7cloud.asia – Di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayanti secara terbuka menyuarakan penolakannya terhadap wacana penghapusan Program Studi (Prodi) Keguruan di perguruan tinggi.
Dia menegaskan, Hari Pendidikan Nasional mengingatkan bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan dibuat, tetapi oleh seberapa adil kebijakan itu bekerja.
Esti menilai wacana yang sempat diapungkan kementerian terkait tersebut sebagai langkah mundur yang sangat berbahaya di tengah fakta bahwa Indonesia, khususnya daerah terpencil, justru sedang mengalami krisis kekurangan guru yang akut.
“Dalam peringatan Hardiknas ini, kami menyuarakan penolakan penghapusan Prodi Keguruan,” tegas Esti Wijayanti dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini menanggapi serius wacana yang sebelumnya dikabarkan datang dari pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), yang menganggap Prodi Keguruan tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Esti meminta pemerintah segera mengkaji ulang wacana tersebut secara mendalam dan realistis. Dia mengingatkan masih banyak daerah terpencil yang kekurangan guru.
Baca: Apa saja yang perlu berubah dalam sistem pendidikan di Indonesia?
Menurut Esti, keberadaan Prodi Keguruan justru sangat krusial. Guru adalah fondasi utama untuk mencetak generasi bangsa yang berkualitas. Ia mengingatkan bahwa kualitas pembelajaran bermula dari tangan-tangan guru yang terdidik.
Alih-alih menghapusnya, pemerintah seharusnya fokus pada penguatan kualitas dan kesejahteraan guru.
Di sisi lain, ia pun memberikan peringatan keras terkait pengalokasian anggaran pendidikan. Esti menuntut pemerintah untuk mengelola anggaran 20 persen dari APBN/APBD dengan “presisi tinggi” dan benar-benar tepat sasaran.
Esti mengkritik keras jika anggaran yang besar itu masih habis hanya untuk belanja rutin, sementara kebutuhan riil di lapangan, seperti perbaikan sekolah dan peningkatan kualitas guru di daerah tertinggal, masih terabaikan.
Menurutnya, pemenuhan anggaran 20 persen untuk pendidikan adalah kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan secara benar.
“Pengalokasiannya harus benar-benar untuk sektor pendidikan yang sesungguhnya. Anggaran pendidikan yang besar tidak hanya habis untuk belanja rutin,” tegasnya.
Baca: Abaikan kesejahteraan guru, Negara dinilai tak serius laksanakan amanat konstitusi
Penggunaan anggaran pendidikan seharusnya menyentuh kebutuhan paling mendasar di ruang-ruang kelas.
Anggaran wajib dialokasikan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak, meningkatkan kompetensi guru, and secara khusus menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.
“Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) harus secara khusus mendapatkan perhatian baik untuk sarana prasarananya, akses dan juga untuk para tenaga pendidiknya,” lanjut Esti.
Lebih jauh, Esti menyebut kesejahteraan guru adalah hal mendasar yang tidak bisa ditawar dalam presisi anggaran ini. Guru harus sejahtera, dihargai secara layak dalam gaji, dan diberikan kepastian ekonomi.
“Tidak boleh lagi ada guru yang mengabdi dengan penghasilan yang jauh dari cukup dan dalam ketidakpastian ekonomi,” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Esti mendesak negara untuk benar-benar hadir dan memberikan jaminan konkret bahwa tidak ada lagi anak di Indonesia yang terpinggirkan dari akses pendidikan, apapun alasannya.
Baca: Pendidikan gratis masih sebatas slogan
Ditegaskannya, bahwa tugas negara adalah menyediakan fasilitas pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
“Saya ingin menegaskan, tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tidak bisa sekolah,” tuturnya sambil menekankan bahwa keadilan dalam kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama.
Tantangan saat ini bukan hanya soal akses, melainkan juga menghilangkan ketimpangan yang terlalu dalam, terutama bagi anak-anak di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Ia menegaskan, anak-anak tidak boleh terhalang sekolah karena faktor ekonomi, lokasi geografis, maupun keterbatasan infrastruktur. Jangan sampai ada ketimpangan yang terlalu jauh, terutama di daerah 3T.
Ketika negara berbicara mengenai digitalisasi pendidikan dan ujian berbasis teknologi, Esti menuntut negara wajib memastikan ketersediaan listrik, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya secara adil dan merata di seluruh pelosok negeri.
“Hari ini, kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia ditentukan dari ruang-ruang belajar kita. Maka Negara harus hadir, kebijakan harus berpihak, dan kita semua harus bergotong royong memastikan pendidikan menjadi jalan kemajuan bagi semua,” pungkasnya.
