Tag: krisis iklim

15 Hal yang Dapat Kita Lakukan untuk Menghadang Krisis Iklim (1)

7cloud.asia – Krisis iklim dapat membuat banyak orang merasa tidak berdaya, seolah-olah tidak ada yang dapat mereka lakukan pada tingkat individu untuk berkontribusi melakukan perubahan.

Namun, tahukah Anda bahwa perubahan perilaku akan sangat membantu dalam peralihan menuju masyarakat yang lebih ramah lingkungan sehingga mengurangi dampak krisis iklim.

Menerapkan kebiasaan kecil ke dalam kehidupan sehari-hari akan membantu Anda menjalani gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Perubahan kecil jika dilakukan bersama-sama oleh banyak orang juga akan mendorong perubahan yang lebih baik bagi planet Bumi.

Apa saja yang bisa dilakukan untuk berkontribusi bagi kelestarian lingkungan? Berikut beberapa di antaranya sebagaimana dilansir earth.org

1. Bersuara
Penting untuk menyuarakan kekhawatiran Anda tentang kelestarian lingkungan atau aktivitas manusia yang berbahaya dan dapat menghancurkan planet kita.

Jadilah aktivis lingkungan dengan mendiskusikan topik-topik terkait iklim dengan teman, keluarga, tetangga Anda, komunitas lokal atau bahkan barista Anda- kapan pun, di mana pun, dan siapa pun.

Menjadikan krisis iklim sebagai pusat perhatian akan membantu orang-orang di sekitar Anda menjadi lebih sadar akan masalah lingkungan yang dihadapi saat ini. Jadikan krisis iklim menjadi topik yang sering dibicarakan.

2. Selalu perbarui informasi
Sadar lingkungan dan berpengetahuan luas tentang masalah-masalah terkini yang berkaitan dengan iklim.

Saat ini kita memiliki akses ke berbagai outlet berita dalam genggaman. Untuk mereka yang cukup umur, pasti sadar bahwa belum pernah semudah ini untuk terus mendapatkan berita terkini tentang krisis iklim.

Mengikuti perkembangan terkini akan membantu Anda menjadi lebih sadar akan kebiasaan sehari-hari Anda, dan akan menginspirasi orang lain di sekitar Anda untuk menerapkan perubahan kecil untuk membantu planet Bumi menjadi lebih baik.

3. Bijaksana saat bepergian
Salah satu cara yang paling diabaikan namun efektif untuk menjadi lebih ramah lingkungan adalah melalui perjalanan yang ramah lingkungan.

Saat merencanakan rute Anda, pertimbangkan apakah Anda dapat mencapainya dengan berjalan kaki atau bersepeda.

Apakah harus naik kendaraan bermotor? Apakah jarak perjalanan cukup pendek untuk menghindari emisi karbon yang tidak perlu?

Jika berjalan kaki atau bersepeda tidak memungkinkan, mungkin pertimbangkan untuk menggunakan transportasi umum.

Pergi berlibur? Penerbangan pulang pergi jarak pendek dapat menyumbang 10 persen emisi karbon tahunan Anda.

Pertimbangkan untuk memilih staycation domestik, bepergian ke tujuan yang lebih dekat dengan rumah, atau menjelajahi sarana transportasi lain selain penerbangan, seperti dengan kereta api atau bus.

Saat bepergian ke luar negeri, praktikkan etika etis. Hindari mendukung perusahaan atau merek yang tidak beroperasi secara ramah lingkungan, mengunjungi tempat wisata yang ramah lingkungan dan/atau mendukung proyek konservasi lokal.

Memberikan informasi mengenai hal-hal yang dianggap etis dan tidak ramah lingkungan di destinasi liburan Anda akan membantu memediasi dampak iklim dan karbon Anda.

Perubahan kecil ini tidak perlu merusak liburan Anda – Anda tetap bersenang-senang, dan Anda juga dapat membantu planet ini.

4. Mengkonsumsi secara berkelanjutan
Tradisi dan budaya memungkinkan kita untuk membenarkan dan menerima produk hewani.

Namun, berkat inovasi teknologi dan otomatisasi, masyarakat kini diberkahi dengan banyaknya alternatif nabati yang rasanya mirip dengan daging.

Produk-produk tersebut tidak hanya menyelamatkan nyawa hewan yang tidak bersalah tapi juga mengurangi sumber besar gas rumah kaca.

Produksi pangan merupakan pendorong utama kepunahan satwa liar. Faktanya, apa yang kita makan kemungkinan besar menyebabkan hampir 60 persen hilangnya keanekaragaman hayati global dan menyumbang sekitar seperempat emisi gas rumah kaca global.

Peternakan hewan untuk diambil daging dan susunya memerlukan ruang dan sumber daya, seperti air dan pakan dalam jumlah besar.

Salah satu penyebab terbesar hilangnya hutan adalah transformasi lahan untuk peternakan. Produk hewani berkontribusi terhadap produksi karbon dioksida yang lebih besar dibandingkan tanaman dan produk nabati.

Memasukkan lebih banyak sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan ke dalam makanan Anda, serta membatasi jumlah konsumsi daging dan susu, akan membantu mengatasi masalah ini.

Selain itu, produk nabati cenderung lebih murah, sehingga akan menghemat tagihan makanan mingguan Anda. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan!

5. Kurangi penggunaan plastik
Plastik sekali pakai menjadi ancaman terbesar terhadap lingkungan. Sekitar 300 juta ton plastik diproduksi di seluruh dunia setiap tahunnya.

Dan, faktanya lebih dari 90 persen plastik berakhir di tempat pembuangan sampah, laut, atau dibuang begitu saja.

Saat memesan makanan untuk dibawa pulang, pertimbangkan untuk menggunakan wadah sendiri yang dapat digunakan kembali. Pergi untuk minum kopi? Bawalah mug atau termos portabel Anda sendiri.

Pergi berbelanja? Bawalah tas belanja yang dapat digunakan kembali. Pilihlah produk yang dapat digunakan kembali daripada plastik sekali pakai untuk membatasi konsumsi plastik Anda.

Menjadi lebih sadar akan kebiasaan konsumsi pasti akan membantu Anda membantu planet ini.

July 30, 2026
15 Hal yang Dapat Dilakukan untuk Menghadang Krisis Iklim: Pilih Pemimpin Pro Lingkungan (2)

7cloud.asia – Krisis iklim membuat banyak orang merasa tidak berdaya, seolah-olah tidak ada yang dapat mereka lakukan pada tingkat individu untuk berkontribusi melakukan perubahan.

Namun, tahukah Anda bahwa perubahan perilaku akan sangat membantu dalam peralihan menuju masyarakat yang lebih ramah lingkungan sehingga mengurangi dampak krisis iklim?

Menerapkan kebiasaan kecil ke dalam kehidupan sehari-hari akan mendorong orang menjalani gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Perubahan kecil yang lebih ramah lingkungan jika dilakukan bersama-sama oleh banyak orang akan berdampak signifikan bagi perubahan yang lebih baik bagi planet Bumi.

Baca: 15 yang dapat dilakukan untuk menghadang krisis iklim 1

Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadang krisis iklim, seperti dilansir earth.org:

6. Kampanye di media sosial
Media sosial dapat digunakan lebih dari sekadar alat untuk berbagi kehidupan pribadi Anda. Ambil inspirasi dari Leonardo DiCaprio dan posting di Instagram tentang krisis iklim.

Bagikan tautan ke artikel berita untuk mendidik orang lain, atau ikuti badan amal dan organisasi lingkungan untuk membantu meningkatkan jangkauan audiens mereka.

7. Donasi atau menjadi relawan
Menyumbang ke organisasi lingkungan membantu mendanai proyek-proyek untuk melawan krisis iklim dan mengatasi penyebab kerusakan lingkungan.

Ada banyak cara untuk berdonasi selain memberi uang. Anda dapat mengadakan penggalangan dana ulang tahun, mendapatkan sponsor untuk mengadakan perlombaan amal, mengadakan penjualan kue, atau menandatangani petisi – daftarnya tidak ada habisnya.

Baca: Ciri produk ramah lingkungan

8. Pilih pemimpin dan wakil rakyat yang pro lingkungan
Setiap orang yang berusia di atas 18 tahun berhak untuk memilih. Pilih kandidat yang menjadikan lingkungan sebagai prioritas (jika itu adalah cara Anda mengidentifikasi secara politik).

Politisi harus bertanggung jawab atas tindakan yang merusak lingkungan. Menulis langsung ke pemerintah akan membuat suara Anda didengar dan membantu menyerukan tindakan.

9. Kurangi jejak karbon
Menurut publikasi MHealthy, sebuah inisiatif ramah lingkungan di Universitas Michigan, rata-rata orang menghasilkan sekitar 6,5 kg emisi karbon setiap tahunnya dengan menggunakan lift.

Untuk menghemat listrik dan membatasi jejak karbon Anda, pertimbangkan untuk menggunakan tangga bila memungkinkan, yang selain membantu lingkungan. Ini juga akan bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran Anda.

Baca: Kecipir cara baru jalani hidup lebih ramah lingkungan

10. Dukung merek ramah lingkungan
Ada banyak merek yang memberikan nilai tambah terhadap lingkungan dan menerapkan peraturan etika.

Ini mulai dari mencari bahan yang ramah lingkungan hingga memastikan praktik perdagangan yang adil ditegakkan dan mengoptimalkan kesejahteraan pekerja.

Pengadaan sumber daya yang etis mencakup pencarian pemasok yang membatasi penggunaan air, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, membatasi produksi limbah, dan menerapkan praktik pertanian yang lebih baik (seperti tidak menggunakan pestisida untuk menanam kapas).

Merek ramah lingkungan dapat dilihat di seluruh pasar, mulai dari fesyen, kecantikan, peralatan rumah tangga, hingga kemasan.

Mendukung merek-merek tersebut akan membantu mereka mendapatkan daya tarik di pasar dan karena adanya permintaan dan pasokan, pada akhirnya akan membatasi kekuatan pasar merek-merek lain yang kurang etis.

July 30, 2026
15 Hal yang Dapat Dilakukan untuk Menghadang Krisis Iklim: Ikut Aksi Lingkungan (3)

7cloud.asia – Krisis iklim membuat banyak orang merasa tidak berdaya, seolah-olah tidak ada yang dapat mereka lakukan pada tingkat individu untuk berkontribusi melakukan perubahan.

Namun, tahukah Anda bahwa perubahan perilaku akan sangat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih ramah lingkungan sehingga mengurangi dampak krisis iklim?

Menerapkan kebiasaan kecil ke dalam kehidupan sehari-hari akan mendorong orang menjalani gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Perubahan kecil yang lebih ramah lingkungan jika dilakukan bersama-sama oleh banyak orang akan berdampak signifikan bagi perubahan yang lebih baik bagi planet Bumi.

Baca: 15 Hal yang dapat dilakukan untuk bantu menghadang krisis iklim-1

Baca: 15 Hal yang dapat dilakukan untuk bantu menghadang krisis iklim-2

Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadang krisis iklim, seperti dilansir earth.org:

11. Hindari fast fashion
Merek-merek fast fashion seperti Zara, H&M dan TopShop termasuk di antara merek-merek yang berkontribusi terhadap krisis iklim.

Sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Nature Review Earth & Environment menemukan bahwa industri fashion menghasilkan 10 persen emisi karbon dioksida global setiap tahunnya, dan diperkirakan menggunakan sekitar 1,5 triliun liter air setiap tahunnya.

Konsumsi air, emisi karbon dioksida, limbah tekstil, dan penggunaan bahan kimia dalam industri menimbulkan risiko lingkungan dan kesehatan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam industri ini.

Selain mendukung merek yang ramah lingkungan, membatasi pembelian produk fast fashion akan semakin mendorong Anda menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Solusi lainnya termasuk belanja barang bekas dan menyumbangkan pakaian bekas untuk amal.

Baca: Fast fashion jadi masalah serius untuk lingkungan

12. Daur ulang
Daur ulang dapat membantu mengurangi jumlah bahan baru yang diproduksi, dan daur ulang adalah cara inovatif untuk mengubah barang lama menjadi sesuatu yang berharga dan ‘baru’.

Hal ini dapat mencakup penggunaan kembali stoples selai sebagai tempat lilin atau penggunaan kaleng bekas sebagai pot tanaman – kemungkinannya tidak terbatas dan proyek seperti ini memberi Anda kesempatan untuk berkreasi.

Sampah makanan adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan daur ulang. Diperkirakan sepertiga dari seluruh makanan yang diproduksi di dunia hilang atau terbuang.

Hal ini mengejutkan, terutama mengingat lebih dari 820 juta orang di seluruh dunia tidak mendapatkan makanan yang cukup.

Membawa kelebihan makanan ke tempat penampungan tunawisma, mengoptimalkan sisa makanan atau membuat kompos sampah organik, misalnya, akan sangat membantu dalam mengurangi sampah makanan.

Baca: Perdebatan antara guna ulang vs daur ulang

13. Berpartisipasi dalam aksi lingkungan
Ada banyak proyek lokal yang dapat Anda ikuti untuk membantu planet ini. Pembersihan pantai adalah salah satu cara paling populer untuk membantu membersihkan sampah, dan mengurangi limbah yang mencemari lingkungan.

Meluangkan waktu seminggu sekali akan membuat perbedaan besar dalam jangka panjang, ini juga merupakan cara yang menyenangkan untuk melibatkan teman dan keluarga dalam kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan.

14. Menularkan kesadaran ke orang-orang sekitar
Inisiatif ramah lingkungan apa pun di lingkungan sekitar Anda akan membantu meningkatkan kesadaran tentang krisis iklim.

Inisiatif ramah lingkungan seperti ini akan terlihat bagus di CV atau rencana bisnis Anda dan akan membantu masyarakat beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan.

15. Bergabung dengan Organisasi Lingkungan Hidup
Aktivisme iklim sangatlah penting; dengan dukungan yang lebih besar, muncullah kesadaran yang lebih besar.

Terlibat dalam organisasi lingkungan akan memberikan manfaat bagi lingkungan melalui peningkatan kesadaran, menyerukan intervensi pemerintah, dan pada akhirnya, beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan.

July 30, 2026
Dampak Krisis Iklim Ancam Warga Miskin: Greenpeace Desak Keadilan Iklim untuk Jakarta yang Berketahanan

7cloud.asia – Jakarta saat ini sedang berada di garis depan dampak krisis iklim yang mengancam kehidupan sehari-hari warganya. Hampir 20 persen wilayah Jakarta sekarang berada di bawah permukaan laut, sementara hanya 69 persen penduduk yang memiliki akses ke air bersih.

Situasi ini diperparah oleh polusi udara yang terus memburuk, membuat kualitas hidup warga Jakarta semakin terpuruk.

Meskipun berbagai permasalahan ini merenggut kesejahteraan warga Jakarta, krisis iklim belum mendapatkan perhatian yang layak dalam perdebatan politik atau kebijakan publik.

Selama dua bulan ke depan, warga Jakarta akan disuguhi janji-janji politik dari para calon pemimpin daerah. Tapi, apakah krisis iklim akan menjadi topik diskusi yang serius untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok menengah-bawah di Jakarta?

Sebagian besar calon pemimpin Jakarta sibuk menawarkan solusi jangka pendek hingga solusi palsu dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta.

Melihat situasi ini, Greenpeace Indonesia merilis laporan bertajuk “Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan.” seperti dilansir di laman resminya greenpeace.org.

Baca: Masyarakat miskin rendah emisi tapi paling rasakan dampak perubahan iklim

Laporan ini menyoroti bagaimana situasi krisis iklim di Jakarta mulai dari proses pembuatan kebijakan sampai kepada implementasinya. Bukan hanya soal lingkungan, laporan ini juga menyoroti persoalan yang lebih mendalam: keadilan kota atau urban justice.

Dalam pantauannya, Greenpeace menemukan ancaman dan dampak krisis iklim menjadi permasalahan serius terhadap kesejahteraan masyarakat –mereka yang hidup di kawasan pesisir, daerah padat penduduk, atau masyarakat dengan ekonomi menengah-bawah menanggung beban paling berat.

Mulai dari risiko banjir yang lebih sering hingga akses minim terhadap air bersih dan ruang terbuka hijau.

Jeanny Sirait, Juru Kampanye Isu Keadilan Urban Greenpeace Indonesia mengatakan, Hasil riset Greenpeace menunjukan bahwa wilayah yang paling berat mengalami dampak krisis iklim di Jakarta justru merupakan wilayah yang ditinggali oleh masyarakat miskin kota atau urban poor.

”Padahal, mereka merupakan kelompok yang paling sedikit menyumbangkan emisi gas rumah kaca (GRK), faktor utama penyebab krisis iklim. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab krisis iklim tersebut ditanggung secara tidak adil oleh masyarakat miskin di Jakarta, sehingga menjadikan mereka kelompok paling rentan terhadap dampak krisis iklim,” tuturnya.

Di banyak tempat di Jakarta, kelompok rentan ini sering kali tersingkir dari proses perumusan kebijakan.

Baca: Agama dan gender bantu warga Pantura beradaptasi pada perubahan iklim

Kebutuhan mereka jarang diperhitungkan dalam kebijakan-kebijakan utama kota, termasuk di bidang infrastruktur, transportasi, dan tata ruang. Hal ini semakin memperdalam ketimpangan sosial di tengah ancaman iklim yang semakin nyata.

Kelompok Menengah-Bawah Menanggung Beban Terberat
Greenpeace menekankan bahwa Jakarta membutuhkan pendekatan yang jauh lebih adil dan inklusif dalam merumuskan kebijakan iklim.

Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon yang Berketahanan Iklim (RPRKD) masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. Salah satu yang paling kritis adalah kurangnya keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses perumusan kebijakan.

Tidak cukup hanya mengidentifikasi siapa yang paling rentan; mereka juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan iklim.

Jeanny menegaskan bahwa Jakarta tidak hanya membutuhkan kebijakan mitigasi yang ambisius, tetapi juga kebijakan adaptasi yang adil.

Nelayan di pesisir, warga di wilayah rawan banjir, dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar korban dari kebijakan yang tidak inklusif.

Baca: Adaptasi iklim warga Pantura di Jawa Barat

Jika suara dan kebutuhan kelompok-kelompok ini diabaikan, pembangunan hanya akan memperburuk ketidakadilan yang sudah ada.

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu adalah contoh nyata dari mereka yang merasakan langsung dampak krisis iklim.

Asmania, seorang nelayan perempuan dari pulau tersebut, berbagi tentang bagaimana warga di sana terjebak dalam pusaran masalah yang semakin sulit diatasi. Banjir rob, sulitnya mendapatkan ikan, cuaca yang tidak terprediksi, hingga konflik lahan yang tak kunjung selesai.

Banyak sekali konflik yang kami hadapi di Pulau Pari. Pembangunan terus digaungkan seperti reklamasi, Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga komersialisasi yang dilakukan oleh korporasi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan—semua ini memperparah keadaan.

“Kami butuh laut yang bersih dan lingkungan yang lestari.” tutur Asmania yang kerap disapa Aas.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini warga Pulau Pari jarang dilibatkan dalam diskusi-diskusi penting yang menyangkut kehidupan mereka.

Ketidakpedulian ini membuat mereka harus berjuang sendiri, secara swadaya, untuk melawan krisis iklim yang mengancam tanah dan laut yang menjadi tumpuan hidup mereka.

“Kebijakan yang ada seakan-akan dibuat tanpa memikirkan nasib nelayan dan masyarakat pesisir,” imbuhnya

July 30, 2026
Greenpeace Paparkan Tantangan yang Dihadapi Calon Pemimpin Jakarta Terkait Krisis Iklim

7cloud.asia – Greenpeace, melalui risetnya yang dirilis baru-baru ini mendorong pemerintah untuk secara rutin mengevaluasi kebijakan iklim Jakarta dan memastikan alokasi sumber daya yang lebih memadai bagi kelompok rentan.

Dilansir di laman resmi greenpeace.org, kebijakan iklim yang dimaksud termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan infrastruktur transportasi publik yang inklusif.

Tanpa perhatian yang lebih serius terhadap kebutuhan kelompok rentan, pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung di Jakarta justru berpotensi memperparah ketimpangan sosial dan krisis lingkungan.

Menjelang pemilihan Gubernur, riset Greenpeace ini diharapkan dapat menjadi katalisator penanganan permasalahan keadilan iklim.

Para calon pemimpin diminta untuk tidak hanya terpaku pada pembangunan ekonomi berdasarkan nominal semata, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat paling rentan, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Baca: Greenpeace desak Keadilan Iklim untuk Jakarta yang berketahanan

Juru Kampanye Isu Keadilan Urban Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait mengatakan, dalam krisis iklim, pembangunan tanpa keadilan hanya akan memperdalam kesenjangan sosial dan memperburuk penderitaan bagi mereka yang paling terdampak.

“Kita tidak bisa lagi mengabaikan isu krisis iklim dari perdebatan politik. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga soal keadilan sosial,“ ujar Jeanny.

Krisis ini harus menjadi prioritas, bukan hanya bagi pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi juga bagi mereka yang ingin memimpin di masa depan.

Tanpa komitmen serius untuk menangani krisis iklim dengan cara yang adil, masa depan Jakarta—dan warganya—akan semakin suram.”

Dalam laporan ini, Greenpeace mendesak setiap pemangku kebijakan untuk mengatasi permasalahan krisis iklim.

Baca: Greenpeace tegaskan isu ketahanan iklim harus jadi bahasan dalam Pilkada Jakarta

Tidak hanya soal mengurangi emisi atau membangun infrastruktur tahan banjir, namun juga memastikan bahwa semua warga, terutama yang paling rentan, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya.

Greenpeace juga meminta pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat rentan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Para pemimpin yang akan datang memiliki tanggung jawab untuk memastikan Jakarta beradaptasi dengan krisis iklim tanpa meninggalkan siapapun di belakang.

Dalam catatan Greenpeace, Jakarta saat ini sedang berada di garis depan dampak krisis iklim yang mengancam kehidupan sehari-hari warganya.

Hampir 20 persen wilayah Jakarta sekarang berada di bawah permukaan laut, sementara hanya 69 persen penduduk yang memiliki akses ke air bersih.

Situasi ini diperparah oleh polusi udara yang terus memburuk, membuat kualitas hidup warga semakin terpuruk.

July 30, 2026
Pilkada 2024: Isu Iklim Disorot Influencer Lokal Tapi Kandidat Banyak yang Tidak Peduli

7cloud.asia – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan momen penting bagi pengarustamaan isu lingkungan seperti krisis iklim, transisi energi, energi terbarukan dan mineral kritis.

Sayangnya, empat isu tersebut belum menjadi perhatian dan komitmen politisi. Riset Monash Climate Change Communication (MCCCRH) Indonesia mencatat bahwa belum semua politisi menjadikan isu krisis iklim sebagai bahan kampanye di media sosial mereka.

Para kandidat kepala daerah semestinya memberi perhatian serius terhadap isu krisis iklim, transisi energi, energi terbarukan dan mineral kritis.

Sebab, saat terpilih nanti, mereka harus menavigasi pemerintah daerah yang berperan semakin kuat dalam tata kelola energi dan perubahan iklim, seperti menyusun peta jalan energi daerah, merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Mitigasi Iklim Provinsi.

Pemerintah daerah juga melaksanakan tugas lainnya, seperti pengelolaan energi terbarukan maupun pembinaan dan pengawasan konservasi energi.

Segmen pemilih terbesar di Indonesia, yaitu usia 17-35 tahun, juga memiliki ketertarikan yang sangat kuat terhadap isu krisis iklim.

Karena itu, Research Centre for Politics and Government (PolGov) UGM dan Yayasan Indonesia Cerah melakukan survei persepsi 147 pemuka opini kunci atau key opinion leader (KOL/influencer) lokal di level provinsi dan 4 kabupaten/kota (Palu, Sigi, Morowali dan Morowali Utara).

Penelitian ini mengulik persepsi influencer lokal terhadap isu transisi energi, energi terbarukan, krisis iklim, dan mineral kritis dalam Pilkada Sulawesi Tengah.

Peran influencer krusial dalam Pilkada karena memiliki jaringan sosial yang luas sehingga dapat mengendalikan suatu isu di masyarakat. Mereka juga menjadi aktor pemberi informasi kepada orang lain yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, perilaku, dan sikap orang lain.

Kami memilih Sulawesi Tengah karena (1) terjadi paradoks kemiskinan yang meningkat di tengah bertumbuhnya perekonomian, (2) merasakan dampak krisis iklim dan bencana alam yang semakin kuat, dan (3) memiliki Peraturan Daerah No. 10 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) tahun 2019-2050 sebagai batu pijakan aksi iklim mereka.

Temuan utama dari survei ini menunjukkan bahwa, responden menganggap, krisis iklim, transisi energi, energi terbarukan dan mineral kritis sebagai isu penting untuk dibicarakan dalam Pilkada.

Krisis iklim menjadi yang paling berpeluang sedangkan isu mineral kritis menjadi isu yang paling menantang untuk didorong dalam Pilkada.

Isu iklim krusial dalam Pilkada
Sebanyak 98% responden dalam survei kami mengaku sudah terekspos dengan isu krisis iklim dan diikuti oleh isu transisi energi, energi terbarukan, dan mineral kritis. Media sosial menjadi sarana utama mereka mengakses informasi.

Hasil survei menunjukkan bahwa aktivitas keseharian masyarakat, lembaga pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan sektor bisnis di Provinsi Sulawesi Tengah juga telah bersentuhan dengan empat isu ini.

Banyak responden memandang bahwa Sulawesi Tengah telah siap untuk melaksanakan agenda transisi energi, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya mineral kritis.

Namun, kesiapan ini sangat bergantung pada tata kelola yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Sayangnya, praktik tata kelola yang ada di Sulawesi Tengah justru berkebalikan. Penggunaan energi fosil, menurut mayoritas responden, telah menghasilkan emisi karbon yang tinggi (96,53% responden) dan ekstraksi mineral kritis mempercepat krisis iklim (97,24% responden) di Sulawesi Tengah.

Lebih jauh, para influencer menempatkan krisis iklim sebagai isu yang paling penting untuk dibicarakan dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah 2024 (95,83% responden), dibandingkan dengan tiga isu lainnya.

Meski krisis iklim menjadi isu paling mendesak, para influencer cenderung tertarik pada kandidat pemimpin daerah yang membawa isu mineral kritis.
Responden cenderung menyukai kandidat yang mengusung isu mineral kritis (79,31% responden) dan disusul oleh isu energi terbarukan (77,78% responden), krisis iklim (73,10% responden) dan isu transisi energi (72,22% responden).

Mereka meyakini bahwa kandidat yang memerhatikan isu mineral kritis akan mendorong ekstraksi yang bertanggungjawab, bermanfaat bagi masyarakat, mencegah kerusakan lingkungan.

Sorotan para pemimpin juga dapat mengarahkan perhatian mereka kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat di sekitar tambang, serta menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru.

Ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan krisis iklim cukup tinggi, isu ekonomi terkait ekstraksi sumber daya mineral berkelanjutan tetap memiliki daya tawar politik yang signifikan.

Isu paling menantang
Menurut para influencer, ada dua tantangan besar yang menghambat pengarusutamaan isu mineral kritis berkelanjutan dalam Pilkada. Pertama, kebijakan yang masih sentralistik sehingga membatasi ruang gerak daerah dalam mengelola mineral kritis secara berkelanjutan (70,16% responden).

Persepsi mereka ini sesuai dengan kenyataan tata kelola sektor mineral dan batu bara yang kembali terpusat setelah undang-undang baru.

Kedua, terdapat potensi konflik kepentingan yang tinggi jika isu ini diangkat dalam Pilkada (67,37% responden). Pasalnya, kandidat terkait langsung atau maupun tidak langsung dengan aktivitas ekstraksi di daerah tersebut.

Persepsi influencer lokal tersebut selaras dengan kenyataan bahwa pasangan calon yang ada merupakan pengusaha tambang atau pernah mengeluarkan konsesi tambang yang dianggap problematik saat menduduki jabatan bupati atau gubernur.

Isu krisis iklim krusial
Pada saat yang bersamaan, para influencer menganggap isu krisis iklim potensial menjadi topik utama yang dapat diusung para kandidat dalam Pilkada Sulawesi Tengah. Ada dua alasan di balik anggapan ini.

Pertama, isu krisis iklim memiliki basis regulasi, anggaran, kerjasama multi pihak, modal sosial, dan kapasitas organisasi sosial.

Kedua, banyak dukungan pendanaan internasional yang mendukung upaya penanggulangan krisis iklim.

Misalnya, dukungan untuk proyek pelestarian hutan seperti REDD+ dan pertanian ramah iklim melalui Agriculture Climate Risk Financing (AgriCRF).

Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
Hasrul Hanif (Assistant Professor, Dept. of Politics & Government, UGM)
Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia (Lecturer at the Department of Politics and Government, UGM)
Ardiman Kelihu dan Fitria Yuniarti (Peneliti dari UGM)

July 30, 2026
Kota Besar di Dunia Diprediksi Bakal Hadapi Risiko Iklim Parah pada 2050 Jika Emisi Tak Segera Dikurangi

7cloud.asia – Laporan dari London Stock Exchange Group (LSEG) mengungkapkan puluhan kota besar dan padat penduduk di dunia akan hadapi risiko fisik yang dipicu krisis iklim.

Laporan tersebut memproyeksikan bahwa separuh dari 49 kota besar di dunia akan berisiko tinggi terhadap satu atau lebih bahaya iklim pada tahun 2050.

Mengutip Edie, Sabtu (2/11/2024) Kompas.com menulis bahaya yang tercakup analisis alam yang dipicu krisis iklim tersebut meliputi banjir, siklon, gelombang panas, dan tekanan air.

“Kota-kota dalam penelitian kami merupakan pusat-pusat ekonomi dunia yang menyumbang hampir 20 persen dari PDB global dan merupakan rumah bagi 440 juta orang. Dan kota-kota tersebut sangat rentan terhadap risiko iklim,” ungkap kepala penelitian LSEG Jaakko Kooroshy.

Menurut Jaakko, dampak krisis iklim juga sudah mulai terasa saat ini di sejumlah kota besar meski pemanasan global “hanya“ 1,3 derajat Celsius.

Ia mengingatkan negara-negara G20 perlu segera mengurangi emisi untuk mencegah bahaya iklim meningkat dengan cepat.

Baca: Separuh populasi dunia terancam krisis air

Laporan LSEG itu juga menjelaskan bahwa kota-kota di Timur Tengah dan Asia Tenggara sangat rentan terhadap berbagai bahaya itu.

Jakarta misalnya, diperkirakan akan mengalami hari panas ekstrem setidaknya empat kali lipat lebih banyak pada tahun 2050.

Sementara kota-kota termasuk Singapura, Surabaya, Dubai, Riyadh, dan Jeddah menghadapi risiko gelombang panas yang sama, yang akan diperparah oleh tekanan air.

Namun, laporan itu menekankan hal ini bukan berarti bahwa kota-kota di wilayah geografis lain kebal terhadap risiko iklim fisik.

LSEG memperkirakan bahwa pada tahun 2050, London akan mengalami peningkatan 133 persen hari-hari dengan gelombang panas dan peningkatan 22 persen dalam tekanan air.

Lalu Manchester akan menghadapi peningkatan 93 persen dalam gelombang panas dan peningkatan 45 persen dalam tekanan air. Daratan Eropa pun juga tak luput.

Baca: Langkah mitigasi atasi panas perkotaan

Hari-hari gelombang panas di Amsterdam bisa hampir dua kali lipat, tekanan airnya bisa melonjak hingga 83 persen dan risiko banjirnya bisa meningkat hingga 60 persen.

Di Madrid, hari-hari dengan gelombang panas bisa lebih dari dua kali lipat dan tekanan air bisa meningkat hingga 63 persen.

Jaakko menegaskan, komitmen iklim berikutnya akan sangat penting, bahkan jika dampak terburuk perubahan iklim dapat dicegah, investasi yang signifikan akan diperlukan untuk menyesuaikan kota-kota dengan iklim ekstrem yang baru.

Lebih lanjut LSEG telah menguraikan berbagai strategi adaptasi dengan merekomendasikan agar kota-kota melakukan beberapa upaya mitigasi terhadap krisis iklim.

Antara lain menerapkan rencana adaptasi kota yang kuat, pemantauan risiko iklim, dan sistem peringatan dini.

Langkah selanjutnya adalah mempercepat pembangunan bangunan dan infrastruktur yang tahan terhadap bahaya.

Terakhir menetapkan reformasi perencanaan perkotaan, termasuk solusi berbasis alam seperti taman hijau, koridor hijau, dan lahan basah, yang dapat membantu mengelola banjir dan mengurangi panas perkotaan. Sumber:Kompas.com

July 30, 2026
Hasil COP29: Langkah Mundur Negara Maju Antisipasi Krisis Iklim

7cloud.asia – Saat dunia terus membayar mahal atas dampak krisis iklim, seperti kebakaran hutan dan naiknya permukaan laut, negara-negara berpenghasilan rendah semakin rentan.

Nyawa seringkali menjadi taruhannya. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang harus membayar pendanaan iklim?

Berikut ulasan Koordinator Hubungan Internasional Walhi, Agus Dwi Hastutik dalam tulisannya bertajuk COP29: Kegagalan Global North untuk Membayar Pendanaan Iklim yang dikutip dari laman resmi WALHi, walhi.or.id.

COP29 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada 11-22 November 2024 seharusnya membicarakan tentang pendanaan iklim sebagaimana konferensi tersebut dijuluki “COP keuangan”.

Akan tetapi, jauh dari apa yang diharapkan, COP29 menandai sebuah kemunduran besar.

Naskah Tujuan Kuantifikasi Kolektif Baru (NCQG) yang diharapkan untuk menghasilkan angka yang ambisius akhirnya berakhir pada kesepakatan senilai 300 miliar dolar per tahun dari 1.3 triliun dolar yang diserukan oleh negara berkembang kepada kepada negara maju.

Setelah lebih dari satu dekade menjadi wacana, dua tahun lebih negosiasi dan analisis teknis, angka ini tidak hanya kecil tapi juga menunjukkan sebuah hinaan dan ketidakseriusan negara-negara maju (Global North) dalam mengatasi perubahan iklim dan membayar utang iklim mereka.

Hasil dari perundingan iklim di Baku sebenarnya tidak lepas dari peran Azerbaijan, negara petrostate, yang menjadi tuan rumah COP29. Azerbaijan telah memfasilitasi untuk mempertahankan kepentingan bahan bakar fosil dalam COP29.

Hal ini terefleksikan dari hubungan geopolitik Azerbaijan dengan negara-negara di utara.

Terdapat sekitar lebih dari 1.700 pelobi bahan bakar fosil yang menghadiri COP29. Jumlah ini lebih banyak dari gabungan delegasi dari 10 negara paling rentan terhadap perubahan iklim.

Dalam upacara pembukaan COP29, Presiden Azerbaijan dengan bangga menyatakan bahwa negaranya telah diberkahi oleh minyak dan gas, untuk itu harus dimanfaatkan.

Secara historis, Global North, memikul beban tanggung jawab yang besar terhadap emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan dari industrialisasi, kolonialisme dan ekstraktivisme yang menyebabkan krisis iklim.

Studi dari Lancet Planet Health yang mencakup emisi dari tahun 1850-2015 mengungkapkan bahwa Global North bertanggung jawab atas 92 persen kelebihan emisi CO2 global.

Untuk itu, seharusnya pendanaan iklim menjadi kepentingan negara-negara maju untuk mengatasi masalah yang mereka sebabkan.

Namun, mereka seolah menghindar dari tanggung jawab, Global North mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dana untuk iklim. Akan tetapi, disisi lain mereka terus mendanai proyek bencana seperti minyak dan gas yang merusak planet kita.

Jepang sebagai contoh, melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC), negara pikachu tersebut membiayai proyek gas dan LNG di berbagai negara termasuk Indonesia yang memiliki daya rusak yang tinggi terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan keberlangsungan hidup komunitas.

Di satu sisi, genosida yang dilakukan Israel kepada Palestina–yang dibiayai oleh Amerika Serikat dan disuplai senjata dari berbagai negara di Uni Eropa–juga telah memperparah krisis iklim yang sedang terjadi.

Akan tetapi, dunia tidak melihatnya sebagai krisis yang mendesak yang telah memberi dampak yang luar biasa kepada Palestina dan gerakan keadilan iklim itu sendiri.

Terlepas komitmen negara-negara untuk aksi iklim, dunia lamban dalam bertindak sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan oleh kesepakatan Paris untuk mencapai target 1,5 derajat.

Banyak negara maju mengatakan mereka tidak punya uang, tapi ratusan dollar miliar hingga triliun mereka gelontorkan setiap tahunnya ke berbagai proyek solusi palsu, proyek skala besar yang merusak ekosistem dan genosida.

Yang kita lihat sekarang adalah hipokrisi yang dinormalisasi untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri.

July 30, 2026
Greenpeace Indonesia: Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan Akan Perparah Krisis Iklim

7cloud.asia – Rencana pemerintahan Prabowo Subianto menyulap 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air merupakan alarm bahaya bagi komitmen iklim dan keanekaragaman hayati Indonesia.

Alih fungsi hutan bakal kian merusak lingkungan hidup, mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati, dan merugikan masyarakat–khususnya masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjaga dan hidup bergantung dari alam.

“Gagasan kedaulatan pangan dan energi seperti yang diinginkan Prabowo tak akan tercapai dan menjadi omon-omon saja jika dilakukan dengan alih fungsi lahan yang justru akan memperparah krisis iklim,” kata Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia dikutip dari laman resmi Greenpeace Indonesia.

Iqbal mengingatkan, krisis iklim akan memicu krisis multidimensi yang dampaknya terhadap lingkungan akan sangat besar.

Pembukaan 20 juta hektare hutan, ujarnya, jelas akan meningkatkan emisi karbon, termasuk juga memicu kebakaran dan kabut asap jika alih fungsi lahan ini dilakukan di lahan gambut.

“Ujungnya adalah kegagalan pemerintah memenuhi komitmen untuk mengatasi krisis iklim dan menjaga keanekaragaman hayati,“ tandasnya.

Baca: Walhi sebut rencana pembukaan 20 juta hektare hutan akan memicu kiamat ekologis

Rencana pembukaan 20 juta hektare lahan disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air,” katanya, Senin (30/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Greenpeace mengingatkan, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Indonesia berjanji menghentikan kepunahan yang disebabkan manusia pada 2030, mengurangi risiko kepunahan, dan mempertahankan keanekaragaman genetik.

Selain itu, dalam Nationally Determined Contribution (NDC) di bawah Perjanjian Iklim Paris, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca 31,89 persen pada 2030 dengan kemampuan sendiri, dan 43,2 persen dengan bantuan internasional.

Komitmen NDC Indonesia juga bertumpu dari sektor forest and land use (FoLU), salah satunya dengan pengurangan deforestasi.

Namun, laporan tim ilmuwan Global Carbon Project dalam jurnal Earth System Science Data yang rilis pada akhir 2023 menyebut, emisi global karbon dioksida global pada 2023 terus mengalami kenaikan bahkan menduduki tingkat tertinggi dalam sejarah.

Baca: Madani Berkelanjutan ingatkan dampak pembukaan 20 juta hektare hutan

Indonesia juga menempati posisi kedua sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia dari sektor lahan.

Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) baru-baru ini juga memperingatkan kawasan Asia termasuk Indonesia akan ancaman bahaya akibat krisis iklim yang makin parah, termasuk kondisi ekstrem seperti kekeringan, gelombang panas, banjir, dan badai.

“Masalah lainnya, Menteri Kehutanan juga tak transparan membeberkan di mana saja 20 juta hektare lahan yang dia sebut sudah diidentifikasi untuk pangan, energi, dan air tersebut,” ujar Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia, kebutuhan lahan seluas itu jelas berpotensi memicu deforestasi di hutan alam Indonesia.

Pemerintah seharusnya menyetop deforestasi secara total karena kita tak punya pilihan lagi kalau memang ingin selamat dari bencana iklim

Ironisnya, pemerintah sulit diharapkan. Pemerintahan yang lalu di bawah Presiden Joko Widodo bahkan mengalokasikan kuota deforestasi 2021-2030 sebesar 10,43 juta hektare–seperti tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Folu Net Sink 2030.

Deforestasi besar-besaran ini, setara dengan hampir seperempat luas Pulau Sumatera, bisa melepas 10,1 juta gigaton CO2.

Watak pemerintahan Prabowo pun sama. Pernyataan Prabowo baru-baru ini bahwa Indonesia perlu memperluas lahan sawit dan tak perlu khawatir deforestasi sangatlah membahayakan nasib hutan Indonesia.

July 30, 2026
Kritisi Pernyataan Prabowo, Greenpeace Indonesia: Gagasan Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Omon-omon

7cloud.asia – Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji mendesak pemerintah untuk segera menghentikan deforestasi guna mencegah makin memburuknya krisis iklim

Pernyataan ini disampaikan menanggapi rencana pemerintah membuka 20 juta hektare hutan untuk ketahanan pangan, air dan energi.

“Karena kita tak punya pilihan lagi kalau memang ingin selamat dari bencana atau krisis iklim,“ ujar Sekar dikutip dari laman resmi Greenpeace Indonesia.

Ironisnya, pemerintah sulit diharapkan. Pemerintahan yang lalu di bawah Presiden Joko Widodo bahkan mengalokasikan kuota deforestasi 2021-2030 sebesar 10,43 juta hektare–seperti tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Folu Net Sink 2030.

Deforestasi besar-besaran ini, ujar Sekar, setara dengan hampir seperempat luas Pulau Sumatera, bisa melepas 10,1 juta gigaton CO2.

Watak pemerintahan Prabowo pun sama. Pernyataan Prabowo baru-baru ini bahwa Indonesia perlu memperluas lahan sawit dan tak perlu khawatir deforestasi sangatlah membahayakan nasib hutan Indonesia.

Baca: Dampak lingkungan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit

Pandangan itu menunjukkan Prabowo gagal paham akan pengetahuan dasar tentang hutan dan tentang aturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR).

Narasi kedaulatan pangan dan energi yang digaungkan Prabowo hanyalah retorika alias omon-omon, karena rencana pemerintahannya justru akan membawa Indonesia kian jauh dari cita-cita tersebut.

“Bagaimana publik tak curiga bahwa program pangan ternyata hanya menjadi dalih untuk membuka lebih banyak kebun sawit, seperti yang sekarang terjadi di lahan food estate Gunung Mas yang dulu digarap Kementerian Pertahanan?“ cetusnya.

Bukannya membenahi tata kelola sawit, Sekar menilai Prabowo tampaknya malah melanggengkan karut-marut yang ada.

”Pandangan Prabowo tentang sawit dan deforestasi juga menjadi kabar buruk bagi komunitas adat, seperti masyarakat Awyu yang sekarang sedang berjuang mempertahankan hutan adat mereka dari ekspansi kebun sawit,” tutup Sekar.

Greenpeace mengingatkan, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Indonesia berjanji menghentikan kepunahan yang disebabkan manusia pada 2030, mengurangi risiko kepunahan, dan mempertahankan keanekaragaman genetik.

Baca: Tanpa food estate baru Indonesia sudah lampaui kuota deforestasi

Selain itu, dalam Nationally Determined Contribution (NDC) di bawah Perjanjian Iklim Paris, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca 31,89 persen pada 2030 dengan kemampuan sendiri, dan 43,2 persen dengan bantuan internasional.

Komitmen NDC Indonesia juga bertumpu dari sektor forest and land use (FoLU), salah satunya dengan pengurangan deforestasi.

Namun, laporan tim ilmuwan Global Carbon Project dalam jurnal Earth System Science Data yang rilis pada akhir 2023 menyebut, emisi global karbon dioksida global pada 2023 terus mengalami kenaikan bahkan menduduki tingkat tertinggi dalam sejarah.

Indonesia juga menempati posisi kedua sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia dari sektor lahan.

Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) baru-baru ini juga memperingatkan kawasan Asia termasuk Indonesia akan ancaman bahaya akibat krisis iklim yang makin parah, termasuk kondisi ekstrem seperti kekeringan, gelombang panas, banjir, dan badai.

July 30, 2026