ruangkota

Tag: lingkungan

  • Sejarah Lahirnya World Cleanup Day dan Mengapa Gerakan Ini Harus Terus Ada

    Sejarah Lahirnya World Cleanup Day dan Mengapa Gerakan Ini Harus Terus Ada

    7cloud.asia – Ratusan relawan yang rata-rata masih remaja ikut meramaikan penyelenggaraan puncak World Cleanup Day di Tugu Sepeda, Jakarta Minggu (22/9/2024)

    Mereka datang dari berbagai sudut Jakarta dan sekitarnya. Ada Kevin, siswa kelas 9 yang jauh-jauh datang dari Bekasi untuk ikut meramaikan World Cleanup Day 2024 ini.

    Juga Andini yang datang bersama belasan temannya dari SMK Said Naum Jakarta Pusat. Juga Dito, mahasiswa yang datang dari Kayu Putih, Jakarta Pusat.

    Ketika ditanya apa yang membuat mereka rela bangun pagi demi acara World Cleanup Day ini, jawaban mereka seragam yakni ingin turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan.

    Di benak ketiganya, tidak sembarangan membuang sampah adalah langkah awal dalam menjaga lingkungan, selain dengan memelihara tanaman. Namun, saat ditanya soal perubahan iklim, ketiganya mengaku tidak terlalu paham.

    Hal ini juga diakui leader World Cleanup Day Indonesia, Andy Bahari yang mengatakan perubahan menuju Indonesia bersih dan bebas dari sampah memerlukan kerja sama antar semua pihak.

    “Melakukan perubahan tidak bisa instant, awal mula aku ikut world cleanup tahun pertama dan tahun kedua itu susah banget. Orang masih belum sadar dan ini menurut aku baru mulai kelihatan peduli dengan sampah,“ ujarnya.

    Baca: Luna Maya ajak relawan World Cleanup Day sebarkan virus peduli lingkungan

    World Cleanup Day adalah gerakan sosial di dunia yang menggerakkan masyarakat di beberapa negara untuk bersama-sama membersihkan lingkungan di sekitarnya. Aksi ini biasa dihelat setiap tanggal 20 September serentak di 180 negara.

    Gerakan World Cleanup Day berada di bawah naungan Yayasan Let’s Do It World (LDIW), yang bertujuan untuk menyatukan komunitas global dan meningkatkan kesadaran guna melakukan perubahan dalam mewujudkan aksi untuk bumi yang bersih dan sehat.

    Kegiatan bersih-bersih pertama kali dilakukan pada tahun 2008 di Republik Estonia, Eropa Utara; dan berhasil mengumpulkan 50.000 orang untuk membersihkan seluruh negara dalam waktu lima jam.

    Melihat kesuksesan ini, pada tahun 2011 Yayasan LDIW didirikan untuk menyebarkan dan menerapkan pola kegiatan bersih-bersih di suatu negara dalam satu hari, yang serentak dilakukan di seluruh dunia.

    Saat ini Yayasan LDIW sedang berfokus pada rencana besar menuju dunia bebas sampah, dengan meluncurkan program Keep It Clean, yang mengacu pada prinsip Circular Economy, dengan melakukan tiga kegiatan utama.

    Baca: Keriaan World Cleanup Day 2024 di Jakata

    Pertama, edukasi untuk pembangunan yang berkelanjutan – memberikan edukasi di beberapa sektor yang bertujuan untuk menggiring perubahan sikap.

    Kedua, bekerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memfasilitasi proses untuk mengadopsi dan menjalankan sistem Manajemen Sumber Daya yang berkelanjutan dan mengedepankan lingkungan.

    Peningkatan kesadaran melalui kegiatan sipil besar-besar seperti World Cleanup Day, pemetaan limbah, dan sebagainya.

    World Cleanup Day Indonesia (WCD Indonesia) diperkenalkan oleh Let’s Do It Indonesia yang merupakan organisasi di bawah jaringan Let’s Do It World sejak tahun 2014.

    Aksi cleanup pertama di Indonesia mulai dilakukan pada tahun 2018, kedua pada tahun 2019 dan ketiga pada tahun 2020. Indonesia menorehkan sejarah dengan menjadi negara pemimpin cleanup terbesar di dunia tiga tahun berturut-turut.

    Kegiatan World Cleanup Day biasanya digelar setahun sekali dilakukan satu hari serempak di sejumlah kota. Namun, tidak jarang relawan World Cleanup Day di Jakarta juga melakukan pluging atau memunguti sampah di sela CFD.

    Baca: Cara mudah menghentikan penggunaan plastik sekali pakai

    Dikarenakan adanya pandemi maka untuk tahun 2020, kegiatan aksi cleanup dan pilah sampah di Indonesia dilakukan selama 7 hari berturut-turut yang ditutup pada puncak 19 September 2020.

    Lima tahun belakangan, Indonesia mulai aktif bergabung dan berkontribusi dalam gerakan WCD, dan menarik sejumlah relawan untuk bergabung serta melakukan kegiatan bersih-bersih di beberapa daerah di Indonesia.

    Tahun ini World Cleanup Day Indonesia sukses menggerakkan 13 juta relawan untuk melakukan aksi bersih-bersih di sejumlah wilayah di Indonesia.

    Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia setelah China. Di sisi lain, belum ada upaya serius dari pemerintah untuk mengurangi produksi sampah.

    Karena itu aksi bersih-bersih dan edukasi untuk lebih bertanggung jawab mengelola sampah seperti yang dilakukan World Cleanup Day ini sangat bermanfaat.

    “Dengan membangun kesadaran mulai sekarang, siapa tahu lima hingga 20 tahun ke depan, kita akan memetik hasilnya,“ ujar Andy Bahari.

  • Bagaimana Agama dan Gender Menyokong Adaptasi Iklim Warga Pantura di Jawa Barat

    Bagaimana Agama dan Gender Menyokong Adaptasi Iklim Warga Pantura di Jawa Barat

    7cloud.asia – Dimensi agama dan gender seringkali luput dalam perbincangan, penelitian, dan proses penyusunan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

    Padahal, mengacu pada karakter masyarakat Indonesia, terdapat nilai-nilai keagamaan dan dinamika gender yang berkontribusi, baik positif maupun negatif, dalam upaya individu atau komunitas kala beradaptasi dengan perubahan iklim.

    Artikel di The Conversation ini menunjukkan bagaimana dimensi agama dan gender memengaruhi proses adaptasi masyarakat, yakni di wilayah pesisir utara (Pantura) Jawa Barat dan Jawa Tengah terhadap perubahan iklim.

    Kawasan ini mengalami perubahan garis pantai yang masif akibat pembabatan hutan mangrove, pembangunan tata kota, dan kenaikan muka air laut, yang membawa dampak multidimensi pada masyarakat, khususnya kelompok perempuan.

    Dalam konteks agama, kawasan pantura secara historis lekat dengan syiar agama Islam. Demak, misalnya, adalah lokasi kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni Kesultanan Demak. Ada juga Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh salah satu Wali Songo, Sunan Gunungjati.

    Dalam konteks dinamika gender, terdapat jejak historis tokoh perempuan seperti Raden Siti Jaenab (Indramayu-Cianjur), Ratu Kalinyamat (Jepara), Kartini (Jepara-Rembang), yang menunjukkan bahwa perempuan eksis dan berpengaruh dalam perjuangan dan pemajuan bangsa.

    Bersamaan dengan itu, terdapat juga dinamika gender negatif seperti interpretasi agama bias gender, faktor kultural (stereotipe macak, manak, masak atau bersolek, melahirkan, dan memasak), maupun politik (propaganda ideologi gender), yang menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik.

    Faktor agama dan dinamika gender ini tidak bisa kita lepaskan saat berupaya memahami masyarakat di pantura.

    Pesisir utara Jawa Barat
    Pengalaman perubahan lingkungan dialami komunitas muslim di pesisir utara Jawa Barat, khususnya warga Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi.

    Sejak awal tahun 2000-an mereka telah kehilangan lebih dari 1000 hektare tanah karena abrasi.

    Perubahan lingkungan masif berawal dari pengalihan fungsi lahan mangrove menjadi tambak oleh generasi pertama desa.

    Hilangnya ekosistem mangrove membuat wilayah pesisir tidak bisa menahan kenaikan muka air laut sehingga menyebabkan abrasi dan erosi.

    Menurut warga, para pembangun desa adalah Nahdliyin, pemuda Nahdlatul Ulama (NU) dari Banten yang melarikan diri dari konflik politik pada tahun 1960an. Mereka menetap di Muara Beting—wilayah terluar dari desa yang kini mengalami abrasi ekstrem.

    Perubahan lingkungan ini disadari oleh generasi kedua penduduk Desa Pantai Bahagia. Mereka memiliki gagasan progresif untuk menyikapi perubahan lingkungan di sekitarnya dengan menggagas aktivisme lingkungan dengan landasan ajaran Islam.

    Landasan agama ini mencerminkan afiliasi budaya mereka dengan Nahdliyin, yang notabene merupakan bagian dari NU.

    Aktivisme lingkungan tersebut dikenal dengan Alipbata (Aliansi Pemuda Bahagia dan Tangguh) yang memiliki dua tujuan utama.

    Pertama, beradaptasi dengan melakukan pemulihan mangrove di wilayah yang terdampak. Kedua, sebagai upaya menebus dosa orang tua mereka yang telah membabat hutan mangrove.

    Selain dimensi agama, dimensi gender juga menjadi landasan dalam proses adaptasi iklim di Desa Pantai Bahagia.

    Desa ini memiliki aktivitas Kebaya (Kelompok Bahagia dan Berkarya), bagian dari aktivisme Alipbata, teketapi terdiri dari ibu-ibu rumah tangga. Mereka mengolah hasil bakau menjadi makanan dan minuman.

    Kebaya terbentuk sebagai upaya perempuan mencari penghasilan tambahan dengan menjual produk mangrove.

    Kini, keberadaannya telah diakui sebagai UMKM. Kebaya telah mengembangkan beragam produk dari olahan hasil bakau seperti sirup dan batik.

    Selain aktivitas Kebaya, perempuan di Desa Pantai Bahagia juga terlibat dalam praktik keagamaan kolektif, yaitu pengajian.

    Aktivitas pengajian rutin mingguan menjadi sarana penting untuk berkomunikasi dan berbagi informasi antarwarga di tengah keterbatasan jaringan internet.

    Selain itu, pengajian turut menjadi ruang untuk menumbuhkan rasa keterhubungan dan solidaritas antar warga–baik yang masih bertahan di desa maupun yang terpaksa berpindah karena abrasi.

    Penulis: Aliyuna Pratistiv(Dosen Universitas Padjadjaran) dan Andi Misbahul Pratiwi (PhD Candidate, School of Geography University of Leeds)

  • Gerindra Minta Kebijakan Ekspor Pasir Laut Ditinjau-ulang, Susi Pudjiastuti Juga Menolak

    Gerindra Minta Kebijakan Ekspor Pasir Laut Ditinjau-ulang, Susi Pudjiastuti Juga Menolak

    7cloud.asia – Kebijakan pemerintahan Jokowi kembali mengizinkan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut ditentang oleh Gerindra.

    Dilansir Tempo.co, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta agar rencana kebijakan ekspor pasir laut hasil sedimentasi itu ditunda terlebih dahulu.

    “Ya, saya mengusulkan kalau bisa ekspor, rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda,” kata Muzani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta, Sabtu (21/9/2024)

    Muzani juga meminta agar pemerintah secepatnya menunda realisasi rencana kebijakan ekspor pasir laut tersebut. Terlepas apakah kebijakan itu nantinya akan dapat mendatangkan manfaat dari sisi ekonomi.

    “Kami berpikir kalau bisa pelaksanaan tentang ekspor pasir laut secepat mungkin, kalau mungkin ditunda. Selalu saja alasannya adalah alasan untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara bisa mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar dari kegiatan ini,” ucapnya.

    Baca: Pakar Oceanografi sebut tak ada pengusaha yang mau mengekspor sedimen laut

    Pernyataan Ahmad Muzani ini dapat dianggap penting, mengingat Gerindra bakal menjadi partai penguasa setelah ketua umumnya, Prabowo Subianto, dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

    Muzani juga meminta rencana kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dikaji kembali.

    Hal itu untuk mempertimbangkan keuntungan atau justru kerugian yang akan lebih banyak diperoleh dari kebijakan tersebut. Kalau memungkinkan, ujarnya, dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya.

    ”Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya, tetapi jika ternyata manfaatnya ternyata lebih besar, nanti itu untuk dipikirkan lebih lanjut,” tuturnya.

    Muzani juga berharap pemerintah mendengarkan pandangan dari para ahli lainnya, baik di bidang ekonomi hingga ekologi dan lingkungan.

    Dia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan dampak terhadap kerusakan lingkungan apabila kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut direalisasikan.

    Baca: Walhi dan Perempuan Pesisir Indonesia beberkan dampak ekspor pasir laut

    “Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan, meskipun dari sisi perekonomian juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah ini,” kata dia.

    Kritik terhadap kebijakan ekspor pasir laut dilontarkan oleh mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti yang meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan membuka kembali ekspor pasir laut yang sempat ditutup 20 tahun lalu.

    Susi berujar perubahan iklim atau climate change sudah terasa dan akan berdampak pada masyarakat. Dengan demikian, ia menegaskan jangan sampai diperparah dengan penambangan pasir laut.

    Susi lantas menyarankan agar pemerintah menyewakan pulau di Tanah Air kepada negara lain selama periode tertentu ketimbang penjualan pasir laut.

    “Daripada kalian keruk pasirnya dan kau ekspor, kenapa kalian tidak berpikir untuk pulau kalian sewakan saja 100 tahun seperti Hong Kong disewakan ke Inggris,” kata Susi Pudjiastuti, dikutip lewat akun Twitter pribadinya pada Ahad, 18 Juni 2023.

    Setelah disewakan, menurut dia, pulau itu akan dikembalikan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih bagus. Sehingga, Indonesia tidak kehilangan pulau-pulau yang dimilikinya.

    Sumber:Tempo.co

  • Meski Menuai Kritik Tajam, Pemerintah Tetap Lanjutkan Proyek Food Estate di Merauke

    Meski Menuai Kritik Tajam, Pemerintah Tetap Lanjutkan Proyek Food Estate di Merauke

    7cloud.asia – Upaya pemerintah membangun food estate lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang pertanian atau food estate di Merauke, Papua Selatan, menuai kritik karena dinilai merusak lingkungan setempat.

    Kritik terhadap proyek food estate di Merauke itu antara lain datang dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.

    Selain mengambil paksa lahan milik masyarakat adat, proyek food estate di Merauke ini juga dinilai tidak disertai kajian lingkungan yang komprehensif.

    LBH Papua bertindak selaku selaku kuasa hukum Marga Kwipalo, Gebze dan Moiwend meminta kepada presiden agar menghentikan PSN di Merauke ini.

    Tuntutan juga disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah propinsi Papua Selatan dan kabupaten Merauke, serta perusahaan pengemban PSN.

    Namun, beberapa hari lalu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memastikan berbagai PSN yang dijalankan Kementerian Pertanian saat ini berjalan dengan baik.

    “Kita akan sampaikan progres food estate di Humbang Hasundutan dan juga cetak sawah di Merauke yang saat ini berjalan dengan sangat baik,” kata Wamentan saat menghadiri rapat koordinasi terbatas lingkup Kemenko Perekonomian (11/9/2024) seperti dikutip VOA Indonesia

    Wamentan mengatakan, food estate dan cetak sawah adalah dua program penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat akselerasi swasembada dan juga menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Sebelumnya, ketika berkunjung ke Merauke pada Agustus lalu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, kembali menegaskan komitmen pemerintah mewujudkan wilayah itu sebagai lumbung pangan dunia.

    “Kita optimis dua tahun ke depan swasembada plus dimulai dari sini,” kata Amran dalam pernyataan resmi kementerian.

    Amran ketika itu menginstruksikan pembuatan plot pertanaman padi seluas satu hektar di sepanjang jalan setiap lima kilometer. Plot ini akan menjadi bukti kesesuaian lahan di Merauke untuk mendukung pertumbuhan padi.

    Tidak hanya itu, optimalisasi lahan tahap pertama di distrik Merauke, Tanah Miring, Semangga, Kurik, Janggebob, dan Malind akan diperluas dari 40 ribu hektar menjadi 100 ribu hektar.

    Untuk mempercepat target ini, sebanyak 70 ekskavator telah dimobilisasi dari Wanam ke distrik-distrik tersebut, dan tambahan 20 combine harvester besar serta benih segera direalisasikan bulan ini.

    Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan diawali pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024.

    Surat tersebut berisi persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Persetujuan diberikan, dalam rangka pertahanan dan keamanan, atas nama Kementerian Pertahanan RI.

    Luasnya mencapai 13.540 hektar, di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, untuk mencetak 1 juta hektar sawah.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Peluang dan Tantangan Penerapan Pestisida Berbasis RNA di Indonesia

    Peluang dan Tantangan Penerapan Pestisida Berbasis RNA di Indonesia

    7cloud.asia – Penggunaan pestisida dapat merusak ekosistem dan berdampak pada hewan lain yang bukan target. Paparan pestisida bisa menyebabkan gangguan ginjal dan hati, bahkan obesitas pada hewan.

    Masalah ini mendorong lahirnya teknologi baru yaitu pestisida berbasis asam ribonukleat (RNA).

    Pestisida RNA dirancang untuk bekerja secara spesifik hanya pada gen target. Oleh karena itu, pestisida ini lebih aman untuk lingkungan dan organisme nontarget, seperti lebah atau burung.

    Selain itu, RNA lebih mudah terurai di alam, sehingga tidak meninggalkan residu berbahaya seperti pestisida konvensional yang menggunakan bahan kimia.

    Pestisida berbasis RNA pertama kali hadir di Amerika Serikat. Pestisida ini diterapkan pada tanaman jagung yang telah direkayasa genetik atau GMO (genetically modified organism) dengan merek SmartStax Pro yang dikembangkan oleh perusahaan Bayer.

    Produk tersebut mulai dikomersialkan pada 2020, setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (US EPA).

    Varietas tanaman jagung ini dimodifikasi secara genetik sehingga dapat memproduksi dsRNA yang dirancang untuk menargetkan gen tertentu pada hama jagung invasif yang merugikan, seperti western corn rootworm (Diabrotica virgifera).

    Ketika hama memakan tanaman tersebut, dsRNA ini akan masuk ke dalam tubuh hama dan mengganggu ekspresi gen target, yang pada akhirnya menyebabkan kematian hama.

    Baca: Pertanian Indonesia pengguna pestisida terbesar

    Jadi, pestisida berbasis RNA berfungsi sebagai mekanisme pertahanan yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri.

    Namun, teknologi pestisida RNA berbasis tanaman hasil rekayasa genetik menghadapi tantangan, terutama terkait penerimaan konsumen. Banyak konsumen masih skeptis terhadap produk hasil rekayasa genetik karena ada kekhawatiran tentang keamanan dan dampak kesehatan.

    Sebagai alternatif, pestisida RNA dalam bentuk obat semprot mulai dikembangkan dalam skala massal oleh perusahaan Greenlight Biosciences pada 2021.

    Pestisida dalam bentuk ini dianggap lebih mudah diterima oleh masyarakat karena tidak melibatkan rekayasa genetika tanaman secara langsung dan dapat diaplikasikan pada tanaman apa pun.

    Selain di Amerika Serikat, pada 2023, badan pengawas pengendalian hama di Kanada juga telah mengizinkan uji lapangan untuk sebuah merek pestisida RNA. Di Jepang, perusahaan Ajinomoto juga mulai mengembangkan teknologi serupa.

    Dengan perkembangannya di berbagai negara, pestisida RNA berpotensi menjadi tren baru dalam pengendalian hama, menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan spesifik untuk mengatasi tantangan pertanian modern.

    Aplikasi pestisida RNA dalam bentuk obat semprot ini berpotensi diterapkan di Indonesia untuk membantu menangani hama padi seperti wereng cokelat. Penelitian menunjukkan bahwa dsRNA dapat menyebabkan kematian hama wereng cokelat hingga 100 persen.

    Hama seperti ulat grayak—yang menyerang tanaman jagung cukup masif hingga 44ribu hektar pada 2023—juga bisa menjadi target potensial.

    Meski demikian, pengembangan pestisida RNA untuk hama jenis ini cukup menantang karena ulat grayak memiliki enzim unik yang dapat mempersulit efektivitas dsRNA dalam mengganggu proses biologis mereka.

    Baca: BRIN kembangkan pestisida ramah lingkungan

    Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efektivitas pestisida RNA terhadap ulat grayak.

    Beberapa penelitian sedang berupaya mencari formulasi yang tepat agar pestisida RNA dapat bekerja pada hama jenis ini.

    Riset-riset ini dapat menjadi dasar pengembangan pestisida semprot berbasis RNA skala industri di Indonesia, sebagaimana produk serupa hasil produksi perusahaan GreenLight di Amerika Serikat.

    GreenLight memproduksi pestisida semprot berbasis RNA dengan merek Calantha. Pestisida ini menarget hama kumbang kentang Colorado (Leptinotarsa decemlineata) dan mulai meluncur di pasaran pada tahun ini.

    Meskipun potensinya besar, ada tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pestisida RNA. Salah satunya adalah kemungkinan pestisida RNA menyerang hama bukan target, sehingga diperlukan regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan penggunaannya.

    Selain itu, petani perlu diberi edukasi tentang cara penggunaan pestisida ini dengan benar, termasuk rotasi dengan pestisida lain agar hama tidak menjadi resisten.

    Teknologi produksi massal yang lebih murah juga perlu dikembangkan agar harga pestisida RNA dapat bersaing dengan pestisida konvensional.

    GreenLight, misalnya, berhasil menekan biaya produksinya menjadi kurang dari 1 dolar atau sekitar Rp15 ribu per gram dengan memanfaatkan fermentasi bakteri Escherichia coli.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Pijar Religia (Specially Appointed Researcher, Osaka University)

  • Pestisida RNA: Solusi Baru Membasmi Hama yang Lebih Ramah Lingkungan

    Pestisida RNA: Solusi Baru Membasmi Hama yang Lebih Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Di Indonesia, serangan hama menjadi masalah setiap musim tanam dan sering kali berujung gagal panen.

    Pada 2023, diperkirakan 174 ribu hektare lahan pertanian padi dan 34 ribu hektare lahan jagung terserang hama seperti wereng, penggerek batang, dan tikus.

    Serangan hama berisiko meningkat akibat perubahan iklim yang menyebabkan petani akan semakin bergantung pada racun hama.

    Pestisida konvensional yang biasa digunakan petani untuk membasmi hama memang membantu meningkatkan hasil panen. Namun, di sisi lain pestisida ini memiliki banyak efek samping yang merugikan, baik bagi manusia maupun lingkungan.

    Di Indramayu, pestisida jenis neonicotinoid misalnya ditemukan mencemari 75 persen titik perairan muara yang menjadi sampel penelitian. Pestisida jenis ini juga dapat mengurangi populasi lebah madu dan mengganggu kemampuan mereka untuk kembali ke sarang.

    Bagi manusia, terutama petani, paparan pestisida bisa menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang, seperti risiko hipertensi, resistensi insulin, dan diabetes.

    Selain itu, pestisida juga dapat merusak ekosistem dan berdampak pada hewan lain yang bukan target. Paparan pestisida bisa menyebabkan gangguan ginjal dan hati, bahkan obesitas pada hewan.

    Masalah ini menuntut adanya solusi berupa pestisida yang lebih aman bagi manusia dan lingkungan beserta organisme di dalamnya. Salah satu teknologi yang berpotensi menjawab masalah ini adalah pestisida berbasis asam ribonukleat (RNA).

    Baca: Pengaruh penggunaan pestisida pada genetika manusia

    Apa itu pestisida RNA? Apa bedanya dengan pestisida konvensional yang biasa digunakan para petani di Indonesia? Kenapa lebih aman? Bukankah sama-sama pestisida? Mari ikuti penjelasan di bawah ini.

    Apa itu pestisida RNA? Bagaimana cara kerjanya?
    Pestisida RNA memanfaatkan teknologi yang disebut RNA interference (RNAi)–sebuah mekanisme biologis yang ditemukan pada 1998 oleh ilmuwan asal Amerika Serikat, Andrew Z. Fire dan Craig C. Mello.

    Penemuan ini berkontribusi besar dalam pemahaman tentang regulasi genetik hingga mereka mendapatkan penghargaan Nobel pada 2006.

    Mekanisme RNAi bekerja seperti sakelar untuk “mematikan” ekspresi gen dalam sel hama. RNAi yang aktif dapat membungkam gen target (gene silencing) supaya tidak bisa menghasilkan protein meskipun gen masih ada di dalam sel.

    Mekanisme ini ibarat lampu di rumah kita yang tidak akan menyala selama sakelar mati. Dengan kata lain, ketika gen silencing terjadi, gen tersebut tidak hilang, hanya tidak aktif. Walhasil, gen tersebut tidak menghasilkan protein yang biasanya diperlukan untuk fungsi tertentu.

    Mekanisme RNAi ini dipicu oleh double stranded RNA (dsRNA)—mirip dengan pesan palsu yang dikirim ke sel hama. Sel mengenali dsRNA sebagai ancaman sehingga memicu aktifnya mekanisme RNAi dan enzim yang disebut Dicer.

    Selanjutnya, Dicer akan bekerja layaknya pemotong kertas yang menghancurkan pesan tipuan dsRNA menjadi pesan-pesan yang lebih kecil (siRNA).

     

    Baca: Pertanian Indonesia pengguna pestisida terbesar

    Kemudian, siRNA bergabung dengan kompleks protein yang disebut RNA-Induced Silencing Complex atau RISC.

    Ini adalah “mesin penghancur” dalam sel hama, yang mengoyak semua pesan genetik serupa, termasuk pesan asli (mRNA) hama yang penting bagi kelangsungan hidupnya. Akibatnya, hama tidak bisa memproduksi protein yang dibutuhkan dan akhirnya mati.

    Mengapa pestisida RNA lebih aman?
    Pestisida RNA dirancang untuk bekerja secara spesifik hanya pada gen target. Oleh karena itu, pestisida ini lebih aman untuk lingkungan dan organisme nontarget, seperti lebah atau burung.

    Selain itu, RNA lebih mudah terurai di alam, sehingga tidak meninggalkan residu berbahaya seperti pestisida konvensional.

    Pestisida berbasis RNA pertama kali hadir di pasar Amerika Serikat. Pestisida ini diterapkan pada tanaman jagung yang telah direkayasa genetik atau GMO (genetically modified organism) dengan merek SmartStax Pro yang dikembangkan oleh perusahaan Bayer.

    Produk tersebut mulai dikomersialkan pada 2020, setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (US EPA).

    Varietas tanaman jagung ini dimodifikasi secara genetik sehingga dapat memproduksi dsRNA yang dirancang untuk menargetkan gen tertentu pada hama jagung invasif yang merugikan, seperti western corn rootworm (Diabrotica virgifera).

     

    Baca: BRIN kembangkan pestisida organik untuk tanaman sawit

    Ketika hama memakan tanaman tersebut, dsRNA ini akan masuk ke dalam tubuh hama dan mengganggu ekspresi gen target, yang pada akhirnya menyebabkan kematian hama. Jadi, pestisida RNA berfungsi sebagai mekanisme pertahanan yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri.

    Namun, teknologi pestisida RNA berbasis tanaman hasil rekayasa genetik menghadapi tantangan, terutama terkait penerimaan konsumen. Banyak konsumen masih skeptis terhadap produk hasil rekayasa genetik karena ada kekhawatiran tentang keamanan dan dampak kesehatan.

    Sebagai alternatif, pestisida RNA dalam bentuk obat semprot mulai dikembangkan dalam skala massal oleh perusahaan Greenlight Biosciences pada 2021.

    Pestisida dalam bentuk ini dianggap lebih mudah diterima oleh masyarakat karena tidak melibatkan rekayasa genetika tanaman secara langsung dan dapat diaplikasikan pada tanaman apa pun.

    Selain di Amerika Serikat, pada 2023, badan pengawas pengendalian hama di Kanada juga telah mengizinkan uji lapangan untuk sebuah merek pestisida RNA. Di Jepang, perusahaan Ajinomoto juga mulai mengembangkan teknologi serupa.

    Dengan perkembangannya di berbagai negara, pestisida RNA berpotensi menjadi tren baru dalam pengendalian hama, menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan spesifik untuk mengatasi tantangan pertanian modern.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Pijar Religia (Specially Appointed Researcher, Osaka University)

  • Sosialisasi Aturan Anti-SLAPP: WALHI Sebut 1.131 Orang Dikriminalisasi karena Perjuangkan Lingkungan

    Sosialisasi Aturan Anti-SLAPP: WALHI Sebut 1.131 Orang Dikriminalisasi karena Perjuangkan Lingkungan

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru-baru ini merilis aturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation atau AntiSLAPP.

    Aturan AntiSLAPP ini tertuang dalam Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dan disebut sebagai upaya negara untuk hadir melindungi para pejuang lingkungan.

    Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum KLHK Dwi Januanto Nugroho dalam peluncuran dan sosialisasi AntiSLAPP oleh WALHI di Jakarta, Rabu (25/9/2024) menjelaskan, aturan ini adalah salah satu instrumen yang dikeluarkan untuk melindungi mereka yang berjuang untuk lingkungan hidup.

    “Hal-hal yang sifatnya tata kelola, kami betul-betul memperhatikan perkembangan yang ada, dinamika dalam penanganan hukum, amicus curiae juga partisipasi publik.

    Ini salah satu upaya kita bagaimana agar AntiSLAPP ini betul-betul (bentuk) negara hadir di dalam melindungi perjuangan teman-teman pejuang lingkungan dalam membela hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik,” katanya.

    Baca: KLHK terbitkan aturan untuk lindungi pejuang lingkungan

    Selain aturan dari KLHK, juga terdapat instrumen hukum Anti-SLAPP lain mendukung partisipasi publik untuk lingkungan yang baik dan sehat, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022.

    Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri LHK membentuk Tim Penilai beranggotakan pihak KLHK, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, penegak hukum, dan akademisi, untuk memeriksa dan memverifikasi pengajuan pihak yang diduga mendapatkan tindakan pembalasan karena aktivitas memperjuangkan lingkungan yang sehat.

    Berdasarkan laporan tersebut, lanjutnya, maka Menteri LHK dapat mengeluarkan surat keputusan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum.

    Para aktivis lingkungan, ujarnya, juga dapat menerima bantuan hukum jika terbukti menjalani proses hukum sebagai tindakan pembalasan atas aktivitasnya menjaga lingkungan.

    Dalam kesempatan yang sama, Manajer Analisa Kebijakan Publik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Satrio Manggala mengatakan pendataan yang dilakukan oleh WALHI dalam kurun 2014-2024 menemukan 1.131 orang yang dikriminalisasi karena memperjuangkan lingkungan hidup.

    Baca: Catatan Greenpeace soal Permen LHK Perlindungan Pejuang Lingkungan

    Dia mengatakan mayoritas dikriminalisasi terkait dengan aktivitas sektor perkebunan sebanyak 548 orang.

    Adapun pasal yang sering digunakan adalah Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena terlibat aksi protes.

    “Bersyukur setelah 15 tahun terbit Permen dari KLHK, apapun itu semangatnya tetap baik, meski ruang lingkupnya terbatas,” katanya merujuk kepada ruang lingkup sesuai dengan kewenangan KLHK.

    Di saat yang bersamaan, dia mendorong pemahaman yang lebih baik terkait AntiSLAPP untuk kalangan aparat penegak hukum demi mewujudkan implementasi yang tepat.

    Sebelumnya, Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menjelaskan bahwa aturan AntiSLAPP ini menyebut KLHK dapat menyediakan bantuan hukum bagi publik atau pejuang lingkungan yang mengalami tindakan pembalasan karena aktivitasnya termasuk somasi dan gugatan perdata

    Bantuan hukum yang diberikan setelah melewati proses penilaian dan validasi tim penilai yang dibentuk oleh Menteri LHK beranggotakan berbagai unsur termasuk KLHK, kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan akademisi.

    Baca: Kasus Daniel Frits menjadi preseden buruk bagi aktivis lingkungan

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dalam penyiapan pengacara probono atau secara cuma-cuma.

    Dilakukan juga tindakan pencegahan termasuk pengembangan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan paralegal lingkungan.

    Subjek pelindungan berdasarkan aturan yang ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada 30 Agustus 2024 itu termasuk orang/perseorangan, kelompok orang, organisasi lingkungan, akademisi atau ahli, masyarakat hukum adat dan badan usaha.

    Permen LHK yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    “Di samping itu juga para pejuang-pejuang lingkungan hidup ini dapat terlindungi dan juga akan terbangun sinergi antara pejuang lingkungan hidup dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, kekhawatiran akan tindakan pembalasan ini akan dapat kita hindari,” kata Ridho Sani.

  • Gelaran MotoGP dan Isu Lingkungan: Apakah Penggunaan Bahan Bakar Ramah Lingkungan Efektif Turunkan Emisi?

    Gelaran MotoGP dan Isu Lingkungan: Apakah Penggunaan Bahan Bakar Ramah Lingkungan Efektif Turunkan Emisi?

       

    7cloud.asia – Isu lingkungan juga menjadi sorotan di ajang balap sekelas MotoGP, mengingat olahraga yang satu ini tak bisa dilepaskan dari bahan bakar fosil.

    Untuk itu, sebagai balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP akan mulai menggunakan bahan bakar ramah lingkungan mulai musim 2024.

    Langkah ini sebenarnya sudah diumumkan sejak 2021, di mana para stakeholder terkait sepakat untuk menggunakan bahan bakar non fosil di seluruh kelas, yakni Moto3, Moto2, dan MotoGP.

    Melansir Speedweek.com, Kompas.com pada Januari lalu menulis penggunaan bahan bakar ramah lingkungan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

    MotoGP akan dijadikan ajang balap yang ramah lingkungan, tapi tanpa mengurangi tingkat persaingan dan pertunjukan. Untuk itu, secara bertahap akan digunakan bahan bakar berkelanjutan.

    Baca: Peserta MotoGP Indonesia ikut gerakan menanam pohon

    Musim 2024 ini, MotoGP menargetkan untuk bisa mengurangi emisi CO2 lewat penggunaan bahan bakar non fosil. Setelah itu, bahan bakar tersebut diharapkan bisa digunakan oleh seluruh kendaraan di dunia.

    Dikutip dari Speedweek.com, Selasa (9/1/2024), Grand Prix Commission sudah menetapkan jadwal terkait penggunaan bahan bakar non fosil di MotoGP.

    Mulai 2024, setidaknya 40 persen bahan bakar yang digunakan untuk semua kelas berasal dari non fosil. Mulai 2027, bahan bakar yang digunakan sudah harus 100 persen non fosil.

    Beberapa pabrikan, seperti KTM dan Aprilia, sudah membayangkan balapan menggunakan bahan bakar sintetis atau biofuel lebih awal. Kemungkinan akan setahun lebih awal, yakni 2026.

    Sementara di kelas Moto3 dan Moto2, pemasok bahan bakarnya menggunakan Petronas. Perusahaan minyak dan gas asal Malaysia ini akan mengandalkan bahan bakar Petronas Primax Pro-Race M2 yang sudah terdiri dari 40 persen non fosil.

    Baca: MotoGP Indonesia dongkrak jumlah penumpang pesawat ke Lombok

    Sedangkan untuk kelas MotoGP, masing-masing pabrikan akan menggandeng pemasoknya untuk mengembangkan bahan bakar tersebut. Sehingga, pengembangan bahan bakar non fosil juga bisa lebih mendunia.

    Ducati misalnya, akan menggandeng Shell untuk mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan. Menurut Ducati, akan terjadi perubahan, khususnya dari segi performa motor.

    General Manager Ducati Corse Gigi Dall’Igna mengakui perubahan ini akan membuat perbedaan. Kami, ujarnya, akan memiliki sedikit lebih banyak masalah dan sedikit penurunan performa.

    Dia menambahkan, bahan bakar ini sedikit lebih rentan terhadap pembentukan vapor lock, jadi Anda harus lebih berhati-hati.

    “Tapi kami sudah menggunakannya untuk sementara waktu, jadi saya rasa kami bisa beradaptasi dengan baik,” ujarnya.

    Baca: Mengungkap jejak karbon di setiap pertandingan sepakbola

    Sementara Honda, akan tetap menggandeng Repsol. Bahkan, Honda terang-terangan sudah mengetesnya pada November 2022. Pengetesan dilakukan bersama dengan pebalapnya saat itu, yakni Marc Marquez, menggunakan RC213V-S.

    “Saya merasa baik dan tidak merasakan ada perbedaan ketika menggunakan bahan bakar tersebut, di mana itu adalah tujuan utamanya, untuk mempertahankan tingkat performa yang tinggi,” kata Marquez.

    Masalahnya, emisi karbon dalam gelaran MotoGP tak hanya dihasilkan dari motor para pembalap. Emisi terbesar dari sebuah gelaran akbar juga dihasikan dari transportasi peserta dan penonton.

    Dan, transportasi penonton/peserta dari kota tempat tinggal mereka hingga sampai di lokasi balapan menyumbang jumlah terbesar emisi yang dihasilkan gelaran MotoGP ini.

    Karena itu penggunaan bahan bakar pada motor balap harusnya bukan menjadi satu-satunya cara untuk mewujudkan nol emisi di gelaran balap motor terbesar di dunia ini.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

  • Pebalap MotoGP Indonesia Ikuti Gerakan Menanam Pohon di Sirkuit Mandalika

    Pebalap MotoGP Indonesia Ikuti Gerakan Menanam Pohon di Sirkuit Mandalika

    7cloud.asia – PT ITDC bersama sejumlah pembalap yang bertanding di ajang Moto3, Moto2 dan MotoGP Indonesia melaksanakan penanaman bibit pohon di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan.

    “Ini untuk mendukung keberlanjutan dan menjaga pelestarian lingkungan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,” kata Direktur Operasi ITDC Wenda R. Nabiel di Lombok Tengah, Kamis (26/9/2024).

    Ia mengatakan kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan semua sponsor  MotoGP Indonesia dan Dorna Sports dalam mengembangkan KEK Mandalika sebagai ekowisata dan mewujudkan Mandalika menjadi kawasan ramah lingkungan.

    “Kami ingin mewujudkan kawasan ini ramah lingkungan untuk melestarikan lingkungan,” katanya.

    Adapun pembalap ajang MotoGP Indonesia yang ikut mendukung pelestarian lingkungan tersebut di antaranya pembalap Johann Zarco, Miguel Olivera, David Alonso, Ivan Ortola dan Manuel Gonzales serta pembalap asal Indonesia Mario Aji.

    “Kami mengajak para pembalap untuk mempertahankan go green di Kawasan Mandalika,” katanya.

    Baca: Hujan ringan diperkirakan ramaikan MotoGP Indonesia

    Sebelumnya, ITDC juga telah menanam ribuan pohon di berbagai area strategis dan penghijauan di sekitar Grandstand I dan J Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung ajang MotoGP Indonesia 2024.

    “Penghijauan di sekitar area strategis telah telah rampung 100 persen,” katanya.

    Selain di sekitar area Sirkuit, penanaman pohon juga telah dilaksanakan di median Jalan Kuta-Keruak dan parkir VIP, serta pemasangan sistem irigasi tetes di area parkir VIP dan inner circuit.

    “Upaya penghijauan telah menyelesaikan penanaman 10.000 pohon ekor kuda di median Jalan Kuta-Keruak dan hampir 10.000 pohon widuri di area yang sama,” katanya.

    Terpisah, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menyatakan bahwa BRI mendukung MotoGP Indonesia dengan mengutamakan kelestarian lingkungan melalui penanaman pohon di Kawasan Mandalika.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BRI terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di seluruh unit kerja di seluruh wilayah Indonesia.

    Baca: MotoGP Indonesia dongkrak jumlah penumpang pesawat ke Lombok

    “Kami sangat mengapresiasi partisipasi Journey to Green Tourism Mandalika dalam Acara MotoGP Indonesia karena merupakan bagian dari upaya mereka untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan,” tuturnya.

    Catur menambahkan bahwa, BRI terus mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekosistem global dan memerangi perubahan iklim dengan berpartisipasi dalam program-program yang secara nyata dapat membantu mengatasi perubahan iklim dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

    Sebagai payung dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI Peduli telah meluncurkan program “BRI Menanam—Grow & Green” yang melibatkan berbagai aktivitas yang membantu pemulihan ekosistem baik di laut maupun di darat.

    Program BRI Menanam—Grow & Green telah menanam sebanyak 55.300 bibit pohon sejak dimulai pada tahun 2023.

    Tanaman produktif (durian, kopi, aren, pinus, pala, dll.) dan mangrove, cemara laut ditanam serta transplantasi 2.430 fragmen terumbu karang di beberapa pulau di Indonesia. Program ini berpotensi menyerap 12.167,29 ton CO2e per tahun.

  • Potensi Pengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia

    Potensi Pengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia

    7cloud.asia – Ekonomi hijau belakangan makin sering disebut dan digadang-gadang sebagai opsi terbaik untuk menghadang laju perubahan iklim sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

    Ekonomi hijau juga disebut lebih menjamin keberlanjutan ketimbang praktek yang sekarang banyak diterapkan oleh pelaku bisnis. Sebenarnya apa makna ekonomi hijau dan seberapa besar potensi pengembangan ekonomi hijau di Indonesia?

    Dilansir cerah.or.id, istilah ekonomi hijau mengacu pada sistem ekonomi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko sosial dan ketidakseimbangan ekologi.

    Ekonomi hijau diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi, inovasi dan investasi yang mengedepankan penggunaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan.

    Prinsip ekonomi hijau antara lain menekan semaksimal mungkin emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang bijaksana.

    Baca: Transisi ke energi ramah lingkungan bisa hasilkan ribuan triliun

    Berikut beberapa contoh penerapan ekonomi hijau di Indonesia:

    1. Pengembangan Ekowisata
    Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luar biasa sehingga menjadi tujuan wisata yang menarik.

    Ekowisata merupakan sebuah konsep wisata yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan.

    Misalnya saja pengelola Taman Nasional Komodo yang menerapkan sistem pembatasan pengunjung, menjaga kelestarian habitat komodo liar, dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata.

    2. Perhutanan Sosial
    Perhutanan sosial merupakan program pemerintah yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari.

    Tujuannya adalah untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Misalnya, program Kehutanan Masyarakat (HKm) yang memungkinkan masyarakat desa mengelola hutan untuk penanaman pohon, pengembangan hasil hutan non-kayu, dan ekowisata.

    Baca: Mengarah ke ekonomi hijau, Indonesia butuh jutaan green jobs

    3. Pertanian Organik
    Pertanian organik semakin diminati karena menghasilkan produk pangan yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

    Petani organik menggunakan pupuk kandang dan kompos untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat mencemari tanah dan air.

    4. Energi Terbarukan
    Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB).

    Penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Misalnya saja PLTS Cirata di Jawa Barat yang merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.