7cloud.asia – Perubahan iklim yang membuat suhu semakin panas tidak hanya membuat cuaca semakin gerah, tapi juga berdampak langsung pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti warung makan pinggir jalan hingga usaha produksi rumahan.
Riset kami yang menggabungkan data puluhan tahun dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) dan catatan suhu historis, menemukan pola bahwa setiap kenaikan suhu rata-rata tahunan 1ºC, terjadi penurunan pendapatan usaha sebesar 14 persen dan penurunan pendapatan per pekerja sebesar 21 persen.
Sebagai ilustrasi, tahun 2024 menjadi salah satu tahun terpanas di Indonesia. Di DKI Jakarta, suhu tahunan naik sekitar 1ºC dari kondisi normalnya.
Nah, pada UMKM dengan omzet normal tahunan sebesar Rp60 juta, cuaca yang lebih panas dari biasanya ini diperkirakan menurunkan pendapatannya hingga menjadi kurang dari Rp52 juta. Mengapa bisa begitu?
Berbeda dengan perusahaan besar, usaha mikro yang umumnya informal dan berbasis rumah tangga, jauh lebih rentan karena tidak memiliki sumber daya keuangan dan infrastruktur (seperti pendingin ruangan/AC) untuk menghadapi panas ekstrem.
Akibatnya, kenaikan suhu secara langsung menekan produktivitas sekaligus pendapatan mereka.
Ketika panas yang jadi sumber masalah
Penurunan produktivitas usaha akibat suhu panas tidak terjadi begitu saja, tetapi karena sejumlah faktor yang saling terkait:
-
Physiological strain atau tekanan fisik: Paparan suhu tinggi menyebabkan kelelahan fisik, sehingga pekerja jadi melambat serta lebih sering beristirahat. Hal ini menghambat produktivitas dan meningkatkan risiko kesehatan.
-
Cognitive decline atau gangguan kognitif: Cuaca panas mengganggu kemampuan otak dalam pengambilan keputusan, memperlambat reaksi, dan mengurangi akurasi. Hal ini berbahaya dan mengganggu kinerja, terutama bagi pekerja yang bekerja di sektor padat karya berisiko tinggi seperti buruh pabrik.
-
Sector vulnerability atau kerentanan sektor: Setiap sektor mengalami dampak yang berbeda. Usaha yang mengandalkan tenaga fisik intensif, seperti konstruksi dan manufaktur terdampak paling berat.
Usaha yang berada di wilayah yang secara historis sudah panas, khususnya, mengalami kerugian produktivitas yang jauh lebih besar.
Riset kami menemukan bahwa produktivitas usaha rumah tangga di Indonesia mencapai titik optimal pada suhu tahunan 25-26ºC.
Namun, saat suhu melewati ambang tersebut, kinerja mulai merosot. Mulai dari jam kerja efektif berkurang hingga tingkat kesalahan dalam bekerja meningkat.
Namun pemilik usaha tetap harus beroperasi dengan ongkos yang sama meski dengan produktivitas jauh lebih rendah.
Bahkan sektor informal sering menjadi “penampung” bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan di sektor lain akibat cuaca ekstrem. Karena jumlah pekerja bertambah tetapi hasil penjualannya menurun, maka angka pendapatan per orang jatuh lebih dalam.
Adapun rata-rata suhu di banyak wilayah Indonesia sudah berada di angka 26,6°C. Dan tahun ini ada ancaman El Niño yang membuat suhu akan semakin panas.
Suhu maksimum harian area Jabodetabek saja misalnya, belakangan bisa mencapai 36ºC. Kondisi ini tentu bisa semakin mengancam sektor informal.
Butuh perhatian dan kebijakan khusus
Kerentanan sektor informal mesti jadi isu penting dalam agenda kesetaraan ekonomi Indonesia. UMKM bukan hanya unit ekonomi kecil, tetapi fondasi utama penghidupan jutaan keluarga.
Sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian. Mereka menyediakan mata pencaharian bagi hampir 97% tenaga kerja dan menyumbang 60,5% dari produk domestik bruto (PDB).
Ironisnya, kelompok ini justru memiliki kapasitas adaptasi paling minim terhadap tekanan perubahan iklim.
Selama ini, strategi adaptasi iklim pemerintah cenderung berfokus pada industri berskala besar dan sektor pertanian.
Padahal, temuan kami menunjukkan bahwa risiko penurunan produktivitas akibat suhu panas juga terjadi pada sektor non-pertanian, terutama sektor informal dan berbasis rumah tangga.
Isu panas ekstrem harusnya diintegrasikan ke dalam desain kebijakan UMKM dan ketenagakerjaan. Selama ini, regulasi usaha kecil dan perlindungan tenaga kerja belum secara eksplisit mempertimbangkan risiko suhu. Karena itu, diperlukan pergeseran pendekatan kebijakan yang lebih inklusif.
Dengan demikian, pemerintah bisa melakukan sejumlah langkah intervensi. Ini mencakup insentif finansial dan penyediaan akses teknologi pendingin yang terjangkau, mendesain ulang jam kerja yang lebih adaptif terhadap suhu (fleksibilitas jam operasional), serta integrasi perlindungan sosial yang responsif terhadap guncangan cuaca.
Penurunan produktivitas UMKM secara luas berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, memperlebar ketimpangan, dan memperlambat mobilitas sosial. Sebab, kebanyakan dari mereka berada dalam klasifikasi kelas menengah ke bawah yang rentan jatuh dalam jurang kemiskinan.
Tanpa intervensi dari pemerintah, perubahan iklim yang berdampak pada UMKM bisa menjadi faktor struktural baru yang menghambat transformasi ekonomi Indonesia.
Pada akhirnya melindungi UMKM dari dampak panas ekstrem bukan sekadar isu lingkungan, melainkan investasi strategis dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.
Wisnu Setiadi Nugroho, Assistant Professor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada ; Elan Satriawan, Associate Professor Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada , dan Esa Azali Asyahid, Dosen Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
