7cloud.asia – Dr. Ali Shaath resmi memulai tugasnya sebagai ketua Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG), dengan langkah pertama mengesahkan dan menandatangani pernyataan misi lembaga tersebut.
“Sebagai tindakan resmi pertama saya hari ini, saya mengadopsi dan menandatangani Pernyataan Misi NCAG, yang menegaskan mandat pemerintahan dan prinsip operasional kami,” kata Shaath dalam pernyataan di platform X, Sabtu (17/1/2026) malam waktu setempat..
Ia menyebut NCAG dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta Rencana Perdamaian 20 Poin Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, dengan mandat mengelola masa transisi Gaza.
Menurut Shaath, komite itu bertugas menjadikan periode transisi sebagai fondasi bagi kemakmuran Palestina yang berkelanjutan, setelah konflik berkepanjangan yang melanda wilayah tersebut.
Ia menambahkan NCAG akan bekerja di bawah arahan Dewan Perdamaian yang diketuai Presiden Trump, serta mendapat dukungan dari Perwakilan Tinggi untuk Gaza.
“Misi kami adalah membangun kembali Jalur Gaza, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi semangat dan harapan masyarakatnya,” ujar Shaath.
Baca: Angka kelahiran di Jalur Gaza anjlok
Dalam pernyataan itu disebutkan NCAG menargetkan pemulihan keamanan, pemulihan layanan dasar seperti listrik, air, kesehatan, dan pendidikan, serta penguatan tata kelola.
Tata kelola tersebut, menurut Shaath, akan berlandaskan perdamaian, demokrasi, dan keadilan, dengan standar integritas dan transparansi yang tinggi dalam setiap kebijakan.
Ia juga menegaskan komite akan mendorong terbentuknya ekonomi produktif yang mampu mengurangi pengangguran dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi warga Gaza.
“Kami memilih jalan damai untuk mengamankan hak-hak Palestina yang sejati dan menentukan masa depan sendiri,” kata Shaath dalam pernyataannya.
Gedung Putih pada Jumat (16/1/2026) mengumumkan pembentukan komite teknokratis baru untuk mengawasi transisi kekuasaan di Gaza sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden Trump.
Baca: PBB sebut Gaza alami genosida terkejam dalam sejarah
Shaath sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri di Otoritas Palestina dan dikenal sebagai figur teknokrat di kalangan pemerintahan Palestina.
Gedung Putih menggambarkan Shaath sebagai pemimpin teknokratis yang dihormati, dengan tugas memulihkan layanan publik, membangun kembali institusi sipil, dan menstabilkan kehidupan sehari-hari di Gaza.
Pernyataan itu juga mengumumkan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza, yang melibatkan sejumlah tokoh internasional, termasuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan utusan khusus AS Steve Witkoff.
Witkoff sebelumnya mengatakan fase kedua rencana gencatan senjata Gaza telah dimulai, dengan fokus pada demiliterisasi, pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi wilayah tersebut.
Sebelumnya, kantor pemimpin otorita Israel menyatakan pengumuman susunan Komite Koordinasi Nasional untuk Tata Kelola Jalur Gaza tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakan pemerintahannya.
Baca: Rencana damai tahap kedua di Gaza mulai diberlakukan pada Januari 2026
“Ini agenda kami, bukan agenda Netanyahu. Dalam beberapa bulan terakhir kami berhasil melakukan banyak hal di Gaza yang sebelumnya dianggap mustahil, dan kami akan terus melangkah,” kata seorang pejabat senior AS kepada Axios.
Menurut sumber Axios, Netanyahu tidak diajak berkonsultasi mengenai komposisi komite tersebut karena tidak memiliki kewenangan dalam keputusan itu.
Pejabat tersebut menambahkan, jika Israel menginginkan AS menangani Gaza, maka pendekatannya harus sesuai dengan cara Washington.
Dia menegaskan, pihaknya sudah bekerja melampaui keberatannya. Biarkan dia fokus pada Iran dan biarkan kami menangani Gaza.
” Kami tidak akan berdebat dengannya. Dia akan menjalankan politiknya sendiri dan kami akan terus maju dengan rencana kami. Pada akhirnya, dia tidak bisa benar-benar menentang kami,” ujar pejabat tersebut.
Sumber: Antaranews.com/Anadolu-Sputnik-OANA
Leave a Reply