Tag: donald trump

  • Donald Trump Akan Kenakan Tambahan Tarif 10 Persen pada Negara-negara Pendukung BRICS

    Donald Trump Akan Kenakan Tambahan Tarif 10 Persen pada Negara-negara Pendukung BRICS

    7cloud.asia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan 10 persen kepada negara-negara yang mendukung “kebijakan anti-Amerika” yang dilakukan organisasi antarpemerintah, BRICS.

    “Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” tulis Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Minggu (6/7/2025).

    Pernyataannya itu muncul ketika para pemimpin negara-negara BRICS berkumpul di Rio de Janeiro, Brazil, untuk menghadiri pertemuan puncak tahunan mereka.

    Dalam unggahan terpisah, Donald Trump mengumumkan bahwa surat pemberitahuan tarif atau kesepakatan dagang dengan berbagai negara di dunia akan mulai dikirimkan pada Senin (7/7/2025) pukul 12.00 waktu Washington (23.00 WIB).

    Baca: KTT BRICS serukan reformasi global demi dunia yang lebih adil

    Pada akhir Januari lalu, dia menyatakan bahwa “tidak ada kemungkinan (negara-negara) BRICS menggantikan dolar AS dalam perdagangan internasional, atau di mana pun.”

    Donald Trump meminta komitmen dari negara-negara BRICS untuk tidak menciptakan mata uang baru atau mendukung mata uang lain sebagai pengganti dolar AS.

    “Jika mereka tetap melakukannya, mereka akan dikenai tarif 100 persen,” kata Trump.

    Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara BRICS telah membahas wacana untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

    Wacana itu kian menguat setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia pada 2022 akibat “operasi militer khusus” ke Ukraina.

    Namun, pada Februari lalu pemerintah China menegaskan kerja sama yang dilakukan negara-negara anggota BRICS tidak menargetkan pihak tertentu, termasuk Amerika Serikat.

    Baca: OECD beri lampu hijau bagi keanggotaan Indonesia

    Dilansir Antaranews.com, hal itu disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan negara-negara anggota BRICS dapat dikenakan tarif 100 persen dari AS “jika mereka ingin mempermainkan dolar AS,” yaitu bila BRICS benar-benar membuat mata uang bersama.

    Sebagai platform penting untuk kerja sama antara pasar berkembang dan negara berkembang, BRICS menganjurkan keterbukaan, inklusivitas dan kerja sama yang saling menguntungkan, bukan konfrontasi blok.

    “BRICS juga tidak menargetkan pihak ketiga mana pun,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada 17 Februari 2025 lalu.

    BRICS didirikan pada 2009 dengan anggota Brasil, Rusia, India, dan China, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011, yang kemudian akronim dibentuk dari huruf pertama negara anggota tersebut.

    BRICS saat ini terdiri dari 10 negara yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran dan Uni Emirat Arab meski tetap menggunakan nama BRICS.

    Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Donald Trump Kenakan Tarif Impor Sebesar 25–40 Persen ke 14 Negara Termasuk Indonesia

    Donald Trump Kenakan Tarif Impor Sebesar 25–40 Persen ke 14 Negara Termasuk Indonesia

    7cloud.asia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Selasa (8/7/2025) waktu setempat, mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 25 hingga 45 persen kepada pemimpin 14 negara, termasuk Indonesia.

    Lewat akun media sosial, Donald Trump menyatakan bahwa tarif impor yang tercantum dalam surat tarif akan dibayarkan mulai 1 Agustus dan periode tersebut tidak akan diperpanjang.

    “Sesuai surat yang dikirimkan ke berbagai negara kemarin, selain surat yang akan dikirimkan hari ini, besok, dan untuk periode singkat berikutnya, TARIF AKAN MULAI DIBAYARKAN PADA 1 AGUSTUS 2025,” tulis Trump di media sosial.

    “Tidak ada perubahan hingga tanggal ini, dan tidak akan ada perubahan. Dengan kata lain, semua pembayaran akan jatuh tempo dan dibayarkan mulai 1 AGUSTUS 2025 – Tidak ada perpanjangan yang akan diberikan,” tambahnya.

    Baca: Mahkamah Perdagangan Internasional AS batalkan kebijakan tarif impor Donald Trump 

    Pada Senin (7/7/2025), Trump membagikan surat tarif impor di media sosial yang berisi tarif untuk 14 negara termasuk Indonesia.

    Tarif impor ini antara lain dikenakan pada Tunisia, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Jepang, Afrika Selatan, Bosnia dan Herzegovina, Indonesia, Serbia, Bangladesh, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Laos.

    Besaran tarif impor tersebut berkisar antara 25 persen hingga 40 persen. Surat-surat tersebut ditujukan kepada para pemimpin negara, dengan pernyataan: “Sayangnya, hubungan kita jauh dari timbal balik.”

    Trump mendesak negara-negara untuk memproduksi barang-barang mereka di Amerika Serikat sebagai cara untuk menghindari tarif.

    Baca: Donald Trump akan kenakan tambahan tarif 10 persen pada negara pendukung BRICS

    Trump mengatakan bahwa tarif spesifik negara “jauh lebih rendah daripada” tingkat yang dibutuhkan untuk sepenuhnya mengatasi ketidakseimbangan perdagangan mereka dengan AS.

    Donald Trump juga memperingatkan bahwa tarif impor dapat dinaikkan di atas tarif masing-masing negara jika negara-negara tersebut merespons dengan tarif mereka sendiri terhadap AS.

    Presiden AS itu juga menandatangani dekrit yang memperpanjang masa tenggang tarif, yang akan berakhir pada 9 Juli lalu, ditunda hingga 1 Agustus mendatang.

    Sebelumnya Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor tinggi bagi negara-negara yang mendukung organisasi antarpemerintah BRICS

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Empat Senator Partai Demokrat Desak Donald Trump Segera Akhiri Perang di Gaza

    Empat Senator Partai Demokrat Desak Donald Trump Segera Akhiri Perang di Gaza

    7cloud.asia – Empat anggota DPR AS atau Senator dari Partai Demokrat mendesak Presiden Donald Trump untuk segera mengakhiri perang di Jalur Gaza dengan berupaya mengembalikan semua pihak ke meja perundingan.

    Anggota DPR AS itu adalah Gregory Meeks, Rosa DeLauro, Jim Himes, dan Jamie Raskin. Mereka mengirimkan surat kepada Donald Trump dengan “penuh urgensi dan tanggung jawab moral yang mendalam.”

    “Perang yang sedang berlangsung di Gaza telah mencapai titik krisis kemanusiaan yang mendalam, ketidakstabilan geopolitik, dan risiko berbahaya bagi semua yang terlibat,” tulis mereka dalam surat yang dirilis pada Jumat (1/8/2025) tersebut.

    “Kami mendesak Anda untuk menggunakan kekuatan penuh diplomasi Amerika guna mencapai akhir konflik yang segera, adil, dan langgeng,” lanjutnya.

    Baca: Palestina optimistis makin banyak negara yang mendukung kedaulatannya

    Mereka mengatakan bahwa tujuan militer utama perang Israel di Gaza “telah lama tercapai.”

    Melanjutkan pertempuran, kata mereka, tidak hanya mengancam “memperburuk” ketegangan regional dan meningkatkan bencana kemanusiaan, tetapi juga mengganggu keamanan jangka panjang warga Israel dan Palestina.

    “Sekarang saatnya bagi Anda untuk mempertemukan semua pihak terkait – Israel, para pemimpin Palestina, para pemangku kepentingan regional, bersama Amerika Serikat dan Utusan Khusus Steve Witkoff – kembali ke meja perundingan tanpa penundaan,” kata para anggota parlemen.

    Baca: Sebanyak 232 jurnalis tewas saat meliput perang di Gaza

    Mereka juga mendesak Donald Trump untuk menjadikan gencatan senjata permanen sebagai “tujuan inti” upaya diplomatiknya.

    “Gaza harus dikembalikan ke kendali sipil Palestina tanpa Hamas, dan segala rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza harus ditolak,” imbuh mereka.

    Sebelumnya, sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Spanyol dan Inggris menyatakan akan mengakui Negara Palestina yang merdeka.

    Inggris yang selama ini dikenal sebagai sekutu AS terkait konflik Palestina-Israel menyatakan, dukungan kepada Palestina akan diberikan jika Israel tidak memperbaiki kondisi di Gaza.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Serangan Udara di Gaza Tetap Berlangsung, Meski Telah Sepakat Gencatan Senjata

    Serangan Udara di Gaza Tetap Berlangsung, Meski Telah Sepakat Gencatan Senjata

    7cloud.asia – Pejabat Pertahanan Sipil Gaza, Mohammed Al-Mughayyir pada Kamis (09/10/2025) mengungkapkan bahwa wilayah kantong Palestina tersebut kembali menghadapi beberapa kali serangan udara usai pengumuman kesepakatan antara Hamas dan Israel.

    Kelompok perjuangan Palestina itu, bersama dengan Israel menyepakati tahap pertama rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Amerika serikat.

    Sebelumnya pada Rabu (8/10/20205), Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani tahap pertama perjanjian damai Gaza.

    Baca: Hamas Tuntut Jaminan Israel Akhiri Perang

    Hamas kemudian mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan yang meliputi berakhirnya perang di Jalur Gaza, penarikan pasukan Zionis Israel, pengiriman bantuan serta pertukaran tahanan.

    “Sejak kesepakatan kerangka kerja gencatan senjata yang diusulkan di Gaza diumumkan tadi malam, sejumlah ledakan telah dilaporkan, terutama di wilayah-wilayah Gaza utara,” kata Al-Mughayyir, seperti dikutip kantor berita AFP.

    Sumber: AntaranewsSputnik/RIA Novosti-OANA

     

  • Trump Boikot KTT G20 di Afsel Karena Bela Petani Kulit Putih

    Trump Boikot KTT G20 di Afsel Karena Bela Petani Kulit Putih

    7cloud.asia – Presiden AS Donald Trump, dalam sebuah pernyataan pada Jumat (7/11/2025) memastikan Amerika Serikat tidak akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan pada akhir November seraya menyinggung isu soal petani.

    Trump kembali menuding bahwa Afrika Selatan (Afsel) sebagai tuan rumah KTT G20 telah memperlakukan petani kulit putih secara tidak adil.

    Pada September, Trump mengatakan ia tidak akan menghadiri KTT G20 atau pertemuan kelompok 20 negara ekonomi utama dunia itu dan akan mengirim Wakil Presiden JD Vance sebagai penggantinya.

    Namun, pada Jumat, Trump menulis di media sosialnya bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirim wakilnya selama Afsel terus melakukan “pelanggaran hak asasi manusia.”

    “Sungguh memalukan bahwa G20 akan diselenggarakan di Afrika Selatan. Orang-orang Afrikaner (keturunan pemukim Belanda, serta imigran Prancis dan Jerman) sedang dibunuh dan disembelih, sementara tanah dan lahan pertanian mereka dirampas secara ilegal,” katanya.

    Afsel, yang tahun ini menjadi negara Afrika pertama yang memegang presidensi G20, akan menjadi tuan rumah KTT selama dua hari mulai 22 November di Johannesburg.

    Trump dijadwalkan memimpin KTT G20 tahun depan di resor golf miliknya di Miami, Florida. Dia mengaku menantikan kesempatan itu untuk memamerkan “keberhasilan luar biasa” pemerintahannya kepada dunia.

    Sumber: Kyodo-OANA

  • Donald Trump Perintahkan Serangan Militer AS ke 7 Negara Sepanjang 2025

    Donald Trump Perintahkan Serangan Militer AS ke 7 Negara Sepanjang 2025

    7cloud.asia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sering mmenyebut dirinya sebagai “presiden perdamaian” yang layak mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian karena telah mengakhiri delapan perang di seluruh dunia tahun 2025.

    Namun, faktanya Donald Trump bertanggung jawab atas sederet serangan militer yang menewaskan ratusan orang di sejumlah negara. Demikian ditulis Al Jazeera.

    Serangan militer AS ke Caracas, Venezuela adalah serangan terbaru dalam serangkaian serangan militer AS sejak Trump dilantik pada Januari 2025. Dan, kini Trump mempertimbangkan opsi serangan militer AS ke Iran dan Greenland.

    Armed Conflict Location & Event Data atau ACLED, lembaga pemantau konflik nonpartisan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa AS telah melakukan –atau menjadi mitra– 622 pemboman di luar negeri secara keseluruhan.

    Serangan militer AS ini menggunakan drone atau pesawat terbang, yang dilakukan sejak 20 Januari 2025, ketika Trump menjabat sebagai Presiden AS.

    Serangan-serangan tersebut bertentangan dengan janji Donald Trump kepada para pemilih untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam konflik asing.

    Negara mana saja yang telah dibom AS tahun ini? ACLED mencatat, AS melakukan serangan militer terhadap total tujuh negara pada tahun 2025.

    1. Venezuela dan Laut Karibia
    Minggu ini, AS mengkonfirmasi satu serangan terhadap fasilitas dermaga di wilayah Venezuela, sebagai bagian dari perang yang meningkat oleh pemerintahan Trump terhadap kapal-kapal yang diklaim menyelundupkan narkoba dari negara tersebut ke AS.

    Setidaknya 95 orang tewas dalam serangan kapal tersebut, ungkap Human Rights Watch pada 16 Desember, menuduh Washington melakukan “pembunuhan di luar hukum”.

    Baca: Mengartikan serangan militer AS ke Venezuela

    2. Nigeria
    Pada Hari Natal, AS melancarkan serangan pertama yang menurut Trump akan “dahsyat dan mematikan” terhadap kelompok-kelompok yang diklaim Washington berafiliasi dengan ISIL (ISIS) di Negara Bagian Sokoto, Nigeria Barat Laut.

    Serangan ini menyusul tekanan diplomatik selama berminggu-minggu terhadap pemerintah Nigeria, yang dituduh oleh Donald Trump dan para petinggi Partai Republik konservatif, termasuk Ted Cruz, telah memungkinkan terjadinya “genosida Kristen” di negara yang populasinya hampir seimbang antara Kristen dan Muslim.

    Nigeria telah dilanda konflik dari kelompok-kelompok bersenjata yang terkait dengan al-Qaeda atau ISIL, yang beroperasi di wilayah timur laut dan barat laut yang mayoritas penduduknya Muslim.

    3. Somalia
    AS telah lama melatih pasukan Somalia dan melakukan serangan udara di wilayah tersebut terhadap kelompok-kelompok bersenjata, termasuk al-Shabab, sebuah kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

    Kelompok ini telah melancarkan beberapa serangan di Somalia dan di negara tetangga Kenya. Mereka juga menargetkan cabang ISIL yang dikenal sebagai ISIS-Somalia.

    Al-Shabab, yang memiliki sekitar 7.000 pejuang, menguasai sebagian besar wilayah di Somalia bagian selatan-tengah, sementara ISIS-Somalia yang lebih kecil, yang memiliki sekitar 1.500 pejuang, aktif di wilayah pegunungan Puntland yang otonom, di Somalia utara.

    4. Suriah
    Serangan militer AS terhadap 70 posisi ISIS di Suriah pada 19 Desember dilakukan sebagai balasan atas penembakan di Palmyra yang menewaskan dua tentara AS dan seorang penerjemah sipil seminggu sebelumnya.

    Tiga warga AS lainnya dan dua anggota pasukan keamanan Suriah terluka dalam penembakan tersebut. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi Donald Trump menyalahkan ISIS.

    Baca: Keputusan Donald Trump menyerang Iran tanpa persetujuan Kongres 

    5. Iran
    Di tengah permusuhan singkat yang meletus antara Iran dan Israel awal tahun ini, AS melakukan intervensi dan menyerang tiga situs nuklir utama di Iran pada 22 Juni.

    Para analis mengatakan itu adalah misi yang sangat canggih yang melibatkan Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS.

    Dalam pidato yang disiarkan televisi, Donald Trump membenarkan serangan terhadap situs nuklir Natanz, Isfahan, dan Fordow di Iran, dengan mengatakan bahwa serangan tersebut akan mengurangi “ancaman nuklir” yang ditimbulkan oleh Teheran.

    Ketiga situs tersebut terlibat dalam produksi atau penyimpanan uranium yang diperkaya, yang menurut AS telah menjadi atau mendekati “tingkat senjata nuklir”.

    6. Yaman
    Sejak 12 Januari 2024, militer AS telah menargetkan Houthi Yaman, kelompok yang bersekutu dengan Iran yang menguasai sebagian besar wilayah barat laut Yaman yang padat penduduk, dalam serangkaian serangan udara dan laut.

    AS mengatakan serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel yang melewati Laut Merah, sebagai bentuk solidaritas dengan Gaza.

    Serangan tersebut meningkat menjadi serangan harian pada Maret 2025 di bawah pemerintahan Trump yang baru, di bawah misi yang diberi kode nama Operasi Rough Rider.

    7. Irak
    AS melancarkan serangan udara di provinsi al-Anbar, Irak, pada 13 Maret 2025, menewaskan seorang anggota ISIS berpangkat tinggi, menurut Komando Pusat militer AS (CENTCOM).

    Wakil komandan kelompok tersebut, Abdallah “Abu Khadijah” Malli Muslih al-Rifai, dan seorang anggota lain yang tidak disebutkan namanya dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.

    CENTCOM mengklaim kedua laki-laki tersebut mengenakan “rompi bunuh diri” yang belum meledak dan memegang senjata pada saat serangan. AS juga mengatakan serangan itu dilakukan bersama dengan intelijen Irak, dan kedua pihak mengkonfirmasi kematian tersebut melalui tes DNA.

  • Kongres AS Akan Meninjau “Epstein Files” Pekan Depan

    Kongres AS Akan Meninjau “Epstein Files” Pekan Depan

    7cloud.asia – Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) akan diizinkan meninjau jutaan halaman dokumen milik mendiang terpidana kejahatan seksual Jeffrey Epstein atau yang dikenal dengan Epstein Files pada pekan depan.

    Menurut laporan yang dipublikasikan, Jumat (6/2/2026) waktu setempat, para legislator dapat mengakses materi di Epstein Files tersebut di Departemen Kehakiman mulai Senin (9/2/2026).

    Laporan itu menyebut anggota Kongres dapat meninjau Epstein Files terkait pemerintah tanpa sensor. Namun, mereka tidak akan memperoleh akses ke dokumen asli.

    NBC News melaporkan hal itu dengan mengutip sebuah surat kepada anggota Kongres yang mereka peroleh.

    Anggota Kongres hanya dapat meninjau berkas tersebut secara langsung dengan syarat memberikan pemberitahuan kepada Departemen Kehakiman 24 jam sebelumnya. Mereka diperbolehkan membuat catatan, tetapi dilarang membawa perangkat elektronik.

    Baca: Catatan penting di balik kontroversi “Epstein Files”

    Para legislator hanya dapat meninjau salinan Epstein Files tanpa sensor, dari sekitar tiga juta dokumen yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh Departemen Kehakiman.

    Jumlah tersebut sekitar setengah dari seluruh berkas yang diakui berada dalam penguasaan lembaga tersebut.

    “Ketika Kongres melawan, Kongres bisa menang,” kata anggota parlemen Ro Khanna, yang bersama anggota lainnya, Thomas Massie menandatangani surat kepada Wakil Jaksa Agung Todd Blanche pada Jumat lalu untuk menuntut akses terhadap Epstein Files tanpa sensor.

    “@RepThomasMassie dan saya selalu percaya bahwa Kongres tidak boleh menjadi keset. Bukan hanya dalam isu berkas Epstein. Bukan pula dalam upaya menghentikan perang yang tidak masuk akal,” tambahnya.

    Seperti diketahui nama Presiden AS Donald Trump banyak disebut dalam Epstein Files bersama sejumlah tokoh dunia lainnya.

    Baca: Donald Trump jadi Presiden AS pertama yang punya catatan kriminal

    New York Times menemukan lebih dari 5.300 berkas yang berisi referensi tentang Donald Trump dan istilah-istilah terkait. Berkas-berkas itu dipenuhi dengan referensi kepada Trump, yang merupakan teman dekat Epstein hingga awal tahun 2000-an.

    Trump dan Epstein disebut menjalin ikatan karena ketertarikan mereka pada perempuan muda.

    Berkas-berkas tersebut mencakup klaim-klaim yang tidak senonoh dan belum terverifikasi, serta dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan sebelumnya.

    Kubu Trump berulang kali meremehkan hubungan tersebut, dan telah membantah melakukan kesalahan apa pun terkait dengan Tuan Epstein.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Mahkamah Agung AS Batalkan Kebijakan Tarif Global yang Diterapkan Donald Trump

    Mahkamah Agung AS Batalkan Kebijakan Tarif Global yang Diterapkan Donald Trump

    7cloud.asia – Mahkamah Agung Amerika Serikat, pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat memutuskan bahwa Presiden Donald Trump tidak berwenang untuk memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

    Keputusan ini diambil dengan hasil pemungutan suara 6 suara setuju dan 3 menolak mncabut tarif global yang diterapkan Trump.

    Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan beberapa kebijakan tarif global Presiden Donald Trump ini dinilai sebagai pukulan serius bagi rakyat AS.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut, keputusan ini merampas pengaruh signifikan Trump baik di dalam maupun luar negeri.

    “Hari ini menjadi kekalahan bagi rakyat AS karena dengan menghilangkan pengaruh instan Presiden Trump dalam menggunakan wewenang International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), rakyat Amerika mengalami kemunduran yang signifikan,” kata Bessent di Fox News, seperti dikutip kantor berita Ria Novosti.

    Trump menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) AS tersebut “sangat mengecewakan” dan menuduh MA telah dipengaruhi oleh “kepentingan asing”.

    Ia kemudian menegaskan bahwa seluruh tarif keamanan nasional tetap berlaku, dan bahwa putusan MA tersebut khususnya hanya menyangkut penggunaan tarif IEEPA.

    Trump langsung menetapkan tarif global baru sebesar 10 persen untuk impor dari seluruh dunia, hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS membatalkan bea masuk impor dari banyak negara.

    Tarif baru itu akan diberlakukan berdasarkan UU yang membatasinya hingga 150 hari, dan akan berlaku secepatnya. Trump marah atas putusan MA tersebut, dan menekankan bahwa dengan tarif baru ini proses penyesuaian dimulai.

    Merespon putusan Mahkamah Agung AS tersebut, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan Indonesia akan tetap fokus dalam melakukan legalisasi dan menyusun aturan turunan dari hasil kesepakatan dagang timbal balik (ART) dengan AS.

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai, dengan keputusan Mahkamah Agung AS tersebut Indonesia tak perlu melakukan ratifikasi ART. Tarif resiprokal sudah tak berlaku lagi, bahkan perusahaan RI bisa menagih selisih bea masuk ke AS.

    Menurut dia, semua yang dilakukan tim negosiasi Indonesia bisa dianggap batal. Begitu pula tekanan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) karena Trump menggunakan tarif resiprokal sebagai ancaman, seharusnya gugur.

    Sumber: Antaranews.com-Sputnik/RIA Novosti

  • Unjuk Rasa Besar-besaran Bertajuk “No Kings” Berlangsung di Seluruh AS Memprotes Kebijakan Donald Trump

    Unjuk Rasa Besar-besaran Bertajuk “No Kings” Berlangsung di Seluruh AS Memprotes Kebijakan Donald Trump

    7cloud.asia – Demonstrasi besar-besaran bertajuk “No Kings” telah berlangsung dari ujung pantai barat ke pantai timur AS, pada Sabtu (28/3/2026) waktu setempat atau Minggu (29/3/2026) waktu Indonesia.

    Para peserta berunjuk rasa menentang kebijakan Presiden Donald Trump yang mereka anggap otoriter, khususnya menargetkan tindakan pemerintah terkait penegakan imigrasi federal, kebijakan luar negeri, dan kekuasaan eksekutif.

    Para pengunjuk rasa juga memprotes kenaikan biaya hidup, dan perang dengan Iran. 

    Dalam aksinya pengunjukrasa mengusung spanduk “When hate is loud, love must be louder” dan “No Kings,” untuk menekankan penolakan terhadap kepemimpinan tirani, atau “raja gadungan” yang dipertontonkan Donald Trump selama ini.

    Baca: Mayoritas warga AS tolak cara Donald Trump tangani konflik dengan Iran

    Dilansir CNN, aksi unjuk rasa berlangsung sepanjang hari, di mana kerumunan orang berkumpul untuk berbaris, bernyanyi, menari, dan melambaikan spanduk di kota-kota besar, pinggiran kota, dan kota-kota kecil di seluruh AS.

    Lebih dari 3.000 lokasi menggelar demonstrasi No Kings, dengan unjuk rasa terbesar dilaporkan berlangsung di Los Angeles dan New York.

    Sejumlah tokoh menjadi pembicara termasuk politisi, aktivis, dan selebriti. Di St. Paul, Minnesota, protes sangat dipengaruhi oleh tindakan imigrasi federal baru-baru ini, dengan menampilkan Bruce Springsteen dan sejumlah pembicara terkenal lainnya

    Unjuk rasa bertajuk “No Kings” ini merupakan demo putaran ketiga. Tahun lalu, jutaan orang menghadiri protes damai “No Kings” selama dua hari

    Baca: Iran siap lanjutkan perang dan menolak berunding dengan AS

    Sejak itu, operasi penegakan imigrasi nasional Trump terus berlangsung di beberapa kota besar. Sekarang, warga AS menghadapi harga bensin yang meroket dan ekonomi yang lesu akibat perang.

    Unjuk rasa bertajuk “No Kings” ini diorganisir oleh sukarelawan di AS menentang tindakan pemerintahan Trump yang dianggap melampaui batas, termasuk kebijakan imigrasi dan kekuasaan eksekutif.

    Gerakan ini bersifat akar rumput, dengan para penyelenggara mendorong, melalui situs-situs seperti Mobilize, hari aksi damai nasional.

    Kekhawatiran ini dianggap sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dan berkelanjutan melawan kebijakan pemerintah, dengan aksi-aksi sebelumnya yang terjadi di awal tahun, seperti pada Oktober 2025.

  • Gagal Kantungi Persetujuan Kongres: Donald Trump Harus Akhiri Operasi Militer di Iran

    Gagal Kantungi Persetujuan Kongres: Donald Trump Harus Akhiri Operasi Militer di Iran

    7cloud.asia – Ketegangan politik di ibu kota Amerika Serikat, DC Washington memuncak menjelang tenggat tengah malam yang dihadapi Presiden Donald Trump.

    Ia dituntut segera mendapatkan persetujuan Kongres atas operasi militer AS terhadap Iran, Sebuah kewajiban hukum yang jika diabaikan berpotensi memicu konflik konstitusional serius.

    Batas waktu 60 hari ini mulai berjalan sejak pemerintahan Trump melaporkan operasi militer ke Kongres pada awal Maret.

    Berdasarkan War Powers Act, Donald Trump harus menghentikan atau mengurangi operasi militer di Iran jika tidak memperoleh otorisasi resmi dari parlemen dalam periode tersebut.

    Namun hingga tenggat tiba, belum ada persetujuan dari Kongres. Situasi ini membuka potensi benturan langsung antara Gedung Putih dan lembaga legislatif.

    Akhirnya, pada Jumat (1/5/2026) waktu setempat Donald Trump secara resmi mengirimkan surat kepada Kongres yang menegaskan bahwa ia tidak wajib meminta otorisasi dari parlemen untuk melanjutkan operasi militer di Iran.

    Baca: Iran-AS sepakat memperpanjang gencatan senjata

    Trump berargumen bahwa undang-undang yang mewajibkan otorisasi tersebut tidak berlaku dalam situasi saat ini.

    Ia mengeklaim bahwa gencatan senjata yang dimulai pada 7 April lalu secara otomatis menghentikan hitungan mundur masa berlaku operasi militer yang diatur oleh undang-undang.

    Berdasarkan Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973, jika presiden mengerahkan pasukan AS ke medan perang tanpa otorisasi kongres, mereka harus mengakhiri operasi tersebut setelah 60 hari jika badan legislatif tidak memberikan izin untuk melanjutkan penggunaan pasukan dalam misi tersebut.

    Undang-undang tersebut juga mengizinkan presiden untuk memperpanjang tugas selama 30 hari guna membawa pasukan pulang dengan aman, bukan memperpanjang pertempuran.

    Persyaratan tidak konstitusional
    Saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih pada Jumat, Trump menegaskan bahwa dia tidak perlu meminta Kongres untuk memperpanjang perang di Iran.

    “Karena hal itu belum pernah diminta sebelumnya. Persyaratan tersebut tidak konstitusional,” kata Trump, dikutip dari New York Times, Jumat.

    Baca: Maksimalisme Donald Trump gagalkan perundingan damai Iran-AS

    Padahal, Kongres telah mengizinkan pengerahan pasukan ke dalam konflik besar lebih dari 60 hari sejak diberlakukannya Resolusi Kekuatan Perang, termasuk perang di Irak dan Afghanistan, serta operasi yang lebih kecil seperti misi perdamaian pada 1983 di Lebanon.

    Partai Demokrat mengatakan, pemerintahan Trump tidak mencerminkan realitas di lapangan. Sebab, puluhan ribu pasukan AS masih berada di wilayah tersebut dan blokade Selat Hormuz masih berlaku.

    “Presiden Trump memasuki perang ini tanpa strategi dan tanpa otorisasi hukum, dan pengumuman hari ini tidak mengubah kedua fakta tersebut,” kata Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire yang juga duduk di panel Angkatan Bersenjata dan Alokasi Anggaran Pertahanan, dalam sebuah pernyataan.

    Senator Chuck Schumer dari New York, pemimpin minoritas, menggunakan kata-kata kasar untuk mengecam pernyataan presiden sebagai omong kosong.

    “Ini adalah perang ilegal dan setiap hari Partai Republik tetap terlibat dan membiarkannya berlanjut. Nyawa terancam, kekacauan meletus dan harga meningkat, sementara rakyat Amerika menanggung biayanya,” ujarnya.

    Surat-surat itu muncul ketika Trump masih mengancam akan melanjutkan konflik dengan Iran jika negara itu tidak mengizinkan pengiriman melalui selat Hormuz dan menghentikan program nuklirnya.

    “Ancaman yang ditimbulkan oleh Iran terhadap AS dan Angkatan Bersenjata kita tetap signifikan,” ujar Donald Trump berkilah.