7cloud.asia – Perwakilan Adaptation Fund, Hugo Remaury menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi perubahan iklim sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Hal ini diungkapkannya dalam Seminar nasional Seminar Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang diselenggarakan KEMITRAAN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan Adaptation Fund (AF) yang dipantau secara daring pada Rabu (24/6/2026).
Masyarakat yang berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga sumber pengetahuan dan inovasi.
“Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa ketika pendanaan iklim dipadukan dengan kepemilikan lokal, kepemimpinan masyarakat, dan kolaborasi yang kuat, dampak yang dihasilkan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai pembelajaran dari lokasi-lokasi proyek di Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana investasi dalam adaptasi perubahan iklim mampu menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.
Hugo menambahkan, organisasinya mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Adaptation Fund (AF) merupakan mekanisme pendanaan internasional yang dibentuk sebagai bagian dari komitmen global untuk mendukung berbagai inisiatif masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Adaptation Fund dibentuk berdasarkan keputusan Konferensi Para Pihak (COP) dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dengan tujuan membiayai proyek dan program yang membantu masyarakat rentan di negaranegara berkembang beradaptasi terhadap perubahan iklim.
“Pendanaan tersebut didasarkan pada kebutuhan, pandangan, dan prioritas masing-masing negara,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, menekankan bahwa setiap wilayah memiliki tantangan iklim yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang kontekstual.
Dia menegaskan tidak ada solusi tunggal yang cocok diterapkan untuk semua wilayah.
“Apa yang dipelajari KEMITRAANi dari Pekalongan, Bulukumba, Tana Toraja dan tiga daerah lain di Sulawesi Selatan, dan Samarinda adalah bahwa keberhasilan adaptasi lahir dari kemampuan mempertemukan kebutuhan masyarakat, komitmen pemerintah, pengetahuan lokal, dan dukungan berbagai mitra dalam satu ruang kolaborasi,“ ujarnya.
Menurut Nurina, penguatan ketahanan iklim harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas masyarakat dan penciptaan alternatif penghidupan yang berkelanjutan.
“Adaptasi bukan hanya tentang bertahan menghadapi dampak perubahan iklim, tetapi memastikan masyarakat memiliki kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk tetap berkembang di tengah perubahan yang terjadi.”
Dia menambahkan, selain mengimplementasikan program di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah, KEMITRAAN juga bekerja sama dengan organisasi non pemerintah lainnya.
Di Sulawesi Selatan misalnya, KEMITRAAN menggandeng Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), Organisasi Aksi Sosial & Ekologi (OASE), dan SRP Payopayo. Sementara di Kabupaten Maluku Tengah Bersama Harmoni Alam Indonesia (HAI), serta di Kota Samarinda bersama Center for Climate and Urban Resilience (CeCUR).
Terpilihnya KEMITRAAN untuk aksi adaptasi iklim menurutnya merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat mengakses pendanaan iklim internasional.
“Kepercayaan Adaptation Fund kepada KEMITRAAN menunjukkan bahwa lembaga nasional Indonesia mampu memenuhi standar internasional dalam mengelola pendanaan iklim. Akreditasi ini membuka peluang agar lebih banyak pendanaan global dapat langsung menjangkau masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.”
Seminar nasional yang berlangsung pada 24–25 Juni 2026 ini diharapkan menjadi ruang berbagi pembelajaran dari berbagai daerah sekaligus memperkuat kolaborasi multipihak dalam membangun Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Leave a Reply