7cloud.asia – Tersedianya pendidikan dasar yang layak merupakan hak asasi manusia dan sudah seharusnya menjadi kontrak sosial warga negara, termasuk warga Papua dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Faktanya, secara statistik, Papua masih menjadi provinsi dengan angka buta huruf tertinggi di Indonesia, sebanyak 12,84 persen (usia 15-44 tahun), sampai dengan tahun 2023.
Pemerintahan sebelumnya sudah banyak membuat produk hukum sebagai landasan kebijakan untuk mempercepat pembangunan di Papua. Terbaru, Jokowi mengeluarkan Perpres 24/2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.
Namun, Papua masih memiliki berbagai persoalan seperti tingginya absentisme guru dan murid, minimnya dukungan terhadap pendidikan anak, kurang relevannya materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari, dan minimnya inovasi dalam proses pembelajaran.
Ketertinggalan capaian pendidikan di Papua ini memerlukan percepatan kerja pemerintahan untuk menyediakan layanan pendidikan yang mampu menjawab tantangan pendidikan yang ada di Papua.
Menurunkan angka absenteisme
Banyak guru di Papua absen mengajar dengan berbagai alasan, seperti tidak ada kendaraan, akses yang sulit ditempuh, tidak ada jaminan keamanan, tidak ada akomodasi tersedia di sekitar sekolah tempat mengajar.
Alasan lainnya, adalah menghadiri upacara adat dan keagamaan, tidak ada pengawasan, serta tinggal di kota dan meninggalkan lokasi mengajar dari 6 bulan sampai dengan 3 tahun.
Persoalan ini dapat diatasi dengan desentralisasi. Sebab, desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur kebijakan pendidikan, seperti merekrut guru, menentukan penempatan, dan memberikan honor.
Jika rentang kendali pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terbatas, maka pengawasan dan dukungan dapat dilakukan di tingkat distrik bahkan kampung, melalui mekanisme lokal yang disebut tiga tungku (kepala kampung, gereja, dan ketua adat) yang cukup efektif berfungsi sebagai kontrol sosial di Papua.
Ini terbukti berhasil dalam riset tahun 2016 yang kami lakukan di Kabupaten Lanny Jaya. Di sana, pemerintah daerah melibatkan kepala kampung, kepala adat, tokoh agama untuk mengawasi guru dan murid yang absen ke sekolah.
Sekretaris daerah menimbulkan efek jera dengan cara menunda turunnya bantuan program keluarga harapan bagi keluarga yang membiarkan anaknya absen ke sekolah.
Perkuat dukungan orang tua dengan menurunkan angka buta huruf
Dinamika sosial budaya keluarga sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Buta huruf pada orang tua, misalnya, dapat menyebabkan minimnya dukungan terhadap pendidikan anak.
Riset tahun 2013 telah membuktikan bahwa siswa yang tidak bisa membaca dan menulis cenderung memiliki orang tua yang juga buta huruf, dan akhirnya hanya menempuh pendidikan dasar setingkat orangtuanya.
Angka buta huruf dewasa usia 45 tahun ke atas di Provinsi Papua masih sangat tinggi, yaitu sebanyak 22,26 persen.
Berdasarkan pengalaman penulis ketika melakukan observasi tahun 2022 di Kabupaten Keerom (Provinsi Papua) dan Manokwari Selatan (Provinsi Papua Barat), hampir semua orang tua murid di sana buta huruf.
Akibatnya, orang tua tidak mendampingi anak belajar membaca dan mengerjakan PR di rumah, serta tidak memberikan motivasi kepada anak untuk menempuh pendidikan dan membiarkan anaknya absen.
Menurut penuturan para guru, hal ini berdampak pada kemampuan anak dalam membaca. Salah satu guru menyampaikan,
“Mama sama bapanya juga tidak mengenal huruf, jadi bagaimana mau ajar anak belajar di rumah, kalau ikut berladang dan upacara adat bisa tidak masuk 3-6 bulan dibiarkan saja, jadi kami ajari sekarang bisa, anaknya masuk tiga bulan lagi sudah lupa dan mengulang lagi ke awal dari nol,“
Dia menambahkan, “Itu hampir semua, jadi kami juga sedih, masuk tau-tau sudah kenaikan, kami harus bagaimana, mau dinaikkan mereka tidak bisa baca, kalau dikasi tinggal, ada 2 murid yang sudah tinggal 2 tahun, masa mau tinggal kelas lagi”
Kondisi ini sejalan dengan penelitian tahun 2024 yang menunjukkan bahwa orang tua buta huruf akan berpengaruh pada buruknya kesejahteraan anak yang berdampak pada prestasi skolastik, stabilitas emosional, dan kemajuan sosial.
Di Keerom misalnya, banyak orang tua siswa dari sosio-ekonomi bawah bercerai, sehingga anak tinggal bersama nenek atau anggota keluarga lain yang sudah tua dan buta huruf.
Untuk mengatasi permasalahan angka buta huruf yang masih tinggi, peran aktif orang tua sangatlah krusial.
Komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan orang tua menjadi kunci utama dalam memotivasi orang tua untuk dapat lebih terlibat dalam proses belajar anak.
Sekolah perlu secara aktif melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti mengadakan pertemuan rutin, sosialisasi, dan kegiatan belajar bersama di rumah.
Dinas pendidikan memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam membangun jembatan komunikasi yang kuat antara sekolah dan orang tua.
Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat seperti kepala kampung, tetua adat, tokoh agama dan kelompok muda pegiat literasi sangatlah penting.
Mereka memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat dan dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Melalui mereka, pesan tentang pentingnya pendidikan dan literasi dapat disampaikan secara lebih efektif kepada masyarakat luas.
Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
1. Dini Dwi Kusumaningrum (Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN)
2. Fikri Muslim (Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN)
