ruangkota

Tag: gaza

  • UNRWA Kecam Rencana Israel Memindahkan Paksa Warga Gaza ke Kamp Konsentrasi

    UNRWA Kecam Rencana Israel Memindahkan Paksa Warga Gaza ke Kamp Konsentrasi

    7cloud.asia – Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) mengecam rencana Israel memindahkan paksa warga Palestina dari Gaza ke wilayah selatan Kota Rafah.

    Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (11/7/2025), UNRWA memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat berujung pada ‘kamp konsentrasi besar-besaran, serta memperburuk krisis kemanusiaan di daerah kantung Palestina itu.

    Direktur Komunikasi UNRWA Juliette Touma, mengatakan pada Al Jazeera English bahwa pihaknya “dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa terhadap penduduk manapun.”

    “Jika itu terjadi, hal itu akan membuat puluhan ribu orang yang telah berulang kali mengungsi selama perang saat ini, dan juga selama beberapa generasi, lebih jauh ke selatan dan dari sana menuju ketidakpastian,” kata Touma.

    Baca: Gaza alami genosida terkejam sepanjang sejarah

    Dia mengatakan bahwa hal yang seharusnya menjadi fokus saat ini adalah mencapai gencatan senjata serta mengizinkan UNRWA mendistribusikan lebih banyak pasokan bantuan yang dibutuhkan untuk mengurangi penderitaan warga Gaza.

    Touma menjelaskan saat ini UNRWA memiliki lebih dari 6.000 truk di Mesir dan Yordania bermuatan obat-obatan yang akan segera kedaluwarsa, makanan yang juga akan rusak, serta perlengkapan kebersihan.

    “Yang kami butuhkan adalah diakhirinya pengepungan, tercapainya gencatan senjata, membolehkan UNRWA dan organisasi PBB melakukan pekerjaan kami,” tambahnya.

    Sebelumnya, PBB telah memperingatkan tentang berlanjutnya pengungsian massal di Jalur Gaza dan bahwa lebih dari 700.000 orang telah mengungsi sejak berakhirnya gencatan senjata pada Maret.

    Baca: Israel lakukan genosida dengan mencegah kelahiran warga Palestina

    Selain itu, kepala pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan ia telah menginstruksikan tentara untuk menyiapkan rencana relokasi semua warga Palestina ke tempat yang disebutnya “kota kemanusiaan” di atas reruntuhan Rafah di Gaza selatan.

    Israel memblokade Gaza sejak Maret lalu, dan beberapa pekan terakhir gencar melancarkan serangan ke sejumlah tempat pengungsian di Gaza.

    Sebelumnya, kelompok perlawanan Hamas menyatakan siap membebaskan 10 sandera untuk tercapainya gencatan senjata yang komprehensif untuk akhiri perang di Gaza.

    Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah warga Palestina yang meninggal dunia akibat perang genosida Israel di Jalur Gaza telah mendekati angka 57.000 orang.

    Sumber: Antaranews.com/Anaadolu

  • Rencana Netanyahu Membangun Kota Kemanusiaan untuk Warga Gaza Ditolak Militer Israel

    Rencana Netanyahu Membangun Kota Kemanusiaan untuk Warga Gaza Ditolak Militer Israel

    7cloud.asia – Rencana kontroversial Israel untuk membangun apa yang disebut sebagai “kota kemanusiaan” bagi warga Palestina di Gaza selatan dikabarkan gagal akibat penolakan dari militer, demikian dilaporkan media lokal pada Senin (14/7/2025).

    Pekan lalu, pemerintah Israel mengumumkan rencana relokasi seluruh penduduk Gaza ke zona baru di atas reruntuhan Kota Rafah yang disebut sebagai “kota kemanusiaan”

    Menurut kepala pertahanan Israel, Israel Katz, warga Palestina Gaza akan ditempatkan di zona tersebut, dan dari sana mereka akan “diizinkan” untuk beremigrasi ke negara lain.

    Rencana tersebut menuai kecaman luas secara global, termasuk dari PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia yang menyebutnya sebagai bentuk pemindahan paksa terhadap warga Palestina.

    Para pemimpin oposisi Israel juga mengecam proposal yang diperkirakan menelan biaya hingga 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp64,92 trilyun) itu.

    Baca: Rencana Israel pindahkan paksa warga Gaza ke kamp bernama Kota Kemanusiaan tuai kecaman

    Mereka menyamakannya dengan kamp konsentrasi karena dinilai akan menahan atau memenjarakan warga Palestina secara massal di suatu tempat tertutup tanpa proses hukum yang sah.

    Militer Israel turut menyampaikan penolakan, dengan alasan bahwa proyek tersebut dapat merusak upaya yang tengah berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan pihak Palestina.

    Menurut laporan Channel 12 Israel, kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu memimpin rapat kabinet yang memanas pada Minggu (13/7/2025) malam, di mana ia memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut.

    “Saya meminta rencana yang realistis,” ujar Netanyahu kepada Kepala Staf Eyal Zamir, sambil memerintahkan agar disiapkan alternatif yang “lebih murah dan lebih cepat” paling lambat Senin.

    Dalam pertemuan itu, Zamir berselisih dengan Netanyahu dan kepala urusan keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich. Ia memperingatkan bahwa rencana tersebut dapat mengganggu tujuan utama militer Israel di Gaza.

    Baca: Warga Gaza alami genosida terkejam sepanjang sejarah

    Militer berpendapat bahwa pembangunan kota baru untuk memusatkan warga Palestina akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa mencapai satu tahun.

    Militer juga khawatir kelompok Hamas akan menafsirkan proyek ini sebagai tanda bahwa Israel hanya ingin mencapai kesepakatan sementara dan akan kembali melanjutkan perang setelah gencatan senjata.

    Meski dunia internasional menyerukan gencatan senjata, militer Israel tetap melancarkan serangan brutal ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 58.000 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

    Pemboman tanpa henti ini juga menghancurkan wilayah Gaza, memicu kelangkaan pangan, dan menyebarkan penyakit.

    Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya di wilayah kantong tersebut.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Lagi, 21 Warga Palestina Tewas Saat Mengantri Bantuan di Pusat Bantuan Gaza

    Lagi, 21 Warga Palestina Tewas Saat Mengantri Bantuan di Pusat Bantuan Gaza

    7cloud.asia – Korban tewas dari warga Palestina yang sedang mengantri bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza terus berjatuhan.

    Otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza menyebutkan bahwa sebanyak 21 warga Palestina tewas pada Rabu (16/7/2025) pagi waktu setempat di dekat sebuah pusat distribusi bantuan di Khan Younis di Jalur Gaza selatan.

    Dari jumlah tersebut, 15 di antaranya tewas karena sesak napas akibat gas yang dilepaskan ke arah kerumunan dan insiden desak-desakan yang terjadi kemudian, ujar otoritas kesehatan itu dalam sebuah pernyataan.

    “Untuk pertama kalinya, kematian tercatat akibat sesak napas dan insiden desak-desakan yang parah di antara warga sipil di pusat distribusi bantuan,” kata pernyataan tersebut.

    Baca: Dalam dua bulan setidaknya 798 warga Palestina tewas saat mengakses bantuan

    Menurut Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Amerika Serikat (AS), seorang korban ditikam di tengah kerumunan massa yang kacau dan berbahaya, digerakkan oleh para penghasut di kerumunan.

    “Kami memiliki alasan yang kredibel untuk meyakini bahwa elemen-elemen di kerumunan tersebut, bersenjata dan terafiliasi dengan Hamas, sengaja mengobarkan kerusuhan,” kata GHF dalam sebuah pernyataan di media sosial.

    Gaza Humanitarian Foundation dioperasikan oleh sejumlah kontraktor keamanan AS dan disetujui oleh pemerintah Israel.

    Gaza Humanitarian Foundation ini menghadapi banyak kritik karena manajemen yang buruk dan kekacauan operasional.

    Sebelumnya Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada Jumat (11/7/2025) melaporkan, sedikitnya 798 warga Palestina tewas oleh tentara zionis Israel saat mereka mengakses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak akhir Mei 2025.

     

    Pewarta: Antaranews.com/Xinhua

  • Paus Leo XIV Serukan Gencatan Senjata di Gaza

    Paus Leo XIV Serukan Gencatan Senjata di Gaza

    7cloud.asia – Paus Leo XIV pada Kamis (17/7/2025) kembali menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza dan menyatakan “harapan mendalamnya” untuk “dialog, rekonsiliasi, dan perdamaian abadi di wilayah tersebut,”.

    Seruan gencatan senjata dari Paus Leo XIV ini disampaikan, menyusul serangan Israel terhadap sebuah gereja Katolik yang menampung warga sipil.

    Permohonan tersebut disampaikan dalam sebuah telegram yang ditandatangani oleh Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, setelah Gereja Keluarga Kudus di Gaza diserang militer Israel.

    Paus mengatakan ia “sangat berduka” atas serangan terhadap paroki tersebut, yang telah menyediakan tempat berlindung bagi lebih dari 500 orang sejak awal perang.

    Baca: Militer Israel menolak rencana Netanyahu membangun kamp bernama Kota Kemanusiaan 

    Di antara mereka yang terluka adalah pastor paroki, Pastor Gabriel Romanelli, yang mengalami luka ringan di kaki dan dirawat di rumah sakit Al-Ahli di Kota Gaza.

    Paus secara langsung menyapa Pastor Romanelli dalam telegram tersebut, meyakinkannya akan “kedekatan spiritualnya” dan menyampaikan doa bagi seluruh komunitas paroki.

    “Mempercayakan jiwa-jiwa mereka yang telah meninggal kepada belas kasih Tuhan Yang Mahakuasa,” kata Paus, seraya berdoa “untuk penghiburan bagi mereka yang berduka dan untuk kesembuhan bagi mereka yang terluka.”

    Baca: Gaza alami genosida terkejam sepanjang sejarah

    Dalam serangan mematikannya di Jalur Gaza, tentara Israel telah mengebom beberapa tempat ibadah, termasuk Gereja Baptis Gaza dan Gereja Ortodoks Yunani Santo Porphyrius, gereja tertua di Jalur Gaza dan tertua ketiga di dunia.

    Gereja Keluarga Kudus adalah satu-satunya gereja Katolik di Jalur Gaza, yang telah menampung banyak warga Kristen dan Muslim Palestina yang mengungsi sejak Oktober 2023.

    Adapun agresi militer Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 58.000 warga Palestina dan menghancurkn lebih 80 persen wilayah Gaza.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Negosiasi Gencatan Senjata: Hamas Tinjau Peta Baru Kendali Israel di Gaza

    Negosiasi Gencatan Senjata: Hamas Tinjau Peta Baru Kendali Israel di Gaza

    7cloud.asia – Hamas dikabarkan sedang meninjau peta terbaru yang diajukan oleh para mediator terkait kendali militer Israel di Jalur Gaza, sebagai bagian dari negosiasi mengenai kemungkinan gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

    Kelompok perlawanan Palestina tersebut menerima peta yang diperbarui dari negara-negara mediator, yang menunjukkan wilayah-wilayah di Gaza yang masih berada di bawah kendali Israel, menurut sumber yang dekat dengan tim negosiasi di Qatar.

    Peta tersebut mencakup sebagian besar wilayah Beit Hanoun di utara, separuh Rafah, kawasan Huzaa dan Abasan di selatan Khan Younis, serta sebagian besar Distrik Shujaiyya di Kota Gaza.

    Sumber itu mengatakan kepada kantor berita Anadolu bahwa Hamas telah memulai konsultasi internal untuk mengevaluasi peta tersebut dan tengah berdiskusi dengan faksi-faksi Palestina lainnya.

    Peta sebelumnya menunjukkan Israel masih menguasai penuh wilayah luas di Beit Hanoun, Beit Lahiya, seluruh Rafah, sebagian besar Khan Younis, serta wilayah perbatasan — proposal yang sebelumnya ditolak oleh Hamas.

    Baca: Hamas siap bahas gencatan senjata di Gaza

    Hamas tetap bersikeras pada garis penarikan yang telah disepakati pada Januari, yang menyerukan penarikan pasukan Israel sejauh 390 hingga 1.100 meter dari wilayah Gaza.

    Seiring perkembangan terbaru, sejumlah media Israel melaporkan adanya optimisme hati-hati bahwa kemajuan mungkin tercapai.

    Harian Yediot Ahronot, mengutip sumber yang dekat dengan perundingan, menyebutkan adanya “sinyal menjanjikan bahwa kesepakatan bisa dicapai dalam dua pekan ke depan”.

    Namun, laporan itu juga mencatat bahwa Hamas masih ragu-ragu soal jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai imbalan atas setiap tawanan Israel.

    Mediator, khususnya Qatar, disebut memainkan peran penting dalam memperkecil perbedaan antara kedua belah pihak.

    Baca: Gaza alami genosida terkejam dalam sejarah

    Meski begitu, menurut penyiar publik Israel, KAN, yang mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya, Hamas belum memberikan tanggapan atas proposal terbaru tersebut.

    Seorang pejabat Israel mengatakan, “Kami sudah menunjukkan fleksibilitas, tetapi Hamas belum merespons.”

    Seorang perwakilan dari salah satu negara Arab mediator, yang berbicara secara anonim kepada KAN, mengatakan bahwa “sebagian besar sengketa mengenai penyebaran pasukan Israel telah diselesaikan,” dan hanya “tersisa isu-isu kecil.”

    Diplomat tersebut menggambarkan situasi saat ini sebagai “optimisme yang hati-hati.”

    Ia juga mengungkapkan bahwa dalam dua hari terakhir di Doha, fokus utama negosiasi adalah pada jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai imbalan atas tawanan Israel.

    Diplomat tersebut juga menyebutkan bahwa pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menjadi “titik balik penting” dalam mendorong kemajuan negosiasi.

    Trump dikabarkan menyampaikan bahwa Washington “puas dengan kemajuan yang dicapai sejauh ini.”

    Baca: Israel lakukan genosida dengan mencegah kelahiran di Palestina

    Usulan gencatan senjata di meja perundingan
    Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui syarat-syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan gencatan senjata selama 60 hari.

    Usulan gencatan senjata, yang dirancang oleh Qatar dan Mesir itu, telah diajukan kepada Hamas untuk ditinjau.

    Hamas merespons secara positif, menyampaikan kepada mediator kesediaannya untuk melanjutkan dan menyatakan siap bernegosiasi mengenai implementasi gencatan senjata tersebut.

    Namun, pemerintah Israel awalnya menolak sejumlah perubahan yang diajukan Hamas terhadap proposal dari Qatar, dan menyebut perubahan itu “tidak dapat diterima.”
    Meskipun demikian, delegasi Israel tetap melakukan perjalanan ke Doha untuk melanjutkan pembicaraan.

    Negosiasi di Doha dilaporkan telah menyelesaikan banyak perbedaan utama, namun penolakan Israel untuk menarik pasukan dari Koridor Morag — yang memisahkan Rafah dan Khan Younis — serta keberadaan militernya yang berkelanjutan di Rafah, masih menjadi kendala utama dalam perundingan.

    Sumber: Anadolu

  • Gencatan Senjata Hamas-Israel Diumumkan Pekan Ini

    Gencatan Senjata Hamas-Israel Diumumkan Pekan Ini

    7cloud.asia – Kelompok Perlawanan Palestina Hamas telah memberikan tanggapan positif atas proposal kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera.

    Menurut kantor berita Palestina Maan pada Senin (21/7/2025) mengutip sumber-sumber menyebut gencatan senjata kemungkinan diumumkan dalam pekan ini.

    “Gerakan Hamas telah menanggapi positif atas usulan yang diajukan, yang mencakup gencatan senjata 60 hari, dan pertukaran tahanan,” kata kantor berita tersebut.

    Pada 16 Juli, Axios melaporkan bahwa Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah memberikan versi terbaru kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera kepada Israel dan Hamas.

    Kesepakatan ini mencakup pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel, di antara hal-hal lainnya.

    Pada 30 Juni, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan bahwa Kairo, bersama dengan mediator lainnya, sedang berupaya menengahi gencatan senjata 60 hari di Jalur Gaza dan pembebasan sejumlah sandera Israel.

    Perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas mengenai gencatan senjata di Gaza dilanjutkan di Doha pada 6 Juli dengan beberapa putaran pertama dilaporkan berakhir tanpa hasil yang nyata.

    Sumber: Sputnik

  • Dubes Palestina Minta Negara-negara Eropa Setop Pasokan Senjata ke Israel

    Dubes Palestina Minta Negara-negara Eropa Setop Pasokan Senjata ke Israel

    7cloud.asia – Duta besar Palestina untuk Austria sekaligus pengamat tetap PBB di Wina, Salah Abdel Shafi, meminta agar negara-negara Eropa menghentikan pasokan senjata kepada Israel.

    “Senjata masih dipasok ke Israel dari Eropa. Jerman, Inggris, Italia… Saya yakin setidaknya dalam hal ini, pasokan senjata perlu dihentikan,” kata Abdel Shafi kepada RIA Novosti.

    Pada Senin (21/7/2025), para menteri luar negeri dari 25 negara – yang sebagian besar dari Eropa – menandatangani pernyataan yang menuntut diakhirinya segera perang di Gaza dan akses penuh bantuan kemanusiaan ke daerah kantong tersebut.

    Para penandatangannya termasuk menteri luar negeri Inggris, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

    Baca: Prancis akui kedaulatan Palestina pada September 2025

    Israel diserang roket dari Jalur Gaza pada musim gugur 2023. Kelompok perlawanan Palestina Hamas, yang memimpin serangan 7 Oktober dari Jalur Gaza ke Israel, juga menyusup ke daerah perbatasan dan menyandera orang-orang.

    Israel membalas dengan melancarkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza dan mengumumkan blokade penuh terhadap daerah kantong tersebut.

    Permusuhan yang sempat diselingi dengan gencatan senjata singkat itu telah merenggut nyawa lebih dari 59 ribu warga Palestina, menurut perkiraan Kementerian Kesehatan Gaza.

    Pada Jumat (25/7/2025) sejumlah senator Demokrat meminta pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Baca: Perwakilan 38 negara serukan pengakuan dua negara Israel dan Palestina

    Sehari sebelumnya, Kamis (24/7/2025) Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengatakan bahwa AS telah menarik delegasinya dari Doha untuk negosiasi.

    Langkah ini sebagai tanggapan terbaru Hamas yang menunjukkan “kurangnya keinginan” untuk mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza.

    AS akan mempertimbangkan cara-cara alternatif untuk memulangkan para sandera, ujarnya. Kantor Netanyahu juga mengumumkan bahwa Israel telah menarik tim negosiasinya dari Doha.

    Hamas menyatakan terkejut dengan pernyataan negatif Witkoff mengenai sikap gerakan tersebut, dan menekankan komitmennya untuk mengatasi hambatan dan mengamankan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-OANA

  • Inggris Bakal Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Perbaiki Kondisi di Gaza

    Inggris Bakal Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Perbaiki Kondisi di Gaza

    7cloud.asia – Perdana Menteri Keir Starmer melontarkan “ancaman” kepada Israel bahwa Inggris akan segera mengakui Palestina jika Israel tak kunjung memperbaiki kondisi di Jalur Gaza.

    “Saya dapat memastikan bahwa Inggris akan mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina dalam Sidang Umum PBB pada September ini,” kata Starmer pada Selasa (29/7/2025).

    Namun, ia melanjutkan, “kecuali jika Israel mengambil langkah substansial untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen terhadap perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang memulihkan prospek solusi dua negara.”

    Keputusan Starmer tersebut menyusul langkah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang pada pekan lalu mengumumkan Paris akan mengakui Palestina pada agenda PBB yang sama.

    Pernyataan PM Inggris disampaikan usai rapat darurat kabinet terkait situasi di Jalur Gaza serta di tengah desakan dari 250 lebih anggota parlemen untuk mengakui kedaulatan Palestina.​​​​​​​

    Baca: Prancis akan akui kedaulatan Palestina pada September 2025

    Starmer menyatakan bahwa Inggris pada akhirnya akan mengakui Palestina “sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang layak.”

    Ia juga mengatakan bahwa tujuan akhir yang harus dicapai adalah Israel yang “aman” dapat hidup berdampingan dengan negara Palestina yang “berdaulat”.

    PM Inggris menyebut prospek solusi dua negara yang semakin terancam sebagai alasan pihaknya menyatakan akan mengakui Palestina, kecuali jika rezim Zionis memperbaiki kondisi di Jalur Gaza.

    Perbaikan kondisi tersebut, ucapnya, meliputi pemberian izin kepada PBB untuk menyalurkan bantuan, “menegaskan komitmen tidak akan mencaplok Tepi Barat”, dan berkomitmen terhadap proses perdamaian jangka panjang yang bermuara pada solusi dua negara.

    Tak lupa, Starmer menegaskan agar Hamas segera membebaskan semua sandera, menyepakati gencatan senjata, serta menyerahkan semua senjata dan menerima bahwa mereka “tak akan memiliki peran apapun dalam pemerintahan di Gaza.”

    Baca: Perwakilan 38 negara serukan pengakuan dua negara Israel dan Palestina

    Lebih lanjut, Starmer menyatakan bahwa langkah tersebut ia tempuh akibat situasi di Jalur Gaza yang memburuk dan prospek terwujudnya solusi dua negara yang semakin mengecil.

    Merespons pertanyaan terkait mengapa ia memberi syarat kepada Israel dalam isu pengakuan Palestina serta prospek gencatan senjata tercapai sebelum September, Starmer berkata bahwa tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki situasi di wilayah Gaza.

    Ia juga menegaskan kembali bahwa semua sandera harus dibebaskan dan bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza.

    “Ini dimaksudkan untuk memajukan upaya kita … dilakukan sekarang karena saya amat khawatir (terwujudnya) gagasan solusi dua negara semakin mengecil dan semakin menjauh daripada yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya,” kata dia.

    Merespons keputusan PM Inggris, pihak Israel mengutuk keras langkah tersebut adalah “hadiah bagi Hamas dan mencederai upaya mencapai gencatan senjata.”

    Baca: Pengakuan terhadap negara Palestina jadi kunci keamanan Israel

    Tentara Israel menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dan terus melancarkan serangan brutal ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 sehingga menewaskan lebih dari 60 ribu warga Palestina, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

    Pengeboman tanpa henti juga telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan memicu kelangkaan makanan.

    Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap ketua otoritas Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan mantan pejabat tinggi pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Lagi Jurnalis Gugur Saat Meliput Perang Gaza, Total Menjadi 232 Orang

    Lagi Jurnalis Gugur Saat Meliput Perang Gaza, Total Menjadi 232 Orang

    7cloud.asia – Sindikat Jurnalis Palestina (Palestinian Journalists Syndicate/PJS) menyatakan setidaknya 232 jurnalis dan pekerja media gugur dalam tugas sejak awal agresi Zionis Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023.

    Korban terbaru yakni jurnalis foto Ibrahim Hajjaj, yang gugur dalam serangan udara Israel di lingkungan Al-Daraj di Kota Gaza saat mendokumentasikan agresi yang sedang berlangsung.

    Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu (30/7/2025), PJS ikut berduka atas kematian Hajjaj. Pernyataan itu juga menekankan bahwa pesan Hajjaj masih akan tetap hidup, meskipun ada upaya untuk membungkam dan meneror pers.

    Baca: Guillermo Cano 2024 untuk para jurnalis Palestina peliput perang di Gaza

    Organisasi profesional non-pemerintah itu mengutuk keras sikap tentara Israel yang menargetkan Hajjaj dan jurnalis yang lain.

    Sikap Israel ini disebut sebagai kebijakan eksekusi lapangan yang disengaja dan sistematis yang bertujuan untuk membungkam suara kebenaran Palestina serta mengintimidasi para profesional media.

    PJS menganggap zionis Israel bertanggung jawab penuh atas kejahatan ini.

    Selain itu, pihaknya juga menyeru komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan guna melindungi para jurnalis dan meminta pertanggungjawaban penjajah atas kejahatan mereka.

    Sumber: Antaranews.com/WAFA

     

  • Empat Senator Partai Demokrat Desak Donald Trump Segera Akhiri Perang di Gaza

    Empat Senator Partai Demokrat Desak Donald Trump Segera Akhiri Perang di Gaza

    7cloud.asia – Empat anggota DPR AS atau Senator dari Partai Demokrat mendesak Presiden Donald Trump untuk segera mengakhiri perang di Jalur Gaza dengan berupaya mengembalikan semua pihak ke meja perundingan.

    Anggota DPR AS itu adalah Gregory Meeks, Rosa DeLauro, Jim Himes, dan Jamie Raskin. Mereka mengirimkan surat kepada Donald Trump dengan “penuh urgensi dan tanggung jawab moral yang mendalam.”

    “Perang yang sedang berlangsung di Gaza telah mencapai titik krisis kemanusiaan yang mendalam, ketidakstabilan geopolitik, dan risiko berbahaya bagi semua yang terlibat,” tulis mereka dalam surat yang dirilis pada Jumat (1/8/2025) tersebut.

    “Kami mendesak Anda untuk menggunakan kekuatan penuh diplomasi Amerika guna mencapai akhir konflik yang segera, adil, dan langgeng,” lanjutnya.

    Baca: Palestina optimistis makin banyak negara yang mendukung kedaulatannya

    Mereka mengatakan bahwa tujuan militer utama perang Israel di Gaza “telah lama tercapai.”

    Melanjutkan pertempuran, kata mereka, tidak hanya mengancam “memperburuk” ketegangan regional dan meningkatkan bencana kemanusiaan, tetapi juga mengganggu keamanan jangka panjang warga Israel dan Palestina.

    “Sekarang saatnya bagi Anda untuk mempertemukan semua pihak terkait – Israel, para pemimpin Palestina, para pemangku kepentingan regional, bersama Amerika Serikat dan Utusan Khusus Steve Witkoff – kembali ke meja perundingan tanpa penundaan,” kata para anggota parlemen.

    Baca: Sebanyak 232 jurnalis tewas saat meliput perang di Gaza

    Mereka juga mendesak Donald Trump untuk menjadikan gencatan senjata permanen sebagai “tujuan inti” upaya diplomatiknya.

    “Gaza harus dikembalikan ke kendali sipil Palestina tanpa Hamas, dan segala rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza harus ditolak,” imbuh mereka.

    Sebelumnya, sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Spanyol dan Inggris menyatakan akan mengakui Negara Palestina yang merdeka.

    Inggris yang selama ini dikenal sebagai sekutu AS terkait konflik Palestina-Israel menyatakan, dukungan kepada Palestina akan diberikan jika Israel tidak memperbaiki kondisi di Gaza.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu