ruangkota

Tag: palestina

  • Rencana Netanyahu Membangun Kota Kemanusiaan untuk Warga Gaza Ditolak Militer Israel

    Rencana Netanyahu Membangun Kota Kemanusiaan untuk Warga Gaza Ditolak Militer Israel

    7cloud.asia – Rencana kontroversial Israel untuk membangun apa yang disebut sebagai “kota kemanusiaan” bagi warga Palestina di Gaza selatan dikabarkan gagal akibat penolakan dari militer, demikian dilaporkan media lokal pada Senin (14/7/2025).

    Pekan lalu, pemerintah Israel mengumumkan rencana relokasi seluruh penduduk Gaza ke zona baru di atas reruntuhan Kota Rafah yang disebut sebagai “kota kemanusiaan”

    Menurut kepala pertahanan Israel, Israel Katz, warga Palestina Gaza akan ditempatkan di zona tersebut, dan dari sana mereka akan “diizinkan” untuk beremigrasi ke negara lain.

    Rencana tersebut menuai kecaman luas secara global, termasuk dari PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia yang menyebutnya sebagai bentuk pemindahan paksa terhadap warga Palestina.

    Para pemimpin oposisi Israel juga mengecam proposal yang diperkirakan menelan biaya hingga 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp64,92 trilyun) itu.

    Baca: Rencana Israel pindahkan paksa warga Gaza ke kamp bernama Kota Kemanusiaan tuai kecaman

    Mereka menyamakannya dengan kamp konsentrasi karena dinilai akan menahan atau memenjarakan warga Palestina secara massal di suatu tempat tertutup tanpa proses hukum yang sah.

    Militer Israel turut menyampaikan penolakan, dengan alasan bahwa proyek tersebut dapat merusak upaya yang tengah berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan pihak Palestina.

    Menurut laporan Channel 12 Israel, kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu memimpin rapat kabinet yang memanas pada Minggu (13/7/2025) malam, di mana ia memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut.

    “Saya meminta rencana yang realistis,” ujar Netanyahu kepada Kepala Staf Eyal Zamir, sambil memerintahkan agar disiapkan alternatif yang “lebih murah dan lebih cepat” paling lambat Senin.

    Dalam pertemuan itu, Zamir berselisih dengan Netanyahu dan kepala urusan keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich. Ia memperingatkan bahwa rencana tersebut dapat mengganggu tujuan utama militer Israel di Gaza.

    Baca: Warga Gaza alami genosida terkejam sepanjang sejarah

    Militer berpendapat bahwa pembangunan kota baru untuk memusatkan warga Palestina akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa mencapai satu tahun.

    Militer juga khawatir kelompok Hamas akan menafsirkan proyek ini sebagai tanda bahwa Israel hanya ingin mencapai kesepakatan sementara dan akan kembali melanjutkan perang setelah gencatan senjata.

    Meski dunia internasional menyerukan gencatan senjata, militer Israel tetap melancarkan serangan brutal ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 58.000 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

    Pemboman tanpa henti ini juga menghancurkan wilayah Gaza, memicu kelangkaan pangan, dan menyebarkan penyakit.

    Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya di wilayah kantong tersebut.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Prancis Akan Akui Kedaulatan Palestina pada September 2025

    Prancis Akan Akui Kedaulatan Palestina pada September 2025

    7cloud.asia – Presiden Emmanuel Macron menyatakan bahwa Prancis siap mengakui kedaulatan Palestina pada September 2025 setelah ia mendeklarasikannya di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Demikian Macron dalam pernyataannya di media sosial X (twitter, red)

    “Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pernyataan ini di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, September mendatang.”

    Macron menegaskan bahwa gencatan senjata, pembebasan semua sandera, dan pengantaran bantuan kemanusiaan adalah hal yang sangat dibutuhkan rakyat Gaza saat ini.

    “Prioritas yang mendesak saat ini adalah untuk mengakhiri perang di Gaza dan menghantarkan bantuan kepada masyarakat sipil,” ujar dia.

    Baca: Prancis larang Israel ikut Pameran Pertahanan Euronaval di Paris

    Lebih lanjut, demiliterisasi Hamas serta jaminan keamanan dan pembangunan kembali bagi Gaza adalah tujuan selanjutnya, kata Macron.

    Ia mengatakan bahwa dalam jangka panjangnya, komunitas internasional harus bahu-membahu memastikan berdirinya Negara Palestina dan menjamin negara tersebut dapat bertahan.

    Namun demikian, Macron berharap Palestina berperan dalam mewujudkan keamanan kawasan dengan “menerima demiliterisasi dan mengakui penuh Israel”.

    Presiden Prancis itu mengungkapkan bahwa langkah ini selaras dengan kehendak rakyat Prancis untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.

    “Ini adalah tanggung jawab kami – sebagai warga Prancis, bersama warga Israel, Palestina, serta mitra Eropa dan mitra sedunia – untuk membuktikan bahwa perdamaian masih mungkin tercapai,” kata Macron, menambahkan.

    Baca: Perwakilan 38 Negara serukan pengakuan dua negara Israel dan Palestina

    Macron juga menyatakan telah menyampaikan surat terkait niat Prancis mengakui Palestina tersebut kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

    Surat tersebut, yang tersedia dalam versi Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Ibrani, turut diunggah bersama pernyataan komitmen pengakuan Palestina yang disampaikan Macron di media sosial X.

    Laporan The Telegraph pada 4 Juli lalu mengungkapkan bahwa Prancis dan Inggris sempat berselisih mengenai waktu maupun pendekatan yang paling tepat terkait pengakuan Palestina.

    Presiden Macron disebut ingin mengakui Palestina lebih dini dan hendak mendorong Perdana Menteri Keir Starmer melakukan hal yang sama. Namun, sumber dari pemerintah Inggris menyatakan pihaknya masih segan terhadap isu pengakuan itu.

    Sumber: Antaranews.com

  • Dubes Palestina Minta Negara-negara Eropa Setop Pasokan Senjata ke Israel

    Dubes Palestina Minta Negara-negara Eropa Setop Pasokan Senjata ke Israel

    7cloud.asia – Duta besar Palestina untuk Austria sekaligus pengamat tetap PBB di Wina, Salah Abdel Shafi, meminta agar negara-negara Eropa menghentikan pasokan senjata kepada Israel.

    “Senjata masih dipasok ke Israel dari Eropa. Jerman, Inggris, Italia… Saya yakin setidaknya dalam hal ini, pasokan senjata perlu dihentikan,” kata Abdel Shafi kepada RIA Novosti.

    Pada Senin (21/7/2025), para menteri luar negeri dari 25 negara – yang sebagian besar dari Eropa – menandatangani pernyataan yang menuntut diakhirinya segera perang di Gaza dan akses penuh bantuan kemanusiaan ke daerah kantong tersebut.

    Para penandatangannya termasuk menteri luar negeri Inggris, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

    Baca: Prancis akui kedaulatan Palestina pada September 2025

    Israel diserang roket dari Jalur Gaza pada musim gugur 2023. Kelompok perlawanan Palestina Hamas, yang memimpin serangan 7 Oktober dari Jalur Gaza ke Israel, juga menyusup ke daerah perbatasan dan menyandera orang-orang.

    Israel membalas dengan melancarkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza dan mengumumkan blokade penuh terhadap daerah kantong tersebut.

    Permusuhan yang sempat diselingi dengan gencatan senjata singkat itu telah merenggut nyawa lebih dari 59 ribu warga Palestina, menurut perkiraan Kementerian Kesehatan Gaza.

    Pada Jumat (25/7/2025) sejumlah senator Demokrat meminta pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Baca: Perwakilan 38 negara serukan pengakuan dua negara Israel dan Palestina

    Sehari sebelumnya, Kamis (24/7/2025) Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengatakan bahwa AS telah menarik delegasinya dari Doha untuk negosiasi.

    Langkah ini sebagai tanggapan terbaru Hamas yang menunjukkan “kurangnya keinginan” untuk mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza.

    AS akan mempertimbangkan cara-cara alternatif untuk memulangkan para sandera, ujarnya. Kantor Netanyahu juga mengumumkan bahwa Israel telah menarik tim negosiasinya dari Doha.

    Hamas menyatakan terkejut dengan pernyataan negatif Witkoff mengenai sikap gerakan tersebut, dan menekankan komitmennya untuk mengatasi hambatan dan mengamankan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-OANA

  • Inggris Bakal Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Perbaiki Kondisi di Gaza

    Inggris Bakal Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Perbaiki Kondisi di Gaza

    7cloud.asia – Perdana Menteri Keir Starmer melontarkan “ancaman” kepada Israel bahwa Inggris akan segera mengakui Palestina jika Israel tak kunjung memperbaiki kondisi di Jalur Gaza.

    “Saya dapat memastikan bahwa Inggris akan mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina dalam Sidang Umum PBB pada September ini,” kata Starmer pada Selasa (29/7/2025).

    Namun, ia melanjutkan, “kecuali jika Israel mengambil langkah substansial untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen terhadap perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang memulihkan prospek solusi dua negara.”

    Keputusan Starmer tersebut menyusul langkah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang pada pekan lalu mengumumkan Paris akan mengakui Palestina pada agenda PBB yang sama.

    Pernyataan PM Inggris disampaikan usai rapat darurat kabinet terkait situasi di Jalur Gaza serta di tengah desakan dari 250 lebih anggota parlemen untuk mengakui kedaulatan Palestina.​​​​​​​

    Baca: Prancis akan akui kedaulatan Palestina pada September 2025

    Starmer menyatakan bahwa Inggris pada akhirnya akan mengakui Palestina “sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang layak.”

    Ia juga mengatakan bahwa tujuan akhir yang harus dicapai adalah Israel yang “aman” dapat hidup berdampingan dengan negara Palestina yang “berdaulat”.

    PM Inggris menyebut prospek solusi dua negara yang semakin terancam sebagai alasan pihaknya menyatakan akan mengakui Palestina, kecuali jika rezim Zionis memperbaiki kondisi di Jalur Gaza.

    Perbaikan kondisi tersebut, ucapnya, meliputi pemberian izin kepada PBB untuk menyalurkan bantuan, “menegaskan komitmen tidak akan mencaplok Tepi Barat”, dan berkomitmen terhadap proses perdamaian jangka panjang yang bermuara pada solusi dua negara.

    Tak lupa, Starmer menegaskan agar Hamas segera membebaskan semua sandera, menyepakati gencatan senjata, serta menyerahkan semua senjata dan menerima bahwa mereka “tak akan memiliki peran apapun dalam pemerintahan di Gaza.”

    Baca: Perwakilan 38 negara serukan pengakuan dua negara Israel dan Palestina

    Lebih lanjut, Starmer menyatakan bahwa langkah tersebut ia tempuh akibat situasi di Jalur Gaza yang memburuk dan prospek terwujudnya solusi dua negara yang semakin mengecil.

    Merespons pertanyaan terkait mengapa ia memberi syarat kepada Israel dalam isu pengakuan Palestina serta prospek gencatan senjata tercapai sebelum September, Starmer berkata bahwa tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki situasi di wilayah Gaza.

    Ia juga menegaskan kembali bahwa semua sandera harus dibebaskan dan bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza.

    “Ini dimaksudkan untuk memajukan upaya kita … dilakukan sekarang karena saya amat khawatir (terwujudnya) gagasan solusi dua negara semakin mengecil dan semakin menjauh daripada yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya,” kata dia.

    Merespons keputusan PM Inggris, pihak Israel mengutuk keras langkah tersebut adalah “hadiah bagi Hamas dan mencederai upaya mencapai gencatan senjata.”

    Baca: Pengakuan terhadap negara Palestina jadi kunci keamanan Israel

    Tentara Israel menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dan terus melancarkan serangan brutal ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 sehingga menewaskan lebih dari 60 ribu warga Palestina, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

    Pengeboman tanpa henti juga telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan memicu kelangkaan makanan.

    Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap ketua otoritas Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan mantan pejabat tinggi pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Palestina Optimistis Akan Semakin Banyak Negara yang Mengakui Kedaulatannya

    Palestina Optimistis Akan Semakin Banyak Negara yang Mengakui Kedaulatannya

    7cloud.asia – Pemerintah Palestina optimistis bahwa semakin banyak negara akan memberi pengakuan terhadap kedaulatan Palestina dan bahwa tekanan terhadap Zionis Israel akan semakin besar.

    Demikian diungkap Duta Besar Palestina untuk Austria, Salah Abdel Shafi, dalam pernyataannya pada Rabu (30/7/2025).

    Saat diminta menjabarkan langkah diplomatik Palestina usai berakhirnya konferensi tingkat tinggi terkait implementasi solusi dua negara dan pengakuan terhadap Palestina di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Shafi menyoroti dua hal.

    “Pertama, (kami berharap) semakin banyak negara akan terus mengakui Negara Palestina,” kata Duta Besar yang juga menjadi pengamat tetap Palestina untuk PBB di Wina, Austria, itu.

    Ia melanjutkan, “Kedua, (kami berharap) akan meningkatnya tekanan terhadap Israel, termasuk melalui sanksi dan pembatasan perdagangan, supaya Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza.”

    Diplomat itu mengingatkan bahwa kedua hal tersebut “harus berlangsung dalam lingkup gencatan senjata”.

    KTT di New York tersebut dipandang memiliki peran dalam mewujudkan solusi dua negara sebagai langkah penyelesaian konflik Israel-Palestina.

    Menurut Shafi, semakin banyaknya negara yang mengakui Palestina akan semakin mendukung tercapainya hal tersebut.

    “Selanjutnya, tenggat pelaksanaan 15 bulan telah ditetapkan. Kemudian, mekanisme pengawasan lanjutan telah didirikan. Semua ini berperan terhadap proses yang dilakukan,” ucap dia.

    Terlebih, komunitas internasional saat ini semakin resah terhadap tindakan Zionis Israel, kata duta besar Palestina.

    “(Rezim Israel) melakukan apapun untuk mengubur solusi dua negara. Oleh karena itu, komunitas internasional tentu harus bertindak untuk menyelamatkannya, karena tidak ada alternatif lagi di luar solusi tersebut,” tutur Dubes Shafi.

    Sebelumnya, sejumlah negara seperti Prancis, China, Rusia, Indonesia dan negara-negara Arab telah menyatakan akan mengakui negara Palestina.

    Sumber: Sputnik

  • Hamas Tegaskan Tidak Akan Mundur Sampai Berdirinya Negara Palestina Merdeka

    Hamas Tegaskan Tidak Akan Mundur Sampai Berdirinya Negara Palestina Merdeka

    7cloud.asia – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas menegaskan pihaknya tidak akan menyerah sampai Negara Palestina resmi berdiri dan berdaulat.

    Pernyataan Hamas yang dirilis pada Sabtu (2/8/2025) itu disampaikan sebagai respons atas pernyataan Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perlawanan tidak akan berhenti dan senjata tidak akan diturunkan sampai hak-hak nasional kami sepenuhnya dipulihkan, terutama pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh.

    Sebelumnya, saat bertemu dengan keluarga warga Israel yang disandera Hamas dalam sebuah unjuk rasa di Tel Aviv pada Sabtu, Witkoff mengatakan, Hamas telah menyatakan bahwa mereka siap untuk didemiliterisasi.

    Baca: Mewujudkan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat

    “Beberapa pemerintah Arab kini sedang menuntut Hamas untuk didemiliterisasi… Jadi, kita sangat, sangat dekat dengan solusi untuk mengakhiri perang ini,” tambah Witkoff, sebagaimana dikutip dari surat kabar Israel, Haaretz.

    Dalam pernyataan terpisah, Hamas menuduh kunjungan Witkoff ke pusat-pusat distribusi bantuan di Jalur Gaza sebagai pertunjukan sandiwara yang dirancang untuk menyesatkan opini publik.

    Hamas juga menyebut kunjungan Witkoff untuk menutupi citra pendudukan, dan memberikan kedok politik atas kebijakan kelaparan dan pembunuhan sistematis terhadap anak-anak dan warga sipil tak berdosa di Gaza.

    Baca: Sidang DK PBB serukan pengakuan untuk Palestina yang merdeka

    Pernyataan Hamas itu mengatakan pemerintah AS sepenuhnya terlibat dalam masalah kelaparan di Gaza yang disengaja ini.

    Witkoff mengunjungi Jalur Gaza pada Jumat (1/8/2025). Dalam kunjungan tersebut, dia menginspeksi sebuah pusat distribusi bantuan yang kontroversial milik Gaza Humanitarian Foundation di Kota Rafah di Jalur Gaza selatan.

    Di lokasi Gaza Humanitarian Foundation ini, lebih dari 100 warga Palestina meninggal saat mengantri bantuan makanan. Kelaparan akut melanda Gaza sejak beberapa waktu terakhir akibat blokade yang diterapkan tentara Israel. 

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua

  • Rencana Israel Mengambilalih Gaza Mendapat Tentangan dari Banyak Negara

    Rencana Israel Mengambilalih Gaza Mendapat Tentangan dari Banyak Negara

    7cloud.asia – Rencana Israel untuk menguasai sepenuhnya Kota Gaza, Palestina menuai penolakan dari banyak negara di dunia.

    Seperti diberitakan, otoritas Israel menyatakan bahwa kabinet keamanan telah menyetujui usulan Benjamin Netanyahu untuk mengalahkan Hamas dan kini tentara Israel bersiap untuk menguasai Kota Gaza.

    Dalam pernyataan yang dirilis Kamis (7/8/2025), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel bermaksud untuk melanjutkan perampasan penuh atas seluruh Gaza.

    Dia berdalih bahwa tujuannya adalah untuk melenyapkan Hamas dan memastikan keamanan serta makanan bagi warga sipil di wilayah kantong Palestina yang dilanda konflik tersebut.

    “Pada saat yang sama, Israel tidak berencana untuk mempertahankan kendali atas seluruh Jalur Gaza, tujuannya hanyalah untuk membangun “perimeter keamanan,” kata Netanyahu.

    Baca: Hamas tidak akan mundur hingga berdirinya negara Palestina

    Israel berjanji memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di luar zona perang, kata kabinet Netanyahu, menambahkan bahwa lima syarat harus dipenuhi sebagai imbalan untuk mengakhiri konflik dengan Hamas.

    Adapun kelimanya adalah pelucutan senjata Hamas, pengembalian seluruh 50 sandera Israel, demiliterisasi Jalur Gaza, kendali penuh Israel atas keamanan di Jalur Gaza,

    Israel juga mensyaratkan pembentukan pemerintahan alternatif ketiga yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina (PA).

    Kelompok perlawanan Palestina, Hamas bereaksi keras atas rencana tersebut dan menyebut ini merupakan sebuah bentuk kejahatan perang baru.

    Baca: Sidang Dewan Keamanan PBB serukan kemerdekaan Palestina

    “Persetujuan kabinet Zionis (Israel) atas rencana untuk menduduki Kota Gaza dan mengevakuasi penduduknya merupakan kejahatan perang baru, yang direncanakan tentara penjajah terhadap kota tersebut dan sekitar satu juta penduduknya,” kata Hamas.

    Penolakan juga datang dari sejumlah negara termasuk Indonesia. Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa negaranya menolak dan meminta agar Israel segera menghentikan rencana untuk mengambil alih Kota Gaza.

    China sangat prihatin dengan keputusan Israel, dan mendesak Israel untuk segera menghentikan langkah berbahaya tersebut.

    “Kota Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian integral dari wilayah Palestina,” kata Juru Bicara Kemlu China Guo Jiakun dalam pernyataan tertulis di Beijing, Jumat (8/8/2025)

    Baca: Mungkinkah mewujudkan berdirinya negara Palestina?

    Kemlu Prancis juga menegaskan, “penentangan tegas” Paris terhadap rencana apa pun untuk menduduki Jalur Gaza dan menggusur paksa penduduknya.

    Dalam pernyataan yang dirilis Jumat, pihak Kemlu Prnacis menggarisbawahi tindakan tersebut sebagai langkah menuju “pelanggaran serius hukum internasional” dan “kebuntuan mutlak.”

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengutuk keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Jalur Gaza karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat atas hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Tindakan Israel itu juga akan memperkeruh prospek perdamaian di Timur Tengah dan krisis kemanusiaan di Gaza, kata Kemlu RI dalam pernyataan resmi media sosial X dipantau di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-RIA Novosti-OANA

    ​​​​

  • Indonesia Kecam Rencana Israel Mengambilalih Gaza

    Indonesia Kecam Rencana Israel Mengambilalih Gaza

    7cloud.asia – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Jalur Gaza.

    Dalam pernyataan yang dirilis di akun resmi X, Kemlu RI menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat atas hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Tindakan Israel itu juga akan memperkeruh prospek perdamaian di Timur Tengah dan krisis kemanusiaan di Gaza,” demikian pernyataan Kemlu RI di media sosial X dipantau di Jakarta, Sabtu (9/8/2025)

    Dalam pernyataannya, Kemlu juga menyebut Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal.

    “Israel tidak memiliki kedaulatan terhadap wilayah tersebut sehingga tindakan apa pun yang diambil Israel tidak dapat mengubah status hukum dari wilayah Palestina,” kata Kemlu RI.

    Baca: Rencana Israel mengabilalih Gaza ditentang banyak negara

    Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan tindakan ilegal Israel tersebut.

    Kemlu RI menyatakan bahwa Indonesia terus konsisten memberikan dukungan penuh terhadap Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sejalan dengan Solusi Dua Negara yang secara kolektif harus diwujudkan melalui tiga langkah utama.

    Langkah pertama adalah pengakuan atas negara Palestina oleh semua negara; melaksanakan penghentian kekerasan dan gencatan senjata; serta penentuan masa depan Palestina oleh rakyat Palestina.

    Selain Indonesia, penolakan terhadap rencana Israel mengambialih Gaza juga datang dari sejumlah negara seperti China dan Prancis. Sementara kelompok perlawanan Hamas menyebut tindakan Israel ini sebagai kejahatan perang baru.

    Baca: Hamas tak akan mundur hingga terwujudnya negara Palestina

    Sebelumnya, kabinet Israel memutuskan mendukung rencana Benjamin Netanyahu untuk melakukan operasi militer yang baru di Jalur Gaza, sebut laporan media setempat.

    Mengutip sumber di pemerintahan Israel, surat kabar Jerusalem Post menyebutkan bahwa rapat kabinet kemungkinan akan menyetujui keputusan untuk kembali menduduki Gaza, di tengah kebuntuan dalam negosiasi dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

    Rencana itu didukung oleh pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan akan melibatkan pengerahan lima divisi militer IDF.

    Operasi militer tersebut diperkirakan berlangsung lima bulan dan mencakup pemindahan sekitar satu juta warga Palestina dari Kota Gaza.

    Sumber: Antaranews.com

  • Sekjen PBB Khawatirkan Keputusan Israel Kuasai Gaza, DK PBB Gelar Rapat Darurat Hari Ini

    Sekjen PBB Khawatirkan Keputusan Israel Kuasai Gaza, DK PBB Gelar Rapat Darurat Hari Ini

    pbb

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dilaporkan “sangat khawatir” dengan keputusan Israel untuk “menguasai” Kota Gaza di Jalur Gaza, Palestina.

    Menurut dia, keputusan itu merupakan eskalasi berbahaya yang berisiko memperburuk konsekuensi bencana yang sudah dihadapi jutaan warga Palestina dan kian membahayakan banyak nyawa.

    Dalam sebuah pernyataan dari Stephanie Tremblay, Juru Bicara Asosiasi Sekjen PBB, menyebutkan bahwa warga Palestina di Gaza terus mengalami “bencana kemanusiaan berskala mengerikan.”

    Disebutkan pula bahwa Guterres “memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut ini akan meningkatkan pengungsian paksa, jatuhnya korban jiwa, dan kehancuran besar-besaran di Gaza.

    “Kondisi ini akan menambah penderitaan tak terbayangkan bagi warga Palestina di Gaza,” demikian pernyataan tersebut.

    Baca: Sejumlah negara menentang rencana Israel menguasai Gaza

    Sekjen PBB menyerukan lagi gencatan senjata permanen, akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza, serta pembebasan segera dan tanpa syarat bagi semua sandera dan tahanan.

    Dia juga kembali mendesak Israel untuk mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional. Guterres mengutip Mahkamah Internasional (ICJ), dalam Opini Penasehatnya pada 19 Juli 2024.

    Opini itu antara lain menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman baru dan memindahkan seluruh pemukim dari wilayah Palestina yang mereka duduki — Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur — secepat mungkin.

    “Tidak akan ada solusi berkelanjutan untuk konflik ini tanpa diakhirinya pendudukan ilegal dan tercapainya solusi dua negara yang layak. Gaza adalah dan harus tetap menjadi bagian integral dari Negara Palestina,” kata Sekjen PBB.

    Baca: Indonesia mengutuk rencana Israel menguasai Gaza

    Sementara Dewan Keamanan PBB akan bersidang mengenai keputusan Israel untuk menduduki Kota Gaza pada pada Minggu (10/8/2025).

    Menurut keterangan sumber diplomatik kepada Anadolu, Sidang tersebut, akan mulai dilaksanakan pada pukul 10.00 waktu setempat, namun tidak ada pemberitahuan mengenai alasan perubahan jadwal tersebut.

    Sejumlah sumber mencatat bahwa Inggris, Denmark, Yunani dan Slovenia meminta sidang darurat, menyusul keputusan Israel untuk menduduki Kota Gaza.

    Sidang tersebut didukung oleh seluruh anggota dewan Keamanan kecuali Panama, yang saat ini mengetuai dewan dan AS.

    Pada Kamis (7/8/2025) Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Kota Gaza di bagian utara wilayah kantung tersebut.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan keapada Fox News bahwa pemerintahnya ingin mengambil alih secara penuh kendali di Gaza menjelang sidang Kabinet.

    Sumber: Antaranews.com/WAFA-Anadolu

  • Rusia: Rencana Israel untuk Menguasai Gaza Akan Perburuk Situasi

    Rusia: Rencana Israel untuk Menguasai Gaza Akan Perburuk Situasi

    7cloud.asia – Pemerintah Rusia memperingatkan, rencana Israel untuk memperluas operasi militernya di Jalur Gaza akan memperburuk situasi di wilayah kantong Palestina.

    Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu (9/8/2025) itu, Rusia juga menyebut rencana Israel terhadap Gaza tersebut akan berdampak serius bagi seluruh kawasan Timur Tengah.

    Peringatan itu disampaikan setelah pada Kamis (7/8/2025), pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana untuk menguasai seluruh Jalur Gaza guna membentuk perimeter keamanan.

    Pendudukan oleh Israel terhadap akan dilakukan, sebelum menyerahkan Gaza kepada “pemerintahan sipil” yang baru.

    Baca: Sekjen PBB soroti keputusan Israel kuasai Gaza

    Sehari kemudian, kantor Netanyahu menyatakan bahwa kabinet keamanan Israel telah menyetujui usulannya untuk menumpas Hamas dan merebut kendali atas Kota Gaza.

    “Pelaksanaan keputusan dan rencana semacam itu, yang memicu kecaman dan penolakan, berisiko memperparah situasi yang sudah sangat dramatis di wilayah Palestina itu, yang menunjukkan semua tanda-tanda bencana kemanusiaan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam pernyataannya.

    Menurut dia, langkah itu akan sangat merusak upaya internasional untuk meredakan konflik dan menimbulkan konsekuensi negatif yang serius bagi stabilitas kawasan.

    Baca: Sejumlah negara menentang keputusan Israel kuasai Gaza

    Selain Rusia, sejumlah negara (termasuk Indonesia) juga menentang rencana Israel untuk menduduki Gaza. Sekjen PBB juga mengecam rencana Israel ini

    Israel menghadapi gelombang kemarahan dunia atas perang genosida di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina sejak Oktober 2023.

    Operasi militer rezim Zionis telah menghancurkan wilayah itu dan menimbulkan bencana kemanusiaan, termasuk kelaparan.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-RIA Novosti-OANA