ruangkota

Tag: energi terbarukan

  • KLHK Dorong Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebagai Sumber Energi Terbarukan

    KLHK Dorong Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebagai Sumber Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak berbagai pihak untuk memasifkan program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) sebagai sumber energi terbarukan.

    Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro merupakan salah satu strategi KLHK dalam mengoptimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) menjadi sumber energi terbarukan.

    Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ini memanfaatkan aliran deras sungai yang biasanya hanya digunakan untuk sektor irigasi pertanian.

    “Padahal ini harus dimanfaatkan sebagai sumber energi baru,” ujar Alue Dohong dalam pidato ilmiah Wisuda ke-114 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (18/7/2024).

    Menurut Wamen, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro itu perlu dimasifkan sebab selain mendapatkan energi listrik, air yang mengalir otomatis membuat sistem irigasi pertanian lebih optimal.

    Baca Juga: Minyak Sawit, Antara Alternatif Ketahanan Pangan dan Ancaman bagi Lingkungan

    Karena, masyarakat akan terdorong untuk menjaga aliran airnya yang ini berkaitan dengan merawat kondisi lingkunganaliran sungai.

    Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro juga bisa menjadi edukasi masyarakat terkait kebermanfaatan SDA untuk energi terbarukan. Siklus inilah yang perlu diciptakan dan dirawat dengan baik.

    Pada kesempatan itu Wamen LHK mengapresiasi UMM yang memiliki program pendidikan yang fokus pada lingkungan hidup dan kehutanan.

    Menurutnya, itu merupakan bentuk komitmen nyata dalam mencetak generasi yang peduli terhadap keberlangsungan alam semesta. Apalagi kehidupan sangat bergantung kepada kestabilan ekosistem alam.

    Baca Juga: Dampak Positif Pengembangan Energi Terbarukan Bagi Kesehatan Masyarakat

    Mencetak agen-agen perubahan dari anak-anak muda, ujarnya, merupakan tugas strategis. Kestabilan alam perlu kita jaga. Iklim yang kurang, bahkan tidak stabil pasti akan memberikan pengaruh tidak baik untuk anak cucu kita.

    “Kenaikan suhu, polusi, naiknya muka air laut, itu semua harus kita perhatikan dan stabilkan bersama,” ujarnya.

    Sementara itu Sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) UMM Prof Fauzan mengemukakan dinamika kehidupan memiliki perputaran yang sangat sulit untuk ditebak.

    “Berfikir, bertindak, dan bersikap, secara terbarukan menjadi pesan yang tidak bosan-bosan saya lontarkan kepada mahasiswa kampus putih. kehidupan di masa depan sangat dinamis, mau tidak mau anda harus menghadapi lingkungan dan situasi yang berbeda-beda,” tuturnya.

  • Pengolahan Limbah Peternakan Sapi di Cikoko, Jakarta Selatan Jadi Contoh Peternakan Perkotaan

    Pengolahan Limbah Peternakan Sapi di Cikoko, Jakarta Selatan Jadi Contoh Peternakan Perkotaan

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI terus melakukan penataan peternakan sapi di RT 009/RW 003 Jalan Cikoko Barat III, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

    Penataan peternakan sapi di Cikoko ini dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di dinas yakni tata cara mengelola, mengemas, hingga perbaikan saluran pipa-pipa instalasi biogas di kawasan ini.

    Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat mengunjungi peternakan sapi Cikoko, mengatakan bahwa limbah dari peternakan sapi ini diolah menjadi energi terbarukan berupa biogas yang sudah tersalurkan ke 27 rumah di sekitar lokasi.

    Saatvini, penggunaan biogas ini masih gratis. Namun, ke depannya akan dikenakan tarif Rp30.000 per rumah setiap bulan.

    “Kalau warga biasanya menggunakan dua tabung elpiji tiga kilogram bisa habis Rp60.000. Sekarang cukup Rp30.000, gasnya bisa dipakai tanpa batas. Silakan saja dipakai,” ujar Heru Budi.

    Baca: Peternakan terpadu di Balaraja

    Selain menjadi gas, limbah peternakan sapi Cikoko ini juga diolah menjadi pupuk cair dan pupuk padat. Satu botol pupuk cair dijual seharga Rp25.000. Uang penjualan pupuk, susu hingga biogas dari olahan peternakan itu akan masuk ke koperasi.

    Heru Budi berharap peternakan sapi Cikoko ini menjadi percontohan bagi kawasan lain secara bertahap dengan menggandeng program CSR yang ada di sekitar kawasan peternakan.

    “Ini adalah bukti komplit yang sudah pemda lakukan karena merupakan bagian langkah ramah lingkungan, energi terbarukan dan organik yang menghasilkan biogas,” ujarnya seperti dilansir Antaranews.com.

    Pada 2023, peternakan sapi di Cikoko, Jakarta Selatan, ini sempat menjadi sorotan publik. Selain menguarkan bau tak sedap nan menyengat, melainkan juga menjadi sarang nyamuk lantaran lembab.

    Kala itu, peternakan sapi hanya terdapat beberapa bak penampungan sementara dalam tanah. Namun, bak tersebut hanya berfungsi sebagai tempat penampungan limbah tanpa ada pengolahan lebih lanjut.

    Baca: Peternakan ayam petelur tanpa sangkar

    Jika musim hujan dan bak terisi penuh, maka limbah kandang dari peternakan itu akan meluap ke saluran pembuangan (parit) di permukiman warga. Tanpa ada pengolahan limbah peternakan maka menyebabkan polusi udara, air, dan tanah.

    Peternakan dengan populasi 40 sapi itu disebut bisa menghasilkan kotoran padat rata-rata 40 kilogram (kg)/ekor/hari atau total kotoran padat yang dihasilkan dari kandang 1.600 kg per hari.

    Jumlah yang cukup besar untuk volume kotoran ternak di perkotaan padat penduduk.

    Melihat permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Jakarta Selatan menawarkan salah satu solusi mengolah limbah itu menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, yakni melalui biogas.

    Pemerintah–melalui BAZIS Baznas–lalu memasang dua unit digester biogas dengan kapasitas 17 meter kubik (m3) dan satu unit instalasi biourine untuk mengolah limbah feses dan urin di kandang sapi pada Maret 2024.

    Baca: Peternakan sumbang 41 persen deforestasi global

    Instalasi biogas yang terpasang tersebut bisa mengurangi volume limbah per hari hingga 60 persen. Sisanya sebanyak 40 persen akan keluar sebagai bioslurry yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik cair dan padat.

    Burhan, pemilik peternakan sapi di kawasan itu, merasakan adanya perubahan yang dialami usai peternakannya dilengkapi instalasi pengolahan biogas.

    Burhan kini merasakan peternakannya menjadi lebih bersih, tertata rapi, dan lebih banyak untung karena ada pendapatan dari hasil pengolahan limbah.

    Limbah kotoran sebanyak 1.600 kg per hari itu akan menghasilkan 20 m3 biogas per hari dengan asumsi 1 kg kotoran dengan bahan kering 21 persen, akan menghasilkan 0,06 m3 biogas.

    Pemanfaatan biogas ini dapat digunakan untuk menyalakan kompor dan lampu dengan maksimal pemakaian 20 rumah serta 27 kompor tungku, yang bisa menghemat pengeluaran untuk membeli bahan bakar.

     

    Baca: Mengurangi konsumsi daging ternyata lebih ramah lingkungan

    “Sampai 3 bulan ini penggunaan biogas ke rumah warga masih gratis,” ujar Burhan. Tidak disebutkan kapan biogas tersebut dimonetasi karena saat ini masih dihitung.

    Selain itu, hasil buangan sisa pembuatan biogas masih juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman.

    Per harinya dari pengolahan pupuk itu bisa menghasilkan 10–20 kantong (isi 1 kg) yang dihargai Rp10.000 per kantong.

    Dalam reaktor biodigester ini dilakukan penguraian bahan-bahan organik yang terkandung dalam kotoran sapi menjadi asam-asam organik. Selanjutnya asam-asam organik ini akan terurai secara anaerobik menjadi biogas.

    Selanjutnya, biogas yang tertampung akan mengalir melalui pipa koneksi/selang menuju ke rumah-rumah. Biogas inilah yang digunakan sebagai bahan bakar generator dan kompor biogas.

    Baca: Membangun instalasi pengolahan biogas skala mikro

    Solusi pengolahan limbah kotoran seperti biogas bisa menjadi model pengelolaan peternakan. Selain lebih ramah lingkungan, juga mampu memberi tambahan pendapatan bagi peternak.

    “Kalau bisa (usaha kami) dibikin maju, misalnya, pupuk kebutuhan pemerintah diambil dari peternakan kami. Dinas Pertamanan bisa memanfaatkan pupuk kami,” ujarnya.

    Sukses pengolahan limbah di peternakan milik Burhan itu mendorong Lurah Cikoko, Fadhilah Nursehati, mengusulkan program ini dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi DKI Jakarta.

    Masih ada 73 peternakan di Jakarta yang belum menerapkan pengolahan limbah. Setiap peternakan rata-rata memiliki 10 sampai 15 ekor sapi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih bagi lingkungan sekitar.

  • Daftar Skill dan Jurusan yang Dibutuhkan dalam Green Jobs di Pembangkit Energi Terbarukan

    Daftar Skill dan Jurusan yang Dibutuhkan dalam Green Jobs di Pembangkit Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Selain dapat membantu melawan perubahan iklim, transisi energi ke energi terbarukan turut menghasilkan pekerjaan hijau atau green jobs.

    Salah satu bentuk green jobs yang tercipta adalah tenaga teknik di pembangkit energi terbarukan

    Pembangkit energi terbarukan tersebut antara lain pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTP), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), dan lain sebagainya.

    Dikutip dari studi Koaksi Indonesia pada 2022, transisi energi ke energi terbarukan berpotensi menciptakan lapangan kerja langsung sebanyak 432.000 tenaga teknik pada 2030.

    Di tahun-tahun mendatang, potensi green jobs juga semakin meningkat hingga mencapai 1,12 juta tenaga teknik pada 2050.

    Baca: Green skills yang dibutuhkan dalam ekonomi hijau

    Di sisi lain, bila dibandingkan, serapan tenaga kerja bidang keteknikan dari energi terbarukan lebih tinggi daripada bahan bakar fosil dengan kapasitas yang hampir sama.

    Menurut penghitungan Koaksi Indonesia, energi terbarukan dengan total kapasitas pembangkit 20,9 gigawatt (GW) mampu menyerap sekitar 106.000 tenaga teknik.

    Di sisi lain, energi fosil dengan kapasitas terpasang 19,6 GW hanya mampu menyerap sekitar 10.000 tenaga teknik.

    Tenaga teknik yang dimaksud terbagi ke dalam empat kelompok spesifikasi pekerjaan yaitu feasibility study atau studi kelayakan, basic design atau desain dasar.

    Dua kelompok lainnya adalah rekayasa-pengadaan-konstruksi atau engineering-orocurement-construction (EPC), serta operasional dan perawatan atau operational and maintenance (O&M).

    Baca: Yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan green jobs

    Dalam studinya, Koaksi Indonesia memproyeksikan potensi green jobs yang tercipta dari target bauran energi pemerintah dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

    Lantas, apa saja skill atau keterampilan dan jurusan yang dibutuhkan untuk menyambut green jobs di bidang tenaga teknik?

    Dilansir dari publikasi Koaksi Indonesia, berikut skill dan jurusan yang diperlukan untuk menyambut green jobs di Indonesia.

    Studi kelayakan
    Skill: turvei potensi, penghitungan kapasitas, manajemen, sosial masyarakat, dan penganggaran.

    Jurusan: teknik lingkungan, teknik sipil, teknik elektro, sosiologi, ekonomi.

    Baca: Tiga indikator sebuah pekerjaan masuk kategori green jobs

    Bidang desain dasar
    Skill: survei potensi, penghitungan kapasitas, manajemen, sosial masyarakat, dan penganggaran.

    Jurusan: teknik lingkungan, teknik sipil, teknik elektro, sosiologi, ekonomi.

    Bidang EPC
    Skill: kelistrikan, komponen pembangkit, manajemen proyek, pekerjaan konstruksi, pengadaan, logistik, dan pengaturan anggaran.

    Jurusan: Teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, instrumentasi, mekatronika, teknik elektronika kuat, ilmu manajemen, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

    Bidang Operation&Maintenance
    Skill: Teknikal, perencanaan, perawatan, manajemen, penyelesaian masalah, dan manajemen inventori.

    Jurusan: Teknik mesin, teknik elektro, teknik kelistrikan, dan lain-lain.

  • Pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Akan Dilanjutkan di Periode 2024-2029

    Pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Akan Dilanjutkan di Periode 2024-2029

    7cloud.asia – Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) tidak akan dilanjutkan dalam periodisasi 2019-2024 ini.

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Komisi VII DPR sudah sepakat pembahasan RUU EBET akan di-carry over DPR RI periode selanjutnya, 2024-2029.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi membenarkan kabar tersebut.

    Menanggapi hal tesebut, Anggota Komisi VII DPR, Andi Yuliani Paris, menyampaikan bahwa skema power wheeling dalam RUU EBET memicu perdebatan tata kelola kelistrikan bagi pengguna listrik.

     Baca: Pro kontra power wheling dalam RUU Energi Terbarukan

    “Sebenarnya kita memang benar ya masih ada deadlock di power wheeling. Jadi di internal pemerintah sendiri harus sepakat dulu terkait dengan power wheeling,” ujar Andi usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (20/09/2024).

    Perlu diketahui power wheeling adalah mekanisme yang mengizinkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung kepada masyarakat.

    Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, mengatakan, seharusnya PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pengelola kelistrikan di Indonesia bisa mencontoh PT Pertamina (Persero).

    Pertamina, ujarnya, mengizinkan penyaluran bahan bakar minyak melalui penyalur swasta tanpa harus mematikan bisnis Pertamina itu sendiri.

    Baca: Aktivis lingkungan dukung pembangkit listrik tenaga atap

    Suplai BBM banyak perusahaan-perusahaan swasta yang sudah (terlibat). Nah, kenapa untuk di sektor energi (listrik) tidak bisa sektor swasta (terlibat).

    “Tentu PT PLN ini kan seharusnya memberikan, dengan memberikan payung hukum atau regulasi tanpa mematikan PT PLN, karena PT PLN juga BUMN,” ujar Andi Yuliani Paris.

    Dengan catatan, menurut Legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II itu, pemberian izin tata kelola energi khususnya kelistrikan harus ramah lingkungan tanpa timbal, seperti menggunakan tenaga air, matahari dan angin.

    Dengan begitu target energi baru dan energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23 persen akan tercapai.

    “PLN belum mau membuka jalan, padahal energi terbarukan itu tercapai di targetnya 2025 kan 23 persen sekarang baru sekitar 12 sampai 13 persen,” tutup Andi Yuliani Paris.

  • COP 29: Target Energi Bersih Indonesia Belum Selaras Perjanjian Paris

    COP 29: Target Energi Bersih Indonesia Belum Selaras Perjanjian Paris

    7cloud.asia – Hingga 2040, Pemerintah Indonesia berencana membangun 100 Gigawatt [GW] pembangkit listrik, dengan 75 persen kapasitas dari energi terbarukan.

    Ketua Delegasi RI untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP 29, Hashim S Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Baku, Azerbaijan [12/11/2024] mengatakan, untuk mencapai target tersebut, diperkirakan membutuhkan investasi mencapai 235 miliar dolar atau Rp3.710 triliun.

    Institute for Essential Services Reform [IESR] menilai pernyataan Hashim ini belum sepenuhnya selaras dengan target Perjanjian Paris dalam menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C.

    Dalam pernyataannya pada Kamis [14/11/2024], IESR menyebutkan, untuk mencapai target Perjanjian Paris, yakni menjaga kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5°C dibutuhkan transisi ke energi terbarukan yang lebih agresif.

    Apalagi, sebelumnya dalam perhelatan COP-28, Indonesia menyepakati keputusan COP untuk mencapai target pembatasan laju kenaikan temperatur dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat [triple up].

    Indonesia juga sepakat untuk menggandakan upaya efisiensi energi [double down] pada 2030.

    IESR menegaskan seharusnya, perjanjian tersebut dituangkan dalam target Kebijakan Energi Nasional [KEN], Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional [RUKN], dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik [RUPTL].

    Meskipun memberikan catatan, IESR menyambut baik rencana pembangunan 75 GW pembangkit energi terbarukan oleh PT PLN, sebagai bagian komitmen Indonesia untuk mencapai target dekarbonisasi pada 2050.

    Lebih Serius
    Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyatakan Indonesia perlu menunjukkan komitmen lebih serius dan aksi nyata untuk mencapai target Perjanjian Paris.

    Menurutnya, setiap rencana pembangunan energi terbarukan harus disertai strategi pengurangan bertahap [phase-down] dan penghapusan bertahap [phase-out] PLTU batubara paling lambat 2045, agar selaras dengan target pembatasan kenaikan temperatur 1,5°C.

    Dua upaya ini akan krusial dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan dekarbonisasi sektor kelistrikan pada 2050.

    “Selama ini, implementasi dari rencana pembangunan energi terbarukan di Indonesia masih jauh dari harapan. Ini terlihat dari kegagalan Indonesia mencapai target 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025,” kata Fabby.

    Deon Arinaldo, Manajer Program Sistem Transformasi Energi, IESR, meminta Pemerintah Indonesia lebih fokus mengembangkan energi terbarukan dengan pilihan biaya paling murah. Tentunya, dengan keandalan pasokan optimal dan teknologi handal.

    Jika pengembangan energi nuklir jadi pilihan, Deon menegaskan, pemerintah harus memperhatikan kesiapan institusi, teknologi dan biaya investasi dan sosial, serta risiko lain.

    Berdasarkan perhitungan IESR, Indonesia bisa membangun 120 GW energi terbarukan hingga 2030 dengan mengandalkan surya dan angin.

    “Kapasitas tersebut dapat membawa bauran energi terbarukan dan memudahkan mencapai nol emisi sektor ketenagalistrikan pada 2045,” jelasnya.

    Sebelumnya, Senin [11/11/2024], sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim [ARUKI] menegaskan bahwa keadilan iklim seharusnya menjadi agenda prioritas delegasi Indonesia.

    Pemerintah Indonesia harus mendorong komitmen bersama untuk melakukan phase out energi fosil, melakukan perlindungan ekosistem, dan mempercepat pengembangan energi terbarukan.

    ”Ini termasuk dengan tidak menggunakan sumber energi dan teknologi yang memperpanjang energi fosil seperti co-firing PLTU, produksi bioenergi skala besar, dan CCS,” ujar Syaharani, Plt. Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim Indonesian Center for Environmental Law [ICEL].

     

  • Menggali Potensi Pengembangan PLTB untuk Mendukung Transisi ke Energi Terbarukan

    Menggali Potensi Pengembangan PLTB untuk Mendukung Transisi ke Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Indonesia telah menargetkan 23 persen energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025, yang saat ini baru mencapai 14 persen.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menjelaskan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) seperti yang dikembangkan di Jeneponto, Sulawesi Selatan dapat memainkan peran penting dalam mencapai target bauran ke energi terbarukan ini.

    PLTB Jeneponto yang dikembangkan oleh investor Singapura yakni Vena Energy, meskipun harga jual ke PLN selisih sedikit lebih mahal daripada batubara, PLTB tidak memiliki dampak yang lebih kecil pada lingkungan.

    Sehingga PLTB yang memanfaatkan tenaga angin dapat menjadi pilihan mengingat potensi energinya sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia.

    Hal ini diungkapkan Sugeng saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi XII DPR ke PLTB Tolo, Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin (9/12/2024).

    PLTB Jeneponto terdiri dari 72 mega watt, dimana terdapat 20 turbin yang menghasilkan 3.6 Megawatt, dengan capacity factor di atas 40 persen, itu artinya luar biasa.

    Baca: 13 PLTU Batubara di Indonesia akan dipensiunkan lebih cepat

    Turbin PLTB ini dapat berputar hingga 24 jam, terutama di saat musim-musim panen di antara bulan Juni hingga Oktober

    “Kita mendapatkan penjelasan yang luar biasa komprehensif dan harganya juga luar biasa ini bisa dikatakan best load yakni 0,11 dolar per kWh dibandingkan dengan batu bara 0,07 dolar per KWH, sudah dekat, tetapi batu bara kan kotor dan sebagainya,” jelas Sugeng.

    Ia mengingatkan jika tenaga bayu di Indonesia sangat besar, baik untuk pembangunan PLTB onshore maupun offshore, terutama di wilayah pesisir.

    Dibandingkan energi lain, PLTB memiliki waktu pembangunan relatif cepat, yaitu sekitar dua tahun dari tahap Engineering, Procurement, and Construction (EPC) hingga commissioning.

    Karenanya, Sugeng mendorong pola kerja sama antara investor lokal dan asing untuk mendukung program transisi ke energi terbarukan

    Kami, ujarnya, melihat langsung praktik terbaik di PLTB Jeneponto, yang menjadi contoh bagaimana transisi energi dapat berjalan cepat, efisien, dan berkelanjutan.

    Baca: Target energi terbarukan Indonesia dinilai belum selaras dengan Perjanjian Paris

    ”Dengan kerja sama yang baik, ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat lokal dan ekonomi nasional,” tutup Sugeng.

    Sugang menambahkan, pihaknya tengah berfokus untuk menuntaskan pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) untuk membangun ekosistem yang mampu mengembangkan EBET di Indonesia.

    Ia menyoroti bahwa Indonesia membutuhkan sumber energi baru dan energi terbarukan, mengingat kondisi kebutuhan energi saat ini yang masih bergantung pada energi fosil, yang justru telah memberikan masalah baru, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.

    “Karena, selama ini indonesia masih bergantung pada energi fosil yang di batubara, memang tidak bisa kita biarkan begitu saja (tapi) harus kita siasati sedemikian rupa karena sudah menjadi masalah baik masalah ekonomi maupun masalah lingkungan,” jelasnya

    Dalam kunjungan tersebut, Sugeng menyoroti pentingnya mempercepat transisi energi yang sejalan dengan tekad pemerintahan saat ini untuk membangun 100 GigaWatt (GW) energi listrik dalam 15 tahun ke depan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan 75 GW yang didapatkan dari energi terbarukan, di mana 25 GW di antaranya akan berfokus dari energi bayu (angin).

  • Hilirisasi Mineral Meminggirkan Penduduk Lokal Penghasil Mineral

    Hilirisasi Mineral Meminggirkan Penduduk Lokal Penghasil Mineral

    7cloud.asia – Mineral kritis, seperti lithium, kobalt, nikel, dan tembaga memiliki peran penting dalam transisi ke energi terbarukan.

    Mineral kritis adalah komponen esensial dalam teknologi energi terbarukan dan kendaraan listrik.

    Ketika keadaan darurat iklim semakin meningkat, permintaan akan mineral kritis yang penting untuk teknologi energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan kendaraan listrik (EV) juga meningkat.

    Laporan Global Critical Minerals Outlook 2024 memperlihatkan bahwa implementasi teknologi energi ramah lingkungan di tingkat global telah mengalami pertumbuhan yang signifikan.

    Sebagai contoh, kapasitas pemasangan Solar PV telah meningkat sebesar 85 persen dari tahun 2021 hingga 2023, sementara sektor kendaraan listrik juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan peningkatan sebesar 60 persen dalam jumlah mobil listrik pada tahun 2023.

    Di Indonesia berkaitan dengan situasi ini menggambarkan peningkatan produksi keseluruhan, di mana terdapat tren peningkatan yang sangat signifikan dalam produksi nikel dari tahun 2020 hingga 2024.

    Pada tahun 2020, total produksi adalah sekitar 32 juta ton dan diharapkan meningkat hampir 120 persen menjadi 71.4 juta ton pada tahun 2024. Kenaikan target produksi ini memiliki dampak yang luas.

    Salah satunya adalah hadirnya kawasan industri nikel PT Huabao Industrial Park (PT IHIP) di Kecamatan Bungku Barat Kab. Morowali memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.

    Praktek hilirisasi khususnya nikel menciptakan penurunan kualitas kesehatan warga, kehilangan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas ekosistem laut, penurunan ekonomi warga.

    Apalagi operasi industri ini didukung dengan infrastruktur yang masih menggunakan PLTU berbahan bakar fosil, seperti dilansir di laman resmi walhi.org.

    Selain itu, konflik agraria dan kerusakan lingkungan mewarnai pembangunan kawasan industri nikel tersebut. Seringkali warga terlibat konflik dengan perusahaan akibat tanahnya dirampas paksa dengan berbagai macam modus.

    Konflik memuncak pada tahun 2022 hingga 2024 ketika lahan masyarakat seluas 14 hektare yang berisi sawit di Desa Ambunu, digusur pada malam hari tanpa sepengetahuan pemiliknya.

    Sementara jalan desa, akses utama masyarakat ke kebun kini digunakan untuk jalan holing perusahaan.

    Meningkatnya perlawanan masyarakat dalam mempertahankan haknya, membuat perusahaan melakukan upaya pembungkaman dengan cara melakukan kriminalisasi dan gugatan hukum kepada orang-orang yang dinilai sebagai pelopor dalam perlawanan tersebut.

    Pada Juni 2024 lima orang warga Desa Tondo dan Topogaro atas nama Rahman Ladanu, Wahid/Imran, Hamdan, Safaat dan Sadam dilaporkan ke Polda Sulteng atas aksi blokade jalan yang mereka lakukan pada tanggal 11 Juni 2024 di Desa Topogaro.

    Pemanggilan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Pasal 162 tentang Pertambangan dan Minerba.

    Lantas, pada 10 Oktober 2024, lima orang warga Desa Ambunu Abd Ramadhan A, Hasrun, Moh Rais Rabbie Ambunu, Makmur Ms dan Rifiana Ms. Juga mendapat surat panggilan dari Polda Sulawesi Tengah untuk dimintai keterangan No. B/989/X2024/Diretkrimsus tanggal 4 oktober 2024.

    Mereka dijerat tindakan pidana terganggunya fungsi jalan yang digunakan oleh PT BTIIG berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 63 ayat 1 (junto) Pasal 12 ayat 2.

    Surat pemanggilan tersebut, atas aksi blokade jalan yang dilakukan oleh masyarakat pada rentetan waktu 11-23 Juni 2024, di Desa Topogaro dan Desa Ambunu. Blokade jalan yang dilakukan, sebagai bentuk protes terhadap PT BTIIG yang mengklaim sepihak jalan desa yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat.

    Klaim tersebut baru diketahui oleh masyarakat setelah beredar sebuah rekaman video pernyataan Legal Eksternal PT IHIP atas nama Riski, menyampaikan bahwa jalan desa yang sekarang digunakan sebagai jalan holing adalah milik sah PT BTIIG, bersarkan MoU tukar guling aset dengan Bupati Morowali yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2024.

    Padahal Jalan desa yang terhubung dari Topogaro ke Dusun Folili ke Dusun Sigendo dan Ambunu jauh sebelumnya, sudah digunakan oleh masyarakat masih berbentuk jalan tanah setapak untuk ke kebun.

    Jalan desa ini juga menjadi akses menuju ke Gua Vavompogaro (situs budaya) bersejarah bagi masyarakat sekitar.

    Upaya pembungkaman masyarakat terus dilakukan oleh PT BTIIG, lima orang warga Desa Topogaro yang sebelumnya dipanggil polisi, kembali digugat perdata dengan tuntutan Rp 14 miliar atas kerugian penutupan jalan selama tiga hari dan pencemaran nama baik perusahaan.

    Aksi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Topogaro dan Ambunu, menuntut kepada pemerintah dan perusahaan untuk membatalkan MoU tersebut yang dinilai sepihak, mengembalikan fungsi jalan desa serta PT BTIIG memperlihatkan MoU yang disepakati pada tanggal 11 Maret 2024. Sampai saat ini MoU tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh pihak perusahaan.

    Kawasan Industri Huabao Industrial Park, merupakan kawasan industri yang dikendalikan penuh oleh PT Zhensi Holding Grup dengan wajah Bahosua Taman Industri Invesment Grup (BTIIG) komposisi sahamnya terdiri dari Zhensi Indonesia Industrial Park 51%, Beijing Shengyue Oriental Invesment Co., Ltd 10,28%, PT Kejayaan Emas Persada 27,45%, dan PT Himalaya Global Investment 11,27%.

    Dengan nilai investasi sebesar Rp 14 triliun, untuk produksi blok besi nikel dan nikel hidroksida, merupakan bahan baku penting untuk stainless steel serta baterai energi baru kelas atas.

    Luas kawasan PT IHIP sebesar 20.000 Ha di Desa Wata, Tondo, Ambunu, Topogaro, Upanga, Larebonu dan Wosu dengan metode pembagunan dua tahap. Tahap satu yang sedang berjalan di Desa Tondo, Topogaro dan Ambunu. Pembangunan kawasan ini sebagai bagian dari zona percontohan kerja sama internasional berkualitas tinggi di bawah “One Belt, One Road Inisiative”.

    Berdasarkan MoU tanggal 11 Maret 2024, yang dapat diakses menunjukan dalam point (b) bahwa ternyata jalan desa di Desa Wosu, Umpanga, dan Larebonu telah menjadi milik PT Huabao Industrial Park yang diuraikan dalam 10 pasal perjanjian.

    Kesepakatan ini akan meningkatkan konflik antar masyarakat dengan perusahaan nantinya, sebab MoU tersebut tidak pernah melibatkan masyarakat sama sekali. Pembungkaman warga tentu akan terus dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai macam cara.

    Praktek perampasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, tidak ubahnya seperti zaman penjajahan. Masyarakat dibuat tidak ada pilihan lain, sementara pemerintah turut serta melindungi kepentingan perusahaan dan mengabaikan hak masyarakat.

    Berdasarkan situasi di atas Koalisi Anti SLAPP yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil menuntut perlindungan hak warga dan keamanan masyarakat serta kebebasan warga untuk menyampaikan haknya tanpa takut akan intimidasi atau ancaman hukum.

    Koalisi Anti SLAPP yang beranggotakan WALHI Nasional, Greenpeace, WALHI Sulteng, Perkumpulan AEER, Jatam Sulteng, Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan Pengacara Hijau Sulawesi Tengah juga mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi mineral, khususnya terkait peningkatan produksi nikel, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan warga.

    Pembatasan produksi perlu dilakukan untuk mencegah degradasi lingkungan yang lebih parah.

  • Transisi Energi Mustahil Berkeadilan Tanpa Mengawasi Pertambangan Mineral Kritis

    Transisi Energi Mustahil Berkeadilan Tanpa Mengawasi Pertambangan Mineral Kritis

    7cloud.asia – Tahun 2024 adalah tahun transisi kepemimpinan di Indonesia, termasuk dalam bidang energi maupun kepemimpinan. Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden, rencana transisi energi di Indonesia adalah salah satu yang paling dinantikan.

    Namun, sangat mungkin rencana transisi energi ini akan tetap mengikuti jalur yang sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Sejauh ini, pengembangan energi terbarukan seperti angin, matahari, dan bioenergi, masuk dalam visi pertama Astacita Prabowo.

    Indonesia memang memiliki kekayaan energi terbarukan yang melimpah. Ada sekitar 419 gigawatt potensi energi terbarukan yang masih belum dimanfaatkan. Kekayaan tersebut semestinya dapat membantu target bebas emisi atau Net Zero Indonesia pada 2060.

    Namun, transisi ke energi terbarukan dan fokus pada kapasitasnya saja tidaklah cukup. Indonesia berada dalam posisi yang memprihatinkan sebagai penghasil emisi terbesar kesembilan di dunia.

    Untuk mengatasi hal ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan 24 persen dari pembagian listrik berasal dari energi terbarukan pada tahun 2030.

    Pembahasan target tersebut tidaklah cukup untuk memastikan transisi energi benar-benar bersih dan berkeadilan. Kita juga harus memahami bahan baku yang dibutuhkan untuk teknologi energi bersih tersebut, terutama urusan pertambangannya yang menjadi salah satu biang keladi kerusakan lingkungan Indonesia.

    Baca: AMAN sebut program transisi energi bersih sering pinggirkan Masyarakat Adat

    Dilema: mineral kritis dan energi terbarukan
    Hubungan antara pertambangan dan transisi energi memunculkan dilema unik dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

    Meskipun pertambangan membawa tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang tak terbantahkan, mineral kritis merupakan kunci bagi dekarbonisasi, terutama dalam menyediakan bahan mentah yang dibutuhkan untuk teknologi energi bersih.

    Badan Energi Internasional (IEA) menyoroti ketergantungan energi terbarukan pada berbagai mineral dan logam, seperti tembaga, kobalt, nikel, litium, dan lainnya.

    Hal ini menunjukkan bahwa pada 2040, porsi total kebutuhan mineral dalam teknologi energi bersih akan melampaui 40 persen untuk tembaga dan logam tanah jarang, 60-70 persen untuk nikel dan kobalt, serta hampir 90 persen untuk litium.

    Sebagai contoh, infrastruktur energi angin darat memerlukan 10 ton mineral kritis per megawatt (t/MW). Sementara itu, energi surya fotovaltaik (PV) membutuhkan 7 t/MW yang lebih rendah dalam penggunaan mineral.

    Namun, penting diingat bahwa jumlah tonase yang disebutkan hanya merujuk pada mineral atau logam yang sudah dimurnikan. Proses penambangan membutuhkan tanah dan material di bawahnya jauh lebih besar dalam tahap ekstraksi hingga pengolahan bijih.

    Baca: Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk transisi energi berkeadilan

    Contohnya, energi angin di Indonesia, dengan kapasitas terpasang sebesar 154 MW pada tahun 2022 dari potensi 9,5 GW, sebanyak 1.540 ton mineral atau logam murni telah diekstraksi dan diolah untuk mendukung kurang dari 0,15 persen produksi listrik negara.

    Dalam skenario terbaik, jika potensi energi angin di Indonesia sepenuhnya dimanfaatkan, kita akan memerlukan sekitar 95.000 ton mineral kritis.

    Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam penyediaan sumber daya mineral kritis, terutama sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia.

    Indonesia menguasai 42 persen cadangan nikel dunia, dan juga memiliki cadangan tembaga, emas, dan timah yang signifikan.

    Ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang unik. Pasalnya, potensi tersebut menghadirkan peluang dan tantangan dalam mencapai tujuan transisi energi sembari memastikan produksi mineral kritisnya berlangsung secara berkelanjutan.

    Ke mana perhatian harus diberikan?
    Dekarbonisasi telah menjadi fokus dunia saat ini. Tuntutan akan kemajuan isu tersebut telah mendapatkan pengawasan khusus dari penduduk di seluruh dunia, khususnya saat pemerintah membuat janji dan target untuk pengurangan emisi yang ambisius.

    Dengan jelasnya hubungan antara energi terbarukan dan aktivitas pertambangan, upaya kita memerhatikan bagaimana mineral diekstraksi dan diproses memiliki urgensi yang sama dengan transisi energi.

    Baca: Indonesia berada di posisi buncit dalam hal transisi energi

    Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk penggunaan pendekatan teknis yang ramah lingkungan dalam ekstraksi dan pengolahan mineral, adalah tanggung jawab utama industri pertambangan.

    Namun, komitmen ini masih bersifat sukarela. Pemerintah berperan penting dalam mengonversi komitmen tersebut menjadi standar regulasi.

    Praktik pertambangan yang berkelanjutan harus mendapatkan perhatian di semua siklus pertambangan: eksplorasi, perencanaan, konstruksi, produksi, dan penutupan tambang.

    Terutama karena operasi pertambangan seringkali menyebabkan masalah signifikan seperti perubahan penggunaan lahan, deforestasi, erosi, kontaminasi tanah dan air, peningkatan emisi dan tingkat kebisingan, serta dampak terhadap kesehatan yang mungkin muncul.

    Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi Indonesia—khususnya pemerintahan Prabowo—untuk mengevaluasi atau membandingkan kondisi area sebelum dan sesudah adanya pertambangan.

    Evaluasi amat krusial untuk memantau dampak lingkungan yang terkait dengan penutupan tambang, penghentian operasional, dan perubahan fungsi—tahapan yang sering kali kurang diawasi.

    Indonesia juga perlu mengintegrasikan teknis pertambangan dan ekstraksi bahan mentah yang ramah lingkungan ke dalam rencana pencapaian target rendah karbonnya.

    Tanpa langkah tersebut, “just energy transition” atau transisi energi berkeadilan hanyalah istilah glamor untuk sebuah upaya yang tidak efektif.

    Artikel ini merupakan bagian edisi khusus #PantauPrabowo di The Conversation yang memuat isu-isu penting sebagai evaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal pemerintahan Prabowo menjalankan tugas. Penulis: Bioantika, PhD Candidate in Mineral Security and Sustainability, The University of Queensland

  • Menangkap Peluang Pasar Energi Surya Dunia untuk Mendongkrak Industri Dalam Negeri 1

    Menangkap Peluang Pasar Energi Surya Dunia untuk Mendongkrak Industri Dalam Negeri 1

    7cloud.asia – Pengembangan energi surya saat ini sedang dalam tren positif. International Renewable Energy Agency (IRENA) mencatat ada penambahan kapasitas listrik energi surya sebesar 346 gigawatt (GW) di seluruh dunia pada 2023.

    Penambahan kapasitas listrik energi surya tersebut hampir tiga kali lipat dari total jenis pembangkit energi terbarukan lainnya.

    Negara-negara Asia Tenggara pun turut andil dalam kemeriahan tren ini. Vietnam, misalnya, telah mengembangkan PLTS hingga 17.077 megawatt (MW), disusul oleh Thailand (3.181 MW), dan Malaysia (1.933 MW).

    Dalam konteks PLTS, China kian mendominasi pasokan modul surya dunia hingga membuat Amerika Serikat menerapkan bea masuk selangit untuk impor barang tersebut dari Negeri Panda.

    Situasi demikian dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

    Dengan kapasitas produksi sebesar 70 GW per tahun, negara-negara ini mampu menyuplai kurang lebih 10 persen dari kebutuhan modul surya dunia pada 2023.

    Baca: PLTS di Kawasan Industri Kota Bukit Indah 100 Persen Materialnya Diimpor dari China

    Sayangnya, gairah pengembangan energi surya tak setali tiga uang di Indonesia. Alih-alih menggeliat, industri PLTS lokal Indonesia justru semakin loyo di tengah banjir modul surya impor, khususnya dari China.

    Kapasitas produsen modul surya lokal hanya di kisaran 300-400 megawatt (MW) pada 2023). Capaian itu amat jauh dari kapasitas produksi domestik sekitar 2,3 gigawatt (sekitar 2.300 MW) per tahun. Mayoritas dari angka tersebut masih berorientasi untuk pasar domestik.

    Kelesuan ini merupakan kombinasi dari berbagai kebijakan dan regulasi di dalam negeri yang belum berpihak pada pengembangan industri energi surya lokal selama bertahun-tahun. Dalam artikel ini, penulis mencoba menguraikan beragam penyebabnya.

    Target tinggi, tapi permintaan terbatas
    Laporan Indonesia Solar Energy Outlook 2025 yang kami terbitkan mencatat bahwa kapasitas terpasang PLTS di Indonesia per Agustus 2024 baru mencapai 717 MW.

    Baca: Pembangkit energi surya Penida Klungkung terapkan sistem ‘Hybrid’ 

    Di sisi lain, pemerintah justru menginginkan target penggunaan energi surya yang super ambisius, sekitar sebesar 31% dari bauran energi primer pada 2060—menurut draft Kebijakan Energi Nasional. Ini setara dengan 309 ribu MW kapasitas PLTS.

    Mengingat kecilnya permintaan PLTS dalam negeri, usulan target ini cukup membuat waswas. Rendahnya permintaan domestik yang rendah belakangan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor.

    Pertama adalah keterlambatan proyek listrik berskala besar dalam rencana PLN. Alhasil, capaiannya hanya sebesar 285 MW dari target 612 MW pada 2023.

    Keterlambatan ini disebabkan oleh kelebihan pasokan listrik di sistem Jawa-Madura-Bali pada periode 2019-2022.

    Ada juga faktor ketidaksiapan infrastruktur jaringan seperti yang terjadi pada pelelangan enam proyek PLTS tersebar di sistem Sumatra pada tahun 2017.

    Baca: Investor enggan investasi di Indonesia karena pembangkit listriknya masih gunakan batubara

    Kedua, regulasi yang tidak mendukung. Upaya untuk meningkatkan permintaan modul surya melalui pemasangan PLTS atap bangunan melambat akibat PLN membatasi kapasitas pemasangan selama 2022 – 2023.

    Hal ini merusak momentum pemasangan PLTS atap yang tengah mengalami kenaikan yang luar biasa pada periode 2018-2021.

    Lebih lanjut, pemerintah juga menghapus sistem net-metering—yang memungkinkan pelanggan menjual listrik PLTS atapnya ke PLN. Alhasil, insentif bagi para calon pelanggan PLTS atap menjadi berkurang.

    Per Juli 2024, kapasitas terpasang PLTS atap di Indonesia baru mencapai 245 MW. Penetapan kuota PLTS atap sebesar 1,6 GW hingga tahun 2028 oleh pemerintah juga tidak cukup membantu meningkatkan permintaan domestik terhadap modul surya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Alvin Putra Sisdwinugraha (Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, Institute for Essential Services Reform)

  • Pakar UGM Serukan Demokratisasi Energi dan Stop Deforestasi

    Pakar UGM Serukan Demokratisasi Energi dan Stop Deforestasi

    7cloud.asia – Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang energi terbarukan. Sayangnya, pemanfaatannya sumber energi masih tergolong minim dibandingkan dengan sumber daya fosil yang bersifat tidak terbarukan.

    Padahal pemerintah menargetkan untuk menurunkan emisi karbon di tengah ancaman kembalinya deforestasi melalui proyek strategis nasional di bidang pangan.

    Oleh karena itu, Pemerintah diminta untuk menghentikan laju perusakan hutan alam dan menghitung secara seksama soal kebutuhan lahan untuk pangan nasional agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di kemudian hari.

    Hal itu mengemuka dalam Kuliah Bestari Spesial Ramadhan yang diselenggarakan oleh Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB-PTNBH) bertajuk ‘Krisis Energi, Lingkungan Hidup, dan Kebencanaan’, Selasa (25/3/2025) di kanal Youtube UGM.

    Pengembang Energi Listrik Tenaga Mikro Hidro, Tri Mumpuni, yang hadir sebagai pembicara mengatakan Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang besar yang belum dikelola secara optimal dan maksimal.

    “Namun begitu, pemerintah lebih cenderung mempertahankan sistem pemanfaatan energi yang tidak efektif dan tidak berkelanjutan, meskipun ada banyak potensi energi terbarukan yang belum dikembangkan,“ ujarnya.

    Baca: Transisi energi yang berkeadilan ala perempuan Lombok

    Tri Mumpuni menegaskan pentingnya kebijakan demokratisasi energi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan energi dan sumber daya mereka sendiri.

    Dengan cara ini, pembangunan akan lebih berkelanjutan dan masyarakat bisa menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki.

    “Demokratisasi energi memberikan ruang kepada masyarakat untuk mampu membangun dirinya sendiri dan pemerintah cukup menyediakan infrastruktur dan membuka akses untuk mereka,” kata Tri Mumpuni.

    Sementara Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof. Dr. San Afri Awang menuturkan Indonesia saat ini menghadapi tantangan sekaligus ancaman deforestasi, bencana iklim, dan transisi energi terbarukan.

    Adapun sumberdaya hutan berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan sumber daya hutan harus benar-benar dilaksanakan sebaik-baiknya.

    Dilansir ugm.ac.id, San Afri juga memaparkan bahwa kondisi deforestasi di Indonesia sudah cukup parah, bahkan mencapai angka 261.575 hektare pada tahun 2024.

    Baca: Cara perempuan menarasikan transisi energi yang berkeadilan

    Angka ini akan semakin meningkat dengan adanya Proyek Strategi Nasional di bidang pangan dengan membuka 3 juta hektare lahan pada tahun 2025-2029.

    Hal ini berkebalikan dengan target penurunan emisi sebesar 31,8-43,2 persen pada tahun 2030. Ia mempertanyakan kemungkinan target tersebut tercapai apabila Proyek Strategi Nasional tetap dilanjutkan.

    “Hentikan perusakan hutan alam, kalkulasi dengan jujur dan benar kebutuhan lahan untuk pangan nasional,” tandasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Geografi UGM Prof. Muhammad Baiquni menegaskan pembangunan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan.

    Apabila lingkungan sudah tidak mampu menampung kerusakan di bumi, ujarnya, maka dikhawatirkan akan terjadi malapetaka yang mengancam kehidupan manusia.

    Bahkan krisis ekologi akan berbuntut pada krisis ekonomi moneter, terutama pada negara yang bergantung pada sumber daya alam seperti Indonesia.

    Baiquni mengingatkan pemerintah untuk belajar pada apa yang terjadi pada tahun 1997-1998 ketika krisis ekonomi dan moneter diikuti oleh kemarau panjang.

    “Dampaknya, banyak sekali korban kelaparan, gagal panen, dan itu berimbas pada ekonomi secara keseluruhan. Tentu saja kita tidak ingin mengulangi persoalan di masa lalu,” ujar Baiquni.

    Baca: Perspektif Gender dan Inklusi Sosial masih luput dalam kebijakan adaptasi iklim daerah