ruangkota

Tag: petani

  • Cara Petani Kecil Bebaskan Diri dari Deforestasi dan Mengakses Pasar Komoditas Global

    7cloud.asia – Sejumlah lembaga organisasi masyarakat sipil nonprofit meluncurkan Panduan Bebas-Deforestasi untuk Petani Kecil.

    Pedoman ini berisi langkah-langkah praktis bagi petani kecil–seperti petani sawit, karet, hingga cokelat–untuk menjaga hutan mereka, sekaligus memastikan komoditas yang dihasilkan bisa menembus pasar global karena sesuai dengan ketentuan bebas-deforestasi.

    “Petani kecil kerap disalahkan atas terjadinya deforestasi di Indonesia dan kemudian tersisih dari pasar. Namun, kolaborasi kami dengan petani kecil membuktikan bahwa mereka bisa melakukan praktik bebas-deforestasi,” kata Sabaruddin, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

    Sabaruddin berharap dengan pedoman ini para petani kecil anggota kami mendapat akses yang lebih adil terhadap pasar. Mereka juga akan bisa membantu pemerintah mewujudkan komitmen mengurangi deforestasi.

    Panduan Bebas-Deforestasi untuk Petani Kecil Indonesia ini telah dikembangkan selama lebih dari enam tahun atas kolaborasi High Carbon Stock Approach (HCSA), SPKS, Yayasan Petani Pelindung Hutan (4F), Greenpeace, dan High Conservation Value Network (HCVN).

    Baca Juga: Sertifikasi Tanah Membuat Pajak Bumi dan Bangunan Melonjak, Petani Kecil Terbebani

    Proses tersebut juga mencakup uji coba lapangan bersama petani kecil di Kalimantan Barat selama empat tahun, demi memastikan panduan ini sederhana dan mudah diadaptasi oleh komunitas lokal.

    Pedoman ini berisi petunjuk praktis yang sederhana, misalnya bagaimana komunitas petani dapat mengidentifikasi dan memetakan area tutupan hutan dan lahan di kampung mereka.

    Dalam setiap tahapan praktisnya, panduan ini mengharuskan adanya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau padiatapa (FPIC–free, prior, and informed consent) dari komunitas terkait.

    Panduan Bebas-Deforestasi untuk Petani Kecil ini akan memperkuat kelembagaan dan tata kelola sumber daya alam, serta menerapkan perangkat manajemen dan pemantauan pelindungan hutan, juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk mendukung pelindungan tersebut.

    Perwakilan petani dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Valens Adi mengatakan, para petani yang tergabung dalam Komunitas Poyo Tono Hibun sebagai masyarakat Dayak Hibun sangat mendukung adanya Toolkit Bebas-Deforestasi ini.

    ”Saya melihat sendiri bahwa Toolkit ini benar-benar dikembangkan berdasarkan masukan dari para petani, masyarakat adat dan komunitas lokal, ketika Toolkit ini diujicobakan di Kalimantan Barat. Saya sudah melihat sendiri dampak positifnya,” ujarnya.

    Baca Juga: Sikapi Peraturan Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa, Komisi IV DPR Imbau KLHK Aktif Diplomasi

    Valens mengatakan, petani membutuhkan bantuan dari semua pihak agar para petani dapat menerapkan praktik-praktik terbaik dan terus melestarikan hutan tanpa meninggalkan kearifan lokal dan budaya mereka.

    Tirza Pandelaki, Direktur Eksekutif Yayasan Petani Pelindung Hutan (4F) mengimbuhkan, dalam menyusun panduan ini, pihaknya bekerja sama dengan para petani kecil di desa, termasuk perempuan petani dan anak muda dan menyaksikan hutan yang terjaga serta ada peningkatan dalam kehidupan para petani kecil.

    ”Kini kami berharap panduan ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia, serta mendatangkan insentif dan menguntungkan petani kecil untuk melindungi hutan mereka.” ujarnya.

    Menurut Kepala Global Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik, dengan panduan ini petani kecil dapat membantu pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis iklim.

    Deforestasi masih menjadi isu besar untuk Indonesia, ujarnya, tapi dengan panduan ini petani kecil bisa berkontribusi mencapai target konservasi dan komitmen iklim Indonesia.

    “Greenpeace berkolaborasi dalam proses ini agar petani kecil bisa membuktikan bahwa mereka bisa bebas-deforestasi, melindungi hutan, dan memenuhi sejumlah persyaratan, misalnya yang diatur dalam UU Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR.” pungkasnya.

    Sumber:greenpeace.co.id

  • Sistem Pertanian Perlu Dievaluasi untuk Akomodasi Upaya Adaptasi Petani pada Perubahan Iklim

    Sistem Pertanian Perlu Dievaluasi untuk Akomodasi Upaya Adaptasi Petani pada Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Kita menyorot pertanian Indonesia, di mana inisiatif petani untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim belum dilakukan dalam skala yang masif.

    Upaya petani beradaptasi secara mandiri terhadap perubahan iklim masih terbentur oleh sistem pertanian yang tidak berkelanjutan secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

    Beberapa contoh aspek dalam sistem ini adalah ketergantungan terhadap pupuk kimia, ketiadaan asuransi petani, dan seretnya pendampingan negara.

    Mandeknya inisiatif petani menyebabkan lahan-lahan pertanian di Indoneia semakin rawan gagal panen.

    Jika dibiarkan, kegagalan berulang akan menggerus ketahanan pangan, mengerek inflasi, hingga memarginalkan sektor pertanian Indonesia.

    Baca Juga: SOS! Sepertiga Tanah di Planet Bumi Sudah Rusak

    Pemerintah perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem pertanian Indonesia untuk mengakomodasi upaya-upaya petani beradaptasi dengan perubahan iklim.

    Evaluasi harus mencakup telaah ketahanan sistem pertanian terhadap dampak perubahan iklim, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

    Dalam jangka pendek, ketahanan sistem dapat diamati dalam hitungan pekan maupun bulan, seperti dampak temperatur, curah hujan, pilihan tanaman, dan kegiatan bertani baik on farm (langsung di sawah maupun kebun) maupun off farm (di luar sawah maupun kebun, seperti di pabrik industri agro, fasilitas pengolahan, dan sebagainya).

    Perbaikan dapat dilakukan dengan membangun sistem penyebaran informasi cuaca dan iklim yang mudah diakses dan dipahami petani setiap waktu.

    Langkah lainnya adalah mengakomodasi petani untuk mengembangkan benih secara mandiri—agar lebih sesuai dengan kondisi lokal dan tahan iklim.

    Baca Juga: Laboratorium Ini Buktikan Sistem Tumpang Sari Tak Hanya Ramah Lingkungan Tapi Juga Hasilkan Produk Premium

    Adapun jangka menengah meliputi skala waktu tahun yang mengamati perubahan metode produksi pertanian, perubahan kepemilikan lahan pertanian, maupun keterlibatan dalam komunitas sosial.

    Terakhir, jangka panjang meliputi hitungan waktu dalam lingkup tahun hingga dekade. Ini terkait kondisi lahan organik, erosi tanah, degradasi struktur tanah, dan berubahnya pola penghidupan bertani.

    Penguatan ketahanan sistem pertanian jangka menengah dan panjang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Indonesia membutuhkan investasi untuk pengembangan riset dan teknologi.

    Misalnya, penelitian dan pengembangan lebih banyak benih-benih yang tahan terhadap cuaca ekstrem dan serangan hama.

    Terakhir, pemerintah juga dapat menggalakkan pertanian organik untuk menyehatkan praktik pertanian kita sekaligus ketahanan dalam jangka panjang.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Ica Wulansari, Lecturer of International Relations, Paramadina University

  • Aturan Deforestasi Eropa Menghambat Keberlanjutan Petani Kecil

    Aturan Deforestasi Eropa Menghambat Keberlanjutan Petani Kecil

    7cloud.asia – Pada 2022, Uni Eropa meratifikasi peraturan tentang produk bebas deforestasi (EU Deforestation Regulation atau EUDR) untuk mengatasi deforestasi dan di daerah tropis yang didorong oleh sektor pertanian.

    Aturan produk bebas deforestasi yang juga bertujuan untuk merestorasi keberagaman hayati ini mulai berlaku pada Desember 2024.

    Peraturan ini mencakup produk seperti daging sapi, minyak sawit, kedelai, kopi, kakao, karet, dan kayu. Eksportir produk-produk tersebut harus menyediakan bukti jelas bahwa produk mereka tidak berasal dari daerah yang mengalami deforestasi sejak tahun 2020.

    Selain itu, mereka harus melakukan uji tuntas untuk memastikan rantai pasok mereka bebas dari pelanggaran hak asasi manusia dan masalah lingkungan seperti deforestasi. Meski bertujuan mulia, jalan menuju kesuksesan EUDR masih penuh dengan tantangan.

    Memberatkan petani kecil
    Aturan  produk bebas deforestasi Uni Eropa memberlakukan tuntutan yang signifikan pada perusahaan, mengharuskan mereka untuk secara teliti melacak asal-usul komoditas mereka, mengelola dokumen yang rinci, dan menelusuri rantai kepemilikan.

    Baca: Cara petani bebaskan diri dari deforestasi

    Perusahaan juga harus memantau koordinat geografis yang tepat dari lahan budi daya.

    Perusahaan besar dengan sumber daya yang cukup mungkin mampu mengelola kompleksitas ini. Namun, petani kecil merasa tuntutan ini hampir mustahil untuk dipenuhi.

    Akibatnya, peraturan ini secara tidak langsung menguntungkan korporasi besar sambil mengesampingkan mereka yang tidak memiliki sarana untuk mengikuti peraturan tersebut.

    Petani kecil yang mengelola lahan dengan sistem hutan campuran, sering lebih baik dalam melindungi hutan, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan merestorasi lahan terdegradasi dibandingkan dengan perkebunan skala besar, menghadapi tantangan signifikan.

    Karena kurangnya daya tawar, mereka sering dipaksa menjual hasil panen mereka kepada tengkulak dengan harga rendah. Petani di daerah terpencil menerima harga yang lebih rendah lagi untuk hasil panen mereka.

    Baca: Petani justru terbebani sertifikasi tanah

    Pertanian tanaman kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet di Indonesia banyak didominasi oleh petani kecil. Sepertiga produksi minyak sawit Indonesia juga berasal dari petani kecil.

    Efektivitas yang meragukan
    Saat peraturan ini mulai terbentuk, muncul pertanyaan tentang penerapannya secara lebih luas. Apakah aturan ini dapat secara efektif meregulasi berbagai komoditas?

    Meskipun mekanisme kepatuhan EUDR jelas, peraturan ini kurang memiliki langkah-langkah yang kuat untuk memverifikasi asal-usul sebenarnya dari komoditas.

    Peraturan ini secara selektif menargetkan komoditas tertentu, seperti minyak sawit dan kedelai—bahan baku minyak nabati utama yang ditanam di wilayah tropis. Pasalnya, perluasan area tanaman kelapa sawit di Indonesia dan kedelai di Brasil diduga menyebabkan peningkatan laju deforestasi.

    Namun, negara-negara Eropa terus mengimpor minyak nabati selain minyak sawit dari wilayah lain untuk biofuel misalnya minyak kanola dari Australia. Mereka menganggap minyak kanola tidak berasal dari deforestasi, sehingga asal-usul minyak tersebut tak perlu dibuktikan.

    Baca: SOS! Jumlah petani dan luas lahan pertanian terus menurun

    Peraturan ini bahkan mengkategorikan beberapa negara sebagai “berisiko rendah,” yang menyebabkan penerapan peraturan yang tidak merata. Pada akhirnya, pendekatan selektif ini tidak banyak membantu dalam mengatasi masalah konservasi lingkungan dan perubahan iklim.

    Penerapan pelacakan untuk produk tropis ini rumit karena banyak aktor yang terlibat di sepanjang rantai pasokan. Kebanyakan produsen tidak memiliki data tentang sejarah lahan mereka dan tidak akan tahu bagaimana mematuhi peraturan ini.

    Ketergantungan EUDR pada evaluasi satelit tentang penggunaan lahan sebelum tahun 2020 untuk pelacakan menimbulkan masalah tambahan. Citra satelit tidak dapat secara akurat mengidentifikasi jenis hutan di daerah tropis, masih banyak kesalahan.

    Selain itu, penilaian ini tidak selalu dapat mengonfirmasi asal-usul sebenarnya dari komoditas, sehingga membuat kepatuhan sebagian besar bergantung pada pelaporan diri perusahaan.

    Hal ini menimbulkan keraguan tentang efektivitas peraturan dalam benar-benar mengekang deforestasi.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Budiman Minasny (Professor in Soil-Landscape Modelling, University of Sydney) dan Wirastuti Widyatmanti (Dosen Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada)

  • BRIN: Petani di Jawa pada Masa Lalu Amati Rasi Bintang untuk Putuskan Masa Tanam

    BRIN: Petani di Jawa pada Masa Lalu Amati Rasi Bintang untuk Putuskan Masa Tanam

    7cloud.asia – Peneliti dari Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Antonia Rahayu Rosaria Wibowo mengungkapkan petani di Jawa pada masa lalu mengamati rasi bintang untuk menentukan waktu menanam padi.

    Ia menerangkan, masyarakat Jawa kuno menjadikan rasi bintang Orion, atau dalam bahasa lokal disebut Waluku yang berarti bajak, sebagai pertanda sudah masuk musim hujan sehingga mereka mulai menanam padi.

    “Rasi bintang ini terdiri dari bintang kembar yang berjajar membentuk seperti bajak. Ketika mereka melihat Orion atau Waluku yang muncul di langit timur saat matahari terbenam, artinya musim hujan telah dimulai,” kata Antonia dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta pada Jumat (18/10/2024)

    Baca: BRIN identifikasi tujuh jenis uwi di Jawa Timur

    Setelah melihat rasi bintang Orion di langit setelah matahari terbenam, para petani akan menggenggam pasir atau gabah di tangannya.

    Kemudian, tangan yang memegang pasir atau gabah tersebut diangkat ke arah rasi bintang lalu dimiringkan.

    “Kalau gabah atau pasir yang mereka pegang itu jatuh, artinya mereka sudah bisa menanam,” imbuhnya.

    Selain mengamati rasi bintang, kata Antonia, masyarakat Jawa memiliki semacam kalender untuk menentukan musim tanam yang disebut Pranoto Mongso.

    Terdapat 12 bulan dalam penanggalan Pranoto Mongso dimana bulan pertama yang disebut Kasa dimulai pada pertengahan Juni saat titik balik matahari.

    Baca: Mengenal Nissa Wargadipura penggagas “Family Farming” dari Garut

    “Jumlah hari dalam setiap musim juga tidak sama. Dalam masing-masing musim terdapat ciri-ciri yang bisa manusia amati seperti perilaku hewan, perkembangan tumbuhan, dan situasi alam sekitar,” ujar dia.

    Antonia mencontohkan, bulan kelima yakni Kalima pada pertengahan Oktober hingga awal November yang merupakan periode dimana petani mulai menanam padi.

    “Pedomannya adalah pancuran emas sumawur ing jagad atau pancuran emas menyinari dunia. Tanda alam yang diamati adalah hujan besar, pohon asam Jawa mulai menumbuhkan daun muda, ulat mulai bermunculan, laron keluar dari liang, lempuyang dan temu kunci itu mulai bertunas,” paparnya.

    Apabila tanda-tanda alam tersebut mulai muncul para petani menyiapkan saluran air ke lahan dan mulai menanam padi.

    “Sawah siap ditanami karena sudah mau hujan,” ujar Antonia menambahkan.

    Sumber:Antaranews.com

     

  • PPN 12 Persen Bakal Bebani Petani, Nelayan dan Peternak

    PPN 12 Persen Bakal Bebani Petani, Nelayan dan Peternak

    7cloud.asia – Per tanggal 1 Januari 2025 mendatang, pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dari yang sebelumnya dibanderol 11 persen,

    Kenaikan Pajak PPN 12 persen merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Menanggapi kenaikan PPN 12 Persen ini, Anggota Komisi IV DPR Riyono menilai, pengesahan UU perpajakan dilakukan oleh pemerintah dan DPR periode 2019 – 2024 membawa kabar buruk bagi rakyat rentan miskin.

    Pasalnya, dengan PPN 12 persen maka masyarakat kecil seperti petani dan nelayan, rakyat di pantai dan desa akan semakin banyak yang masuk kategori miskin dari sebelumnya rentan miskin.

    “Pemberlakuan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 akan memicu kenaikan harga dan tentu rakyat kecil, petani, nelayan peternak akan menjadi paling terdepan kena dampaknya,” papar Riyono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Baca: Ekonom ingatkan risiko kenaikan PPN 12 persen

    Lebih lanjut, Riyono menjelaskan, bahwa pada 2021 Jokowi juga mengesahkan PP 85 tahun 2021 tentang PNBP sektor kelautan perikanan yang juga menyasar nelayan kecil dengan kapal 5 gross ton (GT) yang dikenakan 5 persen.

    Jadi, sebagai rakyat biasa, nelayan akan terkena PPN 12 persen jika berbelanja dan pajak 5 persen dari hasil tangkapan mereka.

    Menurutnya, kehadiran pajak tersebut akan semakin menyulitkan para nelayan yang sedang berusaha bangkit dari kondisi pandemi.

    “Belum harga pakan para peternak, kenaikan PPN 11 persen akan membuat produsen pakan menaikan harga pakan bisa sampai 5 persen. Benar – benar menjadi bencana bagi sektor perikanan pertanian peternakan,” kata Politisi PKS ini.

    Ia menilai, Kenaikan pungutan pajak ini bertentangan dengan semangat ekonomi Pancasila yang bercorak kerakyatan dan keadilan. Seharusnya, pemerintah memberikan insentif bagi petani, nelayan dan peternak agar usaha mereka maju.

    Baca: PPN 12 persen akan bebani kelompok menengah

    “Ini justru disinsentif yang bisa membuat mereka tambah miskin, kenaikan pajak membuat daya beli semakin turun dan mengancam pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Riyono.

    Berdasarkan data BPS 2018, jumlah nelayan miskin berkisar antara 20 – 40 persen yang terkonfirmasi.

    Sementara data BPS tahun 2020, menyebut terjadi penambahan orang miskin di pedesaan, per September 2019 yang mulanya 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020.

    Dari sumber data yang sama, BPS mencatat adanya peningkatan penduduk miskin pada September 2020. Kenaikan tersebut sebagian besar terjadi di pedesaan sebesar 13,20 persen. Sementara untuk posisi perkotaan hanya sebesar 7,88 persen.

    Negara, ujarnya, membuat miskin rakyatnya dengan menaikkan pajak, petani nelayan peternak akan semakin susah.

    “Kenaikan orang miskin 13.20 persen harusnya menyadarkan pemerintah bahwa kebijakannya salah. Kenapa terus dilakukan? bukan menambah sejahtera, justru menambah miskin rakyatnya,” tutup Riyono.

  • Tanaman Perangkap Jadi Solusi Pengganti Pestisida yang Lebih Ramah Lingkungan

    Tanaman Perangkap Jadi Solusi Pengganti Pestisida yang Lebih Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Dalam beberapa dekade terakhir, petani di seluruh dunia berbondong-bondong menggunakan pestisida kimia untuk melindungi tanamannya dari serangan hama.

    Secara global, penggunaan pestisida telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 1990, mencapai angka yang mengejutkan yaitu 3,69 juta metrik ton pada tahun 2022.

    Namun, seperti dilansir earth.org, meningkatnya penggunaan pestisida telah meningkatkan biaya produksi bagi petani sekaligus mengganggu kesehatan petani dan warga yang mengonsumsi produknya.

    Sekitar 385 juta kasus keracunan pestisida terjadi setiap tahun, yang menyebabkan 11.000 kematian.

    Dari jumlah tersebut, 44 persen petani keracunan pestisida setiap tahunnya, dengan jumlah kasus tertinggi di Asia Selatan.

    Dan, belakangan efektifitas pestisida terus menurun karena hama semakin kebal Dalam kondisi seperti ini, metode pertanian tradisional yakni menanam tanaman perangkap membantu petani di seluruh dunia.

    Baca: Tantangan penerapan pestisida berbasis RNA di Indonesia

    Di Italia, sebuah penelitian selama dua tahun menemukan bahwa tanaman perangkap Brassicaceae (keluarga mustard) membantu mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh kumbang kutu pada bit gula.

    Makalah lain menemukan bahwa hasil panen tanaman brokoli lebih tinggi ketika dibudidayakan dengan beragam tanaman perangkap.

    Sebuah penelitian di China menemukan bahwa penggunaan jagung sebagai tanaman perangkap membantu mengurangi intensitas lalat putih pada kapas.

    “Penanaman perangkap menawarkan alternatif yang ramah lingkungan terhadap pengendalian kimia dengan memanipulasi perilaku hama dan mengurangi ketergantungan pada pestisida,” kata Shovon Chandra Sarkar, seorang peneliti di Universitas Murdoch Australia.

    Sarkar turut menulis makalah tentang tanaman perangkap yang diterbitkan dalam Jurnal Serangga pada tahun 2018.

    “Banyak tanaman perangkap melindungi tanaman utama dengan menciptakan “titik panas” yang menarik hama ke area tertentu, sehingga memudahkan serangga bermanfaat untuk menemukan dan menyerangnya,“ jelasnya.

    Baca: Pertanian Indonesia salah satu pengguna pestisida terbesar di dunia

    Makalah yang ditulisnyai membandingkan efektivitas penanaman perangkap dengan insektisida, yang lebih berbahaya, lebih mahal, dan sering kali tidak efektif karena semakin resistannya hama.

    Sorgum merupakan tanaman perangkap yang efektif di ladang kapas, dan sawi hitam di ladang jagung manis mengurangi kerusakan biji hingga 22 persen.

    Para penulis juga menyarankan bahwa tanaman perangkap idealnya menarik setidaknya dua kali lebih banyak hama dibandingkan tanaman utama selama tahap kerentanan dan tidak boleh menutupi lebih dari 2 hingga 10 persen dari area tanaman.

    Pemanfaatan tananaman perangkap telah memberi petani cabai dari India cara bertani yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan keuntungannya.

    Mereka menanam bunga marigold di antara tanaman cabai. Tak hanya bersifat pencegah; tanaman ini juga menarik lebah dan penyerbuk lainnya yang membantu produksi cabai.

    Ia juga menjual bunga marigold, yang penting untuk doa harian dan karangan bunga dekoratif di India.

    “Berkat bunga marigold, saya melihat peningkatan hasil panen cabai … menambah keuntungan,” kata Rafik Danwade, salah seorang petani yang menerapkan metode ini.

    Baca: BRIN kembangkan pestisida ramah lingkungan

  • Impor Tapioka Membuat Nasib Petani Singkong di Sukabumi Makin Terhimpit

    7cloud.asia – Petani singkong di Sukabumi, Jawa Barat saat ini dalam posisi terhimpit. Mereka tidak memiliki daya tawar terhadap tengkulak, sementara biaya operasional terus meningkat.

    Petani singkong juga menghadapi kelangkaan pupuk yang semakin menyulitkan produksi dan ancaman hama babi hutan yang kerap merusak tanaman.

    Karena itu Anggota Komisi IV DPR, Slamet meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi petani singkong dari kerugian yang lebih besar.

    ”Pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi konkret bagi petani dengan menetapkan harga standar pembelian singkong,” ujar Slamet saat melakukan dialog dengan Petani singkong Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/2/2025).

    Dalam keterangan tertulisnya dikutip Parlementaria, Selasa (4/2/2025), Slamet menduga bahwa salah satu penyebab utama anjloknya harga singkong Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, adalah adanya impor tapioca.

    Merujuk pada data tahun 2024, tercatat sebanyak 267.062 ton tapioka diimpor ke Indonesia, dengan nilai mencapai 144 juta dolar”atau sekitar Rp2,2 triliun.

    Kebijakan impor tapioka ini sangat merugikan petani singkong dalam negeri. Ketika stok singkong lokal terbatas, seharusnya harga di tingkat petani meningkat, bukan malah jatuh.

    “Ini perlu ditelusuri lebih lanjut agar kebijakan yang ada tidak merugikan petani singkong kita,” tegas Politisi dari PKS ini.

    Baca: Tanaman perangkap jadi solusi pengganti pestisida

    Diketahui, petani singkong di berbagai daerah tengah menghadapi kondisi sulit akibat anjloknya harga singkong.

    Salah satu daerah yang mengalami penurunan harga drastis adalah Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, di mana harga singkong turun hingga di bawah Rp 900 per kilogram.

    Hal ini diungkapkan langsung oleh para petani saat berdialog dengan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet.

    Menurut para petani, kondisi ini sangat tidak wajar karena biasanya ketika stok singkong di pasaran menipis, harga justru mengalami kenaikan.

    Namun, kali ini, meskipun stok singkong terbatas, harga justru tetap rendah. Fenomena anomali ini menimbulkan dugaan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi harga di tingkat petani.

    “Ini akan berdampak pada ketahanan pangan nasional, mengingat singkong merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia”

    Lebih lanjut, Slamet menuturkan, selain harga yang anjlok, petani singkong di Sukabumi juga menghadapi permasalahan tingginya biaya operasional.

    Berdasarkan perhitungan petani, biaya operasional untuk menanam singkong mencapai Rp15 juta per hektare per masa panen.

    Baca: Subsidi pengadaan pupuk organik untuk atasi lahan yang rusak

    Dengan harga jual Rp900 per kilogram dan hasil panen sekitar 17,5 ton per hektare, petani hanya memperoleh pendapatan sekitar Rp 15,7 juta per hektare per panen.

    Artinya, pendapatan petani hampir sama dengan biaya produksi, bahkan masih harus dipotong biaya sewa lahan sebesar 10 persen serta biaya angkutan.

    Sebaliknya, jika harga singkong berada di angka Rp1.500 per kilogram, petani dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp.26 juta per hektare per panen.

    Dengan harga tersebut, petani masih memiliki keuntungan yang cukup untuk keberlanjutan usahanya.

    Maka dari itu, Slamet menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor tapioka dan memastikan adanya regulasi yang berpihak kepada petani.

    Selain itu, ia juga mendorong penguatan peran koperasi atau lembaga petani agar petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menentukan harga jual singkong.

    “Jika kondisi ini terus berlanjut, maka semakin banyak petani yang akan meninggalkan usaha budidaya singkong karena tidak lagi menguntungkan. Ini akan berdampak pada ketahanan pangan nasional, mengingat singkong merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia,” tambahnya.

    Baca: Mengapa pupuk kandang lebih baik untuk lingkungan

  • Jumlah Petani Terus Menurun, Dede Yusuf Usulkan Insentif Khusus untuk Daerah Lumbung Pangan

    Jumlah Petani Terus Menurun, Dede Yusuf Usulkan Insentif Khusus untuk Daerah Lumbung Pangan

    7cloud.asia – Daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan menghadapi tantangan besar, terutama terkait kesejahteraan petani yang semakin menurun akibat rendahnya pendapatan.

    Oleh karena itu Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengusulkan adanya insentif dari pusat kepada daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan.

    Biaya Operasional Petani (BOP) untuk daerah lumbung pangan ini menurutnya serupa dengan skema Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diterapkan dalam sektor pendidikan.

    Berbicara di sela kunjungan kerja spesifik Komisi II ke Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (6/3/2025), Dede mengatakan skema ini diharapkan dapat membantu para petani untuk bertahan dan meningkatkan produktivitas mereka.

    “Daerah-daerah pertanian disebut lumbung pangan, tetapi petaninya makin lama makin terpuruk karena tidak punya pendapatan. Mungkin perlu ada semacam Biaya Operasional Petani atau BOP. Kalau di sekolah ada BOS, maka petani juga perlu mendapatkan dukungan serupa,” jelasnya.

    Baca: Luas lahan pertanian dan jumlah petani terus menurun

    Dalam kesempatan itu Dede menyoroti pentingnya kemandirian pangan di Indonesia dengan mendorong sektor pertanian dan kelautan.

    Ditegaskannya, kemandirian pangan salah satunya adalah mendorong lebih banyak lagi sektor pertanian dan kelautan sehingga dia berharap usulan ini bisa direalisasikan.

    “Kami akan mengusulkan hal ini, meskipun sebenarnya bukan di bidang kami. Namun, paling tidak kepada Menteri Dalam Negeri kami akan sampaikan bahwa ini memang penting,” ujarnya.

    Lebih lanjut, adanya bantuan operasional diharapkan dapat menarik generasi muda untuk menjadi petani. Melihat saat ini sektor pertanian bisa mengalami krisis regenerasi tenaga kerja karena tidak menariknya pertanian.

    “Kalau tidak ada biaya operasional, mungkin anak-anak muda generasi kedua, ketiga dari petani tidak akan mau meneruskan profesi ini. Mereka mungkin lebih memilih menjadi ojek atau pekerjaan lainnya,” tambahnya.

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kondisi pertanian dan jumlah petani di sejumlah daerah di Indonesia semakin mengkhawatirkan.

    Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,42 persen, dari 31,70 juta orang pada 2013 menjadi 29,34 juta orang pada 2023.

    Fakta lain menyebutkan bahwa profil petani didominasi oleh petani yang berusia tua. Sebanyak 42 persen petani Indonesia merupakan generasi X, yang berusia 43–58 tahun.

    Jumlah petani berusia 55–64 tahun mengalami peningkatan 3,29 persen dan petani berusia di atas 65 tahun meningkat 3,4 persen dalam sepuluh tahun terakhir.

    Bertolak belakang dengan fakta di atas, jumlah petani milenial (usia 27–42 tahun) justru cenderung mengalami penurunan. Dalam sepuluh tahun terakhir, proporsi petani berusia 25–34 tahun turun sebanyak 1,73% menjadi 10,24 persen.

    Sedangkan, proporsi petani berusia 35–44 tahun turun sebanyak 4,34 persen menjadi 22,0 persen.

  • Revisi UU Pangan: Kebijakan Kedaulatan Pangan Tak Bisa Ikuti Siklus Lima Tahunan

    Revisi UU Pangan: Kebijakan Kedaulatan Pangan Tak Bisa Ikuti Siklus Lima Tahunan

    7cloud.asia – Upaya untuk mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan nasional harus dilakukan dengan mengandalkan produk dalam negeri, bukan produk impor.

    Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR membahas revisi UU Pangan yang menghadirkan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan ketahanan dan kedaulatan pangan dari IPB University, Kamis (8/5/2025).

    Dalam diskusi bersama tujuh profesor IPB yang menjadi narasumber utama tersebut juga disorot isu penting mengenai diversifikasi dan substitusi pangan.

    Ketua Panja Revisi UU Pangan, Siti Hediati berharap revisi UU Pangan ini menjadi momentum meningkatkan kesejahteraan petani dan semua pelaku sektor pangan

    FGD ini menjadi langkah awal strategis untuk menyerap masukan ilmiah dalam menyempurnakan regulasi pangan yang relevan hingga tahun 2045, dalam menyongsong Indonesia Emas.

    Anggota Komisi IV DPR, Rokhmin Dahuri mengatakan, keterlibatan para profesor dari IPB University sangat penting agar revisi UU Pangan dapat menjawab tantangan zaman serta menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pangan nasional.

    Baca: DPR usulkan insentif khusus untuk daerah lumbung pangan

    “No farmers, no food and no futures. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia, bahkan Bung Karno pernah menyatakan bahwa pangan adalah hidup matinya suatu bangsa. Maka dari itu, revisi UU Pangan menjadi sangat krusial untuk disempurnakan sesuai perkembangan zaman menuju Indonesia 2045,” ujar Rokhmin.

    Lebih lanjut, Rokhmin menegaskan bahwa program kedaulatan pangan dan pemenuhan gizi tidak boleh mengikuti siklus politik lima tahunan, melainkan harus menjadi kebijakan jangka panjang hingga 2045.

    “Penelitian WHO juga membuktikan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan, tidak akan mampu menjadi negara maju dan makmur,” tambah Politisi PDI-Perjuangan ini.

    Dalam kesempatan itu, anggota Panja UU Pangan, Firman Soebagyo menekankan bahwa pangan bukan hanya beras atau nasi, melainkan terdiri dari berbagai sumber yang layak dikembangkan dan dikonsumsi masyarakat.

    Mengutip pernyataan pakar yang hadir di FGD, Firman menekankan beras tidak harus berasal dari padi. Ini membuka peluang besar untuk mengembangkan alternatif sumber pangan lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan.

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani

    “UU Pangan harus seperti makan bergizi—tidak hanya berisi nasi, tetapi juga lauk pauk. Artinya, tidak hanya petani yang diperhatikan, tetapi juga nelayan dan peternak harus mendapatkan manfaat langsung dari penerapan UU ini,” tegas Politisi Partai Golkar ini.

    Firman juga menyoroti menurunnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur pendukung pertanian di Indonesia.

    Dia mengingatkan bahwa swasembada pangan tidak akan tercapai tanpa penghentian alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi secara masif setiap tahunnya.

    Firman menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun revisi UU Pangan ini. Dia menekankan bahwa penyusunan revisi UU Pangan tidak bisa dilakukan secara serampangan.

    “Kata ‘pangan’ memiliki cakupan luas yang erat kaitannya dengan sumber daya alam. Jangan sampai satu sektor mendapatkan keuntungan, sementara sektor lain justru mengalami kerugian,” ujarnya.

    Baca: Nilai tukar petani terus menurun

  • Strategi Bertahan Petani Kecil di Tengah Perubahan Iklim

    Strategi Bertahan Petani Kecil di Tengah Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Petani kecil adalah ujung tombak ketahanan pangan nasional. Namun kini mereka harus bergulat dengan banyak tantangan, terutama perubahan iklim.

    Anomali cuaca yang sering tak menentu memperbesar risiko gagal panen yang dialami petani. Kalau pun berhasil panen, kualitas pangan yang dihasilkan cenderung menurun.

    Mau tidak mau, petani perlu menyesuaikan diri dengan keadaan. Riset terbaru kami menunjukkan setiap daerah punya strategi yang berbeda-beda dalam menghadapi perubahan iklim.

    Kami juga menemukan, ada tiga hal yang memengaruhi strategi adaptasi mereka, yakni; gender, akses pada bantuan pemerintah, dan akses terhadap informasi.

    Temuan studi di enam daerah
    Kami bersama para peneliti organisasi masyarakat sipil lokal dari Aliansi Kolibri mewawancarai 125 petani di enam daerah yang mewakili tiga wilayah iklim Indonesia yakni monsoon (monsun), ekuator dan lokal.

    Daerah tersebut adalah Mentawai (Sumatra Barat), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah), Buton (Sulawesi Tenggara), Sikka (Nusa Tenggara Timur) dan Fakfak (Papua Barat) sepanjang Januari hingga Juni 2022.

    Baca: Petani kopi Gayo berjuang atasi perubahan iklim

    1. Wilayah monsoon
    Petani wilayah iklim monsoon di Tanjung Jabung Barat (Jambi), Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah), Buton (Sulawesi Tenggara), dan Sikka (Nusa Tenggara Timur) merasakan peningkatan curah hujan dalam 10 tahun terakhir.

    Persepsi ini sejalan dengan data NASA Power yang menunjukkan adanya kenaikan curah hujan rata-rata sekitar +2.39 mm/hari di wilayah monsun.

    Imbasnya, sekitar 88 persen petani di wilayah iklim monsun melaporkan penurunan hasil produksi pertanian dibandingkan 10 tahun sebelumnya.

    Dampak ini paling terasa pada komoditas utama seperti kelapa sawit, kelapa, kakao, dan kemiri—tanaman yang memerlukan kelembapan seimbang.

    Menghadapi situasi ini, petani lokal beradaptasi dengan menggabungkan tiga strategi, yakni: diversifikasi tanaman, perawatan lahan, dan diversifikasi mata pencaharian.

    Di Buton, misalnya, petani tak lagi sekadar menjual kelapa, tetapi mulai mengolahnya menjadi produk turunan seperti minyak kelapa dan kopra. Upaya pasca panen ini memberikan nilai tambah dan membuka sumber pendapatan baru bagi mereka.

    Baca: Pertanian tradisional ramah lingkungan kembali dilirik

    Di Tanjung Jabung Barat dan Sikka, komoditas utama pertanian masing-masing adalah sawit dan cokelat serta kemiri.

    Kini, saat musim tanam semakin tidak pasti, petani mulai menanam beragam tanaman hortikultura, jagung, atau tanaman yang tahan cuaca ekstrem untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas saja.

    Petani di Tanjung Jabung juga membuat embung atau kolam penampungan air hujan sebagai bagian dari manajemen lahan mereka.

    2. Iklim ekuator
    Di wilayah iklim ekuator (Mentawai, Sumatra Barat) curah hujan cenderung stabil dan meningkat secara perlahan dalam satu dekade terakhir dengan rata-rata curah hujan bulanan pada 2011 kisaran 367 mm dan menjadi 391 mm pada 2022.

    Tidak seperti di wilayah iklim monsun, petani Mentawai dengan produksi pisang sebagai komoditas utama justru mengalami peningkatan hasil panen.

    Sehingga, petani di sini fokus pada pemeliharaan lahan dan tidak ada diversifikasi tanaman karena kondisi iklim dan produksi tanaman pisang relatif stabil.

    Baca: Melawan penggurunan dengan pertanian biogeneratif

    Petani di Mentawai biasanya mengandalkan middlemen atau perantara untuk mendapat informasi dari Dinas Kominfo atau Kantor Syahbandar soal jadwal kapal pengangkut hasil kebun ke ibu kota provinsi di Kota Padang.

    Informasi ini menjadi dasar mereka menentukan waktu panen, sehingga hasil pertanian bisa dijual dalam kondisi terbaik dan tidak busuk selama pengiriman.

    3. Iklim lokal
    Petani di Fakfak merasakan bahwa curah hujan cenderung panjang dan kenaikan yang tajam dalam satu dekade terakhir. Rata-rata curah hujan bulanan pada 2011 hanya 304 milimeter dan naik menjadi 407 mm di 2022.

    Petani Fakfak, Papua Barat fokus pada pemeliharaan lahan sebagai respons terhadap situasi tersebut. Petani pala misalnya, memangkas pohon secara rutin untuk mengurangi kelembapan, mempertahankan produktivitas sekaligus menjaga kesehatan tanaman di tengah cuaca ekstrem.

    Sama seperti di Mentawai, di Fakfak tidak ditemukan praktik diversifikasi tanaman maupun diversifikasi penghasilan, petani tetap bertahan dengan pala sebagai komoditas utama di daerah mereka.

    Riset kami menemukan, ragam strategi adaptasi petani di tiga wilayah iklim Indonesia di atas dipengaruhi tiga faktor utama, yakni; gender, akses informasi, dan akses bantuan pemerintah.

    Baca: Mengenal pertanian vertikal dan manfaatnya untuk lingkungan

    Kami menemukan bahwa petani yang menerima bantuan pemerintah, terutama subsidi hingga akses modal, cenderung lebih berani untuk mencoba pola tanam yang lebih beragam dan membuka usaha non-pertanian untuk menambah pendapatan seperti yang terjadi di wilayah iklim monsoon.

    Adapun di wilayah iklim ekuator dan lokal, peran bantuan pemerintah cenderung fokus pada penguatan kapasitas lokal, seperti penguatan kelompok tani, sehingga adaptasi di sana lebih banyak pada pemeliharaan lahan.

    Kami juga menemukan strategi pemeliharaan lahan umumnya dilakukan oleh petani laki-laki.

    Hal ini disebabkan oleh peran sosial dan pembagian kerja berbasis gender, di mana laki-laki lebih dominan dalam kegiatan yang memerlukan tenaga fisik tinggi, seperti perawatan lahan atau pengolahan tanah, sementara perempuan cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan pasca panen.

    Akses terhadap informasi juga menjadi kunci adaptasi. Temuan di Mentawai menunjukkan, informasi dari jaringan lokal sangat berpengaruh untuk membuat keputusan teknis, seperti waktu jadwal panen terbaik.

    Baca: Aturan anti-deforestasi Eropa hambat keberlanjutan petani kecil

    Ketahanan pangan mustahil tanpa keberlanjutan petani
    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal menegaskan akan fokus pada ketahanan pangan.

    Namun ambisi itu hanya akan terwujud jika didukung oleh keberlanjutan petani kecil—mereka yang menyumbang sebagian besar produksi pangan nasional.

    Riset ini menunjukkan bahwa petani telah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi, menggabungkan tradisi lokal dengan pendekatan ilmiah. Tapi kreativitas saja tidak cukup. Mereka butuh dukungan nyata.

    Pemerintah harus menjamin akses terhadap teknologi, informasi, pembiayaan dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, juga diperlukan penguatan kebijakan adaptasi yang sensitif gender untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pertanian.

    Mengingat kondisi alam dan iklim yang beragam, pemerintah tidak bisa menerapkan pendekatan “satu untuk semua”. Adaptasi harus disesuaikan dengan kondisi iklim lokal dan faktor sosial-ekonomi masing-masing daerah.

    Dalam hal ini, pemerintah daerah mesti mengambil peran aktif untuk menjamin ketahanan pangan lokal dan memperjuangkan nasib para petani dari dampak perubahan iklim.

    Artikel ini pertama kali terbitvdi The Conversation, Penulis: Venticia Hukom (Research Director, Kaleka). Safira Andrista selaku Partnership and Reporting Officer Yayasan Kaleka berkontribusi dalam artikel ini sebagai penulis utama hasil penelitian.