7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta sendirian, perlu dukungan dari daerah sekitar.
”Kita harus bekerja bersama dengan daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Karena pergerakan masyarakat kita sudah terhubung satu sama lain,” ujar Pramono Anung saat memimpin Rakor Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Rabu (29/10/2025).
Pramono Anung berharap, forum ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah sekitar dalam membangun sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Pramono Anung menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan ditempuh. Salah satunya evaluasi terhadap layanan TransJabodetabek yang saat ini telah beroperasi di enam rute utama, untuk menentukan apakah rute tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut.
Selain itu, Pemprov DKI bersama pemerintah daerah di kawasan aglomerasi akan mengembangkan sistem park and ride atau kawasan parkir terpadu.
Fasilitas ini memungkinkan masyarakat memarkirkan kendaraan pribadinya di area tertentu sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta, atau TransJabodetabek.
“Kami mengusulkan agar fasilitas park and ride dapat disediakan oleh daerah-daerah setempat. Dengan begitu, selain memudahkan mobilitas warga menuju Jakarta, juga bisa memberikan pemasukan daerah dari retribusi parkir,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono Anung menekankan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan transportasi agar kebijakan yang diterapkan di satu wilayah tidak menimbulkan kemacetan baru di wilayah lain.
Karena itu, ia juga mendorong percepatan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), baik yang dikelola langsung oleh Pemprov DKI maupun oleh MRT Jakarta.
“Pengembangan TOD seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI akan segera dimulai tahun depan. Prinsipnya, manajemen tetap dari Pemprov DKI, sementara pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh MRT. Kami ingin masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari sistem transportasi yang terintegrasi,” ungkapnya.
Terkait rencana penyesuaian tarif TransJakarta, Gubernur Pramono menjelaskan, berdasarkan masukan masyarakat, rentang tarif baru yang diusulkan berada di kisaran Rp5.000–Rp7.000.
Namun, keputusan final akan ditetapkan setelah kajian kemampuan masyarakat rampung. Ia menuturkan, langkah tersebut tengah difinalisasi dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat.
“Saat ini, subsidi per tiket cukup besar, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat mengalami pemotongan. Karena itu, kami sedang menyiapkan penyesuaian tarif agar tetap rasional, tanpa membebani masyarakat kecil. Untuk 15 golongan masyarakat yang sudah mendapat subsidi, tetap akan kami lindungi dan gratiskan,” tuturnya.
Pramono juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalitas pengemudi Mikrotrans dan JakLingko agar layanan semakin aman dan nyaman. Ia menegaskan akan meminta Dinas Perhubungan menindak tegas sopir yang tidak profesional atau melanggar etika berkendara.
Melalui integrasi transportasi lintas wilayah, Jakarta dan kawasan sekitarnya diharapkan dapat tumbuh sebagai satu kesatuan wilayah metropolitan yang produktif dan berdaya saing.
“Dengan kerja bersama dan sistem yang terintegrasi, kita ingin masyarakat merasakan manfaat transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan terkoneksi dari rumah hingga tempat kerja,” tutupnya.
Leave a Reply