ruangkota

Tag: transportasi

  • Progres Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai Capai 69,88 Persen

    Progres Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai Capai 69,88 Persen

    7cloud.asia – Pembangunan Light Rapid Transport atau LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer terus berprogres.

    PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro mencatat, hingga pekan kedua September 2025 pembangunan LRT Jakarta Fase 1B telah mencapai 69,88 persen.

    Progres signifikan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B terlihat pada kawasan Zona 1, yakni pada Jalan Pemuda Rawamangun dan Jalan Pramuka Raya yang saat ini sudah mencapai 69,06 persen.

    Adapun pekerjaan yang sedang dilakukan adalah pemasangan girder jalur layang, pengecoran slab deck, dan dinding parapet.

    Konstruksi special span di salah satu titik krusial, yakni crossing Jalan Tol Wiyoto Wiyono. Pekerjaan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi ini masih berjalan sesuai jadwal dengan tetap mengedepankan standar keselamatan dan keamanan yang tinggi.

    Baca: Proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Rute Velodrome-Manggarai

    Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar, mengatakan keamanan, keselamatan, dan ketepatan waktu adalah komitmen bersama yang dibangun oleh Jakpro maupun pihak kontraktor pelaksana.

    “Kami memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan dengan prosedur keamanan dan keselamatan yang tinggi. Dengan progres yang terus positif, kami optimis proyek ini dapat segera memberikan solusi kemacetan dan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (17/9/2025) seperti dikutip beritajakarta.id

    Ia menyampaikan, proyek strategis ini dirancang untuk memperluas layanan LRT Jakarta yang sebelumnya telah beroperasi dari Kelapa Gading hingga Velodrome.

    Nantinya jalur fase 1A dan 1B akan memiliki total panjang lintasan sejauh 12,2 kilometer yang bisa ditempuh dalam 28 menit waktu perjalanan.

    “Kehadiran jalur ini diharapkan menjadi solusi kemacetan, memperkuat konektivitas antarmoda, dan mendukung pengembangan transportasi publik di Jakarta,” katanya.

    Baca: Agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi publik

    Sedangkan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B pada kawasan Zona 2 yakni Matraman, Jalan Tambak, dan Manggarai saat ini sudah mencapai 55,48 persen.

    Dengan capaian pada kawasan Flyover Matraman sedang dilakukan pekerjaan fondasi dan di Jalan Tambak segera dilakukan pekerjaan trackworks.

    Sementara itu, pada persiapan crossing Double Double Track (DDT) Manggarai saat ini sedang berjalan pekerjaan pile cap dan pier, dan di kawasan Jl, Sultan Agung sedang dilakukan pemasangan girder beton untuk jalur layang pada window time.

    Ramdani menjelaskan, selain fokus pada capaian teknis, upaya pengamanan proyek menjadi prioritas utama.

    Jakpro bersama kontraktor pelaksana memperketat prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta berkoordinasi dengan stakeholders terkait untuk menjaga keamanan di sekitar kawasan proyek.

    Hal ini termasuk pemasangan pagar pengaman, CCTV, dan petugas keamanan proyek.

    “Kehadiran LRT Jakarta Fase 1B tidak hanya menambah kapasitas transportasi publik, tetapi juga mempercepat transformasi Jakarta menuju kota global yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan,” tandasnya.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta targetkan 55 persen warganya gunakan transportasi publik

  • Tidak Terintegrasi dengan Moda Transportasi Lain, Terminal Tipe A Pondok Cabe Tidak Berfungsi Optimal

    Tidak Terintegrasi dengan Moda Transportasi Lain, Terminal Tipe A Pondok Cabe Tidak Berfungsi Optimal

    7cloud.asia – Sejak diresmikan pada 31 Desember 2018, Terminal Tipe A Pondok Cabe, Tangerang Selatan tidak berfungsi optimal. Fasilitas ini semula dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebelum dialihkan ke Kementerian Perhubungan.

    Terminal Tipe A Pondok Cabe masih menghadapi tantangan klasik seperti rendahnya jumlah penumpang, kurangnya integrasi dengan moda transportasi lain, hingga munculnya terminal bayangan.

    Dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR beberapa waktu lalu, Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Dedy Cahyadi memaparkan sejumlah tantangan pengoperasian Terminal Tipe A Pondok Cabe.

    Ia menyebut jumlah bus yang masuk lebih banyak daripada penumpang yang turun, menandakan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan terminal masih rendah.

    Selain itu, belum tersedia integrasi angkutan yang memadai sehingga penumpang kerap memilih turun di terminal bayangan.

    Baca: Pola transportasi masyarakat berubah, keberadaan terminal besar perlu dievaluasi

    Saat kunjungan kerja spesifik ke Terminal Tipe A Pondok Cabe Rabu (17/9/2025) Komisi V DPR menemukan, terminal yang diharapkan menjadi simpul transportasi justru kalah pamor dari pool bus swasta.

    Anggota Komisi V DPR, Musa Rajekshah menilai, terminal ini memang sudah memiliki bangunan yang baik, tetapi belum banyak digunakan sebagaimana mestinya.

    “Kita lihat terminal ini sudah baik secara bangunan, tapi secara kemanfaatan belum maksimal. Karena belum semua kendaraan-kendaraan, angkutan bus, baik itu antar-kota atau antar-provinsi menggunakan terminal ini,” kata Musa dikutip Parlementaria.

    Menurutnya, persoalan utama adalah keterhubungan dengan moda transportasi lain. Ia menekankan perlunya kajian mendalam agar terminal tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga menjadi simpul transportasi yang menarik bagi masyarakat.

    “Ini menjadi evaluasi kami, Komisi V, supaya terminal ini tidak hanya sekadar membangun tapi harus kajian yang jelas, harus juga konektivitasnya dengan angkutan lain seperti kereta api ataukah memang dari jalur-jalur yang memang mudah dicapai masyarakat supaya ada daya tarik,” ujar Politisi Partai Golkar itu.

    Baca: Revitalisasi Terminal Baranangsiang Bogor terkendala masalah hukum

    Musa juga menyoroti maraknya pool bus swasta yang justru lebih diminati masyarakat dibandingkan terminal pemerintah. Kondisi itu, menurutnya, membuat fungsi terminal tipe A kian terpinggirkan.

    “Ini juga kita melihat banyak angkutan-angkutan umum swasta juga mempunyai pool busnya sendiri juga. Dengan yang mungkin fasilitasnya lebih menarik, lebih baik, ya akhirnya kebanyakan masyarakat pengguna angkutan ini tidak menggunakan terminal kita, tapi malah terminal-terminal dari perusahaan pengangkutan umum bus tadi tuh,” jelas legislator yang juga akrab akrab disapa Ijeck.

    Ia mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah bisa lebih sinergis dalam menata terminal, termasuk memperhatikan keberadaan pool perusahaan angkutan bus maupun terminal bayangan.

    “Ini harus juga sejalan dengan bagaimana juga pemerintah daerah, pemerintah setempat dengan kementerian perhubungan melihat bagaimana letak-letak dari terminal-terminal swasta. Jangan juga mengganggu kegiatan-kegiatan masyarakat di tempat-tempat yang tidak layak untuk ditempatkan terminal itu,” tegasnya.

    Komisi V DPR berharap pengelolaan terminal tipe A, termasuk Pondok Cabe, benar-benar bisa memberi manfaat luas bagi masyarakat serta selaras dengan amanat regulasi.

    Baca: Dukung pembangunan berkelanjutan dengan naik transportasi umum

  • Pemprov DKI Jakarta dan Kemenhub Sepakat Percepat Pembangunan TOD Dukuh Atas

    Pemprov DKI Jakarta dan Kemenhub Sepakat Percepat Pembangunan TOD Dukuh Atas

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi sepakat mempercepat pembangunan Transit Oriented Development atau TOD Dukuh Atas dan meningkatkan konektivitas stasiun kereta.

    Kesepakatan ini dicapai usai digelar pertemuan membahas percepatan sejumlah proyek infrastruktur transportasi di Jakarta yang berlangsung di Mandiri University, Jalan Tanah Abang Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).

    “Selama ini ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan dan kami juga mendapatkan beberapa persetujuan yang memang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Jakarta,” ujar Pramono.

    Dikatakan Pramono, TOD Dukuh Atas nantinya akan menghubungkan empat moda transportasi yakni LRT, MRT, KRL, dan Kereta Bandara. Selain proyek TOD Dukuh Atas, pembahasan juga mencakup rencana penggabungan Stasiun Karet dan Stasiun BNI.

    Baca: Proyek berkonsep TOD dikembangkan di jalur MRT 

    Menurut Pramono, upaya ini akan membuat konektivitas transportasi di Jakarta semakin baik. Ditargetkan pembangunan TOD Dukuh Atas akan rampung pada 2027.

    “Dan kalau itu sudah terhubungkan maka semua yang melalui Dukuh Atas enggak kehujanan, tersambung dengan baik,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan ini, Pramono juga melaporkan progres positif sejumlah proyek lainnya, termasuk fase perpanjangan MRT dari Bundaran HI ke Kota Tua, proyek LRT dari Kelapa Gading ke Manggarai, serta penyelesaian hambatan pembangunan MRT jalur Barat ke Timur di Senen.

    “Tadi sudah ada diskusi dan penyelesaian,” tambahnya.

    Pramono berharap pertemuan dengan Menteri Perhubungan ini bisa menyelesaikan berbagai hambatan pembangunan transportasi di Jakarta.

    Baca: Pembangunan kawasan berkonsep TOD diharapkan kurangi kemacetan di Jakarta

    Sementara Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menambahkan, pertemuan ini membahas penyelesaian masalah pembangunan transportasi terintegrasi di Jakarta, termasuk TOD Stasiun Dukuh Atas.

    “Di antaranya yang kami bahas adalah masalah TOD di Jalan Sudirman, Stasiun Dukuh Atas. Kemudian juga ada beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan transportasi,” ucapnya.

    Ia berharap, rencana pembangunan transportasi yang terintegrasi dapat segera terealisasikan.

    Menurutnya, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat penyediaan transportasi publik yang nyaman untuk masyarakat.

    “Sangat baik dan sangat konstruktif pertemuan kami dan harapan kami bahwa TOD, kemudian juga Stasiun Karet, Sudirman, itu dalam waktu cepat bisa kami realisasikan,” tandas Dudy.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

  • Benahi Transportasi Jabodetabek, Pramono Anung Dorong Sinergi Antarwilayah

    Benahi Transportasi Jabodetabek, Pramono Anung Dorong Sinergi Antarwilayah

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta sendirian, perlu dukungan dari daerah sekitar.

    ”Kita harus bekerja bersama dengan daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Karena pergerakan masyarakat kita sudah terhubung satu sama lain,” ujar Pramono Anung saat memimpin Rakor Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Rabu (29/10/2025).

    Pramono Anung berharap, forum ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah sekitar dalam membangun sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, Pramono Anung menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan ditempuh. Salah satunya evaluasi terhadap layanan TransJabodetabek yang saat ini telah beroperasi di enam rute utama, untuk menentukan apakah rute tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut.

    Selain itu, Pemprov DKI bersama pemerintah daerah di kawasan aglomerasi akan mengembangkan sistem park and ride atau kawasan parkir terpadu.

    Fasilitas ini memungkinkan masyarakat memarkirkan kendaraan pribadinya di area tertentu sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta, atau TransJabodetabek.

    “Kami mengusulkan agar fasilitas park and ride dapat disediakan oleh daerah-daerah setempat. Dengan begitu, selain memudahkan mobilitas warga menuju Jakarta, juga bisa memberikan pemasukan daerah dari retribusi parkir,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Pramono Anung menekankan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan transportasi agar kebijakan yang diterapkan di satu wilayah tidak menimbulkan kemacetan baru di wilayah lain.

    Karena itu, ia juga mendorong percepatan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), baik yang dikelola langsung oleh Pemprov DKI maupun oleh MRT Jakarta.

    “Pengembangan TOD seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI akan segera dimulai tahun depan. Prinsipnya, manajemen tetap dari Pemprov DKI, sementara pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh MRT. Kami ingin masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari sistem transportasi yang terintegrasi,” ungkapnya.

    Terkait rencana penyesuaian tarif TransJakarta, Gubernur Pramono menjelaskan, berdasarkan masukan masyarakat, rentang tarif baru yang diusulkan berada di kisaran Rp5.000–Rp7.000.

    Namun, keputusan final akan ditetapkan setelah kajian kemampuan masyarakat rampung. Ia menuturkan, langkah tersebut tengah difinalisasi dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat.

    “Saat ini, subsidi per tiket cukup besar, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat mengalami pemotongan. Karena itu, kami sedang menyiapkan penyesuaian tarif agar tetap rasional, tanpa membebani masyarakat kecil. Untuk 15 golongan masyarakat yang sudah mendapat subsidi, tetap akan kami lindungi dan gratiskan,” tuturnya.

    Pramono juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalitas pengemudi Mikrotrans dan JakLingko agar layanan semakin aman dan nyaman. Ia menegaskan akan meminta Dinas Perhubungan menindak tegas sopir yang tidak profesional atau melanggar etika berkendara.

    Melalui integrasi transportasi lintas wilayah, Jakarta dan kawasan sekitarnya diharapkan dapat tumbuh sebagai satu kesatuan wilayah metropolitan yang produktif dan berdaya saing.
    “Dengan kerja bersama dan sistem yang terintegrasi, kita ingin masyarakat merasakan manfaat transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan terkoneksi dari rumah hingga tempat kerja,” tutupnya.

  • Menggagas Kemungkinan Dekarbonisasi Kendaraan Angkutan Berat

    Menggagas Kemungkinan Dekarbonisasi Kendaraan Angkutan Berat

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia terus mendorong transisi energi hijau menuju transportasi berat rendah emisi, guna mencapai target Net Zero Emission 2060.

    Dalam diskusi publik bertema “Shaping the Future of Zero-Emission Freight and Public Transport” pada Juni 2025 lalu, diluncurkan dua inisiatif strategis yaitu platform kolaboratif Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA) dan hasil studi WRI Indonesia mengenai strategi pengadaan massal bus listrik serta elektrifikasi truk logistik.

    Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Rachmat Kaimuddin, menyatakan pemerintah terus mendorong elektrifikasi kendaraan pribadi.

    Berbagai insentif diberikan untuk itu, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan bebas bea impor, dan penggunaannya meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tantangan berikutnya adalah dekarbonisasi kendaraan berat, atau heavy-duty vehicle. Sektor transportasi adalah kontributor CO2 terbesar kedua, sekitar 23 persen, dari total emisi CO2 energi di Indonesia, dan secara konsisten menjadi sumber utama polusi udara,” ujarnya

    Selain itu, konsumsi energinya signifikan dan sebagian besar masih bergantung pada impor bahan bakar fosil.

    Baca: Tantangan penggunaan bus listrik secara massal

    Oleh karena itu, Rahmat menekankan dekarbonisasi kendaraan berat, dalam hal ini bus dan truk, harus segera dilaksanakan untuk mengurangi emisi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

    Sementara, WRI Indonesia meluncurkan dua studi, yaitu Penilaian Kesiapan Infrastruktur dan Keungan untuk Adopsi Truk Listik di Indonesia, dan Pembangunan Kerangka Kolaborasi Nasional dan Daerah untuk Percepatan Adopsi Bus Nol Emisi melalui Metode Agregasi Permintaan.

    Dikutip dari laman resmi WRI, kedua studi ini menyoroti temuan penting mengenai pengadaan massal bus listrik dan elektrifikasi truk logistik.

    Studi WRI mengungkapkan bahwa tanpa elektrifikasi truk, target pengurangan emisi sektor transportasi hanya mencapai 71,05 persen dari yang direncanakan dalam Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon Indonesia.

    Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya, mengatakan dalam usaha mendukung penurunan emisi karbon di sektor transportasi, WRI Indonesia selama satu tahun terakhir secara aktif melakukan riset terkait kendaraan berat rendah emisi, berkolaborasi dengan Kemenka Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Kementrian Perhubungan.

    “Studi yang dilakukan WRI Indonesia dan LAPI ITB menunjukkan bahwa walaupun jumlah kendaraan berat hanya sekitar 3,9 persen dari total populasi kendaraan di Indonesia, sektor ini menghasilkan sekitar 35,6 persen dari total emisi karbon sektor transportasi darat,” papar Arief.

    Baca: Penataan transportasi publik penting dalam dekarbonisasi sektor transportasi

    Studi ini juga menunjukkan bahwa kendaraan diesel tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi juga menghasilkan polusi udara yang berdampak pada peningkatan risiko penyakit pernapasan dan beban kesehatan masyarakat.

    Elektrifikasi truk dan bus menjadi prioritas karena dua alasan utama: Kontribusi terhadap emisi yang besar dan peluang efisiensi biaya operasional yang tinggi.

    Untuk strategi pengadaan massal bus listrik, studi ini merekomendasikan pendekatan agregasi permintaan yang mencakup lebih dari 14.000 unit dari berbagai kota di Indonesia.

    Pendekatan ini berpotensi menurunkan biaya pengadaan hingga 20 persen melalui skala ekonomi dan standardisasi spesifikasi. Sementara, untuk elektrifikasi truk logistik, studi ini menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memadai di koridor-koridor utama.

    Melalui Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 dan peluncuran platform IFDA, Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam membangun sistem transportasi berat nol emisi yang bersifat kolaboratif, berbasis data, dan berkeadilan.

    Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA) merupakan platform kolaboratif yang bertujuan mempercepat adopsi truk listrik di sektor logistik, dan akan berperan sebagai wadah sinergi antara pemerintah.

    IFDA juga berperan dalam penyedia teknologi dan pelaku industri logistik untuk menjawab tantangan infrastruktur dan pembiayaan dalam elektrifikasi truk.

    Platform ini akan memfasilitasi pengembangan model bisnis yang layak secara ekonomi serta mendorong investasi untuk infrastruktur pengisian daya di koridor-koridor logistik utama Indonesia.

    Arief berharap melalui peluncuran Indonesia Freight Decarbonization Accelerator dan hasil studi yang kami serahkan hari ini, para pemangku kepentingan dapat mengambil langkah strategis yang lebih terarah dan kolaboratif.

    “WRI Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung proses transisi ini melalui riset, advokasi kebijakan, dan penguatan kerja sama lintas sektor,” pungkas Arief.

    Baca: Menilik kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia

  • Targetkan Layani 400 Juta Pelanggan, TransJakarta Terus Perluas Jangkauan

    Targetkan Layani 400 Juta Pelanggan, TransJakarta Terus Perluas Jangkauan

    7cloud.asia – PT Transjakarta menargetkan kenaikan jumlah penumpang pada tahun depan. Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan, pada 2024 TransJakarta melayani 372 juta pelanggan.

    ”Tahun ini targetnya lebih dari 400 juta,” ujar Welfizon dalam forum Balkoters Talk, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Ke depan, lanjut Welfizon, Transjakarta tengah menyiapkan fase smart mobility, yaitu sistem transportasi terintegrasi berbasis teknologi dengan warga sebagai pusat layanan.

    “Transjakarta bukan hanya customer centric, tapi juga citizen centric,” terangnya.

    Selain itu, Transjakarta juga terus memperkuat perannya dalam urban tourism melalui layanan bus wisata atap terbuka.

    “Sudah saatnya orang datang ke Jakarta untuk menikmati kotanya, dan Transjakarta siap menjadi wajah kota,” imbuh Welfizon.

    Baca: Berkat TransJakarta, Jakarta masuk 20 kota dengan layanan transportasi terbaik

    Walfizon mengatakan, dalam 10 tahun terakhir TransJakarta telah mengalami perubahan besar yang dimulai sejak lembaga tersebut beralih dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada 2015.

    Setahun kemudian, pendekatan operasional pun bergeser dari operational driven menjadi customer driven.

    “Sekarang semua pihak menyebut pengguna sebagai pelanggan, bukan lagi penumpang,” ujar Welfizon,

    Perubahan paradigma itu turut mengubah fokus operasional dari jumlah bus yang beroperasi menjadi jumlah pelanggan yang terlayani.

    Dampaknya, jangkauan layanan Transjakarta kini mencapai 91,8 persen wilayah Jakarta, atau sekitar 9 dari 10 warga dapat menjangkau halte dalam 5–10 menit berjalan kaki.

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengapresiasi kemajuan sistem transportasi Jakarta yang menurutnya telah melampaui Kuala Lumpur, Bangkok, dan Manila.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Menurut MTZ, perbaikan layanan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari menjaga tarif tetap terjangkau, memastikan keamanan dan kenyamanan, hingga menciptakan sistem transportasi yang manusiawi.

    Ia juga mengingatkan agar Pemprov DKI dan Transjakarta tidak terlena dengan capaian saat ini.

    “Menjelang usia 500 tahun, Jakarta harus menghadirkan mobilitas publik yang semakin baik dan efisien,” tuturnya.

    MTZ menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, serta kolaborasi lintas lembaga. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan transportasi umum sebagai bagian dari gaya hidup kota berkelanjutan.

    “Transjakarta, MRT, dan LRT telah menghadirkan layanan yang lebih manusiawi. Ini kemajuan besar, dan harus terus diperbaiki,” tandasnya.

    Baca: Warganet usulkan tarif TransJakarta naik hingga Rp7000

  • Kenaikan Harga Tiket TransJakarta: Antara Tuntutan Efisiensi dan Kemampuan Masyarakat

    Kenaikan Harga Tiket TransJakarta: Antara Tuntutan Efisiensi dan Kemampuan Masyarakat

    7cloud.asia – Tidak terasa, pada 2025 ini Transjakarta (TJ) telah beroperasi 21 tahun. Berawal hanya melayani satu jalur Blok M-Stasiun Kota, TransJakarta kini berkembang ke kawasan Jabodetabek,

    Selama 21 tahun itu pula, harga tiket Transjakarta stabil di angka Rp3.500 per perjalanan.
    Namun agaknya setelah dua dekade, harga tiket TransJakarta akan naik. Pemerintah Jakarta menyatakan perlunya penyesuaian gelontoran subsidi tiket.

    Seperti yang diketahui, pemerintah memberikan subsidi harga tiket TransJakarta melalui skema public service obligation/PSO.

    Artinya, Pemerintah Jakarta menggelontorkan subsidi dari APBD yang jumlahnya triliunan tiap tahun untuk menanggung beban harga tiket sesungguhnya yang angkanya mencapai belasan ribu rupiah.

    Gubernur Pramono Anung mengatakan penyesuaian diperlukan lantaran pendapatan berbagai pos anggaran seperti transfer daerah dan dana bagi hasil (DBH) jeblok karena kondisi perekonomian makro yang sedang kurang sehat.

    Namun jika pemerintah sedang menghadapi kondisi buruknya perekonomian, masyarakat tentunya juga merasakan hal serupa secara langsung.

    Baca: Warganet usulkan tarif TransJakarta naik jadi Rp7000

    Ketika wacana kenaikan tarif TransJakarta muncul, pertanyaannya bukan semata “berapa besar kenaikannya”. Melainkan bagaimana akibatnya pada penumpang di tengah harga barang dan jasa yang terus melangit.

    Seberapa kuat daya beli masyarakat?
    Menurut data Kementerian Perhubungan (2024), biaya transportasi menyedot 12,46 persen pengeluaran rumah tangga di Indonesia.

    Padahal, standar Bank Dunia (2023) angka idealnya biaya transportasi tidak lebih dari 10 persen dari total biaya hidup bulanan.

    Jika kita menelisik ketika TransJakarta menetapkan tarif Rp3.500 pada 2005, UMP Jakarta saat itu adalah Rp711.843 per bulan.

    Dengan asumsi biaya perjalanan pulang-pergi harian adalah Rp7 ribu, tarif tersebut setara dengan sekitar 0.49 persen dari UMP.

    20 tahun berselang, UMP Jakarta saat ini sudah sebesar Rp5,4 juta. Tarif sekarang secara proporsional bisa mencapai sekitar Rp26 ribu pulang pergi atau Rp780 ribu per bulan. Angka tersebut berporsi 14,5 persen dari UMP.

    Baca: Tarif LRT dan MRT belum naik, tarif TransJakarta kemungkinan naik

    Sementara jika mengikuti batas maksimal beban transportasi Bank Dunia terhadap pendapatan per bulan, angka ideal ada di Rp9 ribu sekali jalan.

    Jika merujuk pada angka tiket riil (tanpa subsidi) per penumpang yang saat ini sebesar Rp13 ribu. Maka pemda Jakarta masih perlu memberi subsidi sebesar Rp4 ribuan per pelanggan.

    Namun apakah angka Rp9 ribu bisa diterima oleh semua lapisan kalangan masyarakat? Jawabannya tentu tidak. Sebab, tidak semua orang memiliki penghasilan rutin dan sebesar UMP.

    Ada sekitar 30 juta jiwa yang menetap di kawasan Jabodetabek. Dan secara proporsi lebih dari separuh orang berusia produktif yang ada merupakan pekerja informal.

    Ujian pemerataan dan keadilan transportasi umum
    Bagi Pemprov DKI Jakarta, kebijakan ini memang perlu perhitungan matang. Karena meski harus berhemat duit daerah, Pemprov DKI Jakarta tetap harus mengkedepankan fungsi pelayanan publiknya.

    Sebagai titik tengah, pemerintah Jakarta perlu menggeser fokus dari subsidi untuk tarif flat ke subsidi dari sisi permintaan (demand-side subsidies), yang secara khusus menargetkan kelompok rentan.

    Baca: Berkat TransJakarta, Jakarta masuk daftar 20 kota dengan layanan transportasi terbaik di dunia

    Hal ini sukses dilakukan pemerintah kota Bogotá (Kolombia) dan Buenos Aires (Argentina) sebelumnya.

    Fungsi ini sebenarnya juga sudah oleh Pemda Jakarta. Belum lama ini Pemda Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis Bagi 15 Kelompok Masyarakat Tertentu.

    Meski tampak progresif, kebijakan ini sekaligus membuka perdebatan baru soal keadilan spasial dan sosial mengenai siapa yang berhak atas mobilitas gratis.

    Pun dengan bagaimana mekanisme verifikasi pendapatan dilakukan, dan sejauh mana program semacam ini mampu mendorong pergeseran moda secara berkelanjutan tanpa membebani kas daerah.

    Pendekatannya bisa melalui integrasi data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan sistem Jakarta Kini (JAKI) dan Dinas atau unit Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sehingga penerima manfaat transportasi gratis dapat diverifikasi otomatis dan transparan.

    Penguatan transportasi pengumpan (mikrotrans) dan jalur pejalan kaki juga menjadi kunci agar biaya keseluruhan perjalanan warga menurun.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Nirma Yossa (Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) dan Inayah Hidayati (Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan BRIN)

     

  • Tak Hanya Subsidi, Indonesia Butuh Rencana Jangka Panjang untuk Transportasi Berbasis Listrik

    Tak Hanya Subsidi, Indonesia Butuh Rencana Jangka Panjang untuk Transportasi Berbasis Listrik

    7cloud.asia – Sekilas penjualan kendaraan listrik di Indonesia yang melonjak tampak seperti kabar baik, tapi penulis meyakini program subsidi atau insentif hanyalah solusi sementara untuk mendorong adopsi kendaraan listrik secara luas.

    Dalam jangka panjang, penulis yang menekuni penelitian sistem energi dengan pengalaman lebih dari sepuluh tahun di sektor energi, berpendapat bahwa Indonesia harus menetapkan rencana jangka panjang untuk melistriki sektor transportasinya dengan energi terbarukan yang jauh lebih tinggi.

    Penelitian penulis pada 2023 menyimpulkan bahwa Indonesia akan mendapat manfaat setidaknya dalam dua cara dari penetapan rencana elektrifikasi sektor transportasi jangka panjang.

    Pertama, negara dapat mengurangi subsidi energi secara signifikan dengan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil baik di sektor transportasi maupun listrik. Kedua, emisi CO2 dari kedua sektor tersebut akan jauh berkurang.

    Butuh lebih banyak energi terbarukan
    Sebuah penelitian yang menganalisis beberapa riset menunjukkan bahwa program subsidi adalah alat yang efektif untuk meningkatkan kepemilikan kendaraan listrik di negara tertentu, seperti Amerika Serikat dan Norwegia.

    Riset tahun 2017 itu menyarankan satu pendekatan yang efektif adalah melalui hibah ataupun pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pembelian di muka. Insentif ini dapat mendorong kepemilikan kendaraan baru dan mempromosikan pengadopsiannya di pasar.

    Banyak pihak menganggap program subsidi mobil dan motor listrik adalah jalan mudah bagi pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

    Anggapan ini cukup logis mengingat kendaraan pribadi mengonsumsi lebih dari 70 persen dari total konsumsi bahan bakar minyak di sektor transportasi Indonesia.

    Selain itu, kendaraan listrik umumnya 2-3 kali lebih hemat energi dibandingkan kendaraan konvensional. Kendaraan listrik memiliki mesin yang lebih efisien, melalui motor listrik yang mengubah persentase energi baterai lebih tinggi untuk menghasilkan tenaga lebih besar.

    Baca: Tantangan penggunaan bus listrik secara massal

    Sebaliknya, kendaraan konvensional justru mengalami kehilangan energi akibat panas dan gesekan selama pembakaran.

    Masalahnya, sektor ketenagalistrikan Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara yang jumlahnya mencapai 62 persen dari total pembangkitan listrik pada tahun 2022. Artinya kendaraan listrik di jalanan Indonesia masih dominan menggunakan bahan bakar fosil.

    Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan subsidi kendaraan listrik sejalan dengan rencana transisi energi Indonesia yang lebih luas di sektor transportasi.

    Ini termasuk rencana untuk melistriki semua sarana transportasi dan menggunakan bahan bakar alternatif, seperti hidrogen dan bahan bakar elektro.

    Untuk mencapai rencana yang lebih luas di sektor transportasi, Indonesia perlu berbuat lebih banyak demi mendorong energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan.

    Apalagi, saat ini pemerintah masih berjuang untuk memenuhi target energi terbarukan sebesar 23 persen dari bauran energi nasional pada 2025.

    Perdebatan soal subsidi
    Hingga saat ini, program subsidi mobil ataupun motor listrik masih memicu perdebatan. Salah satu argumen utama yang menentang subsidi adalah anggaran Rp7 triliun dari kas negara yang pas-pasan.

    Program subsidi pun akan selalu menambah anggaran pemerintah mana pun. Selain itu, subsidi hanya menyasar kelompok berpenghasilan tinggi karena merekalah yang mampu membeli kendaraan jenis ini.

    Subsidi semacam itu juga dapat mengganggu pasar karena meningkatkan permintaan kendaraan listrik secara artifisial atau tidak berdasarkan dinamika permintaan-penawaran.

    Penting untuk dicatat bahwa permintaan kendaraan listrik di Indonesia sudah tinggi bahkan sebelum subsidi disalurkan. Hal ini ditunjukkan dengan daftar tunggu pembelian mobil listrik yang panjang.

    Baca: Komitmen jangka panjang jadi kunci sukses Norwegia bertansisi ke mobil listrik

    3 pilar rencana jangka panjang
    Kita tidak boleh memandang subsidi sebagai satu-satunya solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang untuk transisi energi di sektor transportasi.

    Indonesia harus membuat rencana jangka panjang yang berdasarkan tiga pilar.

    1. Hindari (avoid):
    Indonesia harus merumuskan transportasi umum yang lebih efisien dengan mendekatkan pemukiman, tempat kerja, dan rekreasi di setiap kota.

    Harapannya, kebutuhan perjalanan masyarakat dengan kendaraan pribadi berikut waktu tempuhnya dapat berkurang.

    2. Penggantian (shift):
    Indonesia harus mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan, dengan mempromosikan transportasi umum atau transportasi aktif seperti bersepeda dan berjalan kaki.

    Beberapa studi di seluruh dunia, seperti di Polandia dan Cina, menunjukkan program bus listrik dapat sangat mengurangi emisi karbon dioksida di kota-kota besar.

    Selain itu, bus listrik juga lebih hemat biaya dibandingkan bus konvensional dalam jangka menengah dan panjang.

    3. Perbaikan (improve):
    Indonesia harus menyempurnakan transportasi umum agar lebih ramah lingkungan dan menarik. Elektrifikasi transportasi menjadi kunci dalam pilar ini.

    Penggunaan listrik berbasis energi terbarukan untuk menggerakkan sektor transportasi akan berperan penting dalam sistem energi Indonesia yang bebas emisi gas rumah kaca. Tujuan ini juga untuk kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia dan lingkungan.

    Program subsidi untuk kendaraan listrik seharusnya hanya langkah kecil pertama dalam rencana jangka panjang melistriki transportasi Indonesia-–yang didorong oleh energi terbarukan, bukan listrik berbahan bakar batu bara.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Yudha Irmansyah Siregar (PhD Candidate, Europa-Universität Flensburg)

  • DPR Dorong Pengembangan Jalur KRL Hingga Karawang dan Cikampek

    DPR Dorong Pengembangan Jalur KRL Hingga Karawang dan Cikampek

    7cloud.asia – Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mendorong percepatan perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Stasiun Karawang dan Stasiun Cikampek Jawa Barat.

    Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025), guna melihat langsung kesiapan infrastruktur perkeretaapian di wilayah tersebut.

    Pimpinan DPR Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menjelaskan bahwa hingga tahun 2025, layanan KRL masih beroperasi sampai Stasiun Cikarang dan belum menjangkau Karawang maupun Cikampek.

    Menurutnya, kondisi ini bukan karena rendahnya kebutuhan masyarakat, melainkan akibat belum dilakukannya elektrifikasi jalur Cikarang–Cikampek–Karawang.

    “KRL hari ini memang baru sampai Cikarang. Kita ingin lanjutkan sampai Karawang dan Cikampek, karena kebutuhannya nyata,” ujar Saan.

    Baca: Kontroversi kenaikan tarif KRL

    Ia menambahkan, jalur dari Cikarang ke Cikampek memiliki jarak sekitar 40 kilometer dan saat ini sudah masuk dalam perencanaan elektrifikasi. DPR RI, kata Saan, ingin memastikan agar rencana tersebut tidak hanya berhenti pada desain, tetapi benar-benar diwujudkan.

    “Desainnya sudah ada, rencananya sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan percepatan,” tegasnya.

    Menurut politisi partai NasDem ini, perpanjangan KRL menjadi penting mengingat Karawang merupakan kawasan industri nasional dengan mobilitas pekerja yang sangat tinggi. Banyak masyarakat Karawang bekerja di Bekasi dan Jakarta, begitu pula sebaliknya.

    “Kalau KRL masuk, mobilitas masyarakat akan jauh lebih efisien,” katanya.

    Baca: Jumlah kota besar di dunia terus bertambah

    Adapun proyek elektrifikasi jalur kereta api Cikarang–Cikampek ditargetkan selesai pada tahun 2027 dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp2 triliun.

    “Yang perlu digarisbawahi, pembiayaannya tidak menggunakan APBN, tetapi melalui kerja sama korporasi antara KAI dan PLN,” kata Saan saat kunjungan kerja di Stasiun Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025).

    Menurutnya, skema pembiayaan ini menunjukkan adanya keseriusan dari BUMN untuk mendukung pengembangan transportasi publik nasional. Namun demikian, Saan menegaskan pentingnya kepastian waktu dan koordinasi yang solid agar target 2027 tidak meleset.
    “Tanpa satu peta jalan bersama, target ini akan sulit tercapai secara optimal,” ujarnya.

    Saan menilai elektrifikasi jalur bukan sekadar proyek teknis, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan menekan kemacetan serta polusi.

    “KRL itu bukan hanya soal kereta, tapi soal kualitas hidup masyarakat,” katanya.

  • Studi MRT Lintas Kembangan Balaraja Diteken: Tingkatkan Koneksivitas Kawasan Aglomerasi

    Studi MRT Lintas Kembangan Balaraja Diteken: Tingkatkan Koneksivitas Kawasan Aglomerasi

    7cloud.asia – Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Banten menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Studi Potensi Kontribusi Pembangunan Moda Raya Terpadu Lintas Timur–Barat Fase 2 atau MRT Lintas Kembangan Balaraja di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (4/2/2026).

    Kajian pembangunan MRT Lintas Kembangan Balaraja ini diharapkan rampung tepat waktu sehingga pembangunan fisik dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun ke depan.

    Proyek pembangunan MRT Lintas Kembangan Balaraja sepanjang kurang lebih 30 kilometer ini akan memperluas jangkauan transportasi masyarakat hingga ke daerah penyangga serta mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan aglomerasi.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, konektivitas transportasi massal di Jakarta dan daerah penyangga sangat dibutuhkan mengingat populasi penduduk yang sangat tinggi.

    Pengembangan MRT Lintas Timur–Barat diharapkan memperluas cakupan layanan transportasi publik, memperkuat sistem aglomerasi, serta meningkatkan daya saing kawasan.

    Dengan terhubungnya koridor utara–selatan hingga Kota Tua, serta barat–timur sampai Balaraja, sistem transportasi Jakarta dan sekitarnya akan semakin terintegrasi.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Kolaborasi dengan pengembang swasta diperlukan untuk meringankan pembiayaan sekaligus mempercepat pengembangan kawasan. Selain itu, kerja sama ini akan mempermudah PT MRT dalam mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD).

    Pramono menambahkan, jika proyek dapat terwujud, ini akan menjadi sejarah yang tidak terlupakan. Sesuatu yang dimulai dari rasa saling percaya, saling menghargai, dan persahabatan.

    ”Saya yakin, kerja sama ini akan memberikan manfaat besar bagi Jakarta dan Banten. Semoga proyek ini mampu memperkuat ekosistem ekonomi kawasan serta menegaskan peran Jakarta sebagai kota global,” ujarnya dikutip dari pernyataan resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Senada, Gubernur Banten. Andra Soni menuturkan, integrasi transportasi massal diperlukan bagi warga Banten yang mayoritas beraktivitas di Jakarta. Ia pun menyambut baik rencana pembangunan MRT Fase 2 Kembangan-Balaraja ini.

    “Ini sebagai pembuka jalan untuk cita-cita kita bersama terkait dengan transportasi massal yang terintegrasi dalam sebuah sistem transportasi perkotaan yang dirancang oleh Provinsi Jakarta, yang kemudian tentu bermanfaat kepada Pemerintah Provinsi Banten,” ucap Andra.

    Menurut Andra, adanya konektivitas transportasi massal hingga daerah penyangga ini akan turut berkontribusi dalam menekan angka kemacetan.

    Baca: Stasiun MRT Harmoni bakal dikembangkan jadi kawasan TOD

    Selain itu, pembangunan transportasi massal yang terintegrasi juga dinilainya menjadi fondasi bagi peningkatan daya saing wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda, Tuhiyat menjelaskan, progres konstruksi MRT Fase Utara-Selatan, rute Bundaran HI hingga Monas ditargetkan beroperasi tahun depan. Sedangkan rute hingga Kota Tua ditargetkan rampung pada 2029.

    Ia mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan komitmen bersama untuk pembangunan transportasi massal modern.

    “Lintas Timur-Barat merupakan koridor yang sangat strategis yang menghubungkan kawasan hunian, kawasan industri, serta pusat pertumbuhan baru di Jakarta dan Provinsi Banten,” lanjut Tuhiyat.

    Kerja sama ini juga dilakukan untuk mendorong pengembangan dengan konsep TOD yang tidak hanya berorientasi pada mobilitas tetapi juga pada kualitas hidup.

    Baca: Layanan transportasi publik di Indonesia belum memadai