ruangkota

Tag: transportasi

  • Pramusapa, Cara TransJakarta dan Commuter Line Melayani Disabilitas dan Penumpang Prioritas

    Pramusapa, Cara TransJakarta dan Commuter Line Melayani Disabilitas dan Penumpang Prioritas

    7cloud.asia – Pramusapa, demikian profesi ini dinamakan. Pramusapa ini bertugas untuk melayani penumpang prioritas TransJakarta ataupun commuterline.

    Saya menemukan pramusapa pertama kali saat melintas di jembatan penyeberangan yang menghubungkan halte TransJakarta Velbak dengan Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

    Pada Rabu (20/9/2023) malam saya kembali menemukan pramusapa itu. Pramusapa bernama Raka Novan sedang memandu dua orang disabilitas netra, Dadan dan rekannya, dari Halte TransJakarta Velbak menuju Stasiun Kebayoran. 

    Setelah mengantar dua disabilitas netra hingga pintu masuk dan memastikan mereka diterima petugas pramusapa di Stasiun Kebayoran, ia kembali ke basenya di Halte TransJakarta Velbak.

    Baca: Mengenal bus ramah disabilitas yang digagas Ganjar Pranowo

    Kepada 7cloud.asia, Raka menyebutkan tugasnya sebagai pramusapa adalah memberikan informasi penumpang TransJakarta yang tidak tahu rute bus. 

    “Kami juga bertugas untuk membantu penumpang prioritas, seperti anak-anak, lansia, perempuan hamil ataupun penyandang disabilitas untuk memastikan kenyamanan mereka,” ujarnya.

    Novan mengatakan, ia telah bekerja sebagai pramusapa selama satu tahun terakhir.

    Kami bekerja dalam shift, ujarnya, dengan satu shift selama 8 jam. Novan menjelaskan beragam bantuan yang dibutuhkan penumpang prioritas.

    Baca: PT KAI sediakan tiket khusus bagi penyandang disabilitas

    Seperti memastikan mereka mendapatkan tempat duduk di bangku prioritas, memastikan mereka tidak salah rute, atau bahkan memapah penumpang yang memang tidak bisa berjalan sendiri. 

    “Tapi di TransJakarta rute Ciledug-Tendean ini jarang ada penumpang yang menggunakan kursi roda. karena ini tinggi sekali sehingga dijuluki jalur langit,” ujarnya. 

    Novan mengungkapkan, untuk mendapatkan layanan penumpang prioritas bisa mendaftar ke PT TransJakarta atau PT KAI. Mereka akan mendapatkan pin sehingga petugas akan tahu bahwa mereka butuh layanan khusus.

    “Selain itu, kami juga memiliki grup whatsapp untuk berbagi informasi dan berkoordinasi soal penumpang prioritas ini. Sehingga ketika mereka tiba di halte ataupun stasiun yang dituju, dipastikan ada petugas yang siap membantu,” terangnya.

    Baca: Kafe Difabis, potret perjuangan difabel bisu di Jakarta

    Bagi Dadan, keberadaan pramusapa ini dangat membantunya. Apalagi di jembatan penyeberangan orang Velbak yang cukup panjang dan tidak dilengkapi marka untuk disabilitas ini. 

    Dadan menambahkan, meski masih ada kekurangan, apa yang dilakukan PT TransJakarta dan PT KAI ini layak diapresiasi. 

    Dadan yang bekerja di sebuah bank nasional ini berharap, ke depan pemerintah lebih memperhatikan layanan transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas.

    “Sehingga orang-orang seperti kami, bisa bepergian secara mandiri,” ujarnya.

    Baca: Kisah-kisah Tuli, memotret keseharian disabilitas di Kota Solo

    Sayang, saya tidak bisa mengikuti bagaimana Dadan dan temannya harus berdesakan naik TransJakarta ataupun commuter line di jam-jam sibuk seperti saat itu. 

    Yang saya tahu, di jam-jam sibuk  seperti ini biasanya transportasi publik ini akan sangat padat.

    Mungkin, di kesempatan lain saya bisa mengiukti mereka dan memotret secara lebih utuh untuk dapat menggambarkan bagaimana layanan transportasi publik untuk warga disabilitas di Jakarta. 

     

  • Transportasi Publik yang Nyaman Jadi Elemen Kota Ramah Lingkungan

    Transportasi Publik yang Nyaman Jadi Elemen Kota Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Transportasi publik menjadi salah satu elemen bagi terwujudnya kota yang ramah lingkungan.

    Kenapa bisa begitu? Karena sektor transportasi menjadi salah satu sumber  pencemaran atau polusi yang berdampak buruk bagi lingkungan kota dan sulit ditanggulangi hingga hari ini.

    Seperti kita ketahui, emisi karbon termasuk yang dihasilkan sektor transportasi telah memicu pemanasan global yang pada gilirannya akan mengakibatkan perubahan iklim dengan segala dampak lingkungan terutama bagi warga kota.   

    Sektor transportasi merupakan penghasil emisi karbon terbesar kedua (23%), dimana transportasi darat di kota menyumbang 90% emisi sektor ini, dengan total emisi di sektor energi mendekati 600 MtCO2eq pada tahun 2021 (IESR, IEVO 2023).

    Baca: 8 elemen kota ramah lingkungan

    Kehadiran berbagai moda transportasi umum dinilai dapat menjadi satu langkah untuk melawan polusi udara yang kian ”mencekik” udara sejumlah kota di Indonesia akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.

    Dengan pembenahan transportasi publik diharapkan akan tercapai green transportation dapat menjadi salah satu solusi di mana masyarakat dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

    Caranya? Memaksimalkan fungsi transportasi umum serta pembangunan transportasi massal yang nyaman tentu menjadi sebuah solusi.

    Baca: Tantangan menerapkan infrastruktur hijau di kota

    Tak cuma fokus pada transportasinya saja, infrastruktur untuk transportasi publik juga harus dibangun senyaman mungkin.

    “Jadi, penggunaan kendaran pribadi juga dapat berkurang jika transportasi massal menjadi sebuah transportasi yang aman dan nyaman,” tulis 99.co.

    Selain pembenahan sarana transportasi publik, dekarbonisasi atau transisi ke energi bersih di sektor transportasi menjadi salah satu agenda utama untuk mencapai target emisi nol bersih Indonesia pada tahun 2060.

    Baca: Desain biofilik yang sangat ramah lingkungan

    Dalam skenario rendah karbon yang sesuai dengan target Paris Agreement (LCCP), emisi dari transportasi di Indonesia perlu diturunkan menjadi 100 MtCO2eq pada tahun 2050.

    Sementara itu, dalam perhitungan IESR seluruh sektor energi, termasuk transportasi, harus mendekati nol emisi pada tahun 2050 agar kenaikan suhu global tetap berada di bawah 1,5 °C.

    Untuk mencapai hal tersebut, elektrifikasi transportasi dan pemanfaatan bahan bakar berkelanjutan perlu diprioritaskan.

    Baca: Slow city, konsep pengelolaan kota yang lebih ramah lingkungan

    Salah satu cara melakukan dekarbonisasi transportasi darat yakni meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.

    Adanya penggantian komponen mesin pembakar internal (Internal Combustion Engine/ICE) dengan kendaraan listrik tidak hanya menjadi solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), tetapi juga menjadi pilihan yang lebih ekonomis.

    Hal ini lantaran efisiensi energi teknologi kendaraan listrik yang tinggi. Kendaraan listrik diproyeksikan mewakili lebih dari 60% kendaraan yang terjual secara global pada tahun 2030.

    Baca: Transit Oriented Development, konsep pengembangan kota yang lebih ramah lingkungan

    Untuk itu, perlu dipersiapkan dengan matang infrastruktur pendukung kendaraan listrik di Indonesia, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

     

     

     

  • Terima banyak Keluhan Masyarakat Soal LRT Jabodebek, DPR Ingatkan Kemenhub

    Terima banyak Keluhan Masyarakat Soal LRT Jabodebek, DPR Ingatkan Kemenhub

    7cloud.asia – Ketua Komisi V DPR Lasarus mendesak jajaran Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional transportasi publik termasuk LRT Jabodebek.

    Permintaan Lasarus ini, khususnya terkait  kereta cepat hingga Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang mengalami berbagai masalah teknis sebulan setelah dioperasikan. 

    Lasarus berharap pihak Kemenhub menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna transportasi publik LRT Jabodebek. 

    “Saya minta sebagai regulator mengawasi betul operasional kereta cepat ini. Memang kita masih bisa memaklumi di tahap awal ini ada banyak penyesuaian-penyesuaian. Namun demikian, ini perlu kita cermati,” ujar Lasarus di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

    Baca: LRT alami banyak masalah, DPR minta dilakukan audit

    Ia menambahkan, ada apresiasi dari masyarakat terkait keberadaan LRT Jabodebek tapi banyak juga ada keluhan yang sampai ke Komisi V.

    “Nah karena pelayanan, tentu bagian dari kita pengawasan itu juga bagian dari kita karena regulasinya dibawah naungan Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

    Lasarus meminta, sebagai regulator Kemenhub mengawasi betul operasional kereta cepat ini.

    Adapun terkait LRT Jabodebek, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan masih banyaknya adanya keluhan dari masyarakat terutama terkait dari segi konektivitas antar moda.

    Baca: Segini tarif normal LRT Jabodebek

    Bahkan, ungkap Lasarus, hal-hal teknis pun tidak luput menuai sorotan dari masyarakat. Ia mengaku banyak dmintai pendapat terkait dengan cepat ausnya roda LRT.

    Karena hal Ini menyangkut keselamatan, ujarnya, saya pikir juga sebagai regulator.

    “Sebagai pengawas Kemenhub, kami titip pesan untuk secara seksama memperhatikan hal-hal teknis yang terkait dengan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna khususnya kereta cepat dan LRT, demikian juga yang lain-lain,” tandas Lasarus.

    Merespon hal itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan pihaknya selaku regulator telah secara intensif mengontrol kereta cepat maupun KRL.

    “Berkaitan dengan kereta cepat, kami regulator intensif pak, terutama juga KRL, mestinya yang punya perusahaan yang kontrol, tetapi kami yang panggil,” ujarnya.

    Baca: Mengintegrasikan fasilitas transportasi publik di Jakarta

    Kemenhub, ujar Budi Karya, sudah lapor presiden, saya kontrol baik kereta cepat maupun KRL tentang kasus-kasus yang terjadi. Ia menjanjikan Desember ini masalah akan teratasi. 

    Mengenai wacana Panja, Menhub meminta waktu kepada Komisi V DPR RI agar pihaknya diberikan waktu dan kesempatan selama 6 bulan untuk meningkatkan kinerja.

    “Kami buat suatu pemantauan yang online, pak, Sekarang ini ada indikasi bahwa jumlah yang diekspor itu tidak sama dengan yang sebenarnya. Jadi nanti kalau ada sistem, nanti real time pak, jadi bisa kita pantau,” tutur Menhub.

    Sumber: Parlementaria

  • Pakar: Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Dorong Layanan Transportasi di Tanah Air

    Pakar: Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Dorong Layanan Transportasi di Tanah Air

    7cloud.asia – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai rencana penyesuaian tarif kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek akan mendorong pemerataan layanan bus perintis di seluruh Indonesia.

    “Hal itu lantaran anggaran “public service obligation” (PSO) KRL Jabodetabek terbilang cukup besar, yakni Rp1,6 triliun dari total PSO untuk perkeretaapain sebesar Rp3,5 triliun pada 2023,” kata Djoko dikutip Antaranews.com, Sabtu (4/5/2024).

    Angka PSO untuk KRL Jabodetabek itu jauh dibandingkan dengan anggaran bus perintis di 36 provinsi pada periode yang sama yang hanya sebesar Rp177 miliar.

    “Jika ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, maka anggaran PSO Perkeretaapian dapat dialihkan untuk menambah anggaran bus perintis yang dioperasikan di seantero Nusantara supaya tidak ada ketimpangan anggaran,” katanya.

    Joko yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu, mengatakan, kepentingan layanan transportasi umum daerah 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar) se-Indonesia kalah jauh ketimbang untuk warga Jabodetabek.

    Baca Juga: PT KAI Berencana Naikkan Tarif KRL Jabodetabek, DPR Sebut Beban Masyarakat Akan Semakin Berat

    Mengutip hasil penelitian dalam Jurnal Manajemen Transportasi&Logistik Trisakti pada Juli 2022, disimpulkan bahwa pemberian PSO KRL Jabodetabek tidak tepat sasaran karena sekitar 60 persen pengguna adalah kelompok mampu.

    Terlebih mayoritas pengguna KRL Jabodetabek bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan paling tinggi Rp4 juta per bulan.

    Volume penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap penyesuaian/kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu. Karakteristik penumpang didominasi oleh kelompok berpenghasilan tinggi dan jenis perjalanan komuter yang bersifat inelastis.

    “Nilai elastisitas terhadap tarif KRL Jabodetabek tergantung pada karakter perjalanan, karakter penumpang, karakter dan layanan kota dan besaran dan arah perubahan tarif,” kata Djoko.

    Sebelumnya, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini, usulan tersebut masih dibahas pemerintah.

    Baca Juga: Setelah Berlaku Tarif Normal, Akankah LRT Jabodebek Tetap Diminati

    Tarif KRL yang berlaku saat ini sebesar Rp3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambahkan Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 km berikutnya.

    Pada akhir 2022, Menteri Perhubungan Budi Karya pernah mengatakan agar subsidi tarif penumpang KRL tepat sasaran, maka diperlukan skema yang tepat.

    Caranya adalah dengan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL termasuk penerapan harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.

    Selama ini, tarif penumpang KRL masih disubsidi oleh pemerintah.

    Namun, Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antarpenumpang, data Kementerian Dalam Negeri atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

    Sumber:Antaranews.com

  • Butuh Transportasi Publik Berkualitas untuk Atasi Polusi Udara di Jakarta

    Butuh Transportasi Publik Berkualitas untuk Atasi Polusi Udara di Jakarta

    7cloud.asia – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut sumber utama polusi udara di Jakarta adalah sektor transportasi.

    Dimana hampir 70 persen sumber polusi udara Jakarta bersumber dari sektor tranportasi yakni emisi kendaraan bermotor, terutama kendaraan pribadi.

    Karena itu solusi tepat untuk mengatasi polusi udara di Jakarta adalah pembatasan kendaraan bermotor dan membenahi sistem transportasi publik yang hingga hari ini, bisa dibilang belum memadai.

    Seperti apa kondisinya dan apa rekomendasi yang ditawarkan berikut hasil kajian tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang telah terbit di The Conversation pada Agustus lalu,

    Upaya mengurai masalah transportasi publik seharusnya lebih difokuskan untuk menjadi jalan keluar masalah polusi udara Jakarta, tanpa menegasikan sumber-sumber polusi lainnya, seperti limbah pabrik dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    Kondisi transportasi Jabodetabek
    Selama ini, beberapa pihak menganggap pemerintah cenderung menyalahkan masyarakat yang enggan berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

    Hingga saat ini, penduduk Jakarta dan sekitarnya cenderung masih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum dalam melakukan mobilitas.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai sekitar 148 juta kendaraan pada tahun 2022 dan didominasi oleh sepeda motor sebesar sekitar 125 juta unit.

    BPS juga mencatat produksi kendaraan bermotor dalam negeri mencapai 6,18 juta unit pada tahun 2021. Jumlah tersebut naik 42% dari tahun 2020 yang hanya berjumlah 4,35 juta unit.

    Di Jakarta, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia mencatat jumlah kendaraan bermotor pada 2022 berjumlah sekitar 3,7 juta mobil dan 17,3 juta motor.

    Baca: Prokontra penerapan sistem ganjil genap pada sepeda motor

    Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah mobil dan motor meningkat sangat drastis berturut-turut sebesar 269persen dan 721persen dalam waktu dua puluh tahun terakhir.

    Dapat kita bayangkan betapa eksesifnya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta saat ini.

    Di wilayah pinggiran Jakarta seperti Kota Tangerang, Banten, jumlah kendaraan pribadi (mobil dan motor) pada tahun 2022 juga tinggi, yakni mencapai sekitar 3,4 juta kendaraan.

    Sementara itu, jumlah kendaraan bermotor di kota penopang lainnya–Bogor, Depok dan Bekasi–berkisar 6,1 juta kendaraan.

    Dari sisi ekonomi regional, pemerintah daerah mungkin senang dengan banyaknya kendaraan bermotor, karena semakin banyak kendaraan, semakin banyak pula pajak yang dipungut; yang berpengaruh ke besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah.

    Namun dari sisi lingkungan, dapat kita bayangkan jika sekitar 30 juta kendaraan lalu lalang setiap harinya, berapa banyak emisi yang dikeluarkan ke udara?

    Transportasi publik belum memadai, kendaraan pribadi pilihan rasional
    Warga Jabodetabek memang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan mobilitas sehari-hari.

    Ini kemungkinan besar disebabkan oleh transportasi publik belum memadai serta mekanisme pembiayaan dan kepemilikan kendaraan pribadi yang kini semakin dipermudah.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesak dilakukan untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Statistik Komuter tahun 2019 menyebutkan 91,6persen komuter Jabodetabek, alias pelaku perjalanan yang keluar-masuk Jakarta setiap hari, tidak memiliki keinginan untuk beralih ke moda transportasi umum.

    Beberapa alasannya adalah waktu tempuh lama, tidak praktis, dan jauhnya akses yang terintegrasi antarmoda transportasi. BPS juga mencatat bahwa 6 dari 10 komuter menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi utama.

    Belum memadainya sistem transportasi publik memantik berbagai siasat yang dilakukan oleh warga, di antaranya adalah mengompreng dan mengandalkan ojek daring, selain membeli dan menggunakan kendaraan pribadi.

    Pilihan ojek daring sebagai salah satu moda pengumpan juga sering kali dianggap menjadi alternatif, bahkan solusi, dari masalah yang ada.

    Namun, jika kita teliti lebih jauh, kepemilikan kendaraan pribadi dan adanya bisnis ojek daring justru menunjukkan bahwa sistem transportasi publik kita selama ini masih problematik.

    Upaya pemerintah yang sayangnya belum efektif
    Pembenahan transportasi publik di Jabodetabek sebetulnya bukan hal baru. Sudah banyak upaya untuk membangun dan memperbaikinya.

    Misalnya, DKI Jakarta sudah memiliki JakLingko, sebuah sistem transportasi terintegrasi mapan yang menggabungkan TransJakarta, minitrans (BRT) dan mikrotrans (non-BRT) sebagai moda pengumpan (feeder).

    Berbagai proyek infrastruktur besar seperti Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT dan Lintas Raya Terpadu (LRT) juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik massal di Jakarta.

    Baca: Penataan transportasi publik dan pembangunan kawasan berkonsep TOD

    Pertanyaannya, meski moda transportasi publik di ibu kota semakin beragam, apakah jalurnya sudah cukup menjangkau semua wilayah dan sistem pengumpannya sudah mendukung konektivitas dengan wilayah pinggiran?

    Di samping penyediaan infrastruktur, pemerintah juga sudah berupaya untuk mengajak warga untuk menggunakan transportasi publik demi lingkungan yang lebih baik.

    Misalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki program Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum pada tahun 2022 dan Program Langit Biru.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) juga melakukan uji emisi kendaraan sebagai bentuk dukungan terhadap pengendalian pencemaran udara.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengajak warganya untuk turut menggunakan transportasi publik. Namun, semua itu belum mampu mengajak masyarakat beralih, sehingga butuh pembenahan struktural.

    Seperti apa seharusnya pembenahan itu harus dilakukan, akan diulas dalam tulisan selanjutnya.

    Penulis:
    Dwiyanti Kusumaningrum
    Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

    Anggi Afriansyah
    Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

  • Amankah Penggunaan Sepeda Listrik sebagai Alat Transportasi ke Sekolah?

    Amankah Penggunaan Sepeda Listrik sebagai Alat Transportasi ke Sekolah?

    7cloud.asia – Penggunaan sepeda listrik sebagai alat transportasi oleh anak-anak untuk pergi dan pulang sekolah saat ini semakin marak.

    Namun, psikolog anak dan keluarga dari Fakultas Psikologi UI, Sani Budiantini Hermawan mengingatkan di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan sepeda listrik terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait kesiapan mental anak.

    Salah satu hal yang sering kali diabaikan adalah kesiapan mental anak dalam menggunakan sepeda listrik di jalan umum, karena menurut Sani, usia tidak selalu menjadi indikator bahwa anak sudah matang secara mental untuk menghadapi risiko berkendara di jalan raya.

    Apakah anak taat dalam bersepeda, mengingat sepeda itu sudah di dalam jalanan umum yang tadi ada faktor bahaya, risiko, kepadatan, dan kemudian pengendara transportasi lain itu juga perlu diperhitungkan

    “Jangan sampai anak juga belum mahir, belum paham aturan, akhirnya membahayakan diri atau orang lain,” ungkapnya.

    Baca: Kenali ciri-ciri anak menjadi korban perundungan

    Sani juga mengingatkan bahwa orang tua harus bertanya kepada anak apakah mereka merasa nyaman menggunakan sepeda listrik sebagai alat transportasi ke sekolah.

    Dia pun meminta agar orang tua tetap waspada terhadap stres yang mungkin dialami anak selama di jalan, karena stres bisa timbul jika anak sering terlambat dan akhirnya berkendara sembrono, atau karena mereka belum sepenuhnya mahir dan tidak paham aturan.

    Hal tersebut, dapat berdampak negatif, termasuk kecelakaan atau gangguan pada kinerja anak di sekolah.

    Oleh karena itu, selain keterampilan dan kesiapan mental, kenyamanan anak juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan penggunaan sepeda listrik untuk perjalanan ke sekolah.

    Sani menekankan, bahwa kemampuan anak dalam mengendarai sepeda, khususnya sepeda listrik dan kesiapan mentalnya menjadi hal utama yang tidak bisa dianggap remeh.

    Baca: Kenali perbedaan antara bercanda dan perundungan

    Kita harus pantau keterampilannya supaya mahir dalam menggunakan rem, mengarahkan setang dan kemudian spontanitas, ketika ada sesuatu yang terjadi di jalanan juga dia bisa mengantisipasi dengan baik.

    “Sehingga, tidak bisa instan,” kata Sani dikutip Antaranews.com Sabtu (14/9/2024).

    Selain kemampuan anak, kondisi jalan juga harus diperhitungkan, menurutnya tidak semua jalur yang dilalui oleh anak-anak menuju sekolah aman untuk sepeda listrik.

    Karena itu, ujarnya, orang tua perlu melakukan survei terhadap rute yang dilalui anak sehari-hari.

    Faktor jarak juga menjadi bahan pertimbangan, apabila jarak dari rumah ke sekolah terlalu jauh, anak bisa merasa lelah di tengah perjalanan.

    Dan, kondisi ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan karena kelelahan memengaruhi kemampuan mereka untuk tetap fokus dan responsif terhadap lingkungan sekitar.

    Sumber:Antaranews.com

  • Ubah Lanskap Transportasi Publik di Jakarta, LRT Jabodebek Raih Penghargaan Internasional

    Ubah Lanskap Transportasi Publik di Jakarta, LRT Jabodebek Raih Penghargaan Internasional

    7cloud.asia – Proyek LRT Jabodebek berhasil meraih penghargaan Outstanding Civil Engineering Achievement Award dari Japan Society of Civil Engineers.

    Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung kepada pihak LRT Jabodebek oleh Hajime Ueda, Kepala Bagian Ekonomi Kedubes Jepang di Indonesia, pada Selasa, (12/11/2024) di Jakarta.

    Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Mohamad Risal Wasal mengatakan bahwa proyek LRT Jabodebek semenjak diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2023 telah mengubah lanskap transportasi di wilayah Jabodebek.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Kamis (14/11/2024) disebutkan, LRT Jabodebek memiliki sepanjang 44,3 kilometer dan menghubungkan 18 stasiun telah menjadi tulang punggung angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya.

    “LRT Jabodebek telah terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti Commuter Line, Jak Lingko, TransJakarta, Bis Kita, dan Kereta Cepat,” tutur Risal.

    Baca: Jumlah penumpang LRT Jabodebek terus meningkat

    Hadir pula dalam penyerahan penghargaan ini, Eiji Yonezawa selaku Presiden Oriental Consultant Global (OC Global). Dalam pembangunan LRT Jabodebek, OCG berperan sebagai konsultan supervisi.

    Kolaborasi DJKA dengan OCG sebagai konsultan supervisi menjadi kunci keberhasilan proyek LRT Jabodebek ini.

    Penghargaan ini membuktikan bahwa proyek LRT Jabodebek tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga diakui kualitasnya di tingkat dunia.

    “Dengan semangat kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, termasuk OCG, proyek (LRT) dapat terlaksana,” imbuh Risal.

    Baca: DKI Jakarta targetkan 55 persen warga gunakan transportasi publik

    Rizal menambahkan, OCG membantu DJKA membangun 10 (sepuluh) jembatan bentang panjang yang dibangun di jalur utama, termasuk long span Kuningan.

    Long span Kuningan ini disebut-sebut memiliki bentang jembatan kantilever seimbang terpanjang untuk jalur kereta api di dunia

    Proyek LRT Jabodebek menunjukkan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan, khususnya di wilayah aglomerasi Jabodebek.

    Kementerian Perhubungan melalui DJKA berkomitmen untuk terus berusaha meningkatkan sistem perkeretaapian perkotaan agar dapat memberikan lebih banyak dampak positif kepada masyarakat pengguna kereta api.

  • Perluasan TransJakarta hingga Bodetabek Bakal Kurangi Pemakaian Kendaraan Pribadi

    Perluasan TransJakarta hingga Bodetabek Bakal Kurangi Pemakaian Kendaraan Pribadi

    7cloud.asia – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai perluasan layanan TransJakarta hingga Bodetabek menjadi TransJabodetabek akan membantu mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

    “Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60 persen warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum,” kata Djoko lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (2/4/2025)

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu juga menyebut penerapan jalan berbayar dibutuhkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta.

    “Penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” katanya.

    Djoko menuturkan, pengembangan atau peningkatan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan merupakan kata kunci mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum.

    Baca: Layanan TransJakarta diperluas hingga Bodetabek

    Terlebih, saat ini beban masyarakat, khususnya generasi muda, cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor.

    “Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi,” katanya.

    Hal itu lantaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum.

    Padahal, sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri.

    “Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum,” ujarnya.

    Baca: Empat rute TransJabodetabek segera diluncurkan

    Djoko mencatat ketergantungan publik terhadap ojek diakibatkan tata ruang yang semrawut dan layanan transportasi publik yang buruk.

    Dia mencontohkan, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi angkutan umum hanya tersisa 2 persen, sedangkan mobil 23 persen dan sepeda motor mencapai 75 persen.

    “Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Saat ini, keempat rute tersebut tengah diuji coba dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

    Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta.

    Selanjutnya, rute ketiga dan keempat akan ada layanan untuk wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol, Jakarta.

  • Dewan Transportasi Kota Jakarta Usulkan Penambahan Rute Layanan Bus Non Subsidi

    Dewan Transportasi Kota Jakarta Usulkan Penambahan Rute Layanan Bus Non Subsidi

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima audiensi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, DTKJ menyampaikan sejumlah masukan terkait penguatan dan pengawalan kebijakan transportasi khususnya transportasi publik di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

    Ketua DTKJ, Haris Muhammadun mengusulkan penambahan rute Royaltrans (layanan bus non-subsidi) untuk menjangkau pengguna kendaraan pribadi di wilayah penyangga Jakarta.

    Tujuh rute tambahan yang diusulkan di antaranya rute Graha Raya Bintaro-Ciledug dan Grand Wisata Bekasi serta Sumarrecon Bekasi ke Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Halim.

    “Karena sebetulnya kan orang-orang developer yang ada di Bodetabek, itu kan pengguna mobil pribadi, itu yang akan kita sasar. Sehingga Royaltrans itulah yang akan kita tambahkan,” jelas Haris.

    Baca: Transjabodetabek rute Blok M–Alam Sutera mulai beroperasi

    Kepada Gubernur, Haris juga menyampaikan apresiasi DTKJ terhadap peluncuran TransJabodetabek rute Blok M-Alam Sutera sehingga memberikan kemudahan mobilitas masyarakat.

    “Kita menyampaikan kepada Pak Gubernur apresiasi yang sangat besar. Karena TransJabodetabek kemarin sudah diluncurkan dari mulai Alam Sutera sampai dengan Blok M,” ujarnya.

    Selain itu, DTKJ mengusulkan penerapan tarif parkir yang lebih tinggi di koridor yang sudah terlayani angkutan publik dan pengembangan fasilitas park and ride di luar Jakarta.

    Menurutnya, komunikasi Gubernur DKI dengan kepala daerah di Bodetabek terkait pengembangan layanan transportasi sudah berjalan baik.

    “Karena itu juga akan menjadi mekanisme yang baik dalam bertransportasi. Artinya mereka parkir di satu tempat kemudian menggunakan dengan transportasi publik,” kata Haris.

    Baca: Perluasan TransJakarta kurangi penggunaan kendaraan pribadi

    DTKJ juga mendorong optimalisasi penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mengingat saat ini baru 11 persen pelanggaran yang terkirim. Selain itu, juga dibahas mengenai creative budgeting untuk angkutan publik.

    Untuk mendukung program perluasan jangkauan transportasi publik hingga wilayah Jabodetabek, DTKJ mengusulkan penerbitan Peraturan Gubernur baru terkait tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor transportasi.

    “Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan arahan bagaimana Jaklingko atau mikrotrans-mikrotrans ini juga bisa menjadi feeder yang ada di Bodetabek,” tambah dia.

    Menanggapi usulan-usulan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyampaikan bahwa Gubernur Pramono menyambut baik masukan-masukan yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya secara detail.

  • Dewan Transportasi Kota Jakarta Usulkan Kenaikan Tarif TransJakarta, Besaran Upah Minimum Jadi Pertimbangan

    Dewan Transportasi Kota Jakarta Usulkan Kenaikan Tarif TransJakarta, Besaran Upah Minimum Jadi Pertimbangan

    7cloud.asia – Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun kembali menyampaikan rekomendasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terkait penyesuaian tarif moda transportasi Transjakarta.

    Hal ini disampaikan Haris saat bertemu dengan Gubernur Pramono dalam audiensi di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Senin (28/4/2025).

    “Ini juga disinggung tadi. DTKJ sendiri kan sudah menyampaikan rekomendasinya dua kali kalau tidak salah terhadap pimpinan Jakarta sebelum-sebelumnya. Dan ini tadi juga kami sampaikan juga,” kata Haris

    Ia menyampaikan, tarif Transjakarta belum mengalami kenaikan sejak lama. Karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian tarif.

    Baca: Layanan TransJakarta diperluas hingga Bodetabek

    Rekomendasi kenaikan tarif TransJakarta ini, menurut Haris, disampaikan karena DTKJ melihat adanya kemampuan dan kemauan masyarakat Jakarta untuk membayar tarif transportasi yang lebih tinggi.

    “Artinya memang dari 2003-2004 itu kan gak naik-naik ya atau gak disesuaikan. Nah sebetulnya ATP-WTPnya (Ability To Pay dan Willingness To Pay) kan sudah,” ujarnya.

    Haris menambahkan, DTKJ akan bekerja sama dengan tim Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk mengkaji hal ini secara teknis.

    “Ini juga nanti akan dikaji secara teknikal oleh tim Pak Kadisub dengan DTKJ. Kita akan bersama-sama menajamkan itu,” ucapnya.

    Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini sudah tidak mengalami perubahan sejak 2005 atau selama 20 tahun terakhir.

    Baca: Rute Transjakarta yang bersinggungan dengan jalur MRT akan dihapus

    Rencana penyesuaian tarif Transjakarta sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, namun masih perlu kajian yang lebih dalam.

    “Rencana penyesuaian ini sudah cukup lama dan kami harapkan bahwa terkait tarif ini juga bisa kita detailkan pembahasannya untuk mendapatkan persetujuan,” terangnya.

    Syafrin menambahkan, berbagai variabel akan dipertimbangkan dalam kajian kenaikan tarif. Salah satunya adanya ketidaksesuaian antara tarif Transjakarta dengan perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

    Ia menjelaskan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tarif akan menjadi kajian detail dan dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Variabel berpengaruh terhadap tarif itu menjadi kajian detail kami untuk kami laporkan kepada Pak Gubernur, satu kata kuncinya adalah pada tahun 2005 UMP Jakarta itu masih sekitar Rp800.000, tarif Rp3.500 saat ini UMP-nya berapa, tarif masih Rp3.500,” katanya.

    Baca: Pengamat sebut kenaikan tarif Transjakarta akan bebani masyarakat