarakat agar berani menyuarakan kebenaran dan mendorong aksi iklim yang lebih ambisius.

    “Ini saatnya kita menghidupkan kembali kepemimpinan global untuk mengatasi krisis iklim,” ujarnya.

    Riefian Fajarsyah (Ifan) selaku Direktur Utama Produksi Film Negara (PFN) mengatakan PFN Heritage merupakan ruang yang dapat digunakan untuk acara seperti ini.

    “Kami merasa senang dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kesadaran iklim melalui pelatihan,” katanya.

     

  • Mengenal Eco-anxiety: Gangguan Kecemasan yang Dipicu Kerusakan Lingkungan

    Mengenal Eco-anxiety: Gangguan Kecemasan yang Dipicu Kerusakan Lingkungan

    7cloud.asia – Perubahan iklim ternyata tidak hanya memengaruhi lingkungan, tetapi juga dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis manusia.

    Dampak perubahan iklim yang kian terasa memicu timbulnya perasaan takut kekurangan tempat tinggal yang layak, hingga kecemasan akan kondisi masa yang akan datang.

    Penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat mengganggu kesehatan mental, yang kemudian dikenal sebagai eco anxiety.

    Meskipun eco anxiety bukanlah gangguan mental yang diakui secara resmi, efeknya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis individu yang mengalaminya.

    Penjelasan mendalam tentang eco anxiety ini dipaparkan dosen Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Trevino Pakasi dalam perbincangan dengan The Conversation.

    Trevino mengatakan kecemasan lingkungan atau eco anxiety adalah hal yang wajar. Namun, jika kecemasan itu berkepanjangan maka perlu diambil tindakan karena bisa menjadi masalah serius yang harus diperhatikan khususnya di kalangan muda.

    Baca: Saat kampanye lingkungan diusung di panggung musik

    Trevino menjelaskan, eco anxiety muncul dipicu oleh faktor eksternal maupun internal.Faktor eksternal berupa paparan berita tentang dampak perubahan iklim terhadap lingkungan.

    “Sedangkan faktor internal adalah kesiapan individu menerima informasi tersebut,” ujar Trevino seperti dipantau dari siniar Sains Sekitar Kita di KBR Prime.

    Menurut American Scientific Assosiation, eco anxiety sama buruknya dengan gangguan kecemasan lain karena bisa memicu gangguan fisik maupun emosional.

    Sayangnya lagi, hingga saat ini dunia kedokteran belum memiliki fasilitas yang layak untuk menangani gangguan kecemasan yang dipicu oleh perubahan iklim ini.

    Sebuah riset terhadap lebih dari 2000 responden yang berasal dari 27 wilayah desa dan kota di Indonesia yang dihelat beberapa tahun lalu menunjukkan, 89 persen responden yang merasakan eco anxiety ini.

    Lebih dari separuh responden juga mengakui perubahan iklim mempengaruhi kesadaran fisik, dan sekitar 48 persen responden juga merasakan tekanan emosional dan kecemasan atas keselamatan diri dan keluarga.

    Baca: Kampanye lingkungan lewat Piknik Bebas Plastik

    Responden yang mengaku khawatir ini sebagian besar tinggal di daerah rawan bencana, seperti Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan.

    Yang menarik, kelompok usia muda menyumbang kecemasan yang lebih tinggi dibanding mereka yang sudah dewasa. Menurut Trevino, hal ini wajar karena anak muda relatif lebih terpapar informasi bencana dibanding mereka yang dewasa.

    “Orang dewasa lebih tenang merespon karena mereka punya pengalaman lebih banyak dalam menghadapi masalah,” ujar Trevino.

    Dan, lebih 76 persen menilai belum ada langkah serius, dan berpendapat pemerintah harus mengambil tindakan agar dampak perubahan iklim ini tidak semakin memburuk.

    Lantas bagaimana menangani eco anxiety ini? Trevino menyebutkan pentingnya edukasi dan pemahaman mengenai dampak perubahan iklim sekaligus langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak perubahan lingkungan.

    “Kecemasan itu akan menyerap energi, karena itu salurkan energi untuk hal-hal yang positif bagi lingkungan seperti memperbanyak menanam pohon,” tandasnya.

    Baca: Kampanye lingkungan lewat Pawai Bebas Plastik

  • Mengubah Eco Anxiety Menjadi Energi Positif untuk Lingkungan

    Mengubah Eco Anxiety Menjadi Energi Positif untuk Lingkungan

    7cloud.asia – Perubahan iklim hingga bencana alam yang terjadi di mana-mana barangkali sering membuatmu merasa cemas, takut, atau khawatir. Perasaan yang muncul itu sebenarnya wajar dan menandakan bahwa kamu memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

    Namun, jika sudah di level berlebihan atau bahkan sampai membuat stres dan pesimis akan masa depanmu dan juga Bumi, tandanya kamu sudah mulai mengalami eco anxiety atau keresahan lingkungan

    Rasa cemas karena situasi lingkungan yang berlangsung terus-menerus bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Menurut berbagai studi, gejala eco anxiety bermacam-macam, mulai dari rasa tidak berdaya, frustasi, hingga perasaan putus asa.

    Keresahan atau eco anxiety ini juga bisa memicu serangan panik atau panic attack bahkan gangguan konsentrasi dan gangguan tidur. Sebuah studi menyebut, Gen Z adalah kelompok yang paling banyak mengalami eco-anxiety.

    Studi lainnya menyebut peningkatan kecemasan anak muda terkait krisis iklim ini bisa sampai memengaruhi kesehatan mental mereka.

    Lalu, bagaimana caranya agar eco anxiety yang kamu rasakan tidak berlarut-larut?
    Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengalihkan energimu akibat eco anxiety di antaranya lewat pengembangan dan kontrol diri, keterlibatan sosial, dan aksi lingkungan.

    Baca: Mengenal apa itu eco anxiety

    Berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk meredam eco anxiety yang kamu rasakan:

    1. Batasi paparan informasi negatif
    Salah satu penyebab eco anxiety adalah terlalu banyak mengonsumsi berita yang berisi kabar buruk dan membuat pesimistis.

    Untuk itu, kamu harus mengimbangi konten-konten yang kamu ikuti di media sosial. Selain mengikuti akun-akun yang sering membahas permasalahan lingkungan, kamu juga bisa mengikuti akun-akun yang berisi konten positif atau aksi-aksi lingkungan.

    Rasa cemas muncul karena kita merasa tidak bisa mengendalikan situasi buruk. Dengan mengikuti akun-akun yang menawarkan solusi lingkungan, rasa optimisme akan muncul karena kita melihat bukti bahwa keadaan bisa diubah dengan aksi nyata.

    2. Bergabung dengan komunitas
    Cari komunitas atau organisasi yang fokus pada pelestarian lingkungan. Bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan dan concern yang sama bisa memberikan dukungan emosional dan memperkuat rasa keterhubungan.

    3. Terlibat dalam aksi lingkungan
    Langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah berpartisipasi dalam aksi lingkungan, baik dalam skala kecil maupun besar.

    Baca: Kampanye lingkungan dengan piknik bebas plastik

    Sebuah studi membuktikan partisipasi bisa membangun keyakinan diri dan
    kelompok dalam mengatasi krisis lingkungan (self and community efficacy).

    Di level sederhana, mungkin kamu bisa ikut clicktivism dengan mendukung aksi lingkungan secara daring, atau secara aktif mengunggah konten-konten pro-lingkungan.

    Di level lebih luas, kamu bisa aktif dalam berbagai aksi, seperti eco-volunteering, memberi edukasi ke masyarakat terdampak bencana, atau bergabung sebagai aktivis konservasi.

    Di Indonesia, masyarakat terutama generasi muda memiliki perhatian besar akan isu lingkungan. Namun, sebagian dari mereka tidak tahu harus ke mana atau kepada siapa harus menyuarakannya.

    Ini penulis temukan dalam sebuah studi penulis bersama tim di sekitar Bendungan Katulampa Kota Bogor. Bendungan ini adalah salah satu bagian hulu Sungai Ciliwung yang kerap dituding sebagai pengirim banjir ke Jakarta.

    Baca: Koalisi Pawai Bebas Plastik desak transparansi pengelolaan sampah plastik

    Kami menemui kelompok muda sekitar yang ternyata punya banyak usulan dan ingin terlibat mengatasi masalah air dan mengurangi risiko banjir, tetapi mereka tidak tahu cara menyampaikannya.

    Kami lalu menjembatani komunikasi mereka dengan pemerintah setempat lewat sebuah forum, termasuk salah satunya Wali Kota Bogor saat itu, Bima Arya.

    Dari hasil diskusi, tercetus beberapa rekomendasi pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan pengelolaan air (termasuk teknik untuk mencegah pencemaran dan menjaga kelestarian sumber air) dan mendorong penerapan sistem pemanen air hujan. Dari sini, masyarakat bisa belajar melakukan konservasi air.

    Secara umum, saluran resmi bagi anak muda untuk terlibat dalam kebijakan dan aksi lingkungan masih minim, sementara forum formal sering tidak inklusif atau sesuai dengan gaya komunikasi mereka.

    Akibatnya, muncul rasa frustrasi, tidak dipercaya, atau bahkan apatis, karena merasa suara mereka tidak didengar atau tidak berdampak.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation. Penulis: Rian Mantasa Salve Prastica (PhD candidate studying urban water engineering, Environmental Engineering research group, School of Civil Engineering, The University of Queensland) dan Snezana Swasti Brodjonegoro (PhD Candidate, The University of Queensland)

  • Perjuangan Xi Jinping dalam Menghadapi Perubahan Iklim

    Perjuangan Xi Jinping dalam Menghadapi Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Pidato Presiden China Xi Jinping pada Rabu (23/4/2025) tentang bagaimana negara-negara di seluruh dunia dapat bersatu menghadapi perubahan iklim dalam Pertemuan Para Pemimpin tentang Iklim dan Transisi yang Adil menuai pujian

    Pengamat memuji seruan Xi Jinping akan multilateralisme, penguatan kerja sama, transisi yang adil, dan tindakan berorientasi hasil dalam menghadapai perubahan iklim tersebut.

    Para pengamat mengatakan bahwa usulan Xi Jinping telah memperkuat keyakinan dalam mengatasi tantangan lingkungan paling mendesak di dunia ini secara bersama-sama.

    Saat memaparkan visi pembangunan hijau China dan mengumumkan aksi iklim negaranya, Xi Jinping menegaskan tekad China untuk bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun dunia yang bersih, indah, dan berkelanjutan.

    Baca: Pelatihan tanggap perubahan iklim bersama Al Gore

    “Selama kita meningkatkan keyakinan, solidaritas, dan kerja sama, kita akan mampu mengatasi berbagai hambatan dan terus memajukan tata kelola iklim global serta semua upaya progresif di dunia,” kata Xi.

    “Dalam dunia yang penuh gejolak, pesan dari Beijing itu memproyeksikan visi yang jelas tentang arah yang seharusnya dituju dunia,” ujar Putra Adhiguna, direktur pelaksana Energy Shift Institute Indonesia.

    Putra mengatakan bahwa “pengakuan yang penuh hormat atas perbedaan kebutuhan dari berbagai negara dan perlunya berbagi hasil dari pembangunan hijau disambut baik oleh banyak negara.”

    Baca: China penghasil emisi terbesar sekaligus pahlawan melawan perubahan iklim

    Senada dengan itu, mantan sekretaris jenderal (sekjen) Kamar Dagang dan Industri Bangladesh China Al Mamun Mridha mengatakan bahwa “penekanan Xi pada multilateralisme dan pendalaman kerja sama internasional adalah hal yang tepat waktu dan patut diapresiasi.”

    Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mendalam yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja secara terpisah, kata Mridha.

    Dia menambahkan bahwa penekanan pada transisi yang adil sangat penting bagi negara berkembang seperti Bangladesh, di mana pertumbuhan ekonomi harus diupayakan bersamaan dengan keberlanjutan lingkungan.

  • Xi Jinping Tegaskan Komitmen China Menahan Laju Perubahan Iklim

    Xi Jinping Tegaskan Komitmen China Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Presiden China Xi Jinping membagikan pandangannya kepada komunitas internasional tentang bagaimana negara-negara di seluruh dunia dapat bersatu menghadapi perubahan iklim dalam Pertemuan Para Pemimpin tentang Iklim dan Transisi yang Adil.

    Dalam pidatonya pada Rabu (23/4/2025), Xi Jinping mengatakan bahwa China akan segera mengumumkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) untuk 2035.

    NDC yang mencakup semua sektor ekonomi dan semua gas rumah kaca ini akan diumumkan sebelum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP 30 di Belem, Brasil.

    Selanjutnya, Xi Jinping juga menegaskan bahwa seberapapun dunia berubah, China tidak akan memperlambat aksi iklimnya, tidak akan mengurangi dukungannya terhadap kerja sama internasional.

    Beijing, lanjut Xi Jinping, juga tidak akan menghentikan upayanya untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

    Baca: Komitmen aksi iklim Xi Jinping tuai pujian

    Komitmen berkelanjutan China untuk memangkas emisi adalah hal yang “sangat penting” bagi aksi iklim global, kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Selama ini China dikenal sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

    Tetapi China juga merupakan pemimpin global dalam mengembangkan sumber-sumber yang disebut teknologi hijau, seperti tenaga surya dan angin.

    Guterres menyebut pertemuan iklim tersebut sebagai salah satu pertemuan kepala negara paling beragam yang difokuskan secara eksklusif pada iklim dalam beberapa waktu terakhir.

    “Namun, saya mendengar satu pesan yang menyatukan untuk bertindak,” ujar Guterres dalam konferensi pers setelah pertemuan iklim daring tersebut.

    Baca: China hasilkan emisi terbesar tapi juga memimpin perlawanan terhadap  perubahan iklim

    “Dunia terus melangkah maju menuju emisi nol bersih,” kata Gareth Redmond-King, kepala Program Internasional di Energy and Climate Intelligence Unit, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Inggris.

    “Negara-negara yang berkomitmen untuk menetapkan target iklim baru menunjukkan bahwa proses multilateral, dengan segala rintangannya, masih terus berjalan,” ujar Redmond-King.

    “Menjunjung tinggi multilateralisme, mendorong transisi yang adil, dan berbagi inovasi hijau adalah hal yang penting untuk masa depan yang aman dan sejahtera,” kata Nanda Kumar Janardhanan, wakil direktur bidang iklim dan energi di Institute for Global Environmental Strategies yang berbasis di Jepang.

    “Bersama-sama, dunia dapat membangun sebuah planet tangguh yang melayani kesejahteraan seluruh umat manusia,” ucap Janardhanan.