Tag: perubahan iklim

7cloud.asia – Di tengah berbagai upaya penanganan perubahan iklim, persoalan tata kelola dan korupsi masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Padahal, perubahan iklim semakin nyata dirasakan masyarakat. Banjir rob, cuaca ekstrem, penurunan kualitas udara, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat pesisir menunjukkan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan situasi yang sedang berlangsung saat ini.

Demikian terungkap dalam kampanye End Climate Corruption yang digelar ICW lewat penyelenggaraan aksi video mapping di Kampung Dadap, Kabupaten Tangerang, pada 12 Juni 2026.

Kampung Dadap yang berhadapan langsung dengan pantai utara dipilih karena menjadi salah satu kawasan pesisir yang berada di garis depan dampak perubahan iklim.

Ancaman kenaikan muka air laut, degradasi lingkungan pesisir, serta berbagai tekanan pembangunan yang tidak selalu melibatkan partisipasi masyarakat menunjukkan bagaimana kelompok rentan kerap menanggung beban terbesar dampak perubahan iklim

Melalui proyeksi visual di ruang publik, ICW menyampaikan pesan mengenai hubungan antara korupsi, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat.

Aksi ini juga dipadukan dengan performance art berupa teatrikal olah tubuh yang dibawakan oleh pemuda Kampung Dadap.

Melalui gerak tubuh, para pemuda menghadirkan narasi tentang kehilangan, ketahanan, dan perlawanan masyarakat pesisir di tengah krisis iklim dan tekanan pembangunan yang mengabaikan keadilan ekologis.

Melalui kegiatan ini, ICW ingin menegaskan bahwa penyelesaian krisis iklim tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknologi dan investasi semata.

Transisi energi harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan publik, serta jaminan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Tanpa itu, agenda transisi energi berisiko melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan baru dan membuka ruang bagi praktik korupsi yang semakin sulit diawasi.

ICW mengajak masyarakat untuk mengawal berbagai kebijakan dan proyek yang mengatasnamakan transisi energi agar benar-benar berpihak pada kepentingan publik, menghormati hak masyarakat terdampak, serta berkontribusi pada upaya penanganan krisis iklim yang berkeadilan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa agenda transisi energi yang saat ini didorong pemerintah dan sektor swasta tidak dapat dilepaskan dari persoalan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik.

Tanpa pengawasan yang kuat, transisi energi berisiko menjadi arena baru bagi praktik korupsi, konflik kepentingan, dan penguasaan sumber daya oleh segelintir kelompok ekonomi-politik.

Dalam pernyataan tertulisnya kepada 7cloud.asia, Kamis (18/6/2026) ICW menegaskan bahwa beberapa tahun terakhir, investasi dan proyek yang mengatasnamakan transisi energi terus meningkat.

Namun, berbagai persoalan tata kelola masih terus ditemukan, mulai dari pengelolaan sumber daya mineral kritis, proses perizinan proyek energi, hingga minimnya keterlibatan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mengatasi krisis iklim dapat kehilangan tujuan utamanya apabila hanya berfokus pada pergantian sumber energi tanpa memperbaiki tata kelola yang melingkupinya.

ICW menyebut fenomena tersebut sebagai climate corruption, yaitu situasi ketika kebijakan, proyek, atau investasi yang diklaim sebagai solusi terhadap perubahan iklim justru dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan politik tertentu.

Dalam kondisi demikian, transisi energi berpotensi menjadi sekadar perpindahan pusat keuntungan dari industri ekstraktif lama menuju proyek-proyek yang diberi label hijau, tanpa menghadirkan keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan.

7cloud.asia – Perwakilan Adaptation Fund, Hugo Remaury menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi perubahan iklim sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Hal ini diungkapkannya dalam Seminar nasional Seminar Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang diselenggarakan KEMITRAAN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan Adaptation Fund (AF) yang dipantau secara daring pada Rabu (24/6/2026).

Masyarakat yang berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga sumber pengetahuan dan inovasi.

“Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa ketika pendanaan iklim dipadukan dengan kepemilikan lokal, kepemimpinan masyarakat, dan kolaborasi yang kuat, dampak yang dihasilkan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai pembelajaran dari lokasi-lokasi proyek di Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana investasi dalam adaptasi perubahan iklim mampu menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.

Hugo menambahkan, organisasinya mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Adaptation Fund (AF) merupakan mekanisme pendanaan internasional yang dibentuk sebagai bagian dari komitmen global untuk mendukung berbagai inisiatif masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Adaptation Fund dibentuk berdasarkan keputusan Konferensi Para Pihak (COP) dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dengan tujuan membiayai proyek dan program yang membantu masyarakat rentan di negaranegara berkembang beradaptasi terhadap perubahan iklim.

“Pendanaan tersebut didasarkan pada kebutuhan, pandangan, dan prioritas masing-masing negara,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, menekankan bahwa setiap wilayah memiliki tantangan iklim yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang kontekstual.

Dia menegaskan tidak ada solusi tunggal yang cocok diterapkan untuk semua wilayah.

“Apa yang dipelajari KEMITRAANi dari Pekalongan, Bulukumba, Tana Toraja dan tiga daerah lain di Sulawesi Selatan, dan Samarinda adalah bahwa keberhasilan adaptasi lahir dari kemampuan mempertemukan kebutuhan masyarakat, komitmen pemerintah, pengetahuan lokal, dan dukungan berbagai mitra dalam satu ruang kolaborasi,“ ujarnya.

Menurut Nurina, penguatan ketahanan iklim harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas masyarakat dan penciptaan alternatif penghidupan yang berkelanjutan.

“Adaptasi bukan hanya tentang bertahan menghadapi dampak perubahan iklim, tetapi memastikan masyarakat memiliki kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk tetap berkembang di tengah perubahan yang terjadi.”

Dia menambahkan, selain mengimplementasikan program di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah, KEMITRAAN juga bekerja sama dengan organisasi non pemerintah lainnya.

Di Sulawesi Selatan misalnya, KEMITRAAN menggandeng Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), Organisasi Aksi Sosial & Ekologi (OASE), dan SRP Payopayo. Sementara di Kabupaten Maluku Tengah Bersama Harmoni Alam Indonesia (HAI), serta di Kota Samarinda bersama Center for Climate and Urban Resilience (CeCUR).

Terpilihnya KEMITRAAN untuk aksi adaptasi iklim menurutnya merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat mengakses pendanaan iklim internasional.

“Kepercayaan Adaptation Fund kepada KEMITRAAN menunjukkan bahwa lembaga nasional Indonesia mampu memenuhi standar internasional dalam mengelola pendanaan iklim. Akreditasi ini membuka peluang agar lebih banyak pendanaan global dapat langsung menjangkau masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.”

Seminar nasional yang berlangsung pada 24–25 Juni 2026 ini diharapkan menjadi ruang berbagi pembelajaran dari berbagai daerah sekaligus memperkuat kolaborasi multipihak dalam membangun Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim.