ruangkota

Tag: gaza

  • Lagi, Anak di Gaza Meninggal Karena Tak Tahan Cuaca Dingin

    Lagi, Anak di Gaza Meninggal Karena Tak Tahan Cuaca Dingin

    7cloud.asia – Kejadian anak yang meninggal akibat cuaca dingin di Gaza terus berjatuhan. Sumber-sumber medis melaporkan seorang bayi berusia tujuh hari meninggal dunia, Sabtu (10/1/2026) pagi di Deir al-Balah, Jalur Gaza bagian tengah

    Nyawa anak yang baru lahir ini tak bisa diselamatkan akibat suhu dingin ekstrem dan penurunan suhu yang drastis di pekan tersebut.

    Dengan kejadian tersebut, jumlah korban meninggal akibat cuaca buruk dan dingin ekstrem yang melanda Jalur Gaza kini telah melampaui 15 orang.

    Angka tersebut mencerminkan kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di wilayah Jalur Gaza meski kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani.

    Baca: Anak-anak di Gaza yang meninggal akibat kedinginan terus bertambah

    Hal ini terutama bagi anak-anak dan warga yang mengungsi serta tinggal di tenda-tenda darurat yang rapuh dan tidak mampu melindungi mereka dari terpaan kerasnya musim dingin.

    Warga Jalur Gaza terus menghadapi kekurangan tempat tinggal dan layanan kesehatan, serta keterbatasan bahan bakar untuk pemanas, di tengah cuaca badai, hujan, dan suhu dingin yang berkepanjangan.

    Sementara, tenda-tenda dan perlengkapan musim dingin lainnya tetap diblokir di perbatasan karena Israel terus membatasi aliran bantuan ke wilayah kantong tersebut.

    Organisasi kemanusiaan menyeru Israel agar mengizinkan peningkatan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk menolong warga Palestina menghadapi kondisi musim dingin yang ekstrem.

    Sumber: Antaranews.com/WAFA-OANA

  • Komite Nasional Administrasi Gaza Mulai Bekerja Meski Ditentang Israel

    Komite Nasional Administrasi Gaza Mulai Bekerja Meski Ditentang Israel

    7cloud.asia – Dr. Ali Shaath resmi memulai tugasnya sebagai ketua Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG), dengan langkah pertama mengesahkan dan menandatangani pernyataan misi lembaga tersebut.

    “Sebagai tindakan resmi pertama saya hari ini, saya mengadopsi dan menandatangani Pernyataan Misi NCAG, yang menegaskan mandat pemerintahan dan prinsip operasional kami,” kata Shaath dalam pernyataan di platform X, Sabtu (17/1/2026) malam waktu setempat..

    Ia menyebut NCAG dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta Rencana Perdamaian 20 Poin Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, dengan mandat mengelola masa transisi Gaza.

    Menurut Shaath, komite itu bertugas menjadikan periode transisi sebagai fondasi bagi kemakmuran Palestina yang berkelanjutan, setelah konflik berkepanjangan yang melanda wilayah tersebut.

    Ia menambahkan NCAG akan bekerja di bawah arahan Dewan Perdamaian yang diketuai Presiden Trump, serta mendapat dukungan dari Perwakilan Tinggi untuk Gaza.

    “Misi kami adalah membangun kembali Jalur Gaza, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi semangat dan harapan masyarakatnya,” ujar Shaath.

    Baca: Angka kelahiran di Jalur Gaza anjlok

    Dalam pernyataan itu disebutkan NCAG menargetkan pemulihan keamanan, pemulihan layanan dasar seperti listrik, air, kesehatan, dan pendidikan, serta penguatan tata kelola.

    Tata kelola tersebut, menurut Shaath, akan berlandaskan perdamaian, demokrasi, dan keadilan, dengan standar integritas dan transparansi yang tinggi dalam setiap kebijakan.

    Ia juga menegaskan komite akan mendorong terbentuknya ekonomi produktif yang mampu mengurangi pengangguran dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi warga Gaza.

    “Kami memilih jalan damai untuk mengamankan hak-hak Palestina yang sejati dan menentukan masa depan sendiri,” kata Shaath dalam pernyataannya.

    Gedung Putih pada Jumat (16/1/2026) mengumumkan pembentukan komite teknokratis baru untuk mengawasi transisi kekuasaan di Gaza sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden Trump.

    Baca: PBB sebut Gaza alami genosida terkejam dalam sejarah

    Shaath sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri di Otoritas Palestina dan dikenal sebagai figur teknokrat di kalangan pemerintahan Palestina.

    Gedung Putih menggambarkan Shaath sebagai pemimpin teknokratis yang dihormati, dengan tugas memulihkan layanan publik, membangun kembali institusi sipil, dan menstabilkan kehidupan sehari-hari di Gaza.

    Pernyataan itu juga mengumumkan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza, yang melibatkan sejumlah tokoh internasional, termasuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan utusan khusus AS Steve Witkoff.

    Witkoff sebelumnya mengatakan fase kedua rencana gencatan senjata Gaza telah dimulai, dengan fokus pada demiliterisasi, pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi wilayah tersebut.

    Sebelumnya, kantor pemimpin otorita Israel menyatakan pengumuman susunan Komite Koordinasi Nasional untuk Tata Kelola Jalur Gaza tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakan pemerintahannya.

    Baca: Rencana damai tahap kedua di Gaza mulai diberlakukan pada Januari 2026

    “Ini agenda kami, bukan agenda Netanyahu. Dalam beberapa bulan terakhir kami berhasil melakukan banyak hal di Gaza yang sebelumnya dianggap mustahil, dan kami akan terus melangkah,” kata seorang pejabat senior AS kepada Axios.

    Menurut sumber Axios, Netanyahu tidak diajak berkonsultasi mengenai komposisi komite tersebut karena tidak memiliki kewenangan dalam keputusan itu.

    Pejabat tersebut menambahkan, jika Israel menginginkan AS menangani Gaza, maka pendekatannya harus sesuai dengan cara Washington.

    Dia menegaskan, pihaknya sudah bekerja melampaui keberatannya. Biarkan dia fokus pada Iran dan biarkan kami menangani Gaza.

    ” Kami tidak akan berdebat dengannya. Dia akan menjalankan politiknya sendiri dan kami akan terus maju dengan rencana kami. Pada akhirnya, dia tidak bisa benar-benar menentang kami,” ujar pejabat tersebut.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu-Sputnik-OANA

  • Penyeberangan Rafah Dibuka Pekan Depan, Gaza Akan Kembali Terhubung

    Penyeberangan Rafah Dibuka Pekan Depan, Gaza Akan Kembali Terhubung

    7cloud.asia – Penyeberangan perbatasan Rafah antara Jalur Gaza dan Mesir akan kembali dibuka pekan depan untuk perjalanan dua arah.

    “Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa penyeberangan Rafah akan dibuka pekan depan untuk dua arah bagi warga Palestina di Gaza,” kata Ketua Komite Transisi baru Gaza, dalam acara penandatanganan piagam Dewan Perdamaian Kamis (22/1/2026).

    Shaath, yang secara resmi memimpin Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, menyebut Rafah sebagai jalur kehidupan dan simbol harapan.

    Ia menambahkan bahwa pembukaan kembali penyeberangan tersebut menandai bahwa Jalur Gaza tidak lagi tertutup dari masa depan.

    Sementara itu, Gedung Putih, Jumat pekan lalu, mengumumkan susunan anggota komite teknokratik baru yang akan mengawasi proses transisi kekuasaan di Jalur Gaza.

    Baca: Komite Nasional Administrasi Gaza mulai bekerja meski ditentang Israel

    Pembentukan komite ini merupakan bagian dari rencana 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang genosida Israel di wilayah tersebut.

    Ali Shaath diketahui merupakan mantan wakil menteri Palestina pada Otoritas Palestina.

    Shaath adalah teknokrat Palestina dengan pengalaman luas di bidang infrastruktur, perencanaan, dan administrasi publik yang ditunjuk untuk memimpin komite beranggotakan 15 orang.

    Komite ini akan menjalankan pemerintahan Jalur Gaza pascaperang brutal Israel yang menghancurkan wilayah tersebut.

    Ali Shaath ditetapkan pekan lalu sebagai ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, salah satu dari empat badan yang dibentuk untuk mengelola fase transisi di wilayah itu.

    Baca: PBB sebut Gaza alami genosida terkejam dalam sejarah

    Pembentukan komite tersebut merupakan bagian dari rencana gencatan senjata 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menghentikan perang Israel, yang sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 71.000 orang dan melukai lebih dari 171.000 lainnya.

    Shaath, yang pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal pada Otoritas Palestina, dikenal luas sebagai figur nonpartisan. Kariernya lebih banyak dibentuk oleh keahlian teknis dibandingkan afiliasi politik.

    Penunjukan Shaath mencerminkan upaya menempatkan administrasi Gaza pascaperang di bawah kepemimpinan profesional dan teknokratik, seiring rusaknya infrastruktur dan sistem perkotaan secara luas akibat konflik.

    Ali Shaath lahir pada 1958 di Khan Younis, Gaza selatan. Ia menempuh pendidikan tinggi di luar negeri dengan meraih gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Ain Shams di Kairo, Mesir, pada 1982, sebelum melanjutkan dan memperoleh gelar magister di bidang yang sama pada 1986.

    Pada 1989, Shaath menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang teknik sipil di Queen’s University, Inggris, dengan spesialisasi perencanaan infrastruktur dan pengembangan perkotaan.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • PBB: 11 Anak Meninggal Akibat Kedinginan di Gaza

    PBB: 11 Anak Meninggal Akibat Kedinginan di Gaza

    7cloud.asia – Setidaknya 11 anak Palestina di Jalur Gaza telah meninggal akibat kedinginan sejak awal musim dingin, sementara ribuan warga lainnya masih bertahan di tengah cuaca dingin ekstrem dengan perlindungan yang terbatas.

    Dalam konferensi pers di New York, pada Jumat (30/1/2026), Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq mengatakan berdasarkan laporan staf Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), warga Gaza masih berjuang menghadapi musim dingin.

    Menurut Haq, sejak Oktober tahun lalu, PBB dan para mitra telah mengirim puluhan ribu tenda dan menyediakan tempat berlindung untuk setengah juta lebih penduduk Gaza.

    Namun, ia menekankan bahwa tenda-tenda tersebut memberikan perlindungan yang terbatas, terutama selama musim dingin.

    Haq mengatakan PBB terus mendesak adanya solusi tempat tinggal yang lebih tahan lama untuk mengurangi ketergantungan warga Gaza pada tenda.

    Baca: Komite Nasional Administrasi Gaza mulai bekerja meski ditentang Israel

    PBB juga menekankan perlunya bantuan kemanusiaan dan barang komersial masuk ke wilayah kantong Palestina itu tanpa hambatan dan dalam jumlah lebih besar.

    Selain Gaza, Haq juga menyoroti krisis di wilayah pendudukan Tepi Barat akibat pemutusan aliran listrik dan air oleh otoritas Israel di Yerusalem Timur.

    Ia mendesak Israel mencabut larangan operasional bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan organisasi internasional lainnya.

    Haq juga menegaskan seluruh mitra bantuan harus diizinkan beroperasi tanpa hambatan di Jalur Gaza maupun Tepi Barat guna menjamin kebutuhan vital warga.

    Sumber: Antaranews.com/WAFA

  • Israel Halangi Komite Administrasi Independen Masuk ke Gaza: Upaya Perdamaian Terancam

    Israel Halangi Komite Administrasi Independen Masuk ke Gaza: Upaya Perdamaian Terancam

    7cloud.asia – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) pada Sabtu (7/2/2026) mendesak masyarakat internasional untuk menekan Israel agar mengizinkan komite administratif independen Palestina beroperasi di Jalur Gaza.

    Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa kegagalan komunitas internasional, mediator, dan Amerika Serikat dalam membuat komite itu masuk ke Gaza telah meruntuhkan kepercayaan terhadap upaya-upaya untuk mencapai perdamaian di Gaza.

    Komite administratif independen Palestina ini sebelumnya juga diharapkan dapat membentuk dewan pemerintahan guna menstabilkan daerah kantong tersebut.

    Baca: Komite Nasional Administrasi Gaza mulai bekerja meski ditentang Israel

    Qassem mendesak semua pihak untuk “membuktikan kredibilitas klaim mereka melalui langkah-langkah praktis,” yang dimulai dengan mengizinkan komite itu beroperasi di Gaza dan memastikan keberhasilan mandatnya pada tahap berikutnya.

    Qassem menambahkan bahwa pembicaraan gencatan senjata “tidak ada artinya” jika Israel terus melanjutkan operasi militer di seluruh Jalur Gaza. Dia menuding pemerintah Israel mengabaikan kesepakatan sebelumnya.

    Badan administratif tersebut, yang merupakan komite teknokratis pimpinan Ali Shaath, seorang engineer veteran sekaligus mantan wakil menteri perencanaan di Otoritas Palestina.

    Baca: Rencana perdamaian tahap 2 di Gaza mulai diberlakukan pada Januari 2026

    Komite ini dibentuk pada pertengahan Januari lalu oleh Mesir, Qatar, dan Turkiye untuk mengelola Gaza selama periode transisi.

    Gencatan senjata saat ini, yang berlaku sejak 10 Oktober 2025, pada awalnya difokuskan untuk pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan.

    Sebuah usulan dari tahap kedua rencana perdamaian tersebut menyerukan penarikan penuh militer Israel, pelucutan senjata Hamas, dan dimulainya rekonstruksi di bawah otoritas pemerintahan transisi.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua

  • UNRWA Tuding Israel ingin “Lenyapkan” Badan Pengungsi Palestina

    UNRWA Tuding Israel ingin “Lenyapkan” Badan Pengungsi Palestina

    7cloud.asia – Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini mengatakan Israel terus melakukan tekanan politik untuk “melenyapkan” lembaga yang dipimpinnya.

    Pernyataan itu disampaikan Lazzarini dalam konferensi pers pada Jumat (13/2/2026) malam di sela-sela Konferensi Keamanan Munich di Jerman.

    Ia mengatakan situasi di Gaza “masih sangat memprihatinkan” karena penduduk setempat hampir tak bisa memenuhi kebutuhan dasar.

    Dalam kondisi ini, warga Gaza harus berjuang agar tetap hidup akibat serangan yang terus dilancarkan Israel.

    Anak-anak di Gaza tidak bersekolah selama lebih dari dua tahun, kata Lazzarini, seraya menekankan pentingnya Badan Pengungsi Palestina melanjutkan layanan kesehatan serta pendidikan dasar dan menengah di sana.

    Ia mengatakan bahwa lembaga itu berada di bawah tekanan besar dan Israel terus melanggar hukum internasional.

    “Israel terus melakukan tekanan politik untuk melenyapkan UNRWA, dan kami melihat kantor pusat kami dihancurkan di wilayah pendudukan Yerusalem Timur,” kata Lazzarini.

    Ia juga mengatakan warga Israel yang mengambil alih tanah Palestina meningkatkan kekerasan dan penyitaan lahan di Tepi Barat.

    Lazzarini menekankan perlunya perhatian terhadap situasi di Tepi Barat sebelum terlambat dan sebelum hal itu merusak masa depan Solusi Dua Negara.

    Sumber: Antaranews.com/WAFA

  • Dukung Penundaan Pengiriman Pasukan RI ke Gaza, Aher: Lebih Baik Gunakan Mekanisme PBB

    Dukung Penundaan Pengiriman Pasukan RI ke Gaza, Aher: Lebih Baik Gunakan Mekanisme PBB

    7cloud.asia – Anggota DPR, Ahmad Heryawan menilai pendekatan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan langkah yang lebih tepat, terukur, dan memiliki legitimasi internasional yang kuat dalam menyelesaikan konflik di Gaza.

    Karena itu, dia mendukung langkah pemerintah Indonesia yang menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. 

    Situasi di Gaza saat ini, tambahnya, masih sangat dinamis dan penuh risiko, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis, terutama yang menyangkut keselamatan personel serta kedaulatan negara lain.

    “Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB,” ungkap Kang Aher dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Minggu (22/3/2026).

    Lebih jauh, Politisi PKS ini menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia selama ini selalu berlandaskan prinsip bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian global.

    Oleh karena itu, mekanisme PBB menjadi jalur paling tepat agar kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif dan mendapat pengakuan internasional. Selain itu, pentingnya peran diplomasi Indonesia dalam mendorong gencatan senjata permanen dan penyelesaian konflik secara damai di kawasan tersebut. 

    “Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan. Peran kita tidak hanya dalam bentuk pasukan, tetapi juga bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR ini.

    Terakhir, ia pun turut mendorong dan berharap pemerintah Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara sahabat dan lembaga internasional, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi perdamaian di Gaza.

    Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif harus segera mengevaluasi keberadaan di BOP jika tujuannya tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina.

    Dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta menjaga persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang sensitif.

    “Jika BOP tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina, sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif, keberadaan Indonesia dalam BOP harus segera dievaluasi,” demikian tutup pria yang disapa Kang Aher itu

     

  • WHO: Butuh 10 Miliar Dolar untuk Pulihkan Layanan Kesehatan di Gaza

    WHO: Butuh 10 Miliar Dolar untuk Pulihkan Layanan Kesehatan di Gaza

    7cloud.asia – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, pembangunan kembali dan rehabilitasi sistem kesehatan Gaza membutuhkan investasi 10 miliar dolar AS (sekitar Rp172 triliun).

    Dalam konferensi pers pada Jumat (24/5/2026) di Jenewa yang disiarkan dari Yerusalem, Perwakilan WHO untuk wilayah Palestina yang diduduki, Reinhilde Van de Weerdt, mengatakan butuh waktu lima tahun untuk pulihkan layanan kesehatan di Gaza.

    Weerdt merinci, kerusakan di sektor kesehatan di Gaza ditaksir mencapai 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp24 triliun).

    Lebih dari 1.800 fasilitas kesehatan hancur sebagian atau hancur total, mulai dari rumah sakit besar hingga pusat perawatan kesehatan primer yang lebih kecil, klinik, apotek, dan laboratorium.

    Baca: Ada Upaya Sistematis Israel untuk Melemahkan Reproduksi Rakyat Palestina

    Bangunan yang hancur dan tumpukan sampah menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi tikus dan hama yang bisa memicu penyebaran penyakit

    “Sebanyak 80 persen dari 1.600 lokasi pengungsian kerap melihat kemunculan tikus dan hama; 80 persen lebih dari lokasi pengungsian ini melaporkan infeksi kulit, seperti rabies, kutu, dan kutu kasur,” katanya.

    Ia mencatat bahwa terlepas dari tantangan ini, upaya untuk meningkatkan sistem kesehatan di Gaza terus berjalan. WHO telah menambah 128 tempat tidur di Rumah Sakit Al-Shifa.

    Namun, ia menekankan perlunya melindungi petugas kesehatan dan memastikan akses bebas hambatan bagi pasokan medis ke Jalur Gaza.

    “Namun, agar penyelamatan nyawa memiliki dampak, kesehatan dan petugas kesehatan harus dilindungi dan obat-obatan serta pasokan penting harus masuk ke Gaza, termasuk penghapusan proses birokrasi dan pembatasan akses terhadap medis dan pasokan penting yang diakui secara global.”

    Baca: Komite Nasional Administrasi Gaza Mulai Bekerja

    Menjawab pertanyaan terkait evakuasi medis, Van de Weerdt mengatakan ini adalah proses yang rumit dari sudut pandang keamanan dan logistik.

    Tetapi dia menekankan, yang terpenting dari sudut pandang hak pasien: pasien dan keluarganya berhak untuk dirawat di tempat tinggal mereka, dan itu artinya pasokan medis harus masuk ke Gaza.

    “Pasien dapat meninggalkan Gaza untuk pergi ke rumah sakit di Yerusalem Timur atau di Tepi Barat: untuk melakukan itu, mereka akan pergi melalui perbatasan Rafah, menuju Mesir dan dari sana ke negara lain, dan baru-baru ini juga kembali ke Yordania,” ujarnya

    Dia menambahkan, evakuasi medis terakhir dilakukan pada 23 April, melalui Rafah, untuk 47 pasien dan 86 pendamping.

    Sumber: Antaranews.com/WAFA

  • Israel Tangkap 9 WNI di Gaza, Amnesty Sebut Pemerintah RI Terlalu Pasif

    Israel Tangkap 9 WNI di Gaza, Amnesty Sebut Pemerintah RI Terlalu Pasif

    7cloud.asia – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk membebaskan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai penangkapan terhadap para relawan dan jurnalis Indonesia tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan bentuk arogansi Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional.

    “Pencegatan represif dan penangkapan oleh militer Israel di perairan internasional terhadap sembilan WNI dan ratusan relawan internasional dalam misi kemanusiaan ke Gaza ini jelas melanggar HAM,” tegas Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

    Baca: SINDIKASI Kecam Penculikan Aktivis dan Jurnalis oleh Israel

    Menurutnya, tindakan Israel menangkap warga sipil tak bersenjata yang membawa misi kemanusiaan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

    Mantan aktivis ’98 ini menegaskan kebebasan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang menjadi korban perang merupakan hak fundamental yang seharusnya dilindungi.

    Amnesty juga menyoroti lambannya respons pemerintah Indonesia dalam tragedi kemanusiaan di Gaza. Selama ini pemerintah lebih banyak mengeluarkan kecaman dan retorika politik dibanding langkah konkret untuk menekan Israel.

    “Bersikap pasif di tengah masih berlangsungnya genosida di Gaza adalah bentuk pembiaran terhadap kejahatan kemanusiaan,” katanya.

    Amnesty mendesak pemerintah Indonesia tidak hanya menyerukan pembebasan sembilan WNI tersebut, tetapi juga mengambil langkah politik nyata untuk menghentikan agresi Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan wilayah pendudukan lainnya.

    Baca: Angkatan Laut Israel Hadang Global Sumud Flotilla

    Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap korban perang dengan memberikan tekanan politik berkelanjutan agar blokade Israel terhadap Gaza dicabut.

    “Pemerintah juga diminta tidak membuka ruang kerja sama terselubung dengan Israel melalui berbagai inisiatif diplomatik,” tegasnya lagi.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan sembilan WNI yang ditangkap merupakan bagian dari rombongan Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla 2.0.

    Menteri Luar Negeri, Sugiono mengaku pemerintah masih kesulitan menjalin komunikasi dengan para WNI tersebut karena keterbatasan akses dan tidak adanya hubungan diplomatik langsung antara Indonesia dan Israel.

    Baca: BRICS Desak Penarikan Tentara Israel dari Palestina

    Sembilan WNI terdiri dari lima aktivis dan empat jurnalis yang ikut dalam konvoi kemanusiaan bersama 426 peserta dari 39 negara.

    Konvoi berangkat dari Spanyol menggunakan 54 kapal pada 12 April 2026, sempat singgah di Turki, sebelum menuju Gaza pada 14 Mei 2026.

    Namun sebelum mencapai pesisir Gaza, armada tersebut dicegat militer Israel di perairan internasional sekitar 463 kilometer dari wilayah Gaza. Seluruh awak dan penumpang kemudian ditahan.

  • Bantuan Minim, Kelaparan Kembali Membayangi Gaza

    Bantuan Minim, Kelaparan Kembali Membayangi Gaza

    7cloud.asia – Menurunnya bantuan makanan berpotensi memicu kelaparan dan bencana kemanusiaan di sejumlah kamp pengungsi di Gaza City.

    Salah satu dapur umum yang masih beroperasi di Gaza berafiliasi dengan World Central Kitchen (WCK), salah satu organisasi nirlaba kemanusiaan terbesar di sana.

    Namun pada 14 Mei lalu, organisasi itu mengumumkan akan mengurangi jumlah makanan hingga setara dengan distribusi sebelum gencatan senjata akibat tekanan finansial yang terus meningkat.

    Sejak konflik Israel-Hamas pecah pada 2023, World Central Kitchen telah menghabiskan lebih dari setengah miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp17.685) untuk bantuan pangan di Gaza dan pada puncaknya mendistribusikan sekitar satu juta makanan hangat per hari.

    Organisasi yang terutama bergantung pada donasi pribadi itu menyerukan pemerintah dan mitra internasional agar menyediakan pendanaan yang lebih stabil.

    Baca: Komite Nasional Administrasi Gaza Mulai Bekerja Meski Ditentang Israel

    Pengurangan bantuan tersebut berdampak luas pada masyarakat yang sudah berada di ambang batas kemampuan bertahan hidup.

    Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/UNOCHA) bulan ini memperingatkan bahwa kekurangan dana telah menurunkan jumlah makanan harian yang disediakan dapur umum dari sekitar 1,8 juta porsi pada Februari menjadi sekitar 1 juta porsi saat ini.

    Akibatnya, satu dari lima keluarga kini hanya makan sekali sehari, dengan sebagian orang dewasa memilih tidak makan agar anak-anak mereka bisa makan

    Di Maghazi, Gaza tengah, Samah Hamad (37) mengatakan bahwa dia dan kedua anaknya kini sepenuhnya bergantung pada titik distribusi makanan di dekat tempat tinggal mereka. Suaminya tewas dalam konflik tersebut.

    “Dapur umum menyediakan satu kali makan sehari, dan kadang itu bahkan tidak cukup untuk seorang anak,” katanya sambil memegang wadah plastik yang baru diterimanya.

    Baca: Ada Upaya Sistematis Israel untuk Melemahkan Reproduksi Rakyat Palestina

    Menurut Hamad, makanan yang diberikan hampir selalu sama — kacang-kacangan dan lentil. “Saat ada nasi dan daging, itu terasa seperti momen langka bagi anak-anak.”

    Menurunnya bantuan pangan mencerminkan pembatasan yang lebih luas terhadap aliran bantuan ke Gaza.

    Ismail Thawabta, kepala kantor media pemerintah yang dikelola Hamas, mengatakan bahwa sejak gencatan senjata berlaku pada Oktober tahun lalu, sekitar 48.600 truk telah memasuki Gaza dari total 131.400 truk yang diharapkan masuk.

    Pada pekan-pekan pertama Mei saja, katanya, hanya sekitar seperempat dari pengiriman bantuan yang diharapkan yang berhasil masuk.

    Thawabta menggambarkan pembatasan tersebut sebagai kebijakan yang disengaja dengan menggunakan makanan sebagai alat tekanan politik, yang melanggar hukum humaniter internasional.

    Dia juga mengatakan bahwa pembatasan terhadap sejumlah bahan pangan, termasuk daging dan produk beku, ditambah gangguan pasokan listrik dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk penyimpanan dingin, telah memperburuk malanutrisi dan mendorong kenaikan harga.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua