ruangkota

Tag: palestina

  • Menuju Palestina Merdeka: Presiden Mahmoud Abbas Membentuk Komite Perumus Konstitusi

    Menuju Palestina Merdeka: Presiden Mahmoud Abbas Membentuk Komite Perumus Konstitusi

    7cloud.asia – Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (18/8/2025) mengeluarkan dekrit untuk membentuk sebuah komite yang bertugas merancang konstitusi sementara, sebagai langkah transisi dari Otoritas Palestina menuju negara penuh.

    Kantor berita resmi Palestina, Wafa menyebut, langkah ini merupakan bagian dari persiapan menjelang pemilihan umum mendatang dan menjelang konferensi perdamaian internasional yang dijadwalkan pada September 2025

    Dekrit tersebut menetapkan komite sebagai rujukan hukum untuk merancang konstitusi sementara yang sejalan dengan Deklarasi Kemerdekaan 1988, hukum internasional, resolusi PBB, konvensi hak asasi manusia, dan perjanjian terkait lainnya.

    Abbas juga menunjuk 17 anggota komite tersebut, yang dipimpin oleh penasihat hukum Palestina, Mohammad al-Haj Qassem.

    Baca: Hamas tidak akan mundur sampai berdirinya Negara Palestina Merdeka

    Komite ini mencakup para ahli politik, sosial, dan hukum, dengan memperhatikan representasi masyarakat sipil dan kesetaraan gender.

    Sub-komite teknis juga akan dibentuk untuk menangani bidang-bidang khusus. Sebuah platform daring akan dibuat untuk mengumpulkan masukan dari publik.

    “Konstitusi sementara akan menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis yang berdasarkan supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, pelindungan hak dan kebebasan publik, serta pergantian kekuasaan secara damai,” kata Wafa.

    Dekrit ini muncul di tengah upaya internasional yang sedang berlangsung untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, setelah dua tahun perang brutal oleh Israel.

    Baca: Mewujudkan Palestina yang merdeka dan berdaulat

    Majelis Umum PBB diperkirakan akan bersidang pada bulan September, dengan beberapa negara termasuk Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada memberi sinyal bahwa mereka berencana untuk mengakui negara Palestina selama sidang tersebut.

    Prancis dan 14 negara Barat lainnya telah mengeluarkan seruan bersama untuk mengakui Palestina dan mendorong gencatan senjata di Gaza.

    Saat ini, Otoritas Palestina diatur oleh Undang-Undang Dasar, yang menetapkan sistem demokratis dan multipartai.

    Pasal 115 memperbolehkan Undang-Undang Dasar tetap berlaku selama masa transisi hingga konstitusi baru disahkan.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • 1300 Insan Perfilman Dunia Bersatu Melawan Agresi Israel ke Gaza

    1300 Insan Perfilman Dunia Bersatu Melawan Agresi Israel ke Gaza

    7cloud.asia – Lebih dari 1.300 insan perfilman atau sineas, termasuk peraih Oscar, BAFTA, Emmy, dan Cannes, menyatakan tidak akan bekerja sama dengan institusi perfilman Israel

    Para sineas kelas dunia ini menilai Israel “terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina.”

    Dalam pernyataan yang ditandatangani ratusan sineas, aktor, pekerja film, dan lembaga perfilman itu, mereka menegaskan sinema memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi, dan mereka menolak bekerja dengan institusi perfilman Israel.

    “Di tengah krisis mendesak ini, ketika banyak pemerintah justru mendukung pembantaian di Gaza, kita harus melakukan segalanya untuk menghentikan keterlibatan dalam horor tanpa henti itu,” sebut pernyataan yang dirilis Senin (8/9/2025) itu.

    Baca: Mewujudkan Palestina Merdeka dan Berdaulat

    Beberapa nama besar sineas dunia yang menandatangani pernyataan itu antara lain Olivia Colman, Javier Bardem, Aimee Lou Wood, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Julia Sawalha, Miriam Margolyes, Ken Loach, dan Juliet Stevenson.

    Mengutip keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) soal adanya risiko genosida di Gaza, mereka menegaskan bahwa kebebasan bagi semua orang adalah “tugas moral mendasar yang tidak boleh diabaikan.”

    “Kami menjawab seruan sineas Palestina, yang meminta industri film dunia untuk tidak tinggal diam, tidak bersikap rasis atau dehumanis, dan melakukan segala upaya untuk mengakhiri keterlibatan dalam penindasan mereka,” sebut pernyataan itu.

    Terinspirasi oleh para sineas dalam Filmmakers United Against Apartheid yang menolak pemutaran film mereka di Afrika Selatan pada masa apartheid, para penandatangan berjanji tidak akan memutar film produksi Israel.

    Baca: Supermodel Gigi Hadid Kutuk Perang Hamas-Israel

    Mereka juga tidak akan menghadiri, atau bekerja sama dengan festival, bioskop, stasiun TV, maupun perusahaan produksi Israel.

    Sejak Oktober 2023, serangan brutal Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 64.500 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong yang terkepung itu.

    Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant

    Keduanya dikenai tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkan rezim Zionis di Gaza.

    Baca: Jon Batiste Luncurkan “Petrichor” untuk Mengenang 20 Tahun Badai Katrina

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Majelis Umum PBB Teken Deklarasi Mendukung Solusi Dua Negara Palestina dan Israel

    Majelis Umum PBB Teken Deklarasi Mendukung Solusi Dua Negara Palestina dan Israel

    7cloud.asia – Dengan suara mayoritas, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung resolusi yang menghidupkan kembali solusi dua negara untuk Israel dan Palestina.

    Dilansir Al Jazeera, dukungan untuk solusi dua negara ini diberikan, kurang dari 24 jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan pernah ada negara Palestina.

    “Deklarasi New York”, yang menguraikan “langkah-langkah nyata, berjangka waktu, dan tidak dapat diubah” menuju solusi dua negara, diadopsi pada hari Jumat (12/9/202).

    Deklarasi solusi dua negara ini dengan 142 suara mendukung, 10 suara menentang – termasuk Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat – dan 12 suara abstain.

    Disampaikan oleh Prancis dan Arab Saudi, dokumen setebal tujuh halaman tersebut menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Baca: Palestina optimistis banyak negara yang dukung solusi dua negara

    Hal ini penting guna mencapai penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua Negara”.

    Deklarasi solusi dua negara tersebut juga memerintahkan kelompok perlawanan Palestina, Hamas yang menjalankan pemerintahan di Gaza, untuk “membebaskan semua sandera”.

    Deklarasi tersebut menetapkan bahwa Hamas harus “mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina … sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka”.

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik upaya Saudi-Prancis untuk menciptakan “rencana yang dapat ditindaklanjuti” menuju solusi dua negara.

    Kementerian tersebut juga menyerukan “pengaktifan semua mekanisme untuk mengakhiri pendudukan kolonial Israel” dan “mencapai hak-hak sah rakyat Palestina”.

    Baca: Peluang terwujudnya dua negara Palestina dan Israel

    Upaya untuk ‘memajukan proses negosiasi’
    Dukungan PBB yang tegas terhadap solusi dua negara muncul di tengah pemboman berkelanjutan Israel di Gaza, satu hari setelah Netanyahu menandatangani rencana perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki yang akan membuat negara Palestina di masa depan hampir mustahil.

    Melaporkan dari New York, Kristen Saloomey dari Al Jazeera mengatakan bahwa pemungutan suara tersebut menunjukkan “penolakan yang luar biasa dari komunitas internasional”.

    “Ini menunjukkan meningkatnya kekhawatiran atas kurangnya kemajuan dalam … perundingan, dan upaya komunitas internasional untuk memajukan proses negosiasi,” ujarnya.

    Pemungutan suara ini mendahului KTT PBB mendatang yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September di New York.

    Dalam KTT ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan beberapa pemimpin lainnya telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Meskipun 146 anggota PBB telah mendukung negara Palestina, sekitar 10 negara lainnya, termasuk Prancis, Norwegia, Spanyol, Irlandia, dan Inggris, diperkirakan akan bergabung dengan mereka akhir bulan ini.

    Baca: Peluang mewujudkan Palestina merdeka dan berdaulat

  • Palestina Sambut Baik Deklarasi New York yang Mendukung Solusi Dua Negara

    Palestina Sambut Baik Deklarasi New York yang Mendukung Solusi Dua Negara

    7cloud.asia – Palestina menyambut baik voting Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengadopsi dan menyetujui Deklarasi New York yang mendukung solusi dua negara Israel dan Palestina.

    Dalam pernyataan yang dirilis Jumat (12/9/202), wakil Palestina menggambarkan deklarasi ini sebagai hasil utama konferensi PBB tentang penyelesaian damai atas isu Palestina dan implementasi solusi dua negara.

    Dalam pernyataan pers, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Palestina mengatakan bahwa 142 negara memberikan suara untuk mendukung resolusi tersebut, sementara 12 negara abstain, dan 10 negara tidak setuju.

    Kemenlu Palestina memuji sikap negara-negara yang mensponsori, mendukung, dan memberikan suara untuk mendukung resolusi tersebut.

    Baca: Majelis Umum PBB mendukung solusi dua negara

    Kemenlu Palestina juga mendesak negara-negara anggota PBB untuk melaksanakan hasil konferensi internasional tersebut terkait solusi dua negara dan menekan Israel agar menghentikan operasi militer, menyetujui gencatan senjata.

    Palestina juga mendesak diakhirinya penggunaan kelaparan “sebagai senjata perang,” mencegah pengungsian paksa, serta membebaskan tahanan dan sandera.

    Dalam pernyataan pers di platform media sosial X, Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh mengatakan keputusan Majelis Umum PBB mencerminkan keinginan masyarakat internasional dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina.

    Dirinya menekankan bahwa pengadopsian tersebut merupakan langkah penting menuju berakhirnya “pendudukan Israel” dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perjanjian perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Baca: Palestina optimistis banyak negara mendukung solusi dua negara

    Dukungan PBB tersebut diberikan beberapa hari setelah Israel melancarkan serangan mendadak di Doha pada Selasa (9/9/2025) untuk membunuh Khalil al-Hayya, seorang pemimpin senior di biro politik Hamas.

    Khalil bertemu dengan para pemimpin Hamas lainnya yang bertemu untuk membahas proposal gencatan senjata Gaza yang diajukan oleh Amerika Serikat.

    Hamas kemudian melaporkan bahwa al-Hayya selamat dari serangan tersebut. Namun, serangan itu menewaskan putranya dan salah satu ajudan utamanya.

    Pada Jumat, Hamas mengatakan al-Hayya melaksanakan salat jenazah untuk putranya dan korban lain yang tewas dalam apa yang digambarkannya sebagai percobaan pembunuhan berbahaya di Doha.

    Pewarta: Antaranews.com/Xinhua

  • KTT Doha Serukan Sanksi dan Penghentian Pasokan Senjata untuk Israel

    KTT Doha Serukan Sanksi dan Penghentian Pasokan Senjata untuk Israel

    7cloud.asia – Para pemimpin negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab (LAS) menyerukan penerapan sanksi terhadap Israel serta penghentian pasokan senjata ke negara tersebut.

    Seruan itu tertuang dalam deklarasi yang diadopsi pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Doha di Qatar pada Senin (15/9/2025).

    KTT Doha menyerukan kepada seluruh negara untuk mengambil langkah hukum dan efektif guna mencegah Israel melanjutkan tindakannya terhadap rakyat Palestina.

    “Termasuk mendukung upaya mengakhiri impunitas, meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran dan kejahatan, menjatuhkan sanksi, serta menangguhkan pasokan senjata dan amunisi kepada mereka,” demikian isi deklarasi tersebut.

    Baca: Majelis Umum PBB mendukung solusi dua negara Palestina dan Israel

    Deklarasi KTT Doha juga menyinggung serangan Israel terhadap Qatar yang dinilai memperumit proses mediasi guna mengakhiri perang di Gaza.

    “Agresi terhadap wilayah yang netral untuk mediasi ini tidak hanya melanggar kedaulatan Qatar, tetapi juga merusak proses mediasi dan perwujudan perdamaian internasional,” lanjut pernyataan itu.

    Sekretaris Jenderal LAS Ahmed Aboul Gheit kemudian menegaskan bahwa deklarasi Doha mendorong negara-negara untuk meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Israel, bila hubungan itu masih berlanjut.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Jasem Mohamed Al Budaiwi mengatakan negara-negara Arab dan Islam menuntut Amerika Serikat dapat menekan Israel agar memberikan tekanan nyata kepada Israel untuk meninjau ulang kebijakannya.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik/Ria-Novosti-OANA

  • Ribuan Warga Israel Dukung Solusi Dua Negara dan Akui Negara Palestina

    Ribuan Warga Israel Dukung Solusi Dua Negara dan Akui Negara Palestina

    7cloud.asia – Lebih dari 7.500 warga Israel menandatangani petisi yang menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina, mendukung solusi dua negara serta penghentian perang di Gaza.

    Sebuah kelompok advokasi Israel, dalam pernyataan yang dirilis Rabu (17/9/2025) menyebutkan bahwa petisi tersebut digagas oleh Zazim, sebuah gerakan akar rumput Yahudi-Arab.

    Disebutkan, inisiatif tersebut bertujuan menyampaikan “pesan jelas dan bersatu dari rakyat Israel kepada komunitas internasional” menjelang Sidang Umum PBB di New York pada 22 September mendatang.

    Penyelenggara penandatangan petisi memperkirakan jumlah penandatangan akan melampaui 10.000 sebelum sidang berlangsung.

    “Pengakuan negara Palestina bukan dimaksudkan sebagai hukuman bagi Israel, melainkan sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik berdasarkan pengakuan timbal balik dan keamanan bagi kedua bangsa,” bunyi petisi tersebut.

    Baca: Majelis Umum PBB teken Deklarasi New York yang mendukung solusi dua negara

    Zazim memperingatkan bahwa tanpa pengakuan Palestina, Israel berisiko mengikuti agenda yang digerakkan oleh menteri sayap kanan, seperti kepala keuangan Bezalel Smotrich, yang mendorong “pencaplokan, apartheid, dan kelanjutan perang.”

    Smotrich dan anggota lain dalam pemerintahan pemimpin otoritas Benjamin Netanyahu berulang kali menyerukan pencaplokan Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Langkah ini oleh para pengkritik Netanyahu dinilai akan menutup pintu secara permanen bagi solusi dua negara.

    Solusi dua negara yang mengakui Palestina merdeka juga didukung Sidang Majelis Umum PBB beberapa hari lalu. Solusi ini diharapkan dapat menghentikan perang di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 lalu.

    Agresi militer Israel ke Gaza telah menewaskan lebih 65.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantung Palestina ini.

    Baca: Palestina optimistis banyak negara mendukung solusi dua negara

    Perang genosida Israel di Jalur Gaza, juga mengakibatkan sedikitnya 1.022 warga Palestina tewas dan lebih dari 7.000 lainnya terluka di Tepi Barat.

    Mereka meninggal akibat serangan pasukan Israel dan pemukim ilegal, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Pejabat Palestina menyatakan kampanye teror Israel di Tepi Barat bertujuan mengusir warga Palestina dari tanah mereka, sehingga solusi dua negara mustahil diwujudkan.

    Dalam putusan bersejarah pada Juli lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menuntut evakuasi seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • PM Inggris, Keir Starmer dan Trump Sepakat untuk Mendorong Perdamaian di Gaza

    PM Inggris, Keir Starmer dan Trump Sepakat untuk Mendorong Perdamaian di Gaza

    7cloud.asia – Inggris dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk mendorong perdamaian dan peta jalan menuju penyelesaian konflik di Timur Tengah, menyusul situasi di Gaza yang disebutnya “tak tertahankan.”

    Hal ini diungkap dalam Konferensi pers setelah pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dengan Presiden AS Donald Trump, Kamis (18/9/2025) di Buckinghamshire, London Inggris.

    Dalam kesempatan itu, Starmer mengatakan kondisi Jalur Gaza serta rencana Inggris untuk mengakui negara Palestina turut menjadi pembahasan.

    Baca: Majelis Umum PBB rilis Deklarasi New York mendukung solusi dua negara, Palestina dan Israel

    Ia kembali menegaskan seruan Inggris agar para sandera segera dibebaskan dan bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza.

    “Kami sepenuhnya sepakat tentang perlunya perdamaian dan peta jalan, karena situasi di Gaza sudah tak dapat ditoleransi,” kata Starmer.

    Starmer menuding Hamas tidak menginginkan solusi dua negara, perdamaian, maupun gencatan senjata di Gaza. Ia juga menekankan bahwa waktu pengakuan negara Palestina oleh Inggris “tidak ada kaitannya” dengan kunjungan kenegaraan Trump.

    Baca: Inggris bakal akui Palestina jika Israel tak perbaiki kondisi di Gaza

    Pada Juli lalu, Starmer menyatakan Inggris akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September, kecuali Israel mengambil langkah nyata untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Inggris juga mensyaratkan Israel menyetujui gencatan senjata di Gaza.

    Mengutip sejumlah sumber pemerintah, koran The i Paper, Rabu (17/9/2025) melaporkan bahwa Inggris akan secara resmi mengakui Palestina akhir pekan ini setelah Trump menuntaskan kunjungan kenegaraannya.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah: Sejumlah Anggota Senat AS Usulkan Pengakuan untuk Palestina

    Untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah: Sejumlah Anggota Senat AS Usulkan Pengakuan untuk Palestina

    7cloud.asia – Sejumlah anggota Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat pada Kamis (18/9/2025) waktu setempat mengajukan resolusi yang menyerukan pengakuan AS atas negara Palestina yang didemiliterisasi.

    Resolusi mendukung negara Palestina ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Senat AS.

    Resolusi tidak mengikat tersebut mendesak Hamas untuk melucuti senjata dan membebaskan sandera, serta mendesak Israel untuk mengakhiri konflik dan menghentikan perluasan permukiman.

    Menghadapi rintangan yang panjang, resolusi tersebut tidak mendapatkan dukungan dari Senat AS yang dikuasai anggota Partai Republik yang berjuluk Grand Old Party (GOP) itu.

    Para pendukung mengatakan resolusi tersebut mengirimkan pesan yang bermakna setelah beberapa sekutu AS siap untuk mengakui negara Palestina di sidang Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) pekan depan.

    Baca: Majelis Umum PBB mendukung solusi dua negara dan akui negara Palestina

    Mereka berharap resolusi ini dapat memberikan tekanan lebih besar kepada pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

    Para pengusul menyebut, pengakuan negara Palestina bukan hanya langkah praktis yang dapat diambil AS untuk membantu membangun masa depan di mana warga Palestina dan Israel dapat hidup merdeka, bermartabat, dan aman, melainkan juga merupakan hal yang benar untuk dilakukan.

    “Amerika memiliki tanggung jawab untuk memimpin, dan waktunya bertindak adalah sekarang,” ujar Senator Jeff Merkley, yang memimpin upaya tersebut, dalam sebuah pernyataan pada Kamis tersebut.

    “Namun, fondasi perdamaian dan kesejahteraan di masa depan, dan satu-satunya jalan yang layak untuk itu adalah dua negara untuk dua bangsa,” ujar senator Oregon.

    Dia juga memperingatkan bahwa kebijakan dan aksi militer Israel saat ini di Gaza akan menghasilkan “visi yang buruk” bagi warga Israel maupun Palestina.

    Baca: Ribuan warga Israel dukung solusi dua negara dan akui negara Palestina

    Langkah ini menyusul tuduhan senator independen Bernie Sanders pada Rabu (17/9) bahwa Israel sedang melakukan “genosida” di Gaza.

    “Selama dua tahun terakhir, Israel tidak hanya membela diri melawan Hamas. Sebaliknya, Israel melancarkan perang habis-habisan terhadap seluruh rakyat Palestina,” tulis Sanders dalam pernyataan berjudul “Ini Genosida”, yang mengutip kesimpulan para ahli hukum. Israel telah membantah tuduhan tersebut.

    Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada Kamis (18/9/2025) mengatakan pengakuan negara Palestina sebagai penyelamat hidup terakhir yang masih tersisa bagi warga sipil sedang memburuk di Gaza City.

    “Di tengah operasi militer Israel, yang telah menyebabkan banyak sekali korban jiwa, kerusakan, dan restriksi yang lebih ketat terhadap upaya kemanusiaan,” katanya

    Otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza pada Rabu (17/9/2025) menyebutkan bahwa jumlah warga Palestina yang tewas oleh tentara Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah melampaui 65.000 jiwa.

    Pewarta: Antaranews.com/Xinhua

  • Jelang Sidang Umum PBB, Makin Banyak Negara yang Resmi Mengakui Palestina

    Jelang Sidang Umum PBB, Makin Banyak Negara yang Resmi Mengakui Palestina

    7cloud.asia – Menjelang sesi ke-80 Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (22/9/2025) waktu setempat semakin banyak negara yang mengakui Palestina.

    Terakhir, pada Minggu (21/9/2025) Inggris, Kanada, dan Australia telah secara resmi menyatakan mengakui negara Palestina yang merdeka.

    Para pemimpin dunia akan berkumpul dalam Sidang Majelis Umum PBB akan berpartisipasi dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara.

    Sesi tahun ini diperkirakan akan menyaksikan pengakuan Palestina oleh Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino.

    Beberapa hari lalu, sebanyak 142 mendukung Deklarasi New York yang menggambarkan pengakuan negara Palestina sebagai langkah fundamental dalam mewujudkan solusi dua negara.

    Baca: Deklarasi New York dukung solusi dua negara Palestina dan Israel

    Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara yang menandatangani deklarasi tersebut mengatakan bahwa negara-negara yang sudah mengakui negara Palestina atau yang telah menyatakan kesiapan untuk melakukannya dan mengundang semua negara yang belum mengambil langkah ini untuk bergabung dalam seruan tersebut.

    Dengan pernyataan dukungan dari 10 negara ini di Majelis Umum PBB, jumlah negara yang mengakui negara Palestina diperkirakan akan meningkat menjadi 157.

    Reaksi Israel
    Israel, yang merebut tanah Palestina di Tepi Barat dan meningkatkan kekerasan terhadap wilayah tersebut setelah 7 Oktober 2023, kembali menegaskan pesannya bahwa mereka dapat membalas dengan pencaplokan untuk mencegah negara-negara ini mengakui Palestina.

    Pemerintah AS tidak secara terbuka menentang rencana Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat.

    Baca: Ribuan warga Israel dukung solusi dua negara dan akui Palestina

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa mereka telah “memperingatkan” pemerintah Eropa dan negara-negara lain tentang langkah pengakuan apa pun yang mungkin mereka ambil dengan mengatakan negara-negara ini bisa menghadapi respons keras dari otoritas Netanyahu.

    Pernyataan Rubio menunjukkan bahwa AS tidak akan mengambil tindakan langsung untuk mencegah potensi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.

    Rubio mengklaim bahwa pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Eropa akan mempersulit tercapainya kesepakatan damai di Gaza.

    Sejak deklarasi kemerdekaannya pada 15 November 1988, negara Palestina, yang berada di bawah pendudukan Israel, telah diakui oleh 147 dari 193 negara anggota PBB.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Hamas Desak Langkah Nyata Pasca Gelombang Pengakuan Palestina

    Hamas Desak Langkah Nyata Pasca Gelombang Pengakuan Palestina

    7cloud.asia – Pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara Eropa dinilai sebagai langkah penting untuk menambah tekanan terhadap Israel.

    Namun, langkah nyata tetap dibutuhkan untuk mengakhiri agresi militer Israel di Jalur Gaza, kata juru bicara Hamas di Lebanon, Walid Kilani, kepada RIA Novosti.

    “Pengakuan Eropa terhadap negara Palestina adalah langkah yang sangat penting, terutama dalam menekan (pemimpin otoritas Israel Benjamin) Netanyahu agar gagal menjalankan rencananya mengusir warga Palestina dari tanah mereka, khususnya di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta memindahkan mereka ke Sinai, Yordania, atau negara lain,” ujar Kilani.

    Ia menambahkan, pernyataan pengakuan tersebut harus diikuti dengan langkah nyata yang konsisten. Jika tidak, dorongan untuk mewujudkan negara Palestina hanya akan berhenti pada tataran moral.

    Baca: Makin banyak negara yang resmi mengakui negara Palestina

    Pada Minggu, Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal secara resmi mengakui negara Palestina.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya mengikuti langkah serupa pada pertemuan puncak di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada 22 September.

    Sementara Jerman mendukung pembentukan negara Palestina merdeka, tetapi menolak untuk mengakui kedaulatan negara itu saat ini.

    “[Pembentukan] Negara Palestina adalah tujuan kami. Kami mendukung solusi dua negara. Tidak ada jalan lain,” kata Menteri Luar Negeri Johann Wadephul di Berlin menjelang kehadirannya di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York.

    Baca: Deklarasi New York dukung solusi dua negara Palestina dan Israel

    “Namun, hal ini harus dicapai melalui perundingan. Tidak ada yang boleh memaksakan diri ‘menembus tembok’ pada saat ini,” katanya, menambahkan.

    Dalam rangka memperingati 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa “sedang diserang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya”. Kehancuran Gaza.

    Beserta perang di Sudan dan Ukraina, Guterres menyebut perang Gaza menyebut menjadi bukti mendesaknya kebutuhan akan persatuan negara-negara di seluruh dunia.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-OANA-AlJazeera