ruangkota

Tag: bansos

  • Cair Mulai April, Bansos PKD di Jakarta Tidak Lagi Dirapel Tiap Tiga Bulan

    Cair Mulai April, Bansos PKD di Jakarta Tidak Lagi Dirapel Tiap Tiga Bulan

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga kelompok rentan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD).

    Bansos PKD yang disalurkan Pemprov DKI Jakarta berupa Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

    Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan, bansos PKD ini akan dicairkan setiap bulan mulai April 2025 untuk meringankan beban ekonomi warga kelompok rentan.

    Dilansir jakarta.go.id, Rano Karno yang akrab disapa bang Doel itu mengatakan, pencairan bansos tidak lagi dirapel setiap tiga bulan.

    Baca: Peluncuran Kartu Lansia Jakarta 

    “Insyaallah, mulai bulan April, seluruh dana bantuan akan diserahkan setiap bulan, sehingga para penerima bantuan tidak lagi berhubungan dengan bangke atau bank keliling,” ujar Rano Karno saat menyerahkan bansos PKD di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Selasa (25/3/2025).

    Dia menambahkan, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu prioritas utama quick wins 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025–2030.

    Disampaikannya, dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota global, kesejahteraan warga adalah fondasi utama yang harus diperkuat, salah satunya dengan memastikan akses layanan dasar yang setara bagi seluruh warga.

    Harapannya, bansos ini tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang yang lebih luas bagi para penerima manfaat.

    Baca: Layanan gratis Transjakarta untuk kelompok disabilitas dan lansia

    “Semoga bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai peruntukannya untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan,” tutur Rano Karno.

    Untuk diketahui, total penerima manfaat bansos PKD tahap pertama tahun 2025 sebanyak 147.304 orang.

    Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
    a. 117.784 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi warga berusia minimal 60 tahun,
    b. 15.203 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ) bagi anak usia dini 0–6 tahun,
    c. 14.317 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik.

    Adapun Besaran bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ masing-masing sebesar Rp300.000 per bulan.

  • Bansos KLJ, KPDJ dan KAJ Bulan Mei 2025 Mulai Dicairkan

    Bansos KLJ, KPDJ dan KAJ Bulan Mei 2025 Mulai Dicairkan

    ruangkota.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

    Pencairan bansos KLJ, KPDJ dan KAJ ini dimulai pada 23 Mei 2025 dengan masing-masing penerima mendapat Rp300.000 per bulan.

    Adapun jumlah total penerima bansos bansos bulan ini mencapai 140.919 orang, terdiri dari 114.121 penerima KLJ, 13.950 penerima KPDJ dan 12.848 penerima KAJ.

    Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin mengatakan, pencairan bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menurunkan beban pengeluaran masyarakat terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan anak usia dini dari keluarga prasejahtera.

    Baca: Peluncuran Kartu Lansia Jakarta

    “Dalam proses evaluasi penerima bansos melalui pemadanan data dengan berbagai sumber, ditemukan sejumlah penerima yang tidak tepat sasaran karena tidak lagi memenuhi kriteria dan selanjutnya dikeluarkan dari penerima bansos” ujarnya, Sabtu (24/5/2025).

    Ia menyampaikan, mereka yang dikeluarkan dari daftar penerima merupakan individu yang telah meninggal dunia, pindah domisili ke luar DKI Jakarta, memiliki data ganda, tidak tercatat dalam sistem kependudukan.

    Warga yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar dan memiliki kendaraan roda empat juga akan disoret dari daftar penerima bansos

    Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan verifikasi dan validasi lanjutan untuk menyeleksi penerima bansos tahap berikutnya.

    Baca: Penerima bansos akan dievaluasi setiap tiga bulan

    “Ini ditujukan bagi warga yang memenuhi kriteria, namun belum pernah menerima bantuan. Kami ingin semakin banyak warga yang bisa mendapatkan manfaat KLJ, KPDJ, dan KAJ,” kata Iqbal.

    Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Jakarta.

    “Pemprov DKI berharap jangkauan bantuan sosial dapat diperluas dan lebih secara tepat sasaran serta berkelanjutan. Sehingga sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif,” tandasnya.

    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi Dinas Sosial di http://dinsos.jakarta.go.id atau akun media sosial @dinsosdkijakarta.

  • PPATK Ungkap 571.000 Penerima Bansos Terlibat Judi Online, DPR Minta Pemerintah Segera Validasi Data

    PPATK Ungkap 571.000 Penerima Bansos Terlibat Judi Online, DPR Minta Pemerintah Segera Validasi Data

    7cloud.asia – Anggota DPR ramai-ramai menyoroti temuan PPATK yang mengungkap lebih dari 571 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp957 miliar.

    Temuan ini setelah Kemensos menyandingkan data penerima Bansos dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Kemensos mencocokkan sebanyak 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos dengan data 9,7 juta orang pemain judol milik PPATK. Penerima bansos itu diduga terlibat dalam 7,5 juta transaksi terkait judol dengan angka transaksi menembus Rp 957 miliar.

    Meski begitu, Kemensos belum bisa memastikan apakah 571 ribu orang itu benar-benar bermain judol secara sadar. Kemensos masih akan menelusuri lebih lanjut bersama PPATK.

    Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera menelusuri dan melakukan validasi menyeluruh terhadap data banyaknya penerima bantuan sosial (bansos) yang disebut terlibat dalam transaksi judi online.

    Baca: Gegara artikel judi online website Tempo alami serangan digital

    “Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/7/2025).

    Puan pun menekankan bahwa data PPATK harus dijadikan dasar awal dalam dilakukannya verifikasi, bukan langsung digunakan untuk mengambil keputusan pemotongan bansos.

    “Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan,” katanya

    “Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan,” imbuh Puan.

    Jika memang ada data penerima bansos yang disalahgunakan, Puan menilai hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat sebab celah keamanan dalam sistem data kependudukan dan penerima bantuan sosial dapat dengan mudah didapat pihak-pihak tak bertanggung jawab.

     

    Baca: Nama Budi Arie dikait dengan judi online tetapi tak pernah diperiksa

    “Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara,” tutur mantan Menko PMK tersebut.

    Puan juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan pihak yang berhak menerimanya. Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin data-data kependudukan masyarakat.

    “Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” jelas Puan.

    “Di sisi lain, Pemerintah bersama stakeholder terkait juga harus memastikan adanya penegakan hukum apabila data penerima bansos disalahgunakan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” tambahnya.

    Pendapat serupa diungkap Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher yang mendorong pemerintah pusat dan daerah, agar menjadikan temuan PPATK sebagai bahan evaluasi bersama.

    Baca: PPATK temukan anak Umur 10 tahun jadi pemain judi online

    “Temuan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bansos diberikan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan untuk hal lain, apalagi disalahgunakan untuk judi online,” ujarnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Oleh sebab itu, ia mendorong agar ada penguatan sisi edukasi, literasi keuangan, dan pengawasan. Termasuk, menekankan pentingnya program literasi digital dan keuangan bagi para penerima bantuan, khususnya dalam mendorong pemanfaatan bansos secara produktif.

    “Bukan semata soal sanksi, tetapi bagaimana kita hadir mendampingi masyarakat. Mereka perlu dibekali keterampilan dasar untuk mengelola dana dengan bijak dan diarahkan agar tidak terjebak pada praktik yang merugikan diri sendiri maupun keluarga,” jelas Politisi PKS ini.

    Netty juga menyebut pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal bansos agar tetap sasaran. Termasuk keterlibatan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan relawan sosial dalam mengedukasi masyarakat.

    “Semangat gotong royong dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata. Kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa bantuan pemerintah adalah bentuk kepercayaan, yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tambahnya.

    Baca: Pemberantasan judi online harus dari hulu ke hilir

  • Sebanyak 15.033 Penerima Bansos di DKI Jakarta Diduga Terlibat Judi Online, Pemprov Akan Lakukan Evaluasi

    Sebanyak 15.033 Penerima Bansos di DKI Jakarta Diduga Terlibat Judi Online, Pemprov Akan Lakukan Evaluasi

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.

    Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).

    Berdasarkan data PPATK, sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.033 di antaranya tercatat sebagai penerima bansos.

    “Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (26/7/2025).

    Baca: PPATK ungkap 571.000 penerima Bansos terlibat judi online

    Pramono menegaskan, bansos ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.

    Pemprov DKI saat ini tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat, guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judi online.

    Kolaborasi ini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (23/7/2025).

    Hal ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme.

    Baca: Nama Budi Arie dikaitkan judi online tapi tak pernah diperiksa

    Pramono Anung mengajak masyarakat untuk turut serta menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal.

    Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos di lingkungannya.

    Pramono menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos secara berkala agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.

    “Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya.

    Baca: Anak umur 10 tahun terjebak judi online

     

  • Rp2,1 Triliun Dana Bansos Mengendap di 10 Juta Rekening Dormant

    Rp2,1 Triliun Dana Bansos Mengendap di 10 Juta Rekening Dormant

    7cloud.asia – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp2,1 triliun yang mengendap di lebih dari 10 juta rekening bank penerima yang sudah lama tidak aktif (dormant).

    Kondisi ini dinilai mencerminkan masih kurang maksimalnya tata kelola keuangan publik, khususnya dalam perencanaan, penyaluran, serta pengawasan program bansos yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dalam keterangan yang dirilis pada Selasa (29/7/2025), PPATK menyebut rekening-rekening itu tak ada transaksi alias nganggur hingga tiga tahun.

    Selain itu, PPATK juga menemukan penyalahgunaan rekening dormant lainnya, berdasarkan hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan sejak 2020.

    Di antaranya, lebih dari 1 juta rekening diduga terkait dengan tindak pidana. Dari 1 juta rekening tersebut, lebih dari 150 ribu rekening adalah nominee.

    Baca: 571.000 Penerima Bansos terlibat judi online

    Adapun, rekening nominee adalah rekening yang diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal lainnya yang melawan hukum.

    Rekening itu selanjutnya digunakan untuk menampung dana dari hasil tindak pidana, yang kemudian menjadi tidak aktif atau dikenal sebagai rekening dormant.

    PPATK mengungkapkan, lebih dari 50 ribu rekening tidak ada aktivitas transaksi rekening sebelum teraliri dana ilegal.

    PPATK juga menemukan 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dormant, dengan total dana mencapai Rp500 miliar.

    Selain itu PPATK juga menemukan lebih dari 140 ribu rekening dormant yang tidak aktif bahkan lebih dari 10 tahun yang nilainya mencapai Rp428,61 miliar.

    Baca: Alasan PPATK bekukan rekening dormant

    Karena masalah-masalah itu, PPATK menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant. Pemblokiran bisa dibuka bila pemilik rekening mengajukan keberatan melalui ketentuan yang berlaku.

    “Skala rekening dormant dalam kasus ini bukanlah hal kecil. Ini adalah indikator langsung bahwa sistem verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat bansos masih lemah, tidak adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat, dan minim pengawasan aktif,” ujar Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (31/7/2025).

    Puan menilai permasalahan ini bukan hanya persoalan administratif semata, melainkan juga menyentuh pada aspek akuntabilitas penggunaan dana publik.

    “Ketika dana triliunan rupiah mengendap di rekening yang tidak lagi digunakan, negara tentunya kehilangan efektivitas belanja sosialnya,” imbuhnya.

    Puan pun menilai, persoalan ini dapat membuka potensi praktik-praktik kecurangan. Misalnya tindak pidana pencucian uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

     

    Baca: Bandar judi tak boleh buka rekening di bank

    Karena itu, Puan mendesak Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial untuk segera melakukan audit menyeluruh dan mencari akar masalah, termasuk menelusuri kelemahan sistem pelaporan, verifikasi data, dan pencairan bansos di lapangan.

    “Ini agar validitas data penerima manfaat dapat dipertanggungjawabkan secara faktual dan hukum,” tegas Puan.

    Mantan Menko PMK itu juga mendorong agar penyaluran bansos ke depan didesain lebih adaptif, digital, dan real-time. Puan menyarankan sistem penyaluran bansos dapat dimaksimalkan dengan penggunaan teknologi yang sifatnya lebih obyektif.

    “Ini penting untuk menghindari pemborosan anggaran, serta memastikan bahwa bansos tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan ke rekening fiktif, rekening mati, atau rekening nominee hasil tindak kejahatan,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Puan juga mendorong dibentuknya Satuan Tugas Khusus lintas kementerian dan lembaga, termasuk PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia, guna melacak dan mengungkap jaringan penyalahgunaan rekening dormant, serta memitigasi potensi praktik kecurangan dari penyaluran bansos.

    Baca: Belanja Bansos 2024 capai Rp70,5 triliun

    “Temuan PPATK soal lebih dari 1 juta rekening terkait tindak pidana, termasuk 150 ribu rekening nominee, menjadi sinyal bahaya bahwa sistem keuangan nasional memerlukan pengawasan lebih ketat dan berbasis risiko,” ungkap Puan.

    Puan mengingatkan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan negara, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas bukan sekadar jargon, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Ketika dana sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi rakyat justru tersangkut dalam kebuntuan administratif dan celah kejahatan keuangan, maka negara harus bertindak cepat, tegas, dan tuntas,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

    Puan memastikan DPR akan terus mengawal proses perbaikan sistem keuangan publik dan pengelolaan bansos, agar setiap rupiah dari APBN benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan mengendap di rekening tak bertuan.

    “Kami di DPR akan mengawal persoalan ini dan mendalami secara sistemik mengenai masalah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran,” pungkas Puan.

  • Lebih 213 Ribu Warga Jakarta Terima Bansos PKD

    Lebih 213 Ribu Warga Jakarta Terima Bansos PKD

    7cloud.asia – Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar atau bansos PKD kepada 213.789 penerima manfaat

    Bansos PKD adalah bantuan uang tunai yang diberikan untuk membantu kebutuhan dasar kelompok rentan yang diberikan setiap bulan.

    Penyaluran bansos PKD ini diberikan kepada penerima manfaat Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) untuk periode Desember 2025.

    Baca: Pramono Anung luncurkan Kartu Lansia Jakarta

    Lebih rinci penerima manfaat bansos PKD untuk bulan Desember terdiri dari 25.450 penerima KAJ, 167.820 penerima KLJ, dan 20.519 penerima KPDJ. Setiap penerima bansos PKD memperoleh dana sebesar Rp300.000.

    Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menegaskan, pencairan bansos PKD merupakan wujud komitmen Pemprov DKI dalam meringankan beban masyarakat serta memastikan keberlanjutan dukungan bagi kelompok rentan.

    Pemprov, ujarnya, ingin memastikan bahwa masyarakat rentan, seperti lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas di Jakarta tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial.

    Baca: Bansos PKD di Jakarta tak lagi dirapel tiap tiga bulan

    “Bantuan ini bukan sekadar dukungan finansial, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Iqbal, di Jakarta, pada Rabu (24/12/2025).

    Dinas Sosial DKI terus memperkuat proses validasi data agar penyaluran bansos semakin transparan dan tepat sasaran melalui pemadanan data serta verifikasi lapangan yang melibatkan perangkat kewilayahan.

    “Kami percaya, dengan keterlibatan seluruh pihak, penyaluran bansos dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Harapannya, kesejahteraan masyarakat Jakarta semakin meningkat menuju kota yang kuat, aman, dan sejahtera,” tutupnya

    Baca: Sebanyak 15.033 penerima Bansos di DKI Jakarta diduga terlibat judi online

  • Gagal Entaskan Kemiskinan: Perlu Reformasi Bansos Melalui Metode ‘Affirmative Basic Income’

    Gagal Entaskan Kemiskinan: Perlu Reformasi Bansos Melalui Metode ‘Affirmative Basic Income’

    7cloud.asia – Program bantuan sosial (bansos) di Indonesia selama ini ibarat obat pereda nyeri yang efektif meredam gejala sesaat, tapi gagal mengobati penyakit utamanya.

    Meski begitu, warga penerima bansos tetap antusias dan rela mengantre panjang untuk mendapatkannya.

    Program Bansos juga mencerminkan strategi pengentasan kemiskinan nasional yang tidak berkelanjutan. Pola ini serupa yang diutarakan antropolog James Ferguson, dalam karyanya “Give a Man a Fish: Reflection on the New Politics of Distribution” (2015).

    Ia menyebut bansos sebagai “politik distribusi baru”. Dalam konteks ini, fokus bansos hanya pada distribusi barang/jasa tanpa visi perubahan struktural jangka panjang.

    Sementara rakyat sesungguhnya membutuhkan perubahan radikal terhadap kebijakan sistem jaring pengaman sosial (social safety net) nasional untuk keluar dari rantai kemiskinan.

    Bagi-bagi uang bansos (dikenal sebagai Targeted Basic Income/(TBI) memang membantu rakyat. Namun, untuk mendapatkan nilai tambah lebih yang signifikan, kita sebenarnya bisa menerapkan konsep Affirmative Basic Income (ABI).

    Konsep ini menyoroti kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang, melainkan kehilangan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan.

    ABI hadir untuk mengembalikan kapabilitas ekonomi dasar yang menjadi tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

    Kelebihan bansos ABI
    Penerapan bansos konvensional atau TBI memiliki masalah klasik exclusion error karena orang miskin tidak terdata. Hal ini kerap terjadi di Indonesia.

    Lantaran desainnya buruk, bansos TBI justru menimbulkan dua masalah serius: stigmatisasi dan jebakan kemiskinan jangka panjang.

    Baca: Sebanyak 571.000 penerima Bansos terlibat judi online

    Karena keresahan tersebut, konsep bansos (ABI) kini menjadi solusi primadona. Melalui ABI, negara memberikan sejumlah uang kepada kelompok tertentu, dalam hal ini warga yang dianggap kurang mampu.

    ABI berbeda dengan program jaminan pendapatan semesta (universal basic income/UBI) yang menyasar seluruh kelompok, termasuk golongan kaya.

    Bangladesh, misalnya, melalui program Graduation Approach) sejak 2002 sudah membawa 2,3 juta keluarga ultramiskin naik kelas.

    Yang membuat ABI sukses di Bangladesh adalah karena penerapannya mengadopsi elemen pemberdayaan. Ini senada dengan konsep Cash Plus yang didorong oleh UNICEF.

    Dalam konsep ini, penyaluran uang tunai kepada suatu kelompok turut menyasar layanan pendukung (pelatihan/akses pasar) penerimanya agar lebih efektif.

    ABI merupakan fase awal untuk membangun fundamental ekonomi rakyat. Ketika kelompok penerima ABI lulus dari kemiskinan, basis pajak negara akan melebar. Alhasil, negara berpotensi memperluas cakupan jaminan pendapatannya.

    Karena itu, di Indonesia, bantuan sosial harus bergeser dari paradigma charity (belas kasihan) menuju rights-based approach (pemenuhan hak) yang selaras dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 tentang kewajiban negara menjamin “penghidupan yang layak”.

    Bedah anggaran: Dari mana dananya?
    ABI idealnya menyasar kelompok miskin ideal (40 persen masyakarat berpendapatan terbawah). Karena itu dibutuhkan pembenahan basis data yang dinamis.

    Dengan kalkulasi 40 persen kelompok miskin atau 9,54 juta jiwa dari total 23,85 juta warga miskin per Maret 2025, maka estimasi kebutuhan APBN untuk ABI yang menyalurkan bansos Rp75 juta sekitar Rp715,5 triliun per tahun (21 persen APBN).

    Baca: Belanja Bansos 2024 capai Rp70,5 triliun

    Kebutuhan tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi program bansos 2026 sebesar Rp508 triliun. Besarnya kebutuhan anggaran ini, ditambah kondisi Indonesia sebagai negara berkembang, ABI sering dianggap “bunuh diri fiskal”.

    Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga membutuhkan dana besar. Alokasinya tahun ini mencapai Rp335 triliun.

    Namun, jika MBG diumpamakan sebagai investasi fisik, maka ABI seharusnya bisa kita anggap sebagai investasi sosial. Pembiayaannya dapat ditempuh melalui dua jalur utama:

    1. Pundi-pundi dari korupsi sumber daya alam
    Sumber pendanaan terbesar sebenarnya ada di depan mata. Mahfud Md, mantan Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, pernah melontarkan pernyataan yang menggambarkan besarnya potensi pendapatan negara yang hilang.

    Ia menyebutkan bahwa jika korupsi di sektor sumber daya alam (khususnya pertambangan) dapat dihilangkan secara total, maka setiap orang Indonesia berpotensi mendapatkan penghasilan sebesar Rp20 juta per bulan.

    Meskipun angka tersebut adalah ilustrasi potensi maksimal, pesan utamanya sangat relevan dengan ABI: dana untuk mengentaskan kemiskinan sebenarnya tersedia di perut bumi Indonesia.

    Jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius menutup celah kebocoran di sektor pertambangan, kehutanan, dan kelautan, dana Rp715,5 triliun untuk ABI bukanlah angka yang mustahil.

    2. Pajak kekayaan dan efek berganda
    Ekonom Thomas Piketty dalam menyarankan pajak progresif atas kekayaan untuk mengurangi ketimpangan.

    Baca: Inkonsistensi sikap MK soal pembagian Bansos jelang Pilpres 2024

    Penerapan pajak ini, ditambah dengan Marginal Propensity to Consume (MPC) atau potensi tambahan belanja konsumsi kelompok bawah yang tinggi, akan membuat dana ABI berputar kembali ke ekonomi riil, menciptakan efek domino yang positif.

    Melalui ABI dari pajak kekayaan, pemerintah berpeluang memperkuat rasio pajak yang rendah sekaligus mengatasi ketimpangan kekayaan yang tinggi.

    Menjawab mitos “malas”
    Kritik paling tajam terhadap bantuan tunai adalah ketakutan akan memicu kemalasan. Namun, literatur empiris membantah ini.

    Sebuah meta-analisis tahun 2010 menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, bantuan tunai justru sering kali meningkatkan partisipasi kerja, bukan menguranginya.

    Orang miskin menggunakan uang tersebut untuk biaya transportasi mencari kerja atau membuka usaha kecil, bukan untuk berleha-leha.

    Untuk memperkuat ini, desain ABI yang “afirmatif” mengunci bantuan dengan kewajiban partisipasi produktif, mematahkan argumen dependency syndrome atau minimnya keinginan pemerintah mengubah kebiasaan lamanya.

    Indonesia membutuhkan kontrak sosial baru. ABI menawarkan sintesis kebijakan yang solid dan bisa dibiayai oleh potensi kekayaan alam kita sendiri.

    Dengan dukungan politik yang kuat, ABI bukan lagi utopia. Ia adalah wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Barid Hardiyanto (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama/UNU Purwokerto)